2. Norma Perlindungan Hukum Bagi Guru
Menurut UU No. 14 tahun 2005, ranah perlindungan
terhadap guru meliputi:
Perlindungan hokum
Perlindungan profesi
Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
perlindungan atas Hak atas Kekayaan
Intelektual atau HaKI.
3. Pengertian
Perlindungan bagi guru adalah usaha pemberian perlindungan
hukum, perlindungan profesi, dan perlindungan keselamatan dan
kesehatan kerja, serta perlindungan HaKI yang diberikan kepada
guru, baik berstatus sebagai PNS maupun bukan PNS.
Perlindungan hukum adalah upaya melakukan perlindungan kepada
guru dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif,
intimidasi atau perlindungan hukum atau perlakuan tidak adil dari
pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi
atau pihak lain.
Perlindungan profesi adalah upaya memberi perlindungan yang
mencakup perlindungan terhadap PHK yang tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak
wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan
terhadap profesi dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat
menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
4. Pengertian…
Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) kepada guru
mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan
kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam,
kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.
Perlindungan HaKI adalah pengakuan atas kekayaan intelektual
sebagai karya atau prestasi yang dicapai oleh guru dengan cara
melegitimasinya sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Perjanjian kerja adalah perjanjian yang dibuat dan disepakati
bersama antara penyelenggara dan/atau satuan pendidikan
dengan guru.
Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-
cuma dalam bentuk konsultasi hukum oleh LKHB mitra, asosiasi
atau organisasi profesi guru, dan pihak lain kepada guru.
5. Penghargaan dan Kesejahteraan
Sebagai tenaga profesional, guru memiliki hak yang sama untuk
mendapatkan penghargaan dan kesejahteraan. Penghargaan
diberikan kepada guru yang berprestasi, berprestasi luar biasa,
berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus.
Penghargaan kepada guru dapat diberikan pada tingkat satuan
pendidikan, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota,
provinsi, nasional, dan/atau internasional.
Penghargaan itu beragam jenisnya, seperti satyalancana, tanda
jasa, bintang jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam,
jabatan fungsional, jabatan struktural, bintang jasa pendidikan,
dan/atau bentuk penghargaan lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
6. Jenis-jenis penghargaan dan
kesejahteraan guru
1. Penghargaan Guru Berprestasi, mis: guru teladan.
2. Penghargaan bagi Guru Berdedikasi di Daerah Khusus/Terpencil
3. Penghargaan bagi Guru Pendidikan Luar Biasa (PLB) / Pendidikan
Khusus (PLB/PK) berdedikasi
4. Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan
5. Penghargaan bagi Guru yang Berhasil dalam Pembelajaran
6. Penghargaan Guru Pemenang Olimpiade
7. Pembinaandan Pemberdayaan Guru Berprestasi dan Guru
Berdedikasi
8. Penghargaan Lainnya, misalnya penghargaan untuk guru yang
dilakukan melalui program kerjasama pendidikan antarnegara
7. Tunjangan Guru
1. Tunjangan Profesi : tunjangan bagi guru yang memiliki Sertifikat
Pendidik
2. Tunjangan Fungsional : tunjangan fungsional diberikan kepada
guru PNS sesuai dengan jenjang jabatan fungsional yang dimiliki.
3. Tunjangan Khusus
Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan
Kehormatan Profesor merupakan komitmen Pemerintah
untuk terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru
dan dosen, di samping peningkatan profesionalismenya.
Tunjangan yang diberikan kepada guru yang bertugas di
daerah khusus: daerah yang terpencil atau terbelakang,
daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil,
daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang
mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang
berada dalam keadaan darurat lain.
8. ETIKA PROFESI
Kode Etik Guru adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima
oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam
melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan
warga negara. Kode Etik dimaksud berisi norma dan etika yang
mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesian.
Pedoman sikap dan perilaku adalah nilai-nilai moral yang membedakan
perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh
dilaksanakan selama menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan
mengevaluasi peserta didik, serta pergaulan sehari-hari di dalam dan di
luar sekolah.
Pembinaan etika profesi adalah proses kerja yang dilakukan secara
sistematis untuk menciptakan kondisi agar guru berbuat sesuai dengan
norma-norma yang dibolehkan dan menghindari norma-norma yang
dilarang dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah, serta
menjalani kehidupan di masyarakat.
Dewan Kehormatan Guru adalah perangkat kelengkapan organisasi
atau asosiasi profesi guru yang dibentuk untuk menjalankan tugas
dalam memberikan saran, pendapat, pertimbangan, penilaian,
penegakkan, dan pelanggaran disiplin organisasi dan etika profesi guru.
9. Guru Indonesia harus menyadari bahwa jabatan guru adalah suatu
profesi yang terhormat, terlindungi, bermartabat, dan mulia. Karena
itu, ketika bekerja mereka harus menjunjung tinggi etika profesi.
Dalam melaksanakan tugas profesinya, guru Indonesia menyadari
sepenuhnya bahwa perlu ditetapkan Kode Etik Guru Indonesia (KEGI)
sebagai pedoman bersikap dan berperilaku yang mengejewantah
dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai
pendidik putera-puteri bangsa. Undang-undang No. 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru wajib menjadi
anggota organisasi atau asosiasi profesi, yakni suatu perkumpulan
yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru atau
penyandang profesi sejenis untuk mengembangkan profesionalitas
anggotanya.
Guru dan organisasi profesi guru bertanggungjawab atas pelaksanaan
KEGI. Kode Etik harus mengintegral pada perilaku guru. Disamping
itu, guru dan organisasi guru berkewajiban mensosialisasikan Kode
Etik dimaksud kepada rekan sejawat, penyelenggara pendidikan,
masyarakat, dan pemerintah. Bagi guru, Kode Etik tidak boleh
dilanggar, baik sengaja maupun tidak.
KEGI yang tercermin dalam tindakan nyata itulah yang disebut etika
profesi atau menjalankan profesi secara beretika.
10. KEGI versi PGRI diterbitkan tahun 2008 oleh Departemen
Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan) bersama Pengurus Besar Persatuan Guru Republik
Indonesia (PB-PGRI) mengatur:
1. Hubungan Guru dengan Peserta Didik
2. Hubungan Guru dengan Orangtua/Wali Siswa
3. Hubungan Guru dengan Masyarakat
4. Hubungan Guru dengan Sekolah dan Rekan Sejawat
5. Hubungan Guru dengan Profesi
6. Hubungan Guru dengan Organisasi Profesi
7. Hubungan Guru dengan Pemerintah
6.Hubungan Guru dengan Pemerintah
11. Pelanggaran dan Sanksi
Setiap pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan/atau tidak
melaksanakana KEGI dan ketentuan perundangan yang berlaku.
Guru yang melanggar KEGI dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan yang berlaku pada organisasi profesi atau
menurut aturan negara.
Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan
pelanggaran terhadap KEGI merupakan wewenang Dewan
Kehormatan Guru Indonesia (DKGI). Pemberian sanksi oleh DKGI
harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan
anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-
undangan.
Rekomendasi DKGI wajib dilaksanakan oleh organisasi profesi
guru. Sanksi dimaksud merupakan upaya pembinaan kepada
guru yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat
dan martabat profesi guru.
12. Latihan dan Renungan 1
1. Apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum bagi guru, dan
berikan contohnya?
2. Apa yang dimaksud dengan perlindungan profesi bagi guru, dan
berikan contohnya?
3. Apa yang dimaksud dengan perlindungan K3 bagi guru, dan berikan
contohnya?
4. Apa yang dimaksud dengan perlindungan HaKI bagi guru, dan
berikan contohnya?
5. Sebutkan beberapa jenis penghargaan yang diberikan kepada guru!
6. Sebutkan beberara jenis tunjangan yang diterima oleh guru!
7. Apa yang dimaksud dengan pemberian kesejahteraan dan
penghargaan kepada guru atas dasar prestasi kerja?
8. Sebutkan beberapa alasan, mengapa guru yang bertugas di Daerah
Khusus/Terpencil perlu diberi tunjangan khusus?
13. Latihan dan Renungan 2
1. Apa esensi etika profesi guru?
2. Sebutkan karakteristik utama profesi guru!
3. Mengapa guru harus memiliki komitmen terhadap
Kode Etik?
4. Mengapa UU No. 14 Tahun 2005 mewajibkan guru
menjadi anggota organisasi profesi?
5. Apa implikasi kewajiban menjadi anggota organisasi
profesi bagi guru?
6. Apa peran DKGI dalam kerangka penegakan Kode Etik
Guru?