Dokumen tersebut membahas beberapa konsep hukum yang terkait dengan tindak pidana korupsi dalam hukum acara pidana dan perdata, antara lain konsep alat bukti yang sah, beban pembuktian terbalik, gugatan perdata atas harta yang disembunyikan, dan pidanaan in absentia.
FOLLOW THE MONEY
Follow the money secara harfiah berarti mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan dalam suatu arus uang atau arus dana. Jejak-jejak ini akan membawa penyidik dan akuntan forensik ke arah pelaku fraud. Follow the money dilandasi gagasan yang sederhana namun teknik audit investigasi ini sangat ampuh. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur seputar follow the money mengingatkan kita bahwa bukan kejahatan utamanya saja seperti korupsi, penyuapan, penyelundupan barang dan manusia, pencurian, prostitusi, terorisme, dan lain-lain yang merupakan tindak pidana, tetapi juga pencucian uangnya sendiri adalah tindak pidana.
Uang sangat likuid dan mudah mengalir. Hal tersebut menyebabkan follow the money mempunyai banyak peluang untuk digunakan dalam investigasi. Namun mata uang kejahatan atau currency crime bukanlah uang semata. Mengetahui currency crime akan membuka peluang baru untuk menerapkan teknik follow the money.
Teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit adalah bukti audit . Oleh karena itu ada penulis yang menggunakan istilah teknik audit dan jenis bukti audit dalam makna yang sama. Cakupan dari berbagai teknik audit dalam berbagai audit investigatif, seperti teknik-teknik yang diterapkan dalam kejahatan perpajakan dan kejahatan terorganisasi (organized crime), Follow the Money dalam fraud dan tindak pidana pencucian uang, teknik pembuktian hukum, computer forensics, dan lain sebagainya.
Ada tujuh teknik yang di rinci dalam bentuk kata kerja bahasa indonesia, dengan jenis bukti auditnya dalam kurung (kata benda bahasa inggris) yakni:
1.Memeriksa fisik (physical examination)
2.Meminta konfirmasi (confirmation)
3.Memeriksa dokumen (documentation)
4.Reviw analitikal (analytic review atau analitycal review)
5. Meminta informasi lisan atau dari audit (inquiries of the auditee)
6. Menghitung kembali (reperformance)
7. Mengamati (observation)
Koruptor terbesar di dunia mempunyai beberapa kesamaan. Mereka adalah pemimpin politik, presiden, atau perdana menteri dengan kekuasaan yang sangat besar. Mereka menguasai semua unsur trias politika. Pers dan oposisi dibungkam atau dihabisi ; keamanan Negara menjadi pembenaran. Pemilian umum menjadi pannggung sandiwara. Koruptor terbesar adalah autokrat .
Kekuasan absolut memungkinkan mereka menguasai seluruh sumber perekonomian, termasuk bantuan yang diberikan oleh bank sentral sebagai Lender of the last resort . kekuasaan absolut memungkinkan mereka menjarah kekayaan Negara , termasuk kekayaan Negara yang dibelanjai dengan utang (termasuk utang luar negeri). Mereka adala autokrat dan Kleptokrat, dua sisi dari mata uang yang sama.
FOLLOW THE MONEY
Follow the money secara harfiah berarti mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan dalam suatu arus uang atau arus dana. Jejak-jejak ini akan membawa penyidik dan akuntan forensik ke arah pelaku fraud. Follow the money dilandasi gagasan yang sederhana namun teknik audit investigasi ini sangat ampuh. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur seputar follow the money mengingatkan kita bahwa bukan kejahatan utamanya saja seperti korupsi, penyuapan, penyelundupan barang dan manusia, pencurian, prostitusi, terorisme, dan lain-lain yang merupakan tindak pidana, tetapi juga pencucian uangnya sendiri adalah tindak pidana.
Uang sangat likuid dan mudah mengalir. Hal tersebut menyebabkan follow the money mempunyai banyak peluang untuk digunakan dalam investigasi. Namun mata uang kejahatan atau currency crime bukanlah uang semata. Mengetahui currency crime akan membuka peluang baru untuk menerapkan teknik follow the money.
Teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit adalah bukti audit . Oleh karena itu ada penulis yang menggunakan istilah teknik audit dan jenis bukti audit dalam makna yang sama. Cakupan dari berbagai teknik audit dalam berbagai audit investigatif, seperti teknik-teknik yang diterapkan dalam kejahatan perpajakan dan kejahatan terorganisasi (organized crime), Follow the Money dalam fraud dan tindak pidana pencucian uang, teknik pembuktian hukum, computer forensics, dan lain sebagainya.
Ada tujuh teknik yang di rinci dalam bentuk kata kerja bahasa indonesia, dengan jenis bukti auditnya dalam kurung (kata benda bahasa inggris) yakni:
1.Memeriksa fisik (physical examination)
2.Meminta konfirmasi (confirmation)
3.Memeriksa dokumen (documentation)
4.Reviw analitikal (analytic review atau analitycal review)
5. Meminta informasi lisan atau dari audit (inquiries of the auditee)
6. Menghitung kembali (reperformance)
7. Mengamati (observation)
Koruptor terbesar di dunia mempunyai beberapa kesamaan. Mereka adalah pemimpin politik, presiden, atau perdana menteri dengan kekuasaan yang sangat besar. Mereka menguasai semua unsur trias politika. Pers dan oposisi dibungkam atau dihabisi ; keamanan Negara menjadi pembenaran. Pemilian umum menjadi pannggung sandiwara. Koruptor terbesar adalah autokrat .
Kekuasan absolut memungkinkan mereka menguasai seluruh sumber perekonomian, termasuk bantuan yang diberikan oleh bank sentral sebagai Lender of the last resort . kekuasaan absolut memungkinkan mereka menjarah kekayaan Negara , termasuk kekayaan Negara yang dibelanjai dengan utang (termasuk utang luar negeri). Mereka adala autokrat dan Kleptokrat, dua sisi dari mata uang yang sama.
Davia et al. mengelompokan fraud dalam ketiga kelompok sebagai berikut:
a. Fraud yang sudah ada tuntunan hukum (prosecution), tanpa memperhatikan bagamana keputusan pengadian.
b. Fraud yang ditemukan, tapi belum ada tuntunan hukum.
c. Fraud yang belum ditemukan.
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah Magdalena Palma Renia
Slide ini dibuat dengan tujuan mengetahui apa pengertian anggaran pemerintah,tipe anggaran pemerintah, siklus penyusunan anggaran, fungsi anggaran, pendekatan penyusunan anggaran, prinsip-prinsip penganggaran,APBN, Fungsi APBN, komponen APBN dan APBD
Bagi Perusahaan yang membutuhkan Pelatihan ini dapat menghubungi Kami HARD-Hi SMART CONSULTING di Hotline : 0878-7063-5053 (Fast Response) dengan Bpk. M. Shobrie H.W., SE, CFA, CLA, CPHR, CPTr.
Pengendalian internal perusahaan bab 5 auditingAsep suryadi
1. PENGERTIAN PENGENDALIAN INTERN (ScoPE)
2. HUBUNGAN PENGENDALIAN INTERN DENGAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN EVALUASI ATAS
3 BAGAIMANA MELAKUKAN PEMAHAMAN DAN PENGENDALIAN INTERN
4. KETERBATASAN PENGENDALIAN INTERN ENTITAS
Davia et al. mengelompokan fraud dalam ketiga kelompok sebagai berikut:
a. Fraud yang sudah ada tuntunan hukum (prosecution), tanpa memperhatikan bagamana keputusan pengadian.
b. Fraud yang ditemukan, tapi belum ada tuntunan hukum.
c. Fraud yang belum ditemukan.
Mata Kuliah Akuntansi Pemerintah dengan tema Anggaran Pemerintah Magdalena Palma Renia
Slide ini dibuat dengan tujuan mengetahui apa pengertian anggaran pemerintah,tipe anggaran pemerintah, siklus penyusunan anggaran, fungsi anggaran, pendekatan penyusunan anggaran, prinsip-prinsip penganggaran,APBN, Fungsi APBN, komponen APBN dan APBD
Bagi Perusahaan yang membutuhkan Pelatihan ini dapat menghubungi Kami HARD-Hi SMART CONSULTING di Hotline : 0878-7063-5053 (Fast Response) dengan Bpk. M. Shobrie H.W., SE, CFA, CLA, CPHR, CPTr.
Pengendalian internal perusahaan bab 5 auditingAsep suryadi
1. PENGERTIAN PENGENDALIAN INTERN (ScoPE)
2. HUBUNGAN PENGENDALIAN INTERN DENGAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN EVALUASI ATAS
3 BAGAIMANA MELAKUKAN PEMAHAMAN DAN PENGENDALIAN INTERN
4. KETERBATASAN PENGENDALIAN INTERN ENTITAS
Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor yang dimaksud adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur tentang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Pasal 3 sampai Pasal 8.
Penagihan Pajak
Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009.
Kepastian hukum merupakan salah satu kunci keberhasilan pengenaan dan pemungutan pajak daerah. Hal ini diwujudkan dalam upaya paksa fiskus untuk melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya tepat waktu . Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 secara tegas mengatur masalah penagihan pajak untuk mmeberikan landasan hukum bagi fiskus melaksanakan tugas dan kewenangannya terhadap wajib pajak.
Apabila pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran pajak maka kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SPPT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan utang pajak bertambah. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggng pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan menegur atau memperingatkan, meaksanakan penegihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksnakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Surat lain yang sejenis adalah surat yang dipersamakan dengan surat teguran atau surat peringatan. Penyampaian surat teguran dilakukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis, sekurang-kurangnya memuat.
1.Nama daerah wajib pajak, atau nama wajib pajak atau penanggung jawab ;
2.Besarnya utang pajak;
3.Perintah untuk membayar; dan
4.Saat pelunasan utang pajak, yaitu tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis.
Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran pajak, dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh gubernur/ bupati/ walikota. Dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib pajak harus melunasi pakal yang terutang. Surat teguran ini harus dipatuhi oleh wajib pajak. Jika tidak dipatuhi fiskus akan melakukan tindakah penagihan pajak lebih lanjut, yaitu penagihan pajak dengan surat Paksa.
1. TEORI PAJAK DAERAH
Teori development from below berpendapat bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah daripada kepada pemerintah pusat karena mereka dapat secara mudah melihat manfaat langsung dalam pembangunan di daerah mereka (Davey, 1988). Berdasarkan pendapat tersebut terlihat pentingnya pajak daerah bagi pembangunan daerah.Selain itu, manfaat dari pajak daerah dapat secara langsungdilihat oleh masyarakat di daerah. Bahl dan Smoke (2003), berpendapat bahwa: “local government taxes must be politically acceptable. One rule of thumb is that less visible taxes tend to be more acceptable.” Pajak pemerintah daerah harus secara politik dapat diterima.Dimana pajak dalam keputusan penetapan struktur, besarnya tariff, siapa yang harus membayar, saksi terhadap pelanggarnya merupakan kesepakatan politis antara eksekutif dengan legislative sebagai representasi masyarakat.
Menurut Davey (1988), mengemukakan bahwa pajak daerah dapat diartikan sebagai Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
1.Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri
2.Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut pemerintah Daerah
3.Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut pemerintah daerah
4.Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada, dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan oleh Pemerintah Daerah.
Menurut Soelarno dalam Lutfi (2006:7), pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah didalam wilayah kekuasaannya, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tagganya sendiri, dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun beberapa kriteria pajak daerah yang baik dikemukakan oleh Bird (2000:7), yaitu: That easy to administer locally That are imposed solely (or mainly) on local resident That do not raise problem of harmonization or competition between sub national government or between sub national and national government. Menurut pendapat Bird tersebut diharapkan agar pajak daerah dapat secara mudah dikelola dan dipungut oleh pemerintah daeran dan pemungutan ini hanya berdampak pada msyarakat setempat. Pungutan pajak daerah seharusnya menghindari permasalahan-permasalahan akibat penetapan pemungutan pajak daerah tersebut, hal ini berkaitan dengan tujuan agar terjaganya harmonisasi antar pemerintah daerah dengan pemerintahan yang lebih tinggi.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini sering kali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Dacrah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki PAD yang tinggi. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tingginya PAD yang diterima suatu daerah maka tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam hal pendanaan APBDnya akan semakin berkurang. Walaupun demikian, pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan pungutan kepada masyarakat yang dapat berakibat biaya ekonomi tinggi (high cost economy) yang pada akhirnya kurang mendukung dunia usaha/investasi. Selain itu, pemerintah daerah juga dilarang menetapkan peraturan daerah yang menghambat mobilitas penduduk. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluam daerah. Oleh karena itu, tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin. (Fauzi dan Iskandar, 1984:44).
Menurut Halim (2004:67), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah “semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Menurut Halim dan Nasir (2006:44), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Isdijoso (2002) menyatakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisis hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diusahakan atau dicari setiap Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang penggalian sumber-sumber keuangan tersebut (Nasution, 2003).
Menurut Mardiasmo (2002), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Menurut Samsubar Saleh (2003), Pendapatan Asli Daerah merupakan suatau komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah saat ini. Salah satu komponen yang sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah adalah sektor Pendapatan Asli Daerah.
Menurut Guritno Mangkosubroto (1997) menyatakan bahwa pada umumnya penerimaan p
Investasi Akuntansi untuk sekuritas investasi diatur oleh SFAS 115. Standar ini berbeda dengan prinsip lower-of-cost-or-market dengan menyatakan bahwa investasi dapat dilaporkan pada neraca berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar (nilai pasar), tergantung dari jenis sekuritas dan tingkat pengaruh (kendali) yang dimiliki perusahaan terhadap perusahaan yang diinvestasikan (investee company). Hai ini berarti bahwa tidak seperti aset lainnya, sekuritas investasi dapat dinilai dengan nilai pasar meskipun nilai pasar ini melebihi biaya perolehan. Nilai wajar (fair value) aset merupakan harga tukar aset dalam suatu transaksi normal saat ini antara pihak yang bersedia. Jika suatu aset biasa diperdagangkan, nilai wajarnya dapat langsung ditetapkan dari publikasi harga pasarnya. Jika tidak ada publikasi harga pasar untuk suatu aset, nilai wajar ditentukan berdasarkan biaya historis.
Harga pokok proses (process costing) merupakan metode perhitungan harga pokok produk yang berdasarkan kepada pengumpulan biaya-biaya produksi dalam satu periode tertentu dibagi dengan jumlah unit produksi periode yang bersangkutan. Mahasiswa diharapkan mampu untuk melakukan Penentuan harga jual produk yang tepat, Memantau realisasi biaya produks, Menghitung laba/rugi per periodik secara transparan, Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca
Arus biaya produksi untuk sebuah sistem penentuan harga pokok proses umumnya sama seperti yang terjadi dalam sistem penentuan harga pokok pesanan. Saat bahan baku dibeli, biaya dari bahan baku tersebut mengalir melalui akun persediaan bahan baku. Hal yang sama, biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead yang dibebankan mengalir ke dalam akun barang dalam proses (WIP). Saat barang telah selesai, biaya dari bahan yang telah diselesaikan dipindahkan dari barang dalam proses ke akun barang jadi. Terakhir, saat barang terjual, biaya dari barang jadi dipindahkan ke akun beban pokok penjualan ayat jurnal biasanya mengikuti dengan yang biasa dijelaskan dalam sistem penentuan harga pokok pesanan.
Walaupun arus biaya harga pokok proses dan pesanan biasanya mirip, terdapat beberapa perbedaan. Dalam sistem penentuan harga pokok proses , setiap departemen produksi memiliki akun barang dalam proses sendiri. Saat barang-barang telah selesai dalam satu departemen, kemudian dipindahkan ke departemen berikutnya. Biaya yang dilampirkan dalam barang-barang yang dipindahkan juga dipindahkan ke departemen berikutnya.
Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan dokumen dokumen pertama yang disusun dalam penganggaran. Rancangan KUA disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rancangan KUA memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta kebijakan-kebijakan terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Dari rancangan KUA dapat diketahui target yang akan dicapai dalam satu tahun anggaran yang akan datang beserta kebijakan atau strategi yang akan dipakai untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
Selain sebagai rencana keuangan, APBD juga merupakan alat kebikan fiskal yang dapat dipakai pemerintah daerahuntuk mengatasi masalah perekonomian regional yang terjadi. Pada saat perekonomian mengalami inflasi ataupun deflasi, APBD harus dirancang untuk mengembalikan perekonomian sehingga stabil dan kondusif. Untuk itu, APBD dapat dirancang defisit, surplus, ataupun berimbang.
APBD yang defisit berarti jumlah pendapatan daerah lebih kecil daripada jumlah belanja daerah dalam satu tahun anggaran. Melalui kebijakan anggaran yang defisit berarti pemerintah daerah lebih banyak membelanjakan uang daripada melakukan pungutan kepada masyarakat. Kebijakan anggaran yang defisit merupaka kebijkan ekpansif guna mendorong pertumbuhan perekonomian yang sedang mengalami deflasi. Dalam keadaan deflasi jumlah uang beredar kurang dari jumlah barang yang beredar di masyarakat. Agar perekonomian kembali pada titik equilibrium atau titik keseimbangan maka pemerintah perlu menambah jumlah uang beredar.
Surplus APBD merupakan selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama. Surplus terjadi apabila jumlah pendapatan daerah lebih besar daripada jumlah belanja daerah. Apabila APBD mangalami surplus tidak selalu berarti daerah tersebut memiliki kelebihan kas, namun hal tersebut terjadi karena anggaran pendapatan daerah lebih besar anggaran belanja daerah. Surplus anggaran pendapatan tersebut dapat dianggarkan oleh daerah untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat atau daerah lain, dan pembentukan dana cadangan (misalnya : untuk dana Pilkada ataupun untuk dana pembangunan infrasturktur.
Sedangkan untuk anggaran berimbang adalah dimana jumlah belanja daerah sama dengan jumlah pendapatannya.
Analisis biaya-volume-laba penting untuk memperkirakan bagaimana perubahan biaya (baik biaya variable maupun tetap ), volume penjualan, dan harga memengaruhi laba perusahaan. CVP adalah alat yang sangat baik untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Bahkan, CVP adalah salah satu alat yang paling adaptif dan paling luas penerapannya yang digunakan oleh akuntan manajerial untuk membantu para manajer dalam menguambil keputusan yang lebih baik.
Perusahaan-perusahaan menggunakan analisis CVP untuk meraih tolak ukur yang penting, seperti titik impas. Titik impas adalah titik dimana total pendapatan sama dengan total biaya ( yaitu titik laba sama dengan nol ). Perusahaan-perusahaan baru yang biasa mengalami kerugian ( laba operasi yang negatif ) di awal kegiatan operasinya dan memandang periode titik impas mereka sebagai awal yang signifikan.
Istilah desentralisasi dapat dipahami secara luas dan sempit. Pengertian desentralisasi dalam arti luas mencakup konsep devolusi (atau desentralisasi dalam arti sempit), dekonsentrasi, delegasi, dan privatisasi serta deregulasi (Muluk, 2006:12). Selain itu, Khusaini (2006:72 - 73) mengungkapkan defenisi desentralisasi sebagai memberikan sebagian dari wewenang pemerintah pusat kepada daerah, untuk melaksanakan dan menyelesaikan urusan yang menjadi tanggung jawab dan menyangkut kepentingan daerah yang bersangkutan (otonomi). Urusan yang menyangkut kepentingan dan tanggung jawab suatu daerah misalnya :
a.Urusan umum dan pemerintahan
b.Penyelesaian fasilitas pelayanan
c.Urusan sosial, budaya, agama dan kemasyarakatan
Terkait pemahaman sistem pemerintahan perlu dipahami perbedaan pengertian antara istilah desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi diartikan sebagai pengembangan otonomi daerah sedangkan dekonsentrasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom yaitu pelimpahan wewenang pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan perangkat pusat di daerah.
Urusan yang menyangkut kepentingan dan tanggung jawab suatu daerah menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebut dengan urusan pemerintahan konkuren. Urusan tersebut terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.
Aktivitas bisnis di danai dengan liabilitas atau ekuitas. Atau keduannya. Liabilitas merupakan kewajibaan pendanaan yang membutuhkan pembayaraan uang, jasa, atau asset lainnya di masa depan.liabilitas adalah klaim pihak luar terhadap asset dan sumber daya perusahaan saat ini dn masa mendatang. Liabilitas dapat bersifat pendanaan atau operasi dan biasanya lebih tinggi dari pada pemegang saham.liabilitas spendanaan merupakan semua bentuk pendanaan utang seperti wesel bayar jangka Panjang dan obligasi, pinjam jangka pendek, dan sewa. Liabilitas operasi merupakan kewajibaan yang timbul dari operasi seperti kreditor dagang,dan kewajibaan pasca kerja.
Laporan keuangan merupakan produk yang paling penting dari lingkungan pelaporan keuangan. Informasi dalam laporan keuangan di nilai relatif terhadap kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan dan sumber informasi alternatif seperti data ekonomi dan industri, laporan analisis dan pengungkapan sukarela oleh manajer. Penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi sifat dan isi laporan keuangan agar dapat menilai informasi akuntansi keuangan yang di laporkan dalam laporan keuangan. Faktor- faktor utama tersebut adalah aturan akuntansi (GAAP), motivasi manajer, mekanisme pengawasan dan pelaksanaan, regulator/pembuat peraturan, praktik industri. Dan sumber informasi lain.
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang secara efektif berlaku sejak Januari 2001, dilanjutkan dengan penggantinya yaitu UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 dan terakhir diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015. Berkaitan dengan keuangan daerah, diatur dengan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan UU No. 33 Tahun 2004.
Akuntansi manajemen adalah sistem akuntansi yang tujuan utamanya adalah menyajikan laporan keuangan untuk kepentingan pihak internal perusahaan, seperti manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan pihak internal lainnya.
Informasi ini sangat berguna sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan untuk masa yang akan datang berdasarkan data historis dari laporan keuangan.
Analisis laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan penting dari bidang analisis bisnis yang lebih luas. Analisis bisnis merupakan proses mengevaluasi prospek ekonomi dan risiko perusahaan. Hal ini meliputi analisis lingkungan bisnis perusahaan, strateginya,serta posisi dan kinerja keuangannya. Analisis laporan keuangan adalah penerapan alat dan teknik analitis terhadap laporan keuangan bertujuan umum dan data terkait untuk memperoleh estimasi dan kesimpulan yang berguna dalam analisis bisnis. Analisis laporan keuangan mengurangi ketergantungan pada firasat,tebakan, dan intuisi untuk pengambilan keputusan bisnis sehingga mengurangi ketidakpastian analisis bisnis analisis ini tidak mengurangi kebutuhan atas pertimbangan ahli, tetapi justru menyediakan dasar sistematis dan efektif untuk analisis bisnis.
Akuntansi berurusan dengan catat mencatat dan hitung menghitung. Dalam akuntansi forensik, urusan hitung menghitung lebih mengemuka. Dikaitkan dengan disiplin ilmu, akuntansi berurusan dengan perhitungan mengenai kerugian yang dituntut atau digugat suatu pihak dari pihak lain.Tuntutan tersebut harus ada dasar hukumnya. Pertama-tama dasar hukum terpenting yang dimuat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dimuatnya pasal ini dalam undang-undang di banyak negara menandakan bahwa gagasan ini bersifat universal. Para akuntan menghitung laba dan rugi secara periodic dengan standar akuntansi keuangan. Akuntansi bukan satu-satunya sumber untuk menghitung kerugian. Ilmu ekonomi juga mengenal gagasan mengenai opportunity cost atau opportunity lost. Perhitungan akuntansi dan ekonomi menghasilkan angka yang berbeda. Kerugian yang mencerminkan keadaan nyata sebagai konsekuensi perbuatan melawan hukum. Hal ini berarti bahwa perhitungan apapun (ekonomi, akuntansi dan lain-lain) pada akhirnya harus diuji dengan ketentuan hukum. Dalam menyajikan perhitungan kerugian, akuntan forensik harus mulai melihat konteks hukum yang menjadi acuan tuntutan kerugian. Apakah ia sedang menghitung kerugian yang timbul karena salah satu pihak tidak memnuhi kontrak dagang, atau kerugian terhadap negara diakibatkan kelalaian pegawai negeri sipil dalam konteks hukum administrasi negara atau kerugian terhadap negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi.
Nama "kriminologi" menunjukkan bahwa disiplin ilmu ini berurusan dengan kejahata (crime). Kriminologi meliputi bidang studi yang luas yang meliputi law making (seberapa jauh penyusunan undang-undang memperhatikan penelitian dan survei mengenai kejahatan dan upaya atau rekomendasi pencegahannya), law breaking (mengapa dan bagaimana hukum dilanggar), societal reactions (reaksi dari berbagai lapisan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan terhadap kejahatan).
A.Pengendalian kualitas sebagai strategi menghadapi Risiko Operasional Risiko Operasional.
Bab mengenai pengukuran risiko menjelaskan bahwa risiko operasional merupakan risiko yang paling tua tetapi belum banyak diketahui karakteristiknya dibandingkan beberapa resiko lain seperti risiko pasar risiko tingkat bunga risiko kredit. Dikatakan paling tua karena perusahaan berurusan dengan aspek operasional sejak perusahaan berdiri. Manajemen risiko operasional pada dasarnya sudah dilakukan perusahaan, meskipun dengan nama yang berbeda jika perusahaan berusaha memperbaiki operasionalnya,maka perusahaan sudah melakukan manajemen risiko operasional.sistem operasional yang efektif bisa mengendalikan risiko operasional.manajemen kualitas pada dasarnya ingin memperbaiki kualitas output melalui pengendalian operasional. Konsep tersebut pertama kali populer untuk proses produksi.tetapi pada perkembangan selanjutnya konsep manajemen kualitas juga diterapkan untuk lainnya, seperti sektor pelayanan (jasa).karena itu bagian berikut ini membicarakan manajemen kualitas sebagai salah satu teknik untuk mengelola risiko operasional.
Instrumen Derivatif adalah Instrumen yang nilainya diturunkan dari nilai aset yang menjadi dasarnya (Underlying Assets). Aset yang menjadi dasar tersebut bisa sangat beragam, mulai dari sekuritas (saham, obligasi), komoditas (emas, olefin), valas bahkan instrumen lainnya. Instrumen derivatif sangat bermanfaat untuk manajemen risiko, yaitu bisa digunakan untuk hedging (lindung nilai). Di Indonesia, instrumen tersebut belum banyak diperdagangkan, meskipun di luar negeri (khususnya di negara maju), pertumbuhan instrumen tersebut berkembang cukup pesat.
Tidak seorang pun yang dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang secara sempurna, meskipun dengan menggunakan berbagai alat analisis. Setiap ramalan yang dilakukan tidak akan terlepas dari kesalahan perhitungan yang telah dilakukan. Penyebab melesatnya hasil ramalan karena dimasa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian. Bahkan untuk hal-hal tertentu sama sekali tidak dapat diperhitungkan seperti maut dan rezeki. Jadi wajar jika terjadinya sesuatu di masa yang akan datang hanya dapat direka reka semata. Risiko di masa datang dapat terjadi terhadap kehidupan seseorang misalnya kematian, sakit atau resiko dipecat dari pekerjaannya. Dalam dunia bisnis risiko yang dihadapi dapat berupa risiko kerugian akibat kebakaran, kerusakan atau kehilangan atau risiko lainnya. Oleh karena itu, setiap risiko yang akan dihadapi harus di tanggulangi sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. Untuk mengurangi risiko yang tidak kita inginkan di masa yang akan datang, seperti risiko kehilangan, risiko kebakaran, risiko macetnya pinjaman kredit bank atau risiko lainnya, maka diperlukan perusahaan yang mau menanggung risiko tersebut. Adalah perusahaan asuransi yang mau dan sanggup menanggung setiap risiko yang bakal dihadapi nasabahnya baik perorangan maupun badan usaha. Hal ini disebabkan perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang melakukan usaha pertanggung jawaban terhadap risiko yang akan dihadapi oleh para nasabahnya.
1. Arbitrase
Arbitrase adalah terjeman dari bahasa inggris, Arbitration (bukan Arbitrage yang mempunyai makna lain) atau dari bahasa belanda, Arbitrage.
Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 30/1999 menjelaskan:
Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasrkan pada perjajian arbitrase yang dibuat secara tertulis oeh pihak yang bersangketa.
Defenisi arbitrase yang lebih mudah di pahami :
“(arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa dimana pihak ketiga yang netral ( dianamakn arbitrator) memberikan keputusan sesudah mengadakan denar pendapat yang memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk didengar. Meskipun arbitrase itu sukarela, pihak yang bersengketa memilih arbitrator yang mempunyai kuasa untuk memberikan keputusan yang mengikat.”
2. Alternatif dan Penyelesaian Sengketa
Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang 30/1999 menjelaskan :
Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni menyelesaikan diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
Menurut Black’s Law Dictionary mendefenisikannya sebagai berikut :
Alternatif Penyelesaian Sangketa – Istilah yang menunjukan pada prosedur penyeledaian sangketa dengna cara nir litigitas; misalnya melalui arbitrase, mediasi, peradilan kecil. Prosedur-prosedur ssemacam itu biasanya tidak begitu mahal ( dibandingkan dengan litigasi) dan lebih cepat, semakin banyak digunakan dalam sengketa komersial dan buruh/tenaga kerja, perceraian, klaim yang nerkenaan dengan kendaraan bermotor dan malpraktik, dan sengketa lainnya yang melibatkan litigasi di pengadilan.
Dari defenisi inii, terliaht bahwa pengertian Alternatif ini dalam alternatif penyelesaian sengketa mengandung arti sebagai alternatif atau pengganti dari penyelesaian sengekta melalui litigasi, didalamnya termasuk arbitrasse. UU 30/1999 tidak mendefenisikan arbitrase sebagai bagian dari Alternatif Penyelesaian sangketa.
A. Wawancara dan Interograsi
Wawancara dan Interograsi merupakan suatu teknik atau alat investigasi yang sangat penting. Wawancara adalah Tanya jawab antara dua pihak yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan atau pendapat tentang suatu hal, sedangkan interogasi adalah alat yang lebih merupakan peperangan emosional dan psikologis antara interogator dan tersangka .
B. Perbedaan Wawancara dan Interogasi
Kedua istilah ini , wawancara dan interograsi , sering digunakan sebagai sinonim . hal ini umumnya karena ketidaktahuan . ada juga penyidik yang mengerti makna kedua istilah ini , tetapi sengaja menggunakanya secara keliru . misalnya , untuk memberi kesan kepada majelis hakim bahwa ia tidak menggunakan kekerasan , maka ia menggunakan istilah wawancara padahal istilah interograsi lebih tepat menggambarkan tindak pemeriksaan atau investigasinya . dalam percakapan sehari-hari , seorang polisi lalu lintas menceritakan pengalaman kepada rekannya : “ Mula-mula , pengemudi itu tidak mau mengaku bahwa ia terus melarikan mobilnya ketika lampu merah menyala . setelah aku interograsi sedikit , dia mengaku “ . dalam percakapan ini , yang dimaksud polisi itu adalah wawancara , bukan interograsi . namun , dalam bahasa sehari-hari , sangat janggal kedengarannya kalau polisi mewawancarai pengemudi . juga , penggunaan istilah “ interograsi “ dan “pengakuan “ dianggap menaikan gengsi . padahal , sang pengemudi bukan “mengakui kesalahannya “, tetapi sekedar tidak mau berurusan dengan polisi .
C. Ciri-ciri Wawancara
Wawancara bersifat netral , tidak menuduh , ini perbedaan utama antara wawancara dan interograsi sekalipun investigator mempunyai alas an untuk percaya bahwa yang bersangkutan terlibat dalam dalam kejahatan atau ia telah berbohong , substansi dan caranya bersifat nonaccusatory ketika melakukan wawancara .
Dengan cara dan nada yang tidak bersifat menuduh , investigator dapat menggembangkan hubungan yang menimbulkan rasa percaya dan hormat dengan orang yang diwawancarainya . tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi . selama melakukan wawancara investigator harus mengumpulkan informasi yang penting bagi investigasinya ( investigative information ) dan informasi mengenai perilaku dari orang yang diwawancarainnya (behavioral information ) . contoh investigative information : apa hubungan antara orang yang diwawancara dengan orang tertentu yang dicurigai merupakan otak dari perbuatan tindak pidana yang diperiksa . wawancara dapat dilakukan pada awal investigasi . karena tujuan wawancara adalah mengumpulkan informasi , tentunya semakin banyak informasi yang diketahui pemeriksa sebelum wawancara dimulai , semakin baik . Wawancara terkadang terpaksa dilakukan meskipun pemeriksa baru mempunyai gambaran kasar tentang bagaimana kemungkinan fraud dilaksanakan , atau bahkan sebelum pemeriksa dapat mengidentifikasi bukti yang harus diperolehnya .
More from Linda Grace Loupatty, FEB Universitas Pattimura (20)
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
2. DAFTAR ISI
30 Jenis Pidana
Korupsi
01
Unsur-Unsur Tindak
Pidana Korupsi
03
Tindak Pidana Lain
Berkaitan dengan
Tipikor
02
Konsep Tipikor dalam
Hukum Acara Pidana
dan Hukum Acara
Perdata
04
4. 30 JENIS PIDANA KORUPSI
Tabel 16.5
Perincian 30 Bentuk Tindak Pidana Korupsi
Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
10. Dalam Tabel 16.5 di atas, ada kolom D-DA. Dalam kolom ini, tertulis
D (yang berarti dan) atau DA (yang berarti dan/atau). Kalau tertulis
"dan" berarti kedua jenis pidana pokoknya (dalam hal ini, Pidana
dan Pidana Denda) harus dijatuhkan bersama-sama.
12. TINDAK PIDANA LAIN BERKAITAN DENGAN TIPIKOR
Tidak memberi keterangan
atau memberi keterangan
yang tidak benar.
Mencegah, merintangi, atau
menggagalkan secara
langsung atau tidak langsung
penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang
pengadilan terhadap
tersangka, terdakwa, atau
saksi dalam perkara korupsi.
2
1
13. Lanjutan
Dalam perkara korupsi, melanggar KUHP Pasal 220
(mengadukan perbuatan pidana, padahal ia tahu perbuatan
itu tidak dilakukan), Pasal 231 (menarik barang yang disita),
Pasal 421 (pejabat menyalahgunakan kekuasaan, memaksa
orang melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan
sesuatu), Pasal 422 (pejabat menggunakan paksaan untuk
imemeras pengakuan atau mendapat keterangan), Pasal
429 (pejabat melampaui kekuasaan …… memaksa masuk
ke dalam rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup ...
atau berada di situ secara melawan hukum) atau Pasal 430
(pejabat melampauí kekuasaan menyuruh memperlihatkan
kepadanya atau merampas surat, kartu pos, barang atau
paket ….. atau kabar lewat kawat)
3
15. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 2
1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara. atau
perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau penjara
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun denda paling
sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam
keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
TPK – KERUGIAN KEUANGAN NEGARA:
TPK – 1
16. TPK – 2
Pasal 3:
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi.
Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian Negara, dipidanai dengan pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
17. Pasal 5 ayat (1)
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat l (satu) tahun dan paling lama 5
(lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
setiap orang yang:
a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara
negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang
bertentangan dengan kewajibannya; atau
b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau
berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan
atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
TPK 3 dan 4
TPK
SUAP
MENYUAP
18. Pasal 13:
Seiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan
mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau
kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan
atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta
rupiah).
Pasal 5 ayat (2):
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat l (satu) tahun dan paling lama 5
(lima) dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) Paling banyak Rp 25s0.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
TPK – 5
TPK – 6
19. Lanjutan TPK Suap Menyuap
Pasal 6 ayat (1) huruf b
TPK-11
Pasal 6 ayat (2)
TPK-12
Pasal 12 huruf c
TPK-13
Pasal 12 huruf a
TPK-7
Pasal 12 huruf b
TPK-8
Pasal 11
TPK-9
Pasal 12 huruf d
TPK-14
Pasal 6 ayat (1) huruf b
(1) huruf a
TPK-10
20. TPK – 15
Pasal 8:
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas)
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang
selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum Secara terus menerus
atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat beriharga yang
disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau
digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
TPK – PENGGELAPAN DALAM JABATAN
TPK-16
Pasal 9
TPK-17
Pasal 10 huruf a
TPK-18
Pasal 10 huruf b
TPK-19
Pasal 10 huruf c
21. TPK – 20
Pasal 12 huruf e:
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri
atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa
seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau
untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
TPK – PEMERASAN
TPK-21
Pasal 12 huruf g
TPK-22
Pasal 12 huruf f
22. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling
lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
(a) pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau
penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan,
melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang
atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang:
TPK-23
(b) setiap orang yang bertugas mengawasi
pembangunan atau penyerahan bahan bangunan,
s e n g a j a m e m b i a r k a n p e r b u a t a n c u r a n g
sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
TPK-24
TPK – PERBUATAN CURANG
Pasal 7 ayat (1) huruf a
Pasal 7 ayat (1)
huruf b
23. Pasal 7 ayat (1)
huruf c
TPK – 25
Pasal 12 huruf i
TPK – 29
TPK – PERBUATAN CURANG
Pasal 7 ayat (1)
huruf c
TPK – 26
Pasal 12 huruf h
TPK – 28
01
03
02
04
• Pasal 12 B
• Pasal 12 C
TPK – 30
Pasal 7 ayat (2)
TPK – 27
25. Konsep Tipikor Dalam Hukum Acara Pidana Dan Hukum Acara
Perdata
Alat Bukti yang Sah
1
Beban Pembuktian
Terbalik
2
“Lepas dari Tuntutan
Hukum” Versus “Bebas”
11
Perbuatan Berlanjut
10
Gugatan Perdata Atas
Harta yang Disembunykan
3
Pemidanaan secara in
absentia
4
Concurcus Realis
9
Concurcus Idealis
8
“Memperkaya” vs
“Menguntungkan”
5
Pidana Mati
6
Nullum Delictum
7
26. Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya untuk
tindak pidana korupsi dapat diperoleh dari:
1. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan
secara elektronik (misalnya data yang disimpan dalam mikrofilm, Compact Disk Read
Only Memory (CD-ROM), atau Write Once Read Many (WORM)) dengan alat optik atau
yang serupa dengan itu (misalnya, data penghubung elektronik (electronic data
interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili); dan
2. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dilihat, dibaca, dan atau
didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang
tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara
elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda,
angka, atau perforasi yang memiliki makna.
Alat Bukti yang Sah
27. Pembuktian terbalik diberlakukan pada
tindak pidana baru tentang gratifikasi
dan terhadap tuntutan perampasan harta
benda terdakwa yang diduga berasal dari
salah satu tindak pidana sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3,
Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal
12 Undang-Undang ini.
Beban Pembuktian Terbalik
28. CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo,
including icons from Flaticon, and infographics & images by Freepik.
Gugatan Perdata Atas Harta
yang Disembunyikan
Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 ini diatur pula hak negara untuk mengajukan
gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau
tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan
hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan atau bunyi tersebut diduga atau patut
diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Gugatan perdata digunakan terhadap
terpidana atau ahli warisnya, Untuk melakukan gugatan tersebut, Negara dapat
menuniuk kuasanya untuk mewakili negara.
29. Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan
dijatuhkan dan terdapat buki yang cukup kuat bahwa yang
bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi maka
hakim atas tuntutan penuntut umum nenetapkan
perampasan barang barang yang telah disita.
Karena orang itu telah meninggal dunia, kesempatan
banding baginya tidak ada. Setelah ia meninggal,
pertanggungjawabannya dibatasi sampai pada
perampasan harta benda yang telah disita.
Perampasan Harta Benda yang Disita
30. Jaksa menyusun berkas gugatan perdata untuk ahli waris
almarhum Yusuf Setiawan. Jaksa Agung Muda Perdata dan
Tata Usaha Negara Edwin Pamimpin Situmorang, Kamis
(18/6), mengatakan, berkas gugatan perdata itu segera
dilimpahkan ke pengadlan. Besarnya ganti rugi yang
diajukan sebesar kerugian negara dalam perkara tersebut,
yakni Rp 48,32 miliar. Yusuf Setiawan adalah Direktur PT
Setiajaya Mobilindo, terdakwa korupsi pengadaan alat
berat dan ambulans dari APBD Jawa Barat 2003. Ia
meninggal dunia saat perkaranya disidangkan di
Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. (idr)
–Sumber: Kompas, 20 juni 2009
Ahli Waris Yusuf Digugat
Pemidanaan secara in absentia
31. Dalam hal terdakwa telah
dipanggil secara sah, dan
t i d a k h a d i r d i s i d a n g
pengadilan tanpa alasan
yang sah, maka perkara
dapat diperiksa dan diputus
tanpa kehadirannya.
1
Dalam hal terdakwa hadir pada
sidang berikutnya sebelum
putusan dijatuhkan maka
terdakwa wajib diperiksa, dan
segala keterangan saksi dan
surat-surat yang dibacakan
dalam sidang sebelumnya
dianggap sebagai diucapkan
dalam sidang yang sekarang
3
Putusan yang dijatuhkan
tanpa kehadiran terdakwa
diumumkan oleh penuntur
u m u m p a d a p a p a n
pengunuman pengadilan,
kantor Pemerintah Daerah,
atau diberitahukan kepada
kuasanya.
2
Terdakwa atau penguasanya
dapat mengajukan banding
atas putusan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1)
4
Pengalaman mengenai koruptor yang melarikan diri atau tidak hadir dalam persidangan
diatasi dengan ketentuan mengenai pemidanaan secara in absentia. Hal ini diatur dalam pasal
38 ayat I, 2, 3, dan 4 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 , yang berbunyi sebagai
berikut.
32. “Memperkaya” vs “Menguntungkan”
Memperkaya bermakna adanya
tambahan kekayaan.
Menguntungkan bermakna
keuntungan materiil (tambahan
kekayaan, uang, harta) dan
immateril (timbulnya goodwill,
utang budi, dan lain-lain).
Seorang pejabat menerima suap dari
seorang pengusaha dan seluruh jumlah
itu diberikan kepada atasannya.
Pejabat itu tidak memperkaya dirinya,
tetapi tetap menguntungkan dirinya.
Dengan meneruskan seluruh suap itu
kepada atasannya, ia menguntungkan
diri karena bisa mendapat
keistimewaan (favor) dalam bentuk
kenaikan pangkat, jabatan, gaji, dst.
Mengapa pembuktian “memperkaya”
lebih sulit dari pada
“menguntungkan”?
33. • Banyak orang menginginkan ketentuan pidana mati terhadap para koruptor
dalam hal jumlah yang dikorupsi besar. Namun, berapa jumlah korupsi yang
dikategorikan besar?
• Dalam Pasal 2 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dikatakan:
"Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan"
Penjelasannya berbunyi sebagai berikut:
Pidana Mati
Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah
keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku
tindalk pldana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan
terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan
bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan krisis
ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.
34. Nullum Delictum
‘nullum delictum, nulla
poena sine praevia lege
poenali’
Atau disingkat:
'nullum delictum’
1
‘nullum crinen, nalla
poena sine praevia lege
poenali’
Atau disingkat:
'nulla poena sine lege,
2
‘nullum erimen, nulla
poena sine lege praevia‘
Atau disingkat:
'nullum crimen, nulla
poena sine lege’
3
Dalam bahasa Latin, asas ini selengkapnya berbunyi:
35. Pertama, untuk kasus kasus TPK yang dilakukan
sebelum keluarnya suatu undang-undang tetapi
diadil sesudah keluarnya undang- undang tersebut.
Hal ini, misalnya, terlihat dalam perdebatan di DPR
etika membahas Rancangan Undang-Undang
(yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor
3 Tahun 1971). Meskipun ada keinginan yang kuat
dari beberapa fraksi untuk menerapkan undang-
undang itu secara retroaktif (berlaku surut),
perumusan Pasal 36 dari undang-undang yang
disahkan menunjukkan dipertahankannya asas
nulum delictum ini.
Lanjutan
Kedua, sewaktu KPK menanganí kasus yang
terjadi sebelum keluarnya Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pe m b e r a n t a s a n T PK , a d a o r a n g y a n g
mempertanyakan wewenang KPK dengan
menggunakan asas nullum delictum ini. Dalam
kasus semacam ini, asas iní sebenarnya tidak
dilanggar karena substansi hukumnya sudah
d i a t u r d a l a m u n d a n g - u n d a n g y a n g
mendahului TPK itu. Yang terjadi kemudian
a d a l a h p e r l u a s a n d a r i a p a r a t y a n g
menanganinya, yakni dari polisi dan jaksa ke
KPK
Maknanya dapat dilihat pada Pasal l ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Suatu perbuatan tidak dapat
dipidana, kecuali berdasarkan kekualan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah
ada.“ Dalam kaitan dengan TPK, asas ini dikemukakan dalam dua kasus:
36. Concurcus Idealis
01
jika suatu perbuatan masuk dalam
lebih dari satu aturan pidana. maka
yang dikenakan hanya salah-satu di
antara aturan-aturan itu: ika berbeda-
beds, vang dikenakan yang memuat
ancaman pidana pokok yang paling
berat.
02
Jika suatu perbuatan masuk
dalam suatu aturan pidana yang
umum, datur pula dalam aturan
pidana yang khusus, maka
hanya yang khusus itulah yang
diterapkan
Konsep concurus idealis berkenan dengan satu perbuatan yang tercakup dalam lebih
dari satu aturan pidana. Hal ini terlihat dalam Pasal 63 yang berbunyi sebagai
b e r i k u t .
37. Concurcus Realis
Dalam hal perbarengan beberapa
perbuatan yang harus dipandang
sebagai perbuatan yang berdiri-
sendiri sehingga merupakan
beberapa kejahatan, yang diancam
dengan pidana pokok yang sejenis,
maka dijatuhkan hanya satu pidana
Maksimum pidana yang
dijatuhkan ialah jumlah
maksimum pidana yang diancam
terhadap perbuatan itu, tetapi
tidak boleh lebih dari maksimum
pidana yang terberat ditambah|
sepertiga.
Konsep concursus realis ini berkenaan dengan beberapa perbuatan yang dilakukan
berbarengan. Hal ini terdapat dalam KUHP Pasal 65 yang berbunyi sebagai berikut.
(1)
(2)
38. Perbuatan berlanjut ini diatur dalam
Pasal 64 ayat I KUHP yang berbunyi
sebagai Berikut.
Perbuatan Berlanjut
(1) Jika antara beberapa perbuatan,
meskipun masing-masing
merupakan kejahatan atau
pelanggaran, ada hubungannya
sedemikian rupa sehingga harus
dipandang sebagai satu
perbuatan berlanjut, maka
hanya diterapkan yang memuat
ancaman pidana pokok yang
paling berat.
39. Bagi orang awam, keputusan "Lepas dari tuntutan hukum"
dan keputusan "Bebas" mempunyai makna yang sama.
Dari sudut pandang KUHAP, kedua putusan ini mempunyai
makna dan konsekuensi yang berbeda.
Putusan bebas (vrijspraak) atau bebas murni (zuivere
vrjspraak) diatur dalam KUHAP Pasal 191 ayat I yang
berbunyi: "jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil
pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan
yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan maka terdakwa diputus bebas”
“Lepas dari Tuntutan Hukum” Versus “Bebas”
40. "Lepas dari segala tuntutan hukum" (ontslag van alle
rechtsvervolging) diatur dalam KUHAP Pasal 191 ayat 2
yang berbunyi sebagai berikut: "ika pengadilan
berpendapat bahwa perbuatan yrang didakwakan
kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak
merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus
lepas dari segala tuntutan hukum"
Dalam hal putusan lepas dari segala tuntutan hukum,
jaksa penuntut umum dapat melakukan kasasi.
Sementara itu, dalam putusan bebas murni, jaksa
penuntut umum tidak dapat melakukan kasasi.
Lanjutan