1. umihanik.blogspot.com
APBN, INVESTASI, DAN TABUNGAN
UMI HANIK, SE, ME*
Dalam ranah akademik, analisis mengenai Pendapatan dan Belanja Negara, Investasi dan Tabungan
Nasional Bruto kerapkali menjadi topik favorit dalam skripsi, tesis, maupun disertasi. Topik cukup
diminati dengan harapan mendapatkan nilai yang optimal sekaligus untuk menyandang gelar yang
diidamkan pada tiap‐tiap level dimaksud. Tidak jauh dengan dunia akademisi, dalam kebijakan
publik, pemerintah juga merasa perlu untuk melakukan analisis terkait topik tersebut guna
menentukan atau tepatnya mengukur kondisi keuangan pemerintah.
Menurut Anwar, Arsjad (2003), analisis keuangan pemerintah umumnya mencakup empat aspek
sebagai berikut, yaitu :
1. Operasi keuangan pemerintah dalam hubungan dengan defisit / surplus anggaran dan sumber‐
sumber pembiayaannya
2. Dampak operasi keuangan pemerintah terhadap kegiatan sektor riil melalui pengaruhnya
terhadap Pengeluaran Konsumsi dan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB)
pemerintah
3. Dampak rupiah operasi keuangan pemerintah atau pengaruh operasi keuangan pemerintah
terhadap ekspansi bersih pada jumlah uang yang beredar
4. Dampak Valuta Asing operasi keuangan pemerintah atau pengaruh operasi keuangan pemerintah
terhadap aliran devisa masuk bersih
Selama periode 1998/99 – 2002, operasi keuangan pemerintah telah menyebabkan terjadinya defisit
anggaran antara lain dijelaskan dalam tabel berikut:
Perkiraan Defisit Anggaran Tahun 1998/99‐2002
Tahun Nominal (Rp) % PDB
1998/99 16,20 triliun 1,59 %
1999/2000 44,06 triliun 3,88 %
April – Desember 2000 16,13 triliun 1,66 %
2001 40,48 triliun 2,79 %
2002 27,68 triliun 1,72 %
Diolah dari berbagai sumber
Dalam periode 1998/99 – April – Desember 2002 bagian terbesar sumber pembiayaan defisit berasal
dari luar negeri, sedangkan untuk tahun 2001 dan 2002 sumber pembiayaan defisit yang berasal dari
dalam negeri lebih besar daripada yang berasal dari dalam negeri. Tegasnya, sumber pembiayaan
netto dari luar negeri pada tahun 2001 dan 2002 adalah masing‐masing Rp. 10,27 triliun (0,71 %
PDB) dan Rp. 7,12 triliun (0,44 % PDB).
Adapun komponen Konsumsi Pemerintah dalam stimulus fiskal sejak tahun 2001 terdiri dari : (1)
belanja pegawai dalam negeri; (2) belanja barang dalam negeri; (3) sebagian besar dari Dana Alokasi
Umum; (4) Dana Alokasi Khusus dan Penyeimbang; dan (5) pengeluaran rutin lainnya.
Sementara itu, komposisi Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) pemerintah terdiri
dari : (1) pengeluaran pembangunan yang dikelola pemerintah pusat (Pembelanjaan dalam Rupiah
dan Pinjaman Proyek); (2) sebagian dari Dana Alokasi Umum; dan (3) seluruh Dana Bagi Hasil dan
Dana Alokasi Khusus. Tampaknya baik untuk tahun 2001 maupun tahun 2002 telah diasumsikan
bahwa 19,6 % dari Dana Alokasi Umum dikeluarkan sebagai pengeluaran pembangunan oleh daerah.
Sebagai konsekuensinya, jumlah pengeluaran untuk PMTDB pemerintah pada tahun 2001 dan 2002
diperkirakan masing‐masing sebesar Rp. 74,11 triliun (5.11 % PDB) dan Rp. 79,44 triliun (4.93% PDB)
umihanik.blogspot.com

2. umihanik.blogspot.com
Sementara itu yang dikelola oleh pemerintah pusat pada tahun tersebut adalah masing‐masing Rp.
41,58 triliun ( 2.86 % PDB) dan Rp. 40,27 triliun ( 2.50 % PDB).
Jumlah stimulus fiskal, termasuk komponen Konsumsi Pemerintah , telah berkembang dari Rp.
176,98 triliun ( 12.21 % PDB) pada tahun 2001 menjadi Rp. 196,49 triliun ( 12.21 % PDB) pada tahun
2002.
Melihat komponen penerimaan rupiah maka dapat dikatakan dalam dampak rupiah keuangan
pemerintah akan mencakup hal berikut : (1) pajak (migas dan bukan migas); (2) penerimaan negara
bukan pajak; (3) privatisasi; (4) penjualan asset program restrukturisasi perbankan; dan (5) penjualan
obligasi pemerintah. Sementara itu komponen pengeluaran rupiah terdiri dari : (1) operasional
(belanja pegawai DN, subsidi, bunga utang DN, dan pengeluaran rutin lainnya); (2) investasi; dan (3)
Dana Perimbangan. Pada tahun 2001 operasi keuangan pemerintah dalam rupiah diperkirakan telah
menimbulkan dampak ekspansi bersih sebesar Rp. 32,17 triliun ( 2.22 % PDB), sedangkan pada tahun
2002 hanya sebesar Rp. 19,54 triliun (1.21 % PDB).
Komponen dampak valuta asing keuangan pemerintah dalam transaksi berjalan pada neraca
perdagangan adalah ekspor migas dan impor yang berasal dari pinjaman proyek, sedangkan pada
neraca jasa terdiri dari : (1) pembayaran bunga utang luar negeri; (2) belanja pegawai luar negeri; (3)
belanja barang luar negeri; (4) penerimaan PPH bukan migas; dan (5) hibah. Sementara itu
komponen dalam pemasukan modal netto pemerintah terdiri dari : (1) penarikan utang luar negeri;
(2) pembayaran cicilan pokok utang luar negeri; (3) privatisasi; dan (4) penjualan asset program
restrukturisasi perbankan. Diperkirakan besarnya dampak valuta asing keuangan pemerintah pada
tahun 2001 dan 2002 masing‐masing adalah sebesar Rp. 33,40 triliun ( 2.30 % PDB) dan Rp. 24,25
triliun (1.51 % PDB).
Memperhatikan bahwa aliran devisa masuk bersih sektor pemerintah baik pada tahun 2001 maupun
tahun 2002 yang lebih besar dari ekspansi rupiah bersih, maka telah memungkinkan Bank Indonesia
untuk menyerap seluruh ekspansi rupiah bersih tersebut melalui sterilisasi valuta asing.
Analisis Investasi dan Tabungan Nasional Bruto
Terdapat dua sumber data utama untuk memperkirakan Investasi dan Tabungan Nasional bruto,
yakni : (1) data Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku menurut penggunaan; dan (2)
Neraca Arus Dana yang digunakan oleh tim gabungan BPS, Bank Indonesia, dan Departemen
Keuangan. Jika dibandingkan antar ketiga sumber data tersebut, maka akan nampak bahwa selama
periode 1998 – 2002 baik perkiraan Investasi maupun Tabungan Nasional Bruto yang dihitung dari
Produk Domestik Bruto menurut penggunaan senantiasa lebih kecil.
Sementara itu, terkait kebutuhan untuk menganalisis pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)
terlihat adanya kecenderungan untuk lebih menggunakan data PDB menurut penggunaan. Kalau kita
menganggap bahwa perkiraan Investasi dan Tabungan Nasional Bruto yang dihasilkan oleh Tim
Gabungan BPS, Bank Indonesia, dan Departemen Keuangan lebih mendekati kebenaran, maka data
statistik Produk Domestik Bruto menurut penggunaan yang dipublikasikan oleh BPS nampaknya
layak untuk dipertanyakan.
*) Pemerhati Kebijakan Publik
umihanik.blogspot.com

3. Email Address : umihanik@gmail.com
Instant Messaging (with appointment) : umi.hanik@yahoo.com
Online Page : http://umihanik.blogspot.com/
Facebook : http://www.facebook.com/umi.hanik1
Twitter : http://twitter.com/umihanik
Citizenship : Indonesian
Professional Histories
1. The World Bank, Jakarta Office, May 2009 – Present; Monitoring & Evaluation (M&E)
Specialist for BOS KITA (Knowledge Improvement for Transparency and Accountability) Program
2. The House Of Representatives (DPR RI), November 2007 – June 2009; Expert Staff for
Commission VI, XI, and Budget Committee, In charge for National Awakening Party
3. National Development Planning Agency (Bappenas), April 2008 – March 2009; M&E Specialist
as a Technical Assistance for the Deputy of Development Performance Evaluation (DPE); under
the AusAID-World Bank and GRS II CIDA activities
4. National Development Planning Agency (Bappenas), February 2006 – February 2008; M&E
Specialist for PMU (Project Management Unit) of PNPM SPADA (Support for Poor and
Disadvantage Area) Program
5. PT. Sinergi Pakarya Sejahtera (Sinergi Consulting), November 2005 – present; Associate
Researcher for strategic project concerning planning and public policy research
6. National Development Planning Agency (Bappenas), March 2002 – October 2005; Assistant
Specialist for State Minister Advisor on Macro Economics Studies
Educational Background
Aug 1997 - Nov 2001, Bachelor of Economics, Faculty of Economics, University of Jember
Aug 2007-Jan 2010, Master of Economics, Faculty of Economics, University of Indonesia
Summary Of Economics Legislation Advisory Experiences
1. Government Budget-Adjustment 2008 (APBN-P 2008) Law Draft, 2008
2. Transformation of Indonesian Export Bank to Export Financing Board (LPEI) Law Draft, 2008
3. Interruption material submission for the legislators during the interpellation of BLBI, 2008
4. Research development to support the inisiation of the interpellation for food inflation, 2008
5. Tax Package Draft Law (RUU KUP, PPh, PPN and PPn BM), 2008
6. Economic Crisis Mitigation Package Draft Law (Perpu 2, 3, 4/2008), 2008
7. RAPBN 2009 Law Draft, 2008
8. Fiscal stimulus package Law Draft to mitigate the economic crisis for the budget year of 2009
9. Free Trade Zone Law Draft, 2009
10. Research development to support the substance of interpellation for BBM subsidy issue in the
Budget Year of 2009, 2009
11. Other research and writing activities to support press conferences, discussion, public hearing.
Organization Background, Social And Community Involvement
1. 2009 – Present, Board of Forming Committee for the Indonesian Development Evaluation
Community (InDEC)
2. 2009-present, member of Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)
3. 2009–present, Treasurer for Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hidayah Batu
4. 2004-present, Tresurer for The University of Jember Alumni Association, Jakarta Branch
5. March 2008-Present, Committee for the Indonesian Moslem Student Movement (PMII) Alumni
Association, National Committee
6. April 2008-June 2009, General Secretary for Expert Forum FKB DPR RI (FORTA)
7. August 2000–July2001, Chairman of Student Executive Board Faculty of Economic (FoE),
University of Jember (UoJ)
8. 2000-2001, Member of Indonesian Economics Student Senate Association (ISMEI)
9. 2000–2001, Head of External Affairs for the University Student English Forum (USEF), UoJ
10. 1999–2000, Head of Women Empowerment, Indonesian Moslem Student Movement (PMII),
Economics Branch, UoJ
11. 1998–2001, Reporter and writer for Campus Magazine ‘Tegalboto’ and News Paper ‘Tawang
Alun’, UoJ
12. 1997–2000, Presidium Committee for Islam and Environment Research Forum, FoE, UoJ
Personal Information
Single, Moslem, Interested in writing, teaching, blogrolling-walking, and listening to top 40 music