Pancasila sebagai sistem etika

1. Pancasila sebagai Sistem Etika

2. Etika?
kajian ilmiah terkait dengan etiket atau moralitas
Secara etimologis (asal kata), etika berasal dari bahasa Yunani,
ethos, yang artinya watak kesusilaan atau adat.
Istilah etiket identik dengan moral yang berasal dari bahasa Latin,
mos yang jamaknya mores, yang juga berarti adat atau cara
hidup.
Moral atau moralitas digunakan untuk perbuatan yang sedang
dinilai, sedangkan etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai
yang ada

3. ARTI
NILAI
Sifat dari suatu hal, benda atau pribadi yang dihargai atau
sebagai sarana mencapai tujuan
Sesuatu yang membawa kita ke tujuan
Sesuatu yang berharga

4. •Berguna
•Berharga (kebenaran)
•Indah (estetika)
•Baik (moral/etika)
•Religius (agama)
Unsur-unsur nilai Macam-macam Nilai
(Prof. Dr. Notonegoro)
•Nilai material
•Nilai vital
•Nilai kerohanian
Nilai kerohanian
Nilai kebenaran
 Nilai keindahan
 Nilai moral/kebaikan
 Nilai religius
Hirarki nilai
• Nilai kenikmatan
• Nilai kehidupan
• Nilai Kejiwaan
• Nilai kerohanian

5. Pancasila sebagai
norma moral
merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat fundamentil dan
universil bagi manusia dalam hidup bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
Norma moral : merupakan ajaran-ajaran, wejangan-wejangan,
patokan-patokan kumpulan peraturan baik lisan maupun
tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan
bertindak agar menjadi manusia yang baik.
harus dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praktis
berupa norma-norma yang jelas yang kemudian menjadi
suatu pedoman.
Pancasila telah dijabarkan dalam suatu norma moralitas
sehingga Pancasila merupakan sistem etika dalam
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia.

6. Pancasila sebagai Norma hukum

7. Moral Politik Pancasila
 Politik : kegiatan yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem
(negara) dan diikuti dengan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan
tersebut.
 Kebijakan dicapai melalui kekuasaan (power) dan kewenangan (authority),
yang akan dipakai untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan
konflik yang mungkin timbul.
 Untuk mencapai tujuan diperlukan kebijakan-kebijakan umum (public
policies).
 Cara: persuasi maupun paksaan, (karena tanpa paksaan kebijakan hanya
merupakan perumusan keinginan belaka yang tidak akan pernah terwujud).

8.  konsep-konsep yg
berkaitan dengan:
 negara (state),
 kekuasaan (power),
 pengambilan
keputusan
(decisionmaking),
 kebijakan (policy),
 pembagian
(distribution)
 alokasi (allocation).
 menyangkut seluruh unsur yang
membentuk suatu persekutuan
hidup yang disebut masyarakat
negara (pelaksana, penyelenggara
negara, pemerinta dan rakyat
 Jadi di semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
dalam pelaksanaan politik bernegara harus didasari moral Pancasila.
POLITIK

9. Nilai Pancasila
sebagai sumber
Etika Politik
Pancasila tidak hanya sebagai sumber dari
segala sumber hukum, melainkan juga
merupakan sumber moralitas terutama
hubungannya dengan legitimasi kekuasaan,
hukum serta berbagai kebijakan dalam
pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.
Sila I dan sila II merupakan sumber nilai-nilai
moral bagi kehidupan kebangsaan dan
kenegaraan.

10. Sila I
KeTuhanan yang Maha Esa
Kekuasaan kepala negara tidak bersifat mutlak berdasarkan
legitimasi religius, tetapi berdasarkan legitimasi hukum dan
legitimasi demokrasi.
Walaupun negara Indonesia tidak mendasarkan pada legitimasi
religius namun secara moralitas kehidupan negara harus sesuai
dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan.
Oleh sebab itu asas sila I lebih berkaitan dengan legitimasi moral
sehingga negara Indonesia yang BerKetuhanan yang Maha Esa
berbeda dengan negara Teokrasi.

11. Sila II dan III
Kemanusiaan yang Adil dan beradab, dan
Persatuan Indonesia
 Negara pada prinsipnya merupakan persekutuan hidup manusia sebagai
makhluk Tuhan.
 Oleh karena itu asas kemanusiaan adalah bersifat mutlak dalam kehidupan
negara dan hukum yang diistilahkan dengan jaminan atas hak-hak dasar
(asasi) manusia.
 Bangsa Indonesia sebagai bagian umat manusia di dunia hidup secara
bersama dalam suatu wilayah tertentu, dengan suatu cita-cita serta prinsip-
prinsip hidup tertentu demi kesejahteraan bersama (sila III).
 Jadi selain sila II merupakan sumber nilai moralitas dalam bernegara juga
merupakan prinsip dasar moralitas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan
negara.

12. Sila IV
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmad dalam
Permusyawaratan /Perwakilan
Negara adalah berasal dari rakyat, rakyat merupakan asal mula
kekuasaan negara oleh karena itu dalam pelaksanaan dan
penyelenggaraan negara segala kebijakan, kekuasaan serta
kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat.
Dalam pelaksanaan politik praktis hal-hal yang menyangkut kekuasaan
eksekutif, legislatif serta yudikatif ,konsep pengambilan keputusan,
pengawasan serta partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat
(legitimasi demokratis).

13. Sila V
Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia
Indonesia adalah negara hukum oleh karena itu keadilan
dalam hidup bersama (keadilan sosial) sebagaimana
terkandung dalam sila V mutlak menjadi tujuan dalam
kehidupan negara.

14. Contoh realitas nilai dalam Pancasila
• Nilai ketuhanan akan menghasilkan nilai spiritualitas,
ketaatan, dan toleransi.
• Nilai kemanusiaan, menghasilkan nilai kesusilaan,
tolong menolong, penghargaan, penghormatan,
kerjasama, dan lain-lain.
• Nilai persatuan menghasilkan nilai cinta tanah air,
pengorbanan dll.
• Nilai kerakyatan menghasilkan nilai menghargai
perbedaan, kesetaraan, dll.
• Nilai keadilan menghasilkan nilai kepedulian,
kesejajaran ekonomi, kemajuan bersama dll

15. Pancasila Sebagai Solusi Persoalan
Bangsa dan Negara
• Moralitas memegang kunci sangat penting dalam mengatasi krisis. Kalau
krisis moral sebagai hulu dari semua masalah, maka melalui moralitas pula
krisis dapat diatasi.
• Moralitas individu lebih merupakan kesadaran tentang prinsip baik yang
bersifat ke dalam, tertanam dalam diri manusia yang akan mempengaruhi
cara berpikir dan bertindak.
• Moralitas individu ini terakumulasi menjadi moralitas sosial, sehingga akan
tampak perbedaan antara masyarakat yang bermoral tinggi dan rendah.
• Istilah moralitas mondial adalah moralitas yang bersifat universal yang
berlaku di manapun dan kapanpun, moralitas yang terkait dengan keadilan,
kemanusiaan, kemerdekaan, dan sebagainya.

16. DISKUSI SOLUTIF
Tema:
Bagaimana membangun
kesadaran moral anti korupsi
berdasarkan Pancasila?

17. Jika Permasalahan bangsa kian
menghantui..
Hadirkan Pancasila Sebagai Solusi..
Menjadi pribadi yang penuh
Atas segala khilaf saya mohon maaf,
Atas segala kasih, saya ucapkan terima
kasih..