Dokumen tersebut membahas berbagai jenis pajak dalam bisnis di Indonesia, termasuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, bea materai, dan subjek serta objek dari masing-masing jenis pajak.

1. PAJAK DALAM
BISNIS
Abdul Hakim ( 21612243 )
Dedi Efendi ( 20612051 )
Icha Hermana Putri ( 21612084 )
Laura Atalia ( 21612022 )
Muhammad Hanif ( 19612081 )
Rahayu Sri Winastiti ( 21612278 )
Rizki Ramanda Putra ( 21612065)

2. PAJAK PENGHASILAN
ialah Pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan
dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya
selama satu tahun pajak.
Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia
adalah UU nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU
nomor 7 Tahun 1991, UU nomor 10 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah,
Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur
Jenderal Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

3. Pajak Pribadi
01
SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
02
Pajak Harta Warisan
03
Pajak Badan
04
Pajak Usaha Tetap

4. OBJEK PAJAK
PENGHASILAN
Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu
setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima
atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari
Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan
wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan
dalam bentuk apapun.

5. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pemungutan pajak terhadap
tiap transaksi/perdagangan jual beli produk/jasa dalam negeri kepada wajib
pajak orang pribadi, badan usaha maupun pemerintah.
Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tertuang dalam UU No. 42
Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah. Kemudian, dasar hukum terbaru PPN
tertuang didalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yakni
dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(HPP).

6. Karakteristik PPN
pajak tidak langsung
Tarif Tunggal
Bersifat Multi Stage Levy
pajak atas konsumsi
pajak objektif
Pajak Atas Konsumsi BKP dan
JKP di Dalam Negeri

7. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan terhadap adanya peristiwa
atau kegiatan yang dilakukan oleh subyek pajak. Menurut Pasal 4 UU
Nomor 18 Tahun 2000 yang menjadi obyek Pajak Pertambahan Nilai
adalah:
Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak
meliputi pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena
Pajak, maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi
Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan.
OBJEK PPN

8. Pajak Bumi Dan Bangunan
merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah
dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi
bagi seseorang ataupun badan. Karena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek
bumi atau bangunan yang ada.
Asas Pajak Bumi dan Bangunan:
1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan.
2. Adanya kepastian hukum.
3. Mudah dimengerti dan adil.
4. Menghindari pajak berganda.

9. Bahan yang digunakan
factor yang dapat menentukan klasifikasi
bangunan sebagai berikut:
rekayasa
Kondisi lingkungan letak

10. Subyek Pajak Bumi Dan Bangunan
o Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas
bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas
bangunan.
o Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam no. 1 yang dikenakan
kewajiban membayar pajak menjadi Wajib Pajak.
o Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui Wajib Pajaknya,
Direktur Jendral Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana
dimaksud dalam no. I sebagai Wajib Pajak.

11. o Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam no. 3
dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur
Jenderal Pajak bahwa ia bukan Wajib Pajak terhadap objek pajak
dimaksud.
o Bila keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam no. 4
disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak membatalkan penetapan
sebagai Wajib Pajak sebagaimana dalam no. 3 dalam jangka waktu
satu bulan sejak diterimanya surat keterangan.
o Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur
Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan
o Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya
keterangan sebagaimana dalam no. 4 Direktur Jenderal Pajak tidak
memberikan keputusan, maka keterangan itu dianggap disetujui.

12. Bea Perolehan Hak Atas Tanah
Dan Bangunan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas
perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang
selanjutnya disebut pajak Perolehan hak atas tanah
dan atau bangunan: adalah perbuatan atau
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya
hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi
atau badan.

13. • Peraturan Pemerintah No.111 Tahun 2000 tentang Pengenaan
BPHTB karena waris dan hibah
• Peraturan Pemerintah No.112 Tahun 2000 tentang Pengenaan
BPHTB karena pemberian Hak Pengelolaan
• Peraturan Pemerintah No.113 Tahun 2000 tentang Penentuan
Besarnya NPOPTKP BPHTB.
Dasar hukum Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan

14. Pemberian Hak Baru
OBJEK PAJAK BPHTB
Pemindahan Hak
Sesuai bunyi pasal 2 Undang-undang BPHTB, yang menjadi objek BPHTB
adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.Perolehan hak atas
tanah dan atau bangunan tersebut meliputi :
Jual Beli, Tukar Menukar,
Hibah, Hibah WasiatWaris
Kelanjutan Pelepasan Hak yaitu
pemberian hak baru kepada orang
pribadi atau badan hukum dari
Negara atas tanah yang berasal dari
pelepasan hak

15. Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang
memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek
BPHTB yang dikenakan kewajiban membayar BPHTB
menurut perundangundangan perpajakan yang menjadi
Wajib Pajak.
Subjek Pajak BPHTB

16. Pajak Bea Materai
Bea Meterai adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat
dokumen tersebut ditanda tangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan,
atau dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain bila
dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak.
Dasar hukum pengenaan Bea Meterai adalah Undang Undang Nomor 13
Tahun 1985 atau disebut juga Undang Undang Bea Meterai. Lalu
diperbarui lagi dengan tampilan baru yaitu Undang Undang Nomor 10
Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Serta ada juga Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 4/PMK.03/2021 tentang pembayaran Bea Meterai

17. Objek Pajak Bea Meterai
Tanda terima gaji, hubungan kerja serta surat-surat yang
diserahkan untuk untuk mendapatkan pembayaran itu
Dokumen yang melibatkan oleh bank, koperasi, dan badan-
badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut
Tanda terima uang yang dibuat intuk keperluan intern
organisasi
Bersifat perdata

18. SUBJEK PAJAK BEA MATERAI
Pihak yang menerima atau mendapat manfaat dari dokumen,
kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Dalam hal
dokumen dibuat sepihak, misal kwitansi, bea meterai terutang oleh
penerima kwitansi.

19. KESIMPULAN
Pajak merupakan salah satu bentuk pendapatan negara yang
menyumbang persentase terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor
pendapatan lain seperti minyak dan gas (migas) serta non-migas.
Keberhasilan suatu negara dalam mengumpulkan pajak dari warga
negaranya dipastikan akan bermanfaat bagi stabilitas ekonomi
negara yang bersangkutan. Bank Dunia menilai Indonesia merupakan
negara dengan penerimaan negara yang paling rendah dibandingkan
de ngan negara-negara tetangga di Asia dan G20. Sampai saat ini,
Indonesia baru mampu mengumpulkan <50% potensi penerimaan
negara. Hal itu tecermin dari rasio penerimaan negara terhadap
produk domestik bruto (PDB) yang baru sekitar 15%.