Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan dan penghargaan terhadap guru, mencakup pengertian perlindungan dan penghargaan guru, perlindungan hak-hak guru secara hukum, berbagai upaya perlindungan hukum, dan tunjangan-tunjangan yang diterima guru seperti tunjangan profesi, fungsional, khusus, dan kemaslahatan tambahan.

1. Assalamualaikum Wr Wb

2. Perlindungan Dan Penghargaan
Terhadap Guru
Oleh : Kelompok 7
Ahmad Taufikurohman
Siti Munawaroh
Nita Mardiani
Wahyuningsih
Venny

3. BAHASAN
A. Pengertian dari perlindungan dan
penghargaan guru.
B. Bagaimana perlindungan atas hak-hak guru.
C. Bagaimana upaya perlindungan hukum
terhadap guru.
D. Makna penghargaan sebagai kesejahteraan
guru.
E. Tunjangan-tunjangan bagi guru.

4. Profil Guru

7. • Penghargaan Menurut Kamus Besar bahasa
Indonesia artinya perbuatan menghargai;
penghormatan. Adapun Perlindungan Menurut Kamus
Besar bahasa Indonesia artinya tempat berlindung;
hal
• Dapat disimpulkan makna Penghargaan dan
perlindungan guru adalah suatu penghargaan yang
diberikan kepada guru (materi atau non materi) dan
kegiatan melindungi guru dari hal-hal tertentu yang
menyebabkan kegiatan guru dalam melakukan
aktivitas keguruannya menjadi tidak terganggu.
A. Pengertian

8. B. Perlindungan atas hak-hak guru
Salah satu hak guru adalah hak memperoleh
perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas
kekayaan intelektual.
Pada Pasal 39 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen, Bagian 7 tentang Perlindungan, disebutkan
bahwa banyak pihak wajib memberikan perlindungan
kepada guru.

9. Berdasarkan UU tersebut perlindungan atas
hak-hak guru dalam menjalankan tugas-tugas
profesionalnya dikelompokkan menjadi 4, yaitu :
1. Perlindungan hukum
2. Perlindungan profesi
3. Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja
(K3)
4. Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual
(HaKI)

10. C. Jenis-jenis Upaya Perlindungan Hukum
1. Konsultasi
Konsultasi dilakukan ketika guru menghadapi masalah yang
bersangkutan dengan hak-hak guru dalam menjalankan
tugas-tugas profesionalnya, guru dapat berkonsultasi kepada
pihak-pihak yang kompeten. Konsultasi itu dapat dilakukan
kepada konsultan hukum, penegak hukum, atau pihak-pihak
lain yang dapat membantu menyelesaikan persoalan yang
dihadapi oleh guru tersebut
2. Mediasi
Mediasi dilakukan ketika munculnya sengketa antara
guru dengan penyelenggara atau satuan pendidikan,
pihak-pihak lain yang dimintai bantuan oleh guru
seharusnya dapat membantu memediasinya.

11. 3. Negosiasi dan perdamaian
Jenis perlindungan ini dibutuhkan Ketika
munculnya sengketa antara guru dengan
penyelenggara atau satuan pendidikan,
penyelenggara/satuan pendidikan harus
membuka peluang negosiasi kepada guru
atau kelompok guru.

12. 4. Konsiliasi atau Perdamaian
Jenis perlindungan ini di gunakan ketika munculnya
sengketa antara guru dengan penyelenggara atau satuan
pendidikan, penyelenggara/satuan pendidikan harus
membuka peluang konsiliasi atau perdamaian.
Konsiliasi atau perdamaian merupakan suatu
tindakan/proses untuk mencapai perdamaian di luar
pengadilan.
5. Advokasi litigasi
Jenis perlindungan ini digunakan ketika terjadi sengketa
antara guru dengan penyelenggara atau satuan
pendidikan, pelbagai pihak yang dimintai bantuan atau
pembelaan oleh guru seharusnya dapat memberikan
advokasi litigasi.

13. 6. Advokasi nonlitigasi
• Advokasi nonlitigasi terjadi ketika terdapat
persengketaan antara guru dengan penyelenggara
atau satuan pendidikan, pelbagai pihak yang
dimintai bantuan atau pembelaan oleh guru
seharusnya dapat memberikan advokasi nonlitigasi.
• Alternatif penyelesaian sengketa nonlitigasi adalah
suatu pranata penyelesaian sengketa di luar
pengadilan atau dengan cara mengenyampingkan
Kebijakan Pengembangan Profesi Guru.

14. D. Makna Penghargaan sebagai kesejahteraan guru
Sebagai tenaga profesional, guru memiliki hak yang
sama untuk mendapatkan penghargaan dan
kesejahteraan. Penghargaan diberikan kepada guru
yang berprestasi, berprestasi luar biasa, berdedikasi luar
biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus.
Penghargaan kepada guru dapat diberikan pada
tingkat satuan pendidikan, desa/kelurahan, kecamatan,
kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan/atau
internasional.

15. Jenis Penghargaan, seperti: satyalancana, tanda jasa,
bintang jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial,
piagam, jabatan fungsional, jabatan struktural, bintang
jasa pendidikan, dan/atau bentuk penghargaan lain
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 mengamanatkan
bahwa ”Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa,
dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh
penghargaan”.
a. Penghargaan bagi guru berprestasi
b. Penghargaan sebagai guru berdedikasi
c. Penghargaan tanda kehormatan satya lencana
pendidikan

16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan
tugas keprofesian guru berhak memperoleh penghasilan
di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan
kesejahteraan sosial.
Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum
tersebut meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat
pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan
profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan
maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya
sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip
penghargaan atas dasar prestasi.
E. Tunjangan-Tunjangan Guru

17. a. Tunjangan Profesi
Sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen pasal 16 ayat 1
sampai 4 .
Guru akan menerima tunjangan profesi
sampai yang bersangkutan berumur 60
tahun. Usia ini adalah batas pensiun bagi
PNS guru.

18. b. Tunjangan Fungsional
Sebagaimana dijelaskan dalam undang undang
No 14 tahun 2005 pasal 17 ayat 1 sampai 3
Besarnya tunjangan fungsional yang diberikan
untuk guru PNS seharusnya sesuai dengan jenjang
jabatan fungsional yang dimiliki. Namun saat ini
baru diberikan tunjangan tenaga kependidikan
berdasarkan pada golongan/ruang
kepangkatan/jabatannya. Khusus mengenai
besarnya subsidi tunjangan fungsional bagi guru
bukan PNS, agaknya memerlukan aturan
tersendiri.

19. c. Tunjangan Khusus,
Sebagaimana dijelaskan dalam undang undang no 14
tahun 2005 pasal 18 ayat 1 sampai 4.
Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau
terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat
yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain,
daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial,
atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

20. d. Tunjangan kemaslahatan tambahan
Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor
14 Tahun 2005 pasal 19
Tujuan pemberian maslahat tambahan:
memberikan penghargaan terhadap prestasi, dedikasi,
dan keteladanan guru dalam melaksanakan tugas.
memberikan penghargaan kepada guru sebelum purna
tugas terhadap pengabdiannya dalamdunia pendidikan;
dan
memberikan kesempatan memperoleh pendidikan
yang lebih baik dan bermutu kepada putra/putri guru
yang memiliki prestasi tinggi.