Aspek hukum dalam keperawatan

1. ASPEK HUKUM DALAM
KEPERAWATAN
Oleh:
Ns. YUNIKE S.Kep.,M.Kes
Mata Kuliah: Keperawatan Profesional
Prodi Keperawatan Lubuklinggau
Poltekkes Kemenkes Palembang

2. Daftar Isi
1. Latar Belakang Perlunya Hukum
2. Pengertian Hukum
3. Fungsi Hukum
4. Sifat Hukum
5. Sumber Hukum
6. Pembagian Hukum
7. Tata Hukum Indonesia
8. Hukum Kesehatan
9. Sumber Hukum kesehatan

3. LATAR BELAKANG PERLUNYA HUKUM
• Manusia mahluk pribadi dn sosial
• Manusia sbg pribadii mempunyai emosi,
nafsu dan ego, sosial tidak dapat hidup
sendiri/bermasyarakat
• Hukum rimba
• Tdk ada hukum, punah
• Harmonis diatur oleh Peraturan dan norma

4. PEMGERTIAN HUKUM
1. Hukum didefinisikan sbg ugeran (norma)
yang mengatur hubungan masyarakat
2. Hukum adalah Undang-undang,
peraturan, atau adat yang secara resmi
dianggap mengikat, yang dikukuhkan
oleh penguasa, pemerintah atau ototritas

5. FUNGSI HUKUM

6. KEDUDUKAN SKN
Sistem Kesehatan
Nasional / SKN
Sis Pendidikan
Nas
Sis Perekonomian
nas
dllSis
Hankamnas
Sistem
Penyelenggaraan
Negara
SUBSISTEM:
1. Subsistem Upaya Kes
2. Subsistem Pembiayaan Kes
3. Subsistem SDM Kes
4. Subsistem Obat / Perbekalan Kes
5. Subsistem Pemberdayaan Masy
6. Subsistem Manajemen Kes
Sistem Kesehatan
Daerah / SKD
Suprasistem

8. SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN
• = tatanan yg menghimpun berbagai upaya
kes masy (UKM) dan upaya kes
perorangan (UKP) secara terpadu & saling
mendukung guna menjamin tercapainya
derajat kes masy yg setinggi-tingginya.

9. SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN
• Upaya kesmas =
– Kegiatan meningkatkan kes di masyarakat.
– Promosi kesehatan, pemberantasan peny
menular, kes jiwa, penyehatan ling, dll.
• Upaya kes perorangan =
– Kegiatan meningkatkan dan memulihkan kes
perorangan.
– Promosi kes, pengobatan rawat jalan,
pengobatan rawat inap, pemulihan kecacatan
perorangan.

10. SUBSISTEM PEMBIAYAAN KES
• = tatanan yang menghimpun berbagai
upaya penggalian, pengalokasian, dan
pembelanjaan sumber daya keuangan sec
terpadu dan saling mendukung guna
menjamin tercapainya derajat kesmas
yang setinggi-tingginya.

11. SUBSISTEM PEMBIAYAAN KES
• 3 unsur utama:
– Penggalian dana (asuransi, pajak, bantuan
luar negeri)
– Alokasi dana
– Pembelanjaan dana

12. SUBSISTEM SDM KESEHATAN
• = tatanan yg menghimpun berbagai upaya
perencanaan, pendidikan dan pelatihan,
serta pendayagunaan nakes sec terpadu
dan saling mendukung, guna mencapai
derajat kesmas setinggi-tingginya.

13. SUBSISTEM SDM KESEHATAN
• Nakes = semua org yang bekerja aktif dan
profesional di bidang kes, baik yang
memiliki pendidikan formal kes maupun
tidak, yg untuk jenis tertentu memerlukan
kewenangan dalam melakukan upaya kes.

14. SUBSISTEM SDM KESEHATAN
• Unsur utama =
– Perencanaan nakes
– Pendidikan dan pelatihan nakes
– Pendayagunaan nakes

15. SUBSISTEM OBAT/PERBEKALAN KES
• = tatanan yg menghimpun berbagai upaya
yg menjamin ketersediaan, pemerataan
serta mutu obat dan perbekalan kes sec
terpadu dan saling mendukung dalam
rangka mencapai derajat kes yg setinggi-
tingginya.

16. SUBSISTEM OBAT/PERBEKALAN KES
• Unsur utama=
– Jaminan ketersediaan obat dan perbekalan
kes
– Jaminan pemerataan obat dan perbekalan
kes
– Jaminan mutu obat dan perbekalan kes

17. SUBSISTEM PEMBERDAYAAN MASY
• = tatanan yg menghimpun berbagai upaya
perorangan, kelompok, dan masy umum di
bidang kes sec terpadu dan saling
mendukung guna mencapai derajat
kesmas yg setinggi tingginya.

18. SUBSISTEM PEMBERDAYAAN MASY
• unsur utama=
– Pemberdayaan perorangan  PHBS untuk
individu
– Pemberdayaan kelompok dan masy umum
kelompok di masy termasuk swasta

19. SUBSISTEM MANAJEMEN KES
• = tatanan yg menghimpun berbagai upaya
administrasi kes yang ditopang oleh
pengelolaan data dan informasi,
pengembangan dan penerapan iptek,
serta pengaturan hukum kes secara
terpadu dan saling mendukung, guna
menjamin tercapainya derajat kes yang
setinggi-tingginya.

20. SUBSISTEM MANAJEMEN KES
• Unsur utama=
– Administrasi kesehatan
– Informasi kesehatan
– Iptek kesehatan
– Hukum kesehatan

21. Penyelenggaraaan SKN
• Pelaku:
– Masyarakat  toma, LSM, media, org profesi,
akademisi, masy umum.
– Pemerintah  pusat, prov, kab/kota
– Badan legislatif  pusat dan daerah
– Badan yudikatif  menegakkan hukum dan
peraturan

22. Terima Kasih