Makalah ini membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika di Indonesia. Pancasila merupakan nilai dasar Negara Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan seperti pelaksanaan pemilu."

1. PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA
Disusun oleh:
Ade Risma Dewi (M17010012)
Aisha Nurfadillah (M17010013)
Annisa Aina Fitria (M17010017)
Fadhilah Ibtisamah (M17010018)
Indah Febrianti ( M17010021 )
Jamila Tasrif (M17010022)
Luluk Habibah (M17010023)
Sumaliya (M17010031)
Ula Ramadhan T (M17010032)
Yulianingsi A. Kuntuamas (M17010033)
S1 Keperawatan/ Semester II
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MADANI-YOGYAKARTA
Jl. Wonosari KM 10, Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta
1

2. KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan saya kemudahan sehingga dapat
menyelesaikan makalah ini. Tanpa pertolongan-Nya mungkin penyusun tidak akan sanggup
menyelesaikannya dengan baik. Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada
baginda tercinta kita yakni Nabi Muhammad SAW.
Makalah ini di susun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang “Pancasila
sebagai Sistem Etika”, yang kami sajikan berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber.
Makalah ini di susun oleh penyusun dengan berbagai rintangan. Baik itu yang datang dari diri
penyusun maupun yang datang dari luar. Namun dengan penuh kesabaran dan terutama
pertolongan dari Tuhan akhirnya makalah ini dapat terselesaikan.
Semoga makalah ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada
pembaca. Walaupun makalah ini memiliki banyak kekurangan. Penyusun membutuhkan
kritik dan saran dari pembaca yang membangun. Terimakasih.
Yogyakarta, 7 April 2018
Penyusun
2

3. DAFTAR ISI
Cover..........................................................................................................................................1
Kata Pengantar...........................................................................................................................2
Daftar Isi.....................................................................................................................................3
Bab I
A. Larat Belakang.................................................................................................................4
B. Rumusan Masalah............................................................................................................4
C. Tujuan...............................................................................................................................5
Bab II
A. Etika dan Norma Sosial...................................................................................................6
B. Nilai Dasar dan Nilai Praktik...........................................................................................7
C. Pancasila sebagai Etiak Politik Indonesia.......................................................................11
Bab III
1. Kesimpulan......................................................................................................................13
2. Saran................................................................................................................................13
Daftar Pustaka..........................................................................................................................15
3

4. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Etika merupakan cabang falsafah dan sekaligus merupakan cabang dari ilmu
kemanusiaan (humaniora). Etika sebagai cabang falsafah membahas sistem dan pemikiran
mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Etika sebagai cabang ilmu membahas
bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu. Etika sosial meliputi
cabang etika yang lebih khusus seperti etika keluarga, etika profesi, etika bisnis, etika
lingkungan, etika pendidikan, etika kedokteran, etika jurnalistik, etika seksual dan etika
politik.Pancasila merupakan nilai dasar yang menjadi rambu-rambu bagi politik hukum
nasional. Nilai-nilai dasar itu kemudian melahirkan empat kaidah penuntun hukum yang
harus dijadikan pedoman dalam pembangunan hukum. Empat kaidah itu meliputi,
pertama hukum Indonesia harus bertujuan dan menjamin integrasi bangsa, baik secara
teritorial maupun ideologis.
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Hans
Kelsen merupakan Grundnorm ataupun menurut Teori Hans Nawiasky disebut sebagai
Staatsfundamentalnorm. Dalam hal ini menurut A. Hamid S. Attamimi secara eksplisit
bahwa Pancasila adalah norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm) Republik
Indonesia. Pancasila memegang peranan dalam perwujudan sebuah sistem etika yang baik
di negara ini. Di setiap saat dan dimana saja kita berada kita diwajibkan untuk beretika
disetiap tingkah laku kita. Seperti tercantum di sila ke dua pada Pancasila,
yaitu “Kemanusian yang adil dan beradab” sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa
kehadiran pancasila dalam membangun etika bangsa ini sangat berandil besar.
Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan kedudukan dan implementasi Pancasila
sebagai sistem etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dalam
bentuk makalah dengan judul “Pancasila Sebagai Sistem Etika dalam Kehidupan
Berbangsa dan Bernegara di Indonesia”.
B. Rumusan Masalah
4

5. 1. Apakah Pancasila sebagai nilai dasar Negara Republik Indonesia?
2. Bagaimana implementasi Pancasila sebagai sistem etika dalam pelaksanaan
pemilu dan kehidupan sehari-hari?
C. Tujuan dan Manfaaat Penulisan
Tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:
1. Menjelaskan eksistensi Pancasila sebagai philosophishce groondslag Negara
Indonesia; dan
2. Menganalisis sejauh mana implementasi Pancasila sebagai etika dalam kehidupan
bernegara berkaitan dengan pelaksanaan pemilu di Indonesia.
Di samping itu, penulisan ini diharapkan memberikan nilai manfaat, baik dari segi
teoretis maupun praktis, yaitu:
1. Dalam tataran teoretis, diharapkan penulisan ini mampu merekonstruksi
pemikiran tentang Pancasila sebagai etika dalam kehidupan bernegara di
Indonesia;
2. Dalam tataran praktis, penulisan ini diharapkan dapat menjelaskan mengenai
sejauh mana implementasi Pancasila sebagai etika dalam kehidupan bernegara di
Indonesia.
5

6. BAB II
PEMBAHASAN
A. Etika dan Norma Sosial
1. Pengertian Etika
Etika adalah kelompok filsafat praktis (filsafat yang membahas bagaimana
manusia bersikap terhadap apa yang ada) dan dibagi menjadi dua kelompok. Etika
merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-
pandangan moral. Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa
kita mengikuti suatu ajaran tertentu atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung
jawab dengan berbagai ajaran moral. Kedua kelompok etika yaitu, Etika Umum dan
Etika Khusus.
2. Nilai, Norma dan Moral dalam Kehidupan Bernegara di Indonesia
Nilai (value) adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda
untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat
seseorang atau kelompok. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan
mengarahkan (motivator) sikap dan perilaku manusia. Nilai sebagai suatu sistem
merupakan salah satu wujud kebudayaan di samping sistem sosial dan
karya. Alport mengidentifikasikan nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan
masyarakat pada enam macam, yaitu : nilai teori, nilai ekonomi, nilai estetika, nilai
sosial, nilai politik dan nilai religi. Hierarkhi nilai sangat tergantung pada titik tolak
dan sudut pandang individu – masyarakat terhadap sesuatu obyek. Menurut
Notonagoro membedakan menjadi tiga yaitu nilai material, nilai vital dan nilai
kerohanian.
Dalam pelaksanaanya, nilai-nilai dijabarkan dalam wujud norma, ukuran dan
kriteria sehingga merupakan suatu keharusan anjuran atau larangan, tidak dikehendaki
atau tercela. Oleh karena itu, nilai berperan sebagai pedoman yang menentukan
kehidupan setiap manusia.
Keterkaitan nilai, norma dan moral merupakan suatu kenyataan yang
seharusnya tetap terpelihara di setiap waktu pada hidup dan kehidupan
manusia.Keterkaitan itu mutlak digarisbawahi bila seorang individu, masyarakat,
6

7. bangsa dan negara menghendaki fondasi yang kuat tumbuh dan berkembang.
Sebagaimana tersebut di atas maka nilai akan berguna menuntun sikap dan tingkah
laku manusia bila dikongkritkan dan diformulakan menjadi lebih obyektif sehingga
memudahkan manusia untuk menjabarkannya dalam aktivitas sehari-hari.
B. Nilai Dasar dan Nilai Praktis
a. Nilai Dasar
Sekalipun nilai bersifat abstrak yang tidak dapat diamati melalui panca indra
manusia, tetapi dalam kenyataannya nilai berhubungan dengan tingkah laku atau
berbagai aspek kehidupan manusia dalam prakteknya. Setiap nilai memiliki nilai
dasar yaitu berupa hakikat, esensi, intisari atau makna yang dalam dari nilai-nilai
tersebut. Nilai dasar itu bersifat universal karena menyangkut kenyataan obyektif dari
segala sesuatu, contoh, hakikat Tuhan, manusia, atau mahluk lainnya.
Apabila nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat Tuhan, maka nilai dasar itu
bersifat mutlak karena Tuhan adalah kausa prima (penyebab pertama). Segala sesuatu
yang diciptakan berasal dari kehendak Tuhan. Nilai dasar yang menjadi sumber etika
bagi bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.
Di samping itu terdapat nilai instrumental sebagai nilai yang menjadi pedoman
pelaksanaan dari nilai dasar. Apabila nilai instrumental itu berkaitan dengan tingkah
laku manusia dalam kehidupan sehari-hari maka nilai itu akan menjadi norma moral.
Namun jika nilai instrumental itu berkaitan dengan suatu organisasi atau negara, maka
nilai instrumental itu merupakan suatu arahan, kebijakan, atau strategi yang
bersumber pada nilai dasar sehingga dapat juga dikatakan bahwa nilai instrumental itu
merupakan suatu eksplisitasi dari nilai dasar.
b. Nilai Praktis
Nilai praktis merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam
kehidupan yang lebih nyata dengan demikian nilai praktis merupakan pelaksanaan
secara nyata dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental.. Undang-undang
organik adalah wujud dari nilai praktis, dengan kata lain, semua perundang-undangan
yang berada di bawah UUD sampai kepada peraturan pelaksana yang dibuat oleh
pemerintah.
7

8. Pancasila Sebagai Nilai Dasar dan Sistem Etika Negara Indonesia
1) Makna Nilai Dasar Pancasila
Makna nilai dasar pancasila dikaji dalam perspektif filosofis yaitu, Pancasila
sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada
hakikatnya merupakan suatu nilai yang bersifat sistematis. Fungsi filsafat berkaitan
dengan Pancasila yaitu mempertanyakan dan menjawab apakah dasar kehidupan
berrpolitik dalam berbangsa dan bernegara.
Sangat tepat kiranya pertanyaan yang diajukan oleh Ketua BPUPKI, Dr.
Radjiman Wediodiningrat di hadapan rapat BPUPKI bahwa negara Indonesia yang
akan kita bentuk itu apa dasarnya? Kemudian Soekarno menafsirkan pertanyaan
tersebut sebagai berikut; “Menurut anggapan saya yang diminta oleh Paduka tuan
Ketua yang mulia ialah dalam Bahasa Belanda yaitu philosiphische grondslag dari
pada Indonesia Merdeka. Philosophische grondslag itulah fundamen, filsafat, pikiran
yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya
didirikan gedung Indonesia Merdeka”.
Pengertian Pancasila harus dimaknai kesatuan yang bulat, hirarkhis dan
sistematis. Dalam pengertian itu maka Pancasila merupakansuatu sistem filsafat
sehingga kelima silanya memiliki esensi makna yang utuh. Dasar pemikiran
filosofisnya yaitu Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia
mempunyai makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan
serta kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan,
Kerakyatan dan Keadilan. Titik tolaknya pandangan itu adalah negara adalah suatu
persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan manusia. Hal demkian
dapat dijelaskan sebagai berikut :
• Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia
sebagai kausa materialis. Nilai-nilai itu sebagai hasil pemikiran, penilaian kritik
serta hasil refleksi filosofis bangsa Indonesia.
• Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia
sehingga merupakan jati diri bangsa, yang diyakini sebagai sumber nilai atas
8

9. kebenaran, kebaikan, keadilan dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
• Nilai-nilai Pancasila didalamnya terkandung ketujuh nilai-nilai kerohanian
yaitu nilai-nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, estetis dan
religius yang manifestasinya sesuai dengan budi nurani bangsa Indonesia
karena bersumber pada kepribadian bangsa.
Oleh karena itu, Pancasila yang diambil dari nilai-nilai luhur bangsa
Indonesia pada dasarnya bersifat religius, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan
keadilan. Disamping itu Pancasila bercirikan asas kekeluargaan dan gotong royong
serta pengakuan atas hak-hak individu.
2) Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Nilai Fundamental Terhadap Sistem Etika
Negara
Nilai-nilai Pancasila bersifat universal yang memperlihatkan nafas
humanisme. Oleh karena itu, Pancasila dapat dengan mudah diterima oleh siapa
saja. Meskipun Pancasila mempunyai nilai universal tetapi tidak begitu
sajadengan mudah diterima oleh semua bangsa. Perbedaannya terletak pada fakta
sejarah bahwa nilai Pancasila secara sadar dirangkai dan disahkan menjadi satu
kesatuan yang berfungsi sebagai basis perilaku politik dan sikap moral bangsa.
Adapun Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya memuat nilai-nilai
Pancasila mengandung empat pokok pikiran yang merupakan derivasi atau
penjabaran dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Pokok pikiran pertama
menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara persatuan, yaitu negara yang
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala
paham golongan maupun perseorangan
Ketentuan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu, ”…..maka disusunlah
kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara
Indonesia”menunjukkan sebagai sumber hukum. Nilai dasar yang fundamental
dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang kuat dan tidak dapat
berubah mengingat pembukaan UUD 1945 sebagai cita-cita
negara (staatsidee) para pediri bangsa sekaligus perumus konstitusi (the framers
of the constitution). Di samping itu, nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu
landasan moral etik dalam kehidupan kenegaraan yang ditegaskan dalam alinea
9

10. keempat Pembukaan UUD 1945 bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang
Maha Esa berdasar atas kemanusiaan yang adil dan beradab. Konsekuensinya
dalam penyelenggaraan kenegaraan antara lain operasional pemerintahan negara,
pembangunan negara, pertahanan-keamanan negara, politik negara serta
pelaksanaan demokrasi negara harus senantiasa berdasarkan pada moral
ketuhanan dan kemanusiaan.
Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan Negara Republik Indonesia
merupakan nilai yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan masing-masing
silanya. Untuk lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam masing-
masing sila Pancasila, makadapat diuraikan sebagai berikut:
a) Ketuhanan Yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya.
Dalam sila ini terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah
pengejawantahan tujuan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha esa.
b) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Kemanusian berasal dari kata manusia
yaitu mahluk yang berbudaya dengan memiliki potensi pikir, rasa, karsa dan
cipta. Potensi itu yang mendudukkan manusia pada tingkatan martabat yang
tinggi yang menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Kemanusiaan terutama
berarti hakikat dan sifat-sifat khas manusia sesuai dengan martabat.
c) Persatuan Indonesia. Persatuan mengandung pengertian bersatunya
bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan.
Persatuan Indonesia dalam sila ketiga ini mencakup persatuan dalam arti
ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Persatuan Indonesia
ialah persatuan bangsa yang mendiami seluruh wilayah Indonesia. Persatuan
Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan.
d) Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksaaan dalam Per-
musyawaratan/Perwakilan Kerakyatan. Rakyat merupakan sekelompok
manusia yang berdiam dalam satu wilayah negara tertentu. Dengan sila ini
berarti bahwa bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi yang
menempatkan rakyat di posisi tertinggi dalam hirarki kekuasaan.
e) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti
keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik
materiil maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti untuk setiap orang
yang menjadi rakyat Indonesia.
10

11. Adapun makna dan maksud istilah beradab pada sila kedua, “Kemanusiaan
yanga dil dan beradab” yaitu terlaksananya penjelmaan unsur-unsur hakikat manusia,
jiwa raga, akal, rasa, kehendak, serta sifat kodrat perseorangan dan makhluk Tuhan
Yang Maha Esa sebagai causa prima dalam kesatuan majemuk-tunggal. Hal demikian
dilaksnakan dalam upaya penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernagara yang
bermartabat tinggi.
C. Pancasila Sebagai Etika Politik di Indonesia
a) Pancasila Sebagai Etika dalam Pemilu
Pelaksanaan pemilu merupakan wujud dari negara yang berkedaulatan rakyat
(demokrasi). Plaksanaan pemilu diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 Pasca perubahan.
Pelaksanaan pemilu, termasuk pemilu kepala daerah (pemilukada) harus senantiasa
didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, yaitu proses demokrasi harus dilaksanakan
dengan menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan yang beradab sehingga terwujud
keharmonisan dan pemerintahan negara yang demokratis.
Selanjutnya, pencasila mengatur kehidupan berdemokrasi dalam batang tubuh
UUD 1945. Hal yang perlu diperhatikan agar pelaksanaan pemilihan umum yang
demokratis yaitu harus senantiasa memegang teguh prinsip konstitusionalisme
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUD 1945, yaitu “Kedaulatan berada di
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.
Prinsip demikian merupakan wujud enguatan berdemokrasi dan pembangunan
sistem etika, terutama dalam pelaksanaan pemilu. Artinya, apabila pelaksanaan
pemilu telah menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 maka
pelaksanaan hasil pemilu perlu ditinjau ulang sehingga sesuai dengan prinsip
berdemokrasi yang dibangun dalam UUD 1945 sebagai generalisasi dari Pancasila
yang berkedudukan sebagai hukum tertinggi dalam sistem hukum di Indonesia. Upaya
untuk mengatasi berbagai kecurangan dalam pemilu, UUD 1945 mengatur
pelaksanaan pemilu demokratis, yaitu untuk menjaga konsistensi prinsip
konstitusionalisme agar pelaksanaan pemilu tetap berdasarkan pada koridor hukum
yang senantiasa menjunjung tinggi etika berpolitik, ditangani oleh lembaga peradilan
tata negara yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga pengawal konstitusi
11

12. (the guardian of the constitution). Implikasinya, pelaksanaan pemilu mengarah pada
prinsip sebagaimana diatur dalam UUD 1945 termasuk Pancasila.
b) Implementasi Nilai dan Moral Kehidupan Bermasyarakat
Dalam kehidupan kita akan selalu berhadapan dengan istilah nilai dan norma
dan juga moral dalam kehidupan sehari-hari. Dapat kita ketahui bahwa yang
dimaksud dengan nilai sosial merupakan nilai yang dianut oleh suatu , mengenai apa
yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Sebagai contoh,
orang menanggap menolong memiliki nilai baik, sedangkan mencuri bernilai buruk.
Demikian pula, guru yang melihat siswanya gagal dalam ujian akan merasa gagal
dalam mendidik anak tersebut. Bagi manusia, nilai berfungsi sebagai landasan, alasan,
atau motivasi dalam segala tingkah laku dan perbuatannya.
Nilai mencerminkan kualitas pilihan tindakan dan pandangan hidup seseorang
dalam masyarakat. Itu adalah yang dimaksud dan juga contoh dari nilai. Oleh karena
itu dapat disimpulkan bahwa norma sosial adalah patokan perilaku dalam suatu
kelompok masyarakat tertentu. Norma sering juga disebut dengan peraturan sosial.
Norma menyangkut perilaku-perilaku yang pantas dilakukan dalam menjalani
interaksi sosialnya. Keberadaan norma dalam masyarakat bersifat memaksa individu
atau suatu kelompok agar bertindak sesuai dengan aturan sosial yang telah terbentuk.
Pada dasarnya, norma disusun agar hubungan di antara manusia dalam masyarakat
dapat berlangsung tertib sebagaimana yang diharapkan. Tingkat norma dasar didalam
masyarakat dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan
adat istiadat. Misalnya orang yang melanggar hukum adat akan dibuang dan
diasingkan ke daerah lain.
12

13. BAB III
PENUTUP
1. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, kiranya dapat disimpulkan beberapa kesimpulan,
yaitu:
- Pancasila merupakan sebuah nilai dasar Negara Indonesia. Pancasila diambil dari
nilai-nilai luhur bangsa Indonesia pada dasarnya bersifat religius, kemanusiaan,
persatuan, demokrasi dan keadilan. Di samping itu Pancasila bercirikan asas
kekeluargaan dan gotong royong serta pengakuan atas hak-hak individu
- Implementasi Pancasila sebagai sistem etika harus senantiasa terwujud prinsip-
prinsip sebagai nilai luhur termasuk sila kedua dari Pancasila, yaitu “Kemanusiaan
yang adil dan beradab”. Eksistensi pancasila sebagai sistem etika dapat ditegakkan
dengan mengimplementasikan prinsip konstitusionalisme dalam penyelenggaraan
pemerintahan Negara Indonesia.
2. Saran
Berdasarkan pembahasan di atas, kiranya dapat disimpulkan beberapa kesimpulan,
yaitu:
• Pancasila merupakan sebuah nilai dasar Negara Indonesia. Pancasila diambil
dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia pada dasarnya bersifat religius,
kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan. Di samping itu Pancasila
bercirikan asas kekeluargaan dan gotong royong serta pengakuan atas hak-hak
individu
• Implementasi Pancasila sebagai sistem etika harus senantiasa terwujud
prinsip-prinsip sebagai nilai luhur termasuk sila kedua dari Pancasila, yaitu
“Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Eksistensi pancasila sebagai sistem
13

14. etika dapat ditegakkan dengan mengimplementasikan prinsip
konstitusionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku dan Jurnal:
14

15. Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory), Teori Peradilan
(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta:
Prenada Media Group
Jazim Hamidi. Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem
Ketatanegaraan Republik Indonesia. Jurnal Konstitusi Volume 3 Nomor 1, Februari 2006:
Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi. 2009. Kongres Pancasila: Pancasila dalam Berbagai Perspektif.
Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
Notonagoro. 1971. Pancasila Secara Ilmiah Populer. Jakarta: Bumi Aksara
Sumber Internet:
Distributive Justice. Theory of Distributive Justice. http://www.distributive-justice.com/,
diakses tanggal 8 Mei 2010, Pukul 16.44 WIB.
Ensiklopedi Wikipedia. Norma Sosial. http://id.wikipedia.org/wiki/Norma_sosial, diakses
tanggal 8 Mei 2010, Pukul 16.51 WIB.
Hamdan Zoelva. Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik
Indonesia. http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/04/07/mahkamah-konstitusi-dalam-
sistem-ketatanegaraan-ri/, diakses tanggal 8 Mei 2010, Pukul 16.48 WIB.
Jurnal Universitas Negeri Malang. Pembelajaran Nilai, Norma, dan Moral dalam
PPKn.http://journal.um.ac.id/index.php/ppkn/article/view/1716, diakses pada tanggal 8 Mei
2010, Pukul 16.18 WIB.
Mahkamah Konstitusi. Pancasila Sebagai Rambu Politik Hukum
Nasional. http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?
Page=website.BeritaInternalLengkap&id=3998, diakses tanggal 8 Mei 2010 Pukul 13.11
WIB.
——————————. Temu Wicara MK-TNI AU: Pancasila Harus Dijadikan Tujuan
Cita Hukum Indonesia. http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/ index.php?
page=website.BeritaInternalLengkap&id=3939, diakses tanggal 8 Mei 2010, pukul 16.33
WIB.
Perpustakaan Online UGM. Etika dan Profesi
Pustakawan. http://lib.ugm.ac.id/data/pubdata/pusta/majalah1.pdf, diakses tanggal 8 Mei
2010, Pukul 15.17 WIB.
15

16. ——————————————— Pancasila Sebagai Dasar Negara, Asas Etika Politik
dan Acuan Kritik Ideologi. Makalah. http://psp.ugm.ac.id/kongres-pancasila/file/sastra
%20pratedja%20.edit. 1.doc, diakses tanggal 8 Mei 2010, Pukul 16.21 WIB.
———————————————- Penuangan Pancasila di Dalam Peraturan
Perundang-Undangan. Makalah. http://www.psp.ugm.ac.id/publikasi/ artikel/53-penuangan-
pancasila-di-dalam-peraturan-perundang -undangan. Html, diakses tanggal 8 Mei 2010,
Pukul 16.26 WIB.
———————————————- Membangun Negara Pancasila dengan Teori
Kebaikan da Teori Kebenaran. Makalah. http://www.psp.ugm.ac.id/ tentang-psp/123.html?
joscclean=1&comment_id =181, diakses tangal 8 Mei 2010, Pukul 16. 43 WIB.
Universitas Gunadharma. Pancasila sebagai Sistem Etika. http://wartawarga.
guna darma.ac.id/ 2010/04/pancasila-sebagai-sistem-etika/, diakses tanggal 8 Mei 2010,
pukul 16.37 WIB.
[1] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pancasila Sebagai Rambu Politik Hukum
Nasional. http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?
page=website.BeritaInternalLengkap&id=3998, diakses tanggal 8 Mei 2010 Pukul 13.11
WIB.
[2] Achmad Ali. Menguak Teori Hukum (Legal Theory), Teori Peradilan (Judicialprudence)
Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), (Jakarta, Prenada Media
Group:2009), hlm. 62.
[3] Jazim Hamidi, Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem
Ketatanegaraan Republik Indonesia. Jurnal Konstitusi Volume 3 Nomor 1, Februari 2006,
(Jakarta, Mahkamah Konsttusi: 2006), hlm. 100-124.
[4] Perpustakaan Online Uniersitas Gadjah. Mada Etika dan Profesi
Pustakawan. http://lib.ugm.ac.id/data/pubdata/pusta/majalah1.pdf, diakses tanggal 8 Mei
2010, Pukul 15.17 WIB.
[5] Jurnal Universitas Negeri Malang. Pembelajaran Nilai, Norma, dan Moral dalam
PPKn. http://journal.um.ac.id/index.php/ppkn/article/view/1716, diakses pada tanggal 8 Mei
2010, Pukul 16.18 WIB.
[6] Sastrapratedja. Pancasila Sebagai Dasar Negara, Asas Etika Politik dan Acuan Kritik
Ideologi. Makalah. http://psp.ugm.ac.id/kongres-pancasila/file/sastra%20pratedja
%20.edit.1.doc, diakses tanggal 8 Mei 2010, Pukul 16.21 WIB.
16

17. [7] Moh. Mahfud MD, Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada. Penuangan
Pancasila di Dalam Peraturan Perundang-
Undangan. http://www.psp.ugm.ac.id/publikasi/artikel/53-penuangan-pancasila-di-dalam-
peraturan-perundang-undangan.html, diakses tanggal 8 Mei 2010, Pukul 16.26 WIB.
[8] Sastrapratedja dalam Mahkamah Konstitusi. Pancasila Sebagai Dasar Negara, Asas
Etika Politik, dan Acuan Kritik Ideologi, Kongres Pancasila: Pancasila dalam Berbagai
Perspektif, (Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: 2009), hlm. 66-67.
[9] Achmad Sodiki, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Temu Wicara MK-TNI
AU: Pancasila Harus Dijadikan Tujuan Cita Hukum
Indonesia. http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/ index.php?
page=website.BeritaInternalLengkap&id=3939, diakses tanggal 8 Mei 2010, pukul
16.33 WIB.
[10] Universitas Gunadharma. Pancasila sebagai Sistem
Etika. http://wartawarga.gunadarma.ac.id/ 2010/04/pancasila-sebagai-sistem-etika/, diakses
tanggal 8 Mei 2010, pukul 16.37 WIB.
[11] Agus Wahyudi, Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada. Membangun Negara
Pancasila dengan Teori Kebaikan da Teori Kebenaran. http://www.psp.ugm.ac.id/tentang-
psp/123.html? joscclean=1&comment_id=181,diakses tangal 8 Mei 2010, Pukul 16. 43 WIB.
Lihat juga Agus Wahyudi dalam Mahkamah Konstitusi. Membangun Negara Pancasila
dengan Teori Kebaikan dan Teori Kebenaran, Kongres Pancasila: Pancasila dalam
Berbagai Perspektif, (Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi:2009), hlm.
120.
[12] Notonagoro. Pancasila Secara Ilmiah Populer, (Jakarta, Bumi Aksara: 1971), hlm. 100.
[13] Hamdan Zoelva. Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik
Indonesia. http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/04/07/mahkamah-konstitusi-dalam-
sistem-ketata negaraan-ri/, diakses tanggal 8 Mei 2010, Pukul 16.48 WIB.
[14]Ensiklopedi Wikipedia. Norma Sosial. http://id.wikipedia.org/wiki/Norma_sosial, diakses
tanggal 8 Mei 2010, Pukul 16.51 WIB.
17