Dokumen tersebut membahas tentang terminologi etika dan hukum kesehatan. Secara ringkas, dokumen menjelaskan definisi etika dan hukum serta keterkaitannya dalam bidang kesehatan. Dokumen juga menjelaskan konsep dasar hukum kesehatan dan perundang-undangan terkait pelayanan kesehatan di Indonesia.

1. TERMINOLOGI ETIKA DAN
HUKUM KESEHATAN
OLEH :
KELOMPOK IV C
SRI MULIANI P102171083
SRI HARDIYANTI P102171108
MISBAH P102171105

2. TERMINOLOGI ETIKA DAN HUKUM
• Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu “ethos”,
yang berarti karakter, watak, kesusilaan atau
adat kebiasaan. Menurut KBBI : Etika adalah
ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk,
tentang hak dan kewajiban moral, kumpulan
asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak,
nilai mengenai benar dan salah yang dianut
masyarakat.
• Hukum adalah kumpulan peraturan yang
berisi hak dan kewajiban yang timbal balik
dan mengatur yang boleh dan apa yang tidak
boleh dilakukan. (Asmawati, 2011)

3. KETERKAITAN ETIKA DAN HUKUM
PERSAMAAN PERBEDAAN
ETIKA HUKUM
1. Berfungsi sebagai sarana atau alat
untuk mengatur tata tertib dalam
masyarakat.
2. Mempelajari dan menjadikan
tingkah laku manusia sebagai
obyeknya.
3. Memberikan batasan ruang gerak
hak wewenang seseorang dalam
pergaulan hidup supaya tidak
saling merugikan.
4. Sumbernya dari pemikiran dan
pengalaman.
5. Menggugah kesadaran manusiawi
1. Keberadaannya
tidak tertulis
2. Bersifat subyektif
dan fleksibel
3. Tidak memerlukan
bukti fisik dalam
menjatuhkan vonis
4. Bersifat
memberikan
tuntunan
5. Tidak memerlukan
alat untuk
menjamin
pelaksanaannya
1. Dalam bentuk
tertulis.
2. Bersifat obyektif
dan tegas
3. Memerlukan bukti
fisik dalam
menjatuhkan
vonis
4. Bersifat menuntut
5. Memerlukan alat
penegak hukum
untuk
pelaksanaannya

4. KONSEP DASAR HUKUM KESEHATAN
Menurut Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia
(PERHUKI) Hukum Kesehatan adalah :
Semua ketentuan hukum yang berhubungan
langsung dengan pemeliharaan
kesehatan/pelayanan kesehatan dan penerapannya
serta hak dan kewajiban baik bagi perseorangan
maupun segenap lapisan masyarakat sebagai
penerima pelayanan kesehatan dalam segala aspek,
organisasi, sarana, pedoman-pedoman medik, ilmu
pengetahuan kesehatan dan hukum serta sumber-
sumber lainnya.

5. FUNGSI HUKUM KESEHATAN
• Menjaga ketertiban di dalam masyarakat.
• Menyelesaikan sengketa yang timbul di dalam
masyarakat (khususnya di bidang kesehatan).
• Merekayasa masyarakat (social engineering)

6. Perundang-Undangan Hukum Dalam
Pelayanan Kesehatan
1. UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. UU RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. PP RI No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
4. PERMENKES RI No. 585/MENKES/PER/IX/1989 tentang
Persetujuan Tindakan Medik
5. PERMENKES RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang
Rekam Medis/ Medical Record
6. PERMENKES RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin
Penyelenggaraan Praktik Bidan
7. KEPMENKES RI No. 369/MENKES/SK/2007 tentang
Standar Profesi Bidan
8. KEPMENKES No. 363/MENKES/PER/IX/1980 tentang
wewenang bidan

7. PP No.39 Tahun 1995 tentang Penelitian
dan Pengembangan Kesehatan
• Diputuskan berdasarkan pertimbangan bahwa
penelitian dan pengembangan kesehatan
merupakan salah satu sumber daya kesehatan
yg berarti dan bermanfaat untuk mendukung
pembangunan kesehatan, sehingga
penerapannya perlu ditata dan dimantapkan
pengelolaannya.
• Terdiri atas 8 BAB dan 22 pasal

8. PP ini membahas tentang beberapa poin berikut :
• Tujuan serta penyelenggaraan penelitian dan
pengembangan kesehatan
• Penelitian dan pengembangan kesehatan
terhadap manusia
• Hasil penelitian dan pengembangan kesehatan
• Pembinaan dan pengawasan
• Ketentuan pidana

9. Tanggung Jawab Hukum Tuntutan dan
Gugatan Malpraktik Medis
• Tanggungjawab terhadap personalia
• Tanggungjawab terhadap mutu pengobatan
dan perawatan
• Tanggungjawab terhadap sarana dan peralatan
• Tanggungjawab terhadap keamanan bangunan
dan perawatannya
Rumah
sakit
• Memberi pelayanan sesuai wewenang dan
standar pelayanan medik
• Inform consent
• Medical recor
Tenaga
Kesehatan

10. Penyelesaian Hukum Dalam Pelayanan
Kesehatan/Kebidanan
•Negoisasi
•Mediasi
•Konsoliasi
•Arbitrase

11. COMMUNITY STANDARS AND STATE LAWS
OF PROPHYLACTIC BIO-TECHNICAL
TREATMENTS AND SCREENING TESTS
NEONATAL
(ADMINISTRATION, BENEFIT AND RISK)

12. PROPHYLACTIC BIO-TECHNICAL
• Prophylactic biotechnical treatment adalah
suatu upaya pencegahan terhadap penyakit
baik yang akan berkembang maupun terhadap
penyakit yang sedang berkembang agar tidak
semakin memburuk dengan memanfaatkan
organisme atau sistem hidup.
• Penerapan bioteknologi yang sifatnya
profilaksis atau pencegahan dapat dilihat
dengan penemuan berupa vaksin dan
antibiotik.

13. • bahan antigenik yang menghasilkan kekebalan aktif
terhadap suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri
atau virus.
• Resiko : reaksi simpangan yang disebut Kejadian
Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) : efek vaksin ataupun
efek samping, toksisitas, reaksi sensitivitas, efek
farmakologis, atau kesalahan program, koinsidensi,
reaksi suntikan, atau hubungan kausal yang tidak
dapat ditentukan
Vaksin
• terapi pencegahan infeksi, digunakan bagi pasien yang
belum terkena infeksi, tetapi diduga mempunyai
peluang besar untuk mendapatkannya, atau bila
terkena infeksi dapat menimbulkan dampak buruk
bagi pasien
• Resiko : penggunaan yang tidak rasional : terjadi
kekebalan kuman terhadap beberapa antibiotika,
meningkatnya efek samping obat dan bahkan
kematian
Antibiotik
Profilaksis

14. Secara hukum pengadaan, pengembangan serta
pemanfaatan teknologi telah diatur dalam UU Kesehatan
No.36 Tahun 2009 :
• Pasal 42 ayat (1) sampai (3) :
Teknologi dan produk teknologi kesehatan diadakan,
diteliti, diedarkan, dikembangkan, dan dimanfaatkan bagi
kesehatan masyarakat. Cakupan teknologi kesehatan
adalah segala metode dan alat yang digunakan untuk
mencegah terjadinya penyakit, mendeteksi adanya
penyakit, meringankan penderitaan akibat penyakit,
menyembuhkan, memperkecil komplikasi, dan memulihkan
kesehatan setelah sakit. Teknologi dan produk teknologi
kesehatan tersebut harus memenuhi standar yang
ditetapkan dalam peraturan perUU.
• Pasal 43 ayat (1) dan (2)
Pemeritah sebagai pemegang kekuasaan dalam
pengambilan keputusan turut bertanggungjawab dalam
pengawasan pemanfaatan teknologi kesehatan.

15. Neonatal Screening Test
• Adalah tes yang dilakukan pada saat bayi
berumur beberapa hari untuk memilah bayi yang
menderita kelainan kongenital dari bayi yang
sehat.
• Manfaat : mendeteksi adanya gangguan
kongenital sedini mungkin, sehingga bila
ditemukan dapat segera dilakukan intervensi
secepatnya.
• Resiko : apabila terjadi kesalahan dalam
pengambilan spesimen maka harus dilakukan
pengambilan spesimen ulangan (resample)

16. • Di Indonesia, diantara penyakit-penyakit yang
bisa dideteksi dengan skrining pada bayi baru
lahir, Hipotiroid Kongenital (HK) merupakan
penyakit yang cukup banyak ditemui.
• Pelaksanaan serta pedoman skrining
hipotiroid kongenital ini telah diatur dalam
Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 tentang
Skrining Hipotiroid kongenital

17. TERIMA KASIH