Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035. Buku 1

5,995 views

Published on

dipublikasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan rakyat Tahun 2012

Published in: Education
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,995
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
319
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035. Buku 1

  1. 1. GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 i GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 2012
  2. 2. ii GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035
  3. 3. GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 iii • Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional • Kementerian Kesehatan • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan • Kementerian Sosial • Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi • Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035 © Pemegang Copyright Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Diproduksi oleh : Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Editor : Sekretariat Tim Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2011 - 2035 Tim Penyusun : 1. Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk 2. Kelompok Kerja Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk 3. Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Keluarga 4. Kelompok Kerja Bidang Penataan Persebaran dan Pengaturan Mobilitas Penduduk 5. Kelompok Kerja Bidang Pembangunan database Kependudukan Kontributor: 1. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gajah Mada 2. Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia Cetakan pertama 2012 Hak cipta dilindungi undang-undang Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, et. al. Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035; — cet. 1 —Jakarta : Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2012, 36 hlm, 210 x 297 mm ISBN ____________________978-602-947-6279
  4. 4. iv GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035
  5. 5. GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 v KAKAKAKAKATTTTTAPENGAPENGAPENGAPENGAPENGANTANTANTANTANTARARARARAR MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Segala puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan, Tahun 2011-2035 dengan baik. Hal itu tidak terlepas dari kerja keras semua pihak terutama kelompok kerja I sampai dengan V yang telah menye- lesaikan Grand Design Pembangunan Kependudukan pada Kelompok Kerja masing-masing. Disamping itu masukan dari berbagai pihak terkait, telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyelesaian penyusunan dokumen ini. Ada tiga aspek penting dalam kebijakan kependudukan di Indonesia saat ini. Pertama,secara internal, dinamika kependudukan di Indonesia memasuki fase yang sangat krusial yang ditandai dengan perubahan kondisi demografi “di luar perkiraan”. Hal itu tampak dari perubahan angka kelahiran dan pertumbuhan penduduk yang keduanya cenderung stagnan. Terlepas dari perbedaan interpretasi mengenai keadaan tersebut, kondisi ini perlu dicermati dan diantisipasi dengan kebijakan kependudukan yang tepat. Kedua, kebijakan kependudukan di Indonesia belum sepenuhnya menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan. Hal ini tidak selaras dengan hasil ICPD (International Conference on Population and Development) tahun 1994 di Kairo, yang mengamanatkan pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan. Ketiga, pada waktu yang bersamaan dinamika kependudukan di Indonesia sedang mengarah ke fase windows of opportunity yang datangnya hanya sekali dan yang akan memberikan peluang untuk memperoleh bonus demografi. Ketiga hal tersebut merupakan alasan mengapa dibutuhkan suatu grand design pembangunan kependudukan untuk dijadikan arah bagi perumusan kebijakan dan program kependudukan di masa yang akan datang.
  6. 6. vi GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) selain diperlukan sebagai arah bagi kebijakan kependudukan di masa depan, juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Master Plan Percepatan dan Perluasan Pem- bangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) sehingga merupakan bagian integral dari dokumen pembangunan tersebut. Meskipun demikian dalam konteks pelaksanaan atau implementasinya serta bagaimana GDPK diintegrasikan dengan MP3EI dan MP3KI, diperlukan penjabaran lebih lanjut terutama menyangkut kondisi di masing-masing koridor sebagaimana telah disusun dalam MP3EI. Atas terselesaikannya dokumen GDPK, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya. Secara khusus ucapan terima kasih disampaikan kepada ke lima kelompok kerja yang telah menyusun bahan dasar GDPK serta tim Sekretariat yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan dokumen ini. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan dalam rangka penyempurnaan dokumen ini. Semoga dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan ini bermanfaat bagi kita semua. Jakarta, Desember 2012 Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia H.R. AGUNG LAKSONO
  7. 7. GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 vii KATA PENGANTAR ........................................................................................ii DAFTAR ISI ........................................................................................................iv BAB 1. PENDAHULUAN.................................................................................1 BAB 2. KONDISI KEPENDUDUKAN INDONESIA SAAT INI ........7 2.1. Kuantitas Penduduk ......................................................................7 2.2. Kualitas Penduduk.........................................................................9 2.3. Pembangunan Keluarga ............................................................. 12 2.4. Persebaran dan Mobilitas Penduduk ....................................... 13 2.5. Data dan Informasi Kepedudukan .......................................... 14 BAB 3. KONDISI YANG DIINGINKAN ................................................ 15 3.1. Kuantitas Penduduk ................................................................... 15 3.2. Kualitas Penduduk...................................................................... 15 3.3. Kondisi Keluarga ........................................................................ 16 3.4. Persebaran dan Mobilitas Penduduk ....................................... 16 3.5. Data dan Informasi Kependudukan ........................................ 16 3.6. Permasalahan dan Tantangan.................................................... 17 BAB 4. POKOK-POKOK PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN. 21 4.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk .......................................... 21 4.2. Peningkatan Kualitas Penduduk ............................................... 22 4.3. Strategi Pembangunan Keluarga .............................................. 23 4.4. Pengarahan mobilitas penduduk .............................................. 24 4.5. Pembangunan sistem data dan informasi kependudukan .... 25 BAB 5. ROADMAP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN............. 27 5.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk .......................................... 27 5.2. Peningkatan Kualitas Penduduk ............................................... 27 5.3. Pembangunan Keluarga ............................................................. 30 5.4. Pengarahan Mobilitas Penduduk .............................................. 30 5.5. Pembangunan Sistem Data dan Informasi Kependudukan. 32 BAB 6. PENUTUP........................................................................................... 33 DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 36 DDDDDAFTAFTAFTAFTAFTARISIARISIARISIARISIARISI
  8. 8. viii GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 viii GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035
  9. 9. GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 1 Pendahuluan Salah satu hasil dari usaha pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk adalah penurunan pertumbuhan penduduk 2,32 persen per tahun selama periode 1970-1980 menjadi 1,49 persen per tahun pada periode 2000- 2010. Hal tersebut tidak lepas dari keberhasilan pemerintah menekan angka kelahiran yang juga menunjukkan penurunan yang konsisten. Meskipun demikian ada kecenderungan penurunan angka pertumbuhan penduduk maupun angka kelahiran melambat pada satu dasawarsa terakhir.Hasil SDKI 2007 dan Sensus Penduduk (SP) 2010 membuktikan hal tersebut. Hasil Survei Demografi dan Kese- hatan Indonesia (SDKI) 2002- 2003 dan 2007 menunjukkan bahwa TFR mengalami stagnasi. Demikian juga halnya dengan hasil SP 2010 yang secara nasional menunjukkan TFR yang stalling. Pada waktu yang bersamaan hasil SP 2010 menunjukkan bahwa angka pertumbuhan penduduk meningkat dibandingkan dengan SP tahun 2000 meskipun peningkatannya tidak signifikan. Jika hal ini berlangsung terus, dikhawatirkan tujuan kebijakan pengendalian jumlah penduduk yakni untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) tahun 2015 akan gagal atau melambat., Sementara itu, salah satu tantangan di bidang pembangunan kependudukan di Indonesia adalah menghadapi salah satu periode ketika Indonesia menghadapi suatu kesempatan yang disebabkan perubahan komposisi penduduk menurut umur, yang biasa disebut dengan windows of opportunity. Dengan tren perubahan komposisi penduduk menurut umur di masa lalu, diperkirakan Indonesia akan mencapai tahap windows of opportunity tahun 2030-an dengan asumsi bahwa jika dinamika demografi, khsususnya fertilitas mengikuti trend selama 40 tahun terakhir. Tahap win- dows of opportunity ditandai dengan angka ketergantungan yang paling rendah dalam perkembangan perubahan komposisi penduduk menurut umur. 1 BBBBBABABABABAB GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 1
  10. 10. 2 GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 Kondisi tersebut disertai dengan besarnya jumlah penduduk usia produktif, menurunnya jumlah penduduk usia anak-anak, dan meningkatnya jumlah penduduk lansia. Tahap ini merupakan kesempatan yang hanya datang sekali dan harus direspons dengan kebijakan yang memadai agar opportunity berubah menjadi bonus demografi. Jika tahap ini terjadi dan tidak ada intervensi kebijakan yang tepat, maka kesempatan tersebut akan berubah menjadi di- saster. Persoalan kependudukan yang dihadapi Indonesia menjadi lebih kompleks karena selain masalah kuantitas, juga dihadapkan pada persoalan kualitas penduduk (terutama bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pemerataan ekonomi). Indikator kualitas penduduk yang paling jelas adalah rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia jika dibandingkan dengan IPM di negara tetangga ASEAN. Situasi kependudukan bertambah kompleks manakala Indonesia juga masih dihadapkan pada ketimpangan distribusi penduduk, antara Jawa dan luar Jawa, atau antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur. Respon kebijakan terhadap persoalan kependudukan tersebut harus terarah dan terencana karena masalah kependudukan telah menjadi komitmen masyarakat internasional. Kesepakatan internasional, baik hasil dari ICPD di Kairo tahun 1994, MDGs, dan juga kesepakatan internasional lainya, telah menyebabkan perubahan orientasi kebijakan kependudukan di tingkat nasional juga. Sebagai contoh, prinsip-prinsip ICPD yang belum sepenuhnya tertuang dalam UU No. 10 Tahun 1992 menjadi salah satu pertimbangan penting dilakukannya amandemen UU tersebut yang kemudian menjadi UU No. 52 Tahun 2009. Arah kebijakan pembangunan kependudukan dan hasil ICPD yang menekankan pentingnya hak dan kesehatan reproduksi telah mewarnai program keluarga berencana di Indonesia pasca-ICPD. Selain itu, Indonesia memiliki komitmen untuk mengadopsi 20 tahun Plan of Action (PoA) ICPD yang mencakup tujuan penting kebijakan penduduk dan pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam konteks pembangunan berkelanjutan (sustainable development), pendidikan, kesetaraan gender, penurunan kematian maternal, anak dan bayi, peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk keluarga berencana dan kesehatan seksual. Selain itu, Kesepakatan hasil MDGs tahun 2000 berpengaruh sangat penting dalam mengarahkan pembangunan kependudukan. Target yang tertuang dalam MDGs, menjadi rujukan pokok
  11. 11. GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 3 penentuan indikator pencapaian pembangunan kependudukan sampai dengan saat ini. Bukan hanya dalam konteks pembangunan kependudukan, arah kebijakan pembangunan secara umum juga sangat diwarnai dan dipengaruhi MDGs. Pada tingkat nasional beberapa perubahan politik yang perlu dicatat yang diduga menjadi penyebab menurunnya pembangunan kependudukan adalah perubahan pemerintahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi yang diawali dengan krisis multidimensional tahun 1998. Krisis ekonomi telah menyebabkan menurunnya kemampuan ekonomi pemerintah untuk mendukung kebijakan kependudukan, khususnya program keluarga berencana. Sejalan dengan perubahan pemerintahan tersebut, pemerintah melaksanakan otonomi daerah yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun, melaksanakan, serta melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan, termasuk di dalamnya kebijakan kependudukan. Seperti halnya yang terjadi di pusat, pemerintah kabupaten/kota lebih memfokuskan pada pembangunan politik dan ekonomi serta cenderung mengabaikan pembangunan kependudukan. Akibatnya adalah komitmen politik menurun dibandingkan dengan periode sebelumnya. Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut di atas, diperlukan suatu acuan bagi pembangunan kependudukan di masa mendatang, baik dari sisi kebijakan umum dalam bentuk Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dengan berbagai pencapaian target. Penyusunan dokumen ini merupakan tindak lanjut atau operasionalisasi Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dengan memerhatikan berbagai persoalan dan tantangan yang akan dihadapi Indonesia dalam bidang kependudukan, maka GDPK ini memiliki visi yakni: Visi: “Terwujudnya penduduk yang berkualitas sebagai modal pembangunan untuk mencapai Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan sejahtera”. Penekanan visi pada pembangunan kualitas penduduk adalah jawaban kunci terhadap terjadinya “windows of opportunity” sehingga “bonus demografi” dapat dimanfaatkan sebagai modal dasar pembangunan.
  12. 12. 4 GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 Dalam rangka mencapai visi tersebut, GDPK memiliki misi: Misi: 1. Menempatkan aspek kependudukan sebagai titik sentral pembangunan dan mengintegrasikan kebijakan kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup 2. Mendorong tercapainya jejaring (networking) kebijakan antarpemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah dalam membangun tata kelola kependudukan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan 3. Menciptakan sinkronisasi antarberbagai peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah di tingkat pusat dan daerah tentang kependudukan 4. Memfasilitasi perkembangan kependudukan ke arah yang seimbang antara jumlah, struktur, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup, baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial dan budaya 5. Mengintegrasikan kegiatan ekonomi secara sinergis antara wilayah pertumbuhan dengan wilayah perdesaan menjadi suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang mampu menarik gerak keruangan penduduk yang aman, nyaman, cepat, dan terjangkau 6. Membangun potensi dan sinergi aktor kependudukan, baik pada level individu, keluarga maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas penduduk yang mendukung pembangunan berkelanjutan 7. Membangun keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga dan jumlah anak yang ideal 8. Mewujudkan migrasi tenaga kerja internal dan internasional secara terarah, tertib, teratur, dan terlindungi 9. Membuka peningkatan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan dalam membangun tata kelola kependudukan yang berpusat pada manusia, termasuk membangun sistem informasi dan data kependudukan yang transparan dan akuntabel 10. Membangun kesadaran, sikap, dan kebijakan bagi kesamaan hak dan kewajiban antarkelompok, termasuk kesadaran gender bagi terciptanya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang demi tercapainya tujuan- tujuan pembangunan Sementara itu, arah kebijakan dari GDPK dapat dirumuskan adalah:
  13. 13. GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 5 Arah Kebijakan: 1. Pembangunan kependudukan yang menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utama 2. Pembangunan kependudukan yang mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, daerah maupun masyarakat 3. Pembangunan kependudukan yang mendasarkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan, yaitu penduduk sebagai pelaku (subjek) maupun penikmat (objek) pembangunan 4. Pembangunan kependudukan yang mampu menjadi bagian dari usaha untuk mencapai pembangunan berkelanjutan 5. Pembangunan kependudukan yang mampu menyediakan data dan informasi kependudukan yang valid dan dapat dipercaya Arah kebijakan ini seterusnya dimaksudkan untuk mencapai tujuan GDPK sebagai berikut: 1.6. Tujuan 1. Tujuan utama pembangunan kependudukan adalah tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa. Hal itu dilakukan melalui pencapaian tujuan sebagai berikut. a. mewujudkan tercapainya tahap windows of opportunity melalui pengelolaan kuantitas penduduk yang berkaitan dengan jumlah, struktur/komposisi, pertumbuhan, dan persebaran penduduk b. mewujudkan keseimbangan sumber daya manusia dan lingkungan melalui pengarahan mobilitas penduduk serta pengelolaan urbanisasi c. mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga 2. Terwujudnya data dan informasi kependudukan yang akurat (valid) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan. Secara konseptual, tujuan pembangunan kependudukan selama 2011- 2035 dapat digambarkan sebagai berikut:
  14. 14. 6 GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 1.7. Sasaran 1. Terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan yang berdasarkan pada pendekatan hak asasi untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan 2. Pencapaian windows of opportunity melalui pengelolaan kuantitas penduduk dengan cara pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahan mobilitas penduduk 3. Keluarga berkualitas yang memiliki ciri ketahanan sosial, ekonomi, budaya tinggi serta mampu merencanakan sumber daya keluarga secara optimal 4. Pembangunan database kependudukan melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan yang akurat, dapat dipercaya, dan terintegrasi Gambar 1.1Tujuan Pembangunan Kependudukan Selama 2011-2035 Penduduk berkualitas sebagai modal pembangunan untuk mencapai Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan sejahtera Peningkatan Kualitas Penduduk Pengembangan Sistem Informasi Data Kependudukan yang berkualitas dan terintegrasi PengelolaanKuantitas penduduk PengarahanMobilitas Penduduk Pembangunan Keluarga
  15. 15. GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 7 2 BBBBBABABABABAB Kondisi Kependudukan Indonesia Saat Ini 2.1. Kuantitas Penduduk Stagnasi dan Disparitas pertumbuhan penduduk antar provinsi. Hasil Sensus Penduduk tahun 2000 dan 2010 memperilhatkan bahwa selama 10 tahun terakhir, pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami stagnasi, yaitu berkisar antara 1,4-1,5 persen per tahun. Hal itu disertai dengan terjadinya disparitas angka pertumbuhan penduduk menurut propinsi. Demikian juga halnya disparitas pertumbuhan penduduk antar kabupaten/ kota. Dalam konteks kebijakan kependudukan, hal ini harus menjadi perhatian tersendiri. Perubahan komposisi penduduk. Dari sisi komposisi penduduk, telah terjadi perubahan yang cukup mencolok selama periode 1971-2010. Gambar 1 berikut memperlihatkan bahwa tahun 1971 bentuk piramida penduduk Indonesia termasuk tipe ekspansif. Hal ini ditandai dengan bagian dasar (kelompok anak-anak) yang jauh lebih lebar dibandingkan dengan usia di atasnya. Bentuk ini berubah secara drastis tahun 2010. Bagian bawah, yaitu pada kelompok 0-5 tahun, lebih rendah dibandingkan dengan usia 10-14 tahun serta pada waktu yang bersamaan GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 7
  16. 16. 8 GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 Gambar 1. Piramida penduduk Indonesia Tahun 1971 dan 2010 Sumber: Hasil Sensus Penduduk BPS, Tahun 2010, www.sp2010.bps.go.id usia produktif di tengah cembung dan kelompok lansia semakin membesar. Penduduk Indonesia dapat dikategorikan sebagai penduduk menengah karena memiliki umur median sebesar 27,2 tahun, yaitu pemusatan penduduk terjadi pada kelompok umur 25-29 tahun. Secara keseluruhan, tahun 2010 provinsi- provinsi di Indonesia mempunyai umur media kategori “muda”, kecuali empat provinsi yang termasuk kategori “tua”, yaitu DI Yogyakarta, Bali, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menurunnya Rasio Ketergantungan. Pada 1971 tercatat rasio ketergantungan di Indonesia sangat tinggi, yaitu 86,8. Ini berarti setiap 100 penduduk produktif menanggung 86,8 penduduk tidak produktif yang terdiri dari lansia dan anak-anak. Angka tersebut turun menjadi 79,3 tahun 1980; 67,8 tahun 1990; 53,8 tahun 2000; dan 51,3 tahun 2010. Perubahan ini merupakan gambaran bahwa jumlah penduduk usia produktif semakin meningkat relatif terhadap pertambahan jumlah penduduk usia tidak produktif. Jika kecenderungan penurunan ini berlangsung terus,
  17. 17. GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 9 maka diharapkan Indonesia akan segera mencapai fase ketika rasio ketergantungan mencapai titik terendah, yang disebut dengan windows of op- portunity. Menurunnya kinerja Program KB Pasca Reformasi. Pasca reformasi perhatian terhadap isu kependudukan termasuk KB menurun drastis terutama di daerah. Terdapat disparitas pencapaian program yang sangat besar yang, antara lain, dapat ditunjukkan dari range peserta KB yang berkisar dari 40 persen (Maluku) sampai dengan 74 persen (Bengkulu). Angka prevalensi tersebut masih didominasi oleh pemakaian jenis kontrasepsi jangka pendek (67 persen). Hal ini diperburuk dengan persoalan yang lain, yaitu tingginya kebutuhan kontrasepsi tidak terpenuhi KB (unmet demand). Seperti halnya CPR, kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi juga memiliki kesenjangan yang cukup lebar antara provinsi yang satu dengan yang lain, yaitu antara 3,2 persen (Babel) sampai dengan 22,4 persen (Maluku) (lihat SDKI 2007). Agka fertilitas total antarprovinsi tercatat memiliki gap yang cukup besar, yaitu dari 1,8 per perempuan (DIY) sampai dengan 4,2 (NTT). 2.2.Kualitas Penduduk Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah. Data menunjukkan bahwa bahwa peningkatan APM tertinggi tercatat di tingkat SMP dan SMA. Sementara itu, untuk tingkat SD, telah mencapai angka yang tinggi (hampir 100 persen), tetapi ada kecenderungan ketidakmerataan angka partisipasi sekolah di Indonesia. Wilayah perkotaan dalam segala kelompok umur umumnya memiliki tingkat partisipasi sekolah lebih tinggi, baik jika dilihat dari jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Perbedaan paling mencolok adalah pada kelompok usia 16-18 yang umumnya menduduki Sekolah Menengah Atas (SMA). Pada pendidikan ini, perbedaan dapat mencapai sekitar 20 persen. Sementara itu, untuk partisipasi sekolah pada penduduk usia 19-24, perbedaan antara perdesaan dan perkotaan juga cukup tinggi. Angka partisipasi sekolah untuk usia ini di wilayah perdesaan masih jauh dari harapan, yaitu berkisar 5,94 persen. Gap antara perdesaan dan perkotaan untuk kelompok umur ini adalah berkisar 11,76 persen. Ketidakmerataan juga terjadi antar wilayah. Menurut data Susenas tahun 2005, net enrollment rate terendah untuk SD adalah Papua sebesar 80 persen
  18. 18. 10 GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 dan tertinggi adalah Kalimantan Tengah sebesar 95 persen. Untuk SMP, Provinsi Papua masih juga masuk dalam kategori terendah sekitar 41 persen, sedangkan tertinggi adalah DI Yogyakarta. Angka Melek Huruf. Data terakhir menurut Sensus Penduduk 2010 menunjukkan angka melek huruf di Indonesia tercatat 92,37 persen. Terdapat kesenjangan yang cukup besar antara laki-laki (94,79 persen) dengan perempuan (89,97 persen). Pada waktu yang bersamaan kesenjangan juga masih muncul antara perkotaan (96,32 persen) dan perdesaan (88,33 persen). Kesenjangan antarprovinsi ditunjukkan dengan tingginya angka melek huruf di DKI Jakarta (90,09 persen) dan rendahnya angka melek huruf di Papua (63,85 persen). Kesehatan Penurunan dan disparitas Angka Kematian. Ada kemajuan yang konsisten pada indikator kesehatan, terutama angka kematian bayi (AKB), angka kematian balita (U5MR), dan rasio kematian ibu (AKI). Untuk semua indikator tersebut, telah terjadi penurunan secara signifikan meskipun masih di bawah negara-negara Asia Tenggara lainnya. Akan tetapi, jika dilihat pada besarnya penurunan, ini menunjukkan tingkat perlambatan penurunan setelah desentralisasi. Selain itu terdapat isu kesenjangan pencapaian antar daerah. Kesenjangan yang terjadi antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta di antara berbagai status sosial ekonomi. Kondisi Gizi Buruk. Walaupun tahun 2010 prevalensi gizi kurang dan anak pendek (stunting) menurun menjadi masing-masing 17,9 persen dan 35,6 persen, masih terjadi disparitas antarprovinsi yang perlu mendapat penanganan karena sifatnya yang spesifik di wilayah rawan pangan (Riskesdas, 2010). Indonesia menempati peringkat kelima dengan jumlah anak pendek terbanyak setelah India, China, Nigeria, dan Pakistan. Tinggi standar anak berusia 5 tahun adalah 110 cm. Namun tinggi rata-rata anak Indonesia umur lima tahun pada 2010 diketahui lebih pendek 6,7 cm untuk anak laki-laki dan lebih pendek 7,3 cm pada anak perempuan. Peningkatan dan disparitas Angka Harapan Hidup. Data yang dirilis oleh UNDP 2011 menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup orang Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Jika
  19. 19. GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 11 tahun 1980 usia harapan hidup Indonesia masih 57,6, maka tahun 2000 mengalami peningkatan menjadi 65,7. Pada 2011 rata-rata harapan hidup orang Indonesia menjadi 69,4 yang berarti sedikit di bawah rata-rata dunia, yaitu 69,8 tahun, tetapi jauh di bawah Norwegia (peringkat pertama dalam HDR 2011), yaitu 81,1 tahun. Data yang dirilis oleh UNDP 2011 menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup orang Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Jika tahun 1980 usia harapan hidup Indo- nesia masih 57,6, maka tahun 2000 mengalami peningkatan menjadi 65,7. Pada 2011 rata-rata harapan hidup orang Indonesia menjadi 69,4 yang berarti sedikit di bawah rata-rata dunia, yaitu 69,8 tahun, tetapi jauh di bawah Norwegia (peringkat pertama dalam HDR 2011), yaitu 81,1 tahun. Kendati demikian masih terdapat kesenjangan angka harapan hidup antarprovinsi. Hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan bahwa angka harapan hidup tertinggi tercatat di DKI Jakarta (74,7 tahun) dan terendah di Gorontalo (63,2 tahun). Masih terdapat sembilan provinsi yang memiliki angka harapan hidup di bawah rata-rata nasional. Peningkatan Akses terhadap Air bersih dan Sanitasi. Terjadi peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih selama periode 2001-2008. Namun di awal tahun 2000-an kondisinya masih belum stabil yang terlihat dari kecenderungan penurunan selama periode 2000-2003. Kondisi membaik setelah tahun 2003 ditunjukkan oleh peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih secara konsisten. Dari data 1994 yang mencapai 54,4 persen, target MDGs telah meningkat menjadi 77,2 persen tahun 2009. Sehubungan dengan fasilitas sanitasi dasar, proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (yang harus memenuhi kriteria menjadi keluarga dengan jamban berventilasi dan septic tank) terus meningkat antara tahun 1995 dan 2009. Angkanya mencapai 18,2 persen tahun 1995 dan meningkat menjadi 42,5 persen tahun 2009. Dengan kata lain masih terdapat kurang lebih 50 persen rumah tangga yang belum memiliki sanitasi yang layak. Peningkatan Pendapatan perkapita. GNI per kapita (PPP) Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan sejak tahun 2000. Namun dibandingkan dengan beberapa negara berkembang di Asia Pasifik, peningkatan yang dialami Indonesia relatif lebih lambat, tetapi tetap berada di atas negara berpendapatan menengah rendah. Pendapatan per kapita yang meningkat ternyata belum diimbangi dengan pemerataan. Hal ini ditandai dengan indeks gini dari 0,31 (2000) meningkat
  20. 20. 12 GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 menjadi 0,41 pada 2011. Di pihak lain, peningkatan pendapatan per kapita tersebut juga masih menyisakan persoalan lain yang cukup serius, yaitu jumlah penduduk miskin yang masih sangat besar. Pada 2011, angka kemiskinan menurun menjadi 12,4 persen dan meskpiun mengalami penurunan jika diabsolutkan angka kemiskinan ini masih cukup besar yakni kurang lebih 30 juta orang. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia menurut data UNDP tahun 2011 masuk dalam kategori medium human development dan menduduki peringkat 124 dari 187 negara dengan nilai HDI sebesar 0,617. Nilai setiap indikator dalam HDI tersebut terdiri dari angka harapan hidup saat lahir 69,4 tahun, Adult years of schooling 5,8 tahun dan expected years of school- ing 13,2 tahun; dan GNI per kapita PPP sebesar $ 3.716. Posisi Indonesia tahun 2011 ini jauh di bawah sesama negara ASEAN: Singapura (26), Brunei Darussalam (33), Malaysia (61), Thailand (103), dan Filipina (112); serta China (101). Akan tetapi, posisi Indonessia masih lebih tinggi dibandingkan dengan Viet Nam (128), India (134), dan Timor Leste (147) . Berdasarkan ranking Indonesia diantara Negara-negara ASEAN maka dapat dikatakan bahwa kualitas penduduk Indonesia masih rendah. Peningkatan yang terjadi di In- donesia masih lebih lambat jika dibandingkan Negara lain, khususnya SIngapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand dan Filipina. 2.3. Pembangunan Keluarga Masih besarnya jumlah keluarga miskin. Hasil pendataan keluarga tahun 2010 menemukan masih terdapat Keluarga Sejahtera I dan prasejahtera atau keluarga miskin sebesar 44,8 persen. Data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) Pusdatin 2009 menunjukkan fakir miskin (2,9 juta), keluarga miskin (6,9 juta), keluarga hampir miskin/rentan (7,6 juta) dan RTLH ( 5,9 juta). Angka ini tergolong tinggi dan perlu usaha untuk pemberdayaan ekonomi keluarga untuk memperbaiki kondisi tersebut. Pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama. KK miskin di perkotaan cukup banyak menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian (30,02 persen) dan sebanyak 14.71 persen tidak bekerja. Untuk mereka yang tinggal di pedesaan, masih menggantungkan hidupnya pada pertanian (68.99 persen). Untuk kelompok rumah tangga tidak miskin
  21. 21. GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 13 di perkotaan, kebanyakan KK banyak bekerja (12.19 persen), tetapi 15.38 persen banyak yang tidak bekerja. Sebaliknya rumah tangga tidak miskin di perdesaan dominan masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian 55,2 persen dan 7,91 persen yang tidak bekerja. 2.4. Persebaran dan Mobilitas Penduduk Persebaran penduduk tidak merata. Persoalan persebaran penduduk yang tidak merata merupakan masalah kepndudukan klasik di Indonesia. Bahkan sampai dengan hasil Sensus Penduduk 2010, permasalahan tersebut masih muncul. Sebagai contoh, Pulau Jawa masih dihuni oleh sekitar 58 persen penduduk Indonesia. Dibandingkan dengan luas wilayah Indonesia, Pulau Sumatera yang luasnya 25,2 persen dihuni oleh 21,3 persen penduduk, Jawa yang luasnya 6,8 persen dihuni oleh 57,5 persen penduduk, Kalimantan yang luasnya 28,5 persen dihuni oleh 5,8 persen penduduk, Sulawesi yang luasnya 9,9 persen dihuni oleh 7,3 persen penduduk, Maluku yang luasnya 4,1 persen dihuni oleh 1,1 persen penduduk, dan Papua yang luasnya 21,8 persen dihuni oleh 1,5 persen penduduk. Dalam konteks ini persebaran penduduk menjadi hal penting dalam rangka mendukung keberhasilam MP3EI, terutama dikaitkan dengan kualitas penduduk. Terkonsentrasinya penduduk di kota besar. Terdapat ketidakseimbangan persebaran penduduk antara desa dan kota yang disebabkan oleh terkonsentrasinya kota-kota metropolitan dan kota-kota besar di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Sementara itu kota besar di luar Jawa- Bali pada umumnya terdapat didi Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi. Kota metropolitan kategori besar dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta or- ang adalah Medan, Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Kota metropolitan kategori kecil dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta orang adalah Palembang, Semarang, dan hanya satu kota di Kawasan Timur Indonesia, yakni Makassar. Wilayah Indonesia Timur biasanya hanya berada pada kategori kota sedang. Migrasi ke kota meningkat dan kebanyakan laki-laki. Ketidakseimbangan pembangunan antara desa dan kota, sebagai akibat dari urban bias policy, telah menyebabkan terjadinya migrasi dari desa ke kota yang mengakibatkan tingkat urbanisasi meningkat dengan cepat. Hal ini tidak hanya menyebabkan semakin banyak penduduk yang tinggal di perkotaan
  22. 22. 14 GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 (walaupun data terakhir masih memperlihatkan persentase penduduk di perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan), tetapi persoalan diperkotaan seperti slum, sektor informal dan kemiskinan, akan semakin serius di kemudian hari. Jumlah penduduk yang merupakan migran seumur hidup terus meningkat dari waktu ke waktu. Hasil Sensus Penduduk tahun 2010 mencatat 27.975.612 penduduk atau 11,8 persen penduduk merupakan migran masuk seumur hidup antarprovinsi. Persentase migran seumur hidup di daerah perkotaan hampir tiga kali lipat daripada migran seumur hidup di daerah perdesaan, masing-masing sebesar 17,2 dan 6,3 persen. Menurut gender, jumlah migran laki-laki lebih banyak daripada migran perempuan: 14.736.632 berbanding 13.238.980 orang. Seks rasio migran seumur hidup adalah 111,3. Data tersebut menunjang teori bahwa migran lebih banyak di daerah perkotaan dan laki- laki lebih banyak melakukan perpindahan. 2.5. Data dan Informasi Kepedudukan Belum terwujud suatu sistem data dan informasi kependudukan terintegrasi. Data dan informasi kependudukan di Indonesia belum tertata dengan baik, meskipun usaha untuk membangun Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai amanat UU No. 23 tahun 2006 telah dilaksanakan. Keberadaan sistem ini sangat diperlukan dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi pembangunan, bukan saja di bidang kependudukan tetapi juga pembangunan pada umumnya..
  23. 23. GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 15 3 BBBBBABABABABAB Kondisi Yang Diinginkan 3.1. Kuantitas Penduduk Dalam jangka panjang, kondisi kependudukan yang diinginkan adalah tercapainya penduduk stabil (penduduk tumbuh seimbang) dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Dari kondisi ini diharapkan bahwa jumlah bayi yang lahir diharapkan sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehingga penduduk menjadi stasioner. Untuk mencapai kondisi penduduk tumbuh seimbang (PTS), diharapkan angka kelahiran total (TFR) akan berada pada 2,1 per perempuan atau Net Reproduction Rate (NRR) sebesar 1 per perempuan tahun 2020. Selanjutnya secara berlanjut angka fertilitas total menjadi 2,04 pada tahun 2025, 1,99 pada thun 2030 dan 1,97 pada tahun 2035. 3.2. Kualitas Penduduk Angka kematian di Indonesia diharapkan terus menurun, sedangkan angka harapan hidup secara konsisten terus meningkat. Angka kematian bayi pada kurun waktu 2010-2015 diharapkan akan menjadi 23 per 1.000 kelahiran hidup dan terus menurun secara berlanjut hingga pada periode 2030-2035 GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 15
  24. 24. 16 GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 menjadi sekitar 12 per 1.000 kelahiran hidup. Sejalan dengan menurunnya angka kematian bayi, usia harapan hidup juga meningkat dari 71,4 tahun tahun 2015 menjadi –74,9 tahun tahun-2035 3.3. Kondisi Keluarga Terwujudnya keluarga Indonesia yang berkualitas berdasarkan perkawinan yang sah dan bertakwa kepada Tuhan YME. Keluarga sejahtera, sehat, maju, mandiri dengan jumlah anak yang ideal dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender Keluarga yang berketahanan sosial memiliki perencanaan sumberdaya keluarga, berwawasan Nasional, berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa. 3.4. Persebaran dan Mobilitas Penduduk Terjadinya persebaran penduduk yang lebih merata ke luar Pulau Jawa sehingga konsentrasi penduduk tidak semakin besar di Pulau Jawa yang memang sangat padat penduduk. Meskipun demikian pemerataan distribusi penduduk harus dikaitkan dengan kebutuhan SDM di masing-masing wilayah dalam rangka mendorong terwujudnya tujuan MP3EI dan MP3KI. Dalam konteks urbanisasi, diharapkan tidak muncul kesenjangan antara kota-kota di Jawa dengan luar Jawa serta urbanisasi tidak menimbulkan persoalan perkotaan yang semakin serius. Prinsip persebaran penduduk yang merata dan pengaturan mobilitas harus sesuai dengan potensi daerahnya dan yang proporsial sesuai daya dukung alam dan lingkungan. 3.5. Data dan Informasi Kependudukan Kondisi yang diinginkan dari pembangunan data dan informasi kependudukan secara umum dapat diuraikan sebagai berikut. a. Tersusunnya sistem survei dan pengumpulan data kependudukan yang sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah terkait dan pihak swasta yang membutuhkan b. Tersusunnya sistem database kependudukan sehingga diharapkan dapat diperoleh data dan informasi kependudukan yang andal, akurat, riil, dan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan secara cepat
  25. 25. GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 17 3.6. Permasalahan dan Tantangan Pencapaian bonus demografi Bonus demografi akan terjadi di tanah air pada kurun waktu 15 tahun ke depan atau mulai 2025. Bonus “ledakan” kaum muda dan angkatan kerja produktif ini sangat krusial jika SDM yang tumbuh tidak berkualitas. Bonus demografi terjadi apabila mayoritas penduduk Indonesia adalah usia angkatan kerja. Penduduk yang berada di usia angkatan kerja tersebut dapat menjadi potensi bagi Indonesia menjadi negara maju, tetapi juga dapat menjadi bumerang apabila kualitas sumber daya manusia usia produktif itu rendah. Tanda-tanda tercapainya bonus demografi dibuka dengan jendela menurunnya rasio ketergantungan penduduk. Data BPS menyatakan rasio ketergantungan penduduk Indonesia tahun 2010 adalah 51,33 persen. Sekitar 80 juta penduduk usia tidak produktif di Indonesia bergantung pada sekitar 157 juta penduduk pada usia produktif (15—64 tahun). Angka tersebut sangat berbeda dibandingkan dengan rasio ketergantungan penduduk sebelum penerapan program Keluarga Berencana tahun 1970 yang sekitar 80 persen. Salah satu prasyarat agar peluang bonus demografi terwujud adalah adanya penurunan fertilitas yang dapat tercapai melalui program KB. Penurunan fertilitas ini tidak dapat tercapai jika masyarakat yang berpartisipasi dalam KB masih rendah karena keputusan ber-KB adalah keputusan yang dilakukan oleh suami dan istri dalam keluarga. Prasyarat lain adalah kualitas penduduk usia “dewasa” atau produktif. Kondisi ini harus disertai dengan kebijakan di bidang ketenagakerjaan yaitu penciptaan kesempatan kerja yang memadai sehingga semua angkatan kerja dapat diserap. Sehingga tantangannya adalah bagaimana pembangunan ekonomi mampu menciptakan peluang kerja untuk menampung angkatan kerja yang mencapai puncaknya pada saat windows of opportunity terjadi. Hal ini perlu disertai dengan peningkatan kualitas penduduk agar kesempatan kerja yang tersedia memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas.
  26. 26. 18 GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 Persebaran jumlah penduduk Tantangan lain pembangunan kependudukan yang perlu memperoleh perhatian serius adalah persebaran penduduk. Dari sisi pembangunan ekonomi, distribusi penduduk erat kaitannya dengan kesenjangan wilayah. Daerah padat penduduk merupakan daerah yang secara ekonomi maju, sebaliknya daerah yang tidak padat penduduk adalah daerah yang secara ekonomi kurang menguntungkan. Dalam konteks ini, dikotomi Jawa+Bali dengan Luar Jawa Bali dan/atau kota dengan desa merupakan representasi dari perbandingan antara daerah maju dengan yang belum atau tidak maju. Tantangan ke depan adalah membuat suatu wilayah di satu pihak tidak menanggung beban terlalu besar karena menjadi tempat akumulasi penduduk dan pada saat yang sama ada wilayah lain yang tidak mampu melakukan optimalisasi pemanfaat sumber daya alam karena kekurangan syumber daya manusia. Hal ini menjadi lebih penting ketika dikaitkan dengan MP3EI ketika setiap koridor yang telah ditetapkan berkembang dengan dukungan sumber daya manusia yang memadai. Kesempatan kerja dan pengangguran Dengan menggunakan TPAK 69,2 persen (Sakernas, 2011), maka jumlah angkatan kerja yang tahun 2015 mencapai sekitar 128,1 juta akan bertambah menjadi 168,2 juta tahun 2035. Apabila angka pengangguran terbuka hanya sekitar 6,7 persen dan angka setengah pengangguran hanya 29,5 persen, maka jumlah pengangguran terbuka sekitar 8,6 juta meningkat menjadi 11,3 juta tahun 2035. Kemudian pekerja setengah penganggur meningkat dari 37,8 juta tahun 2015 menjadi 49,6 juta tahun 2035. Apabila pemerintah dan swasta nasional berhasil memperluas kesempatan kerja sebanyak 50 persen hingga 2035, maka jumlah pengangguran terbuka dan pekerja setengah penganggur masih sekitar 30 juta penduduk. Ini merupakan pekerjaan yang berat, tetapi harus dilakukan untuk menciptakan kesempatan kerja yang baru. Ketahanan Pangan Kebutuhan pangan beras dihitung berdasarkan Kebutuhan Hidup Pantas (KHP), yaitu 10 kg beras per kapita per bulan atau 120 kg beras per kapita per tahun. Pada 2011 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan telah mencapai
  27. 27. GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 19 242 juta, tahun 2015 sekitar 257,3 juta, dan tahun 2035 minimal telah menjadi 307,2 juta. Menggunakan kriteria di atas, maka kebutuhan pangan beras sekitar 2.575 juta kg per bulan atau 30.900 juta kg per tahun. Jumlah ini akan meningkat menjadi 308,2 juta kg per tahun atau 36.984 juta kg per tahun. Ini baru kebutuhan pangan beras, belum termasuk kacang, kedelai, jagung, gula, garam, ikan, daging, dan lain-lain. Persediaan beras sebagai pangan nasional menurun terus akibat dari berbagai hal, seperti penyusutan lahan pertanian pangan menjadi peruntukan nonpangan, gagal panen karena hama dan penyakit, serta musim kemarau yang panjang. Kemiskinan Persoalan kemiskinan tidak lepas dari ketimpangan pendapatan antargolongan di Indonesia yang diukur dari rasio Gini. Data menunjukkan bahwa rasio Gini setelah tahun 2006 mengalami peningkatan, sebaliknya pertumbuhan ekonomi setelah tahun 2007 hingga 2009 mengalami penurunan. Data lain menunjukkan bahwa secara nasional penurunan rasio Gini hanya terjadi di perkotaan dari 0,362 menjadi 0,352, sedangkan di perdesaan justru meningkat menjadi 0,297 dari 0,288. Tipe penyakit Sejak tahun 1990-an telah berkembang secara pesat penyakit tidak menular, seperti gangguan jantung, stroke, kanker, diabe- tes mellitus, dan penyakit paru-paru, menjadi pembunuh nomor satu di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Keadaan ini diperparah lagi jumlah perokok yang sangat banyak, diet yang tidak sehat, konsumsi alkohol, konsumsi makanan tinggi gula garam, serta makanan lemak yang berlebihan. Di samping itu, kekurangan kegiatan fisik/olahraga serta pola hidup sehat lainnya telah memunculkan obesitas di kalangan remaja. Banyak orang mengalami kekurangan vitamin A, gangguan akibat kekurangan yodium, serta kekurangan energi kronis sebagai akibat dari pola hidup dan pola konsumsi yang salah.
  28. 28. 20 GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 20 GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035
  29. 29. GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 21 4 BBBBBABABABABAB Pokok-Pokok Pembangunan Kependudukan 4.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk Pengelolaan kuantitas penduduk pada dasarnya diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran. Kebijakan pengaturan kelahiran/fertilitas dilakukan melalui pemenuhan hak reproduksi untuk mencapai kesehatan reproduksi yang prima melalui pro- gram KB. Secara prinsip program KB dilaksanakan untuk membantu pasangan suami istri mengambil keputusan dan memenuhi hak-hak reproduksi yang berkaitan dengan hal berikut. (1) Pengaturan kehamilan yang diinginkan, (2) penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu, (3) peningkatan akses dan kualitas pelayanan, (4) peningkatan kesertaan KB pria, serta (5) promosi pemanfaatan air susu ibu. Pengaturan fertilitas melalui program KB juga dilakukan dengan cara berikut. (1) Peningkatan akses dan kualitas KIE serta pelayanan kontrasepsi di daerah, (2) larangan pemaksaan pelayanan KB karena bertentangan dengan HAM, (3) pelayanan kontrasepsi dilakukan sesuai dengan norma agama, budaya, etika, dan kesehatan, serta (4) perhatian bagi penyediaan kontrasepsi bagi penduduk miskin di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan. Penurunan Mortalitas Penurunan angka kematian bertujuan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas pada seluruh dimensinya. Penurunan angka kematian ini diprioritaskan pada upaya (1) penurunan angka kematian ibu hamil, (2) penurunan angka kematian ibu melahirkan, (3) penurunan angka kematian pasca melahirkan, serta (4) penurunan angka kematian bayi dan anak. Strategi pengendalian kuantitas penduduk a. Revitalisasi program KB dengan mengubah orientasinya dari supply ke demand side approach. GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 21
  30. 30. 22 GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 b. Desentralisasi pelaksanaan KB ke daerah khususnya kabupaten/kota dengan memperkuat kelembagaan, penguatan SDM lembaga, memperkuat komitmen politik, memperkuat infrastruktur, mendelegasikan kewenangan operasional berdasarkan kondisi spesifik setiap daerah. c. Strategi kemitraan dilakukan dengan cara memperkuat kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Kemitraan tidak terbatas dilakukan secara internal, tetapi juga dengan lembaga internasional dengan prinsip kesetaraan dan mutual benefits. d. Pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan untuk memperkuat jejaring antarpemangku kepentingan, baik secara vertikal maupun horizontal, nasional maupun intenasional. e. Pelaksanaan program KB difokuskan pada masyarakat miskin dengan cara memberikan subsidi pelayanan kesehatan reproduksi dan KB. Dalam pelaksanaannya, strategi ini perlu memerhatikan kondisi sosial, budaya, demografi, dan ekonomi kelompok sasaran 4.2. Peningkatan Kualitas Penduduk Dimensi Kesehatan: • Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka menurunkan angka kematian dan meningkatkan angka harapan hidup Dimensi Pendidikan: • Meningkatkan kualitas penduduk Indonesia melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan nasional, khsususnya dalam rangka mendukung tercapainya MP3EI dan MP3KI • Meningkatkan status ekonomi penduduk yang berkeadilan melalui perluasan akses ke pasar kerja sebagai bagian integral dari program penanggulangan kemiskinan • Meningkatkan peringkat Indonesia di antara negara-negara ASEAN melalui peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, dan status ekonomi penduduk Strategi peningkatan kualitas penduduk Strategi di bidang kesehatan dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak serta kematian maternal. Untuk itu, strategi utama yang harus
  31. 31. GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 23 dilakukan adalah melakukan pencegahan dan treatment penyakit infeksi, khususnya pada bayi dan anak-anak. Strategi penurunan kematian maternal sangat erat kaitannya dengan program KB sehingga strategi yang dijalankan untuk pelaksanaan program KB juga akan memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kematian maternal. Hal tersebut menopang upaya pelayanan prenatal dan antenatal yang telah dikembangkan Dari sisi pendidikan, strategi yang harus dilakukan adalah memberikan akses yang sebesar-besarnya kepada kelompok rentan, khususnya penduduk miskin, untuk memperoleh pendidikan. Penurunan gender gap dalam hal akses terhadap pelayanan pendidikan juga penting sebagai prioritas, khususnya untuk mengatasi masalah di berbagai daerah yang masih lebar kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuannya. Karena di berbagai provinsi angka melek huruf masih rendah, maka untuk pendidikan nonformal maupun informal perlu memperoleh prioritas. Dalam rangka mendukung tercapainya MP3EI, maka kebijakan pendidikan juga harus disusun berdasarkan kebutuhan kualifikasi SDM di setiap koridor. Sejauh ini dokumen MP3EI belum sepenuhnya memerhatikan kebutuhan SDM, terutama dari segi kualitas, sebagai bagian penting dalam mencapai percepatan pembangunan ekonomi di setiap koridor. Dari sisi ekonomi, pemerintah telah menyusun MP3KI dan juga MP3EI, maka yang tertuang dalam master plan tersebut merupakan bagian dari strategi peningkatan kualitas penduduk dari sisi ekonomi. Karena persoalan pemerataan hasil pembangunan merupakan masalah mendesak dan penting di Indonesia, maka strategi untuk mengatasi masalah tersebut, baik yang tertuang dalam MP3EI maupun MP3KI, harus menjadi prioritas. 4.3. Strategi Pembangunan Keluarga Sasaran pembangunan keluarga adalah seluruh keluarga Indonesia yang terdiri dari keluarga dengan siklus keluarganya; keluarga yang memiliki potensi dan sumber kesejahteraan sosial; keluarga rentan secara ekonomi, sosial,lingkungan, maupun budaya; serta keluarga yang bermasalah secara sosial ekonomi dan sosial psikologis dengan strategi sebagai berikut :
  32. 32. 24 GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 Strategi pembangunan keluarga a. Membangun keluarga yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, melalui Pendidikan Etika, Moral, dan Sosial Budaya secara formal maupun informal. b. Membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah dilakukan dengan hal berikut: meningkatkan pelayanan lembaga penasihat perkawinan, meningkatkan peran kelembagaan keluarga, komitmen Pemerintah Indonesia yang hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan, perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan negara, perkawinan yang mensyaratkan diketahui oleh keluarga dan masyarakat c. Membangun keluarga harmonis, sejahtera, sehat, maju, dan mandiri melalui: peningkatan ketahanan keluarga berwawasan gender berbasis kelembagaan lokal, pengembangan perilaku hidup sehat pada keluarga (sehat fisik/reproduksi, sehat psikologis, sehat sosial, dan sehat lingkungan), pendidikan dan pengasuhan anak agar berkarakter baik, pengembangan ketahanan keluarga dan ketahanan pangan keluarga. d. Membangun keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada bangsa dan Negara melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) keluarga, seperti penguatan kapasitas keluarga, pembangunan sebuah keluarga berketahanan sosial, pemilihan keluarga pionir, dan peningkatan peran serta keluarga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. e. Membangun keluarga yang mampu merencanakan sumber daya dengan pendampingan manajemen sumber daya keluarga. 4.4. Pengarahan mobilitas penduduk Tujuan pengarahan mobilitas penduduk adalah sebagai berikut: • Menumbuhkan kondisi kondusif bagi terjadinya migrasi internal yang harmonis • Melindungi penduduk yang terpaksa pindah karena keadaan (pengungsi) • Memberikan kemudahan, perlindungan, dan pembinaan terhadap para migran internasional dan keluarganya • Menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan • Mengendalikan kuantitas penduduk di suatu daerah/wilayah tertentu serta mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru • Memperluas kesempatan kerja produktif
  33. 33. GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 25 • Meningkatkan ketahanan dan pertahanan nasional • Menurunkan angka kemiskinan dan mengatasi pengangguran • Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia • Meningkatkan infrastruktur permukiman, meningkatkan daya saing wilayah baru, meningkatkan kualitas lingkungan, dan meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat. Strategi pengarahan mobilitas penduduk dilakukan melalui : 1) mengupayakan peningkatan mobilitas nonpermanen dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk 2) untuk mengurangi mobilitas penduduk ke kota megapolitan, seperti Jakarta dan supaya hal itu tidak terulang di luar Jawa, perlu adanya penataan wilayah penyangga dengan mengembangkan daerah tujuan transmigrasi yang secara khusus diintegrasikan dengan kota besar sekitarnya. Transmigrasi seharusnya tidak terkesan membuang penduduk ke wilayah terpencil, tetapi benar-benar menonjolkan napas distribusi penduduk . Tiga pendekatan dalam kebijakan pengarahan mobilitas penduduk : 1) mengurangi peran pusat dan meningkatkan promosi daerah-daerah tujuan baru sehingga penduduk terangsang untuk melakukan perpindahan secara spontan 2) membuat regulasi yang menguntungkan bagi daerah tujuan dengan sasaran menghambat/mengurangi minat penduduk yang tidak berkualitas berpindah ke daerah lain (mobilitas bukan sekadar pemindahan kemiskinan). Penduduk miskin adalah tanggung jawab daerah asal/ kelahiran. 3) membuat kebijakan yang berskala nasional dan berujung pada kepentingan nasional, misalnya transmigrasi ke pulau terdepan, peningkatan kualitas prasarana dan sarana ekonomi, serta peningkatan akulturasi dan asimilasi kultural antara pendatang dan penduduk asli 4.5. Pembangunan sistem data dan informasi kependudukan Kebijakan umum pembangunan database kependudukan dilakukan dengan mengembangkan database kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu sistem yang integratif,
  34. 34. 26 GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, serta menjadi bagian dari Decision Support System (DSS). Kondisi ini didukung oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi, infrastruktur yang memadai, serta sistem kelembagaan yang kuat. Strategi yang ditempuh: a. Pemantapan layanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) untuk instansi pemerintah terkait lainnya atau lebih dikenal dengan konsep Gov- ernment to Government (G2G), layanan SAK untuk masyarakat atau dikenal dengan istilah Government to Citizen (G2C), layanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) untuk dunia bisnis (G2B), dan Pemantapan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan berbagai penyempurnaan dan penyesuaian fitur agar sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 2006. b. Pengembangan database kependudukan untuk menjadi acuan bagi perencanaan pemerintah secara nasional dan pemanfaatan dunia bisnis, seperti untuk kebutuhan marketing research, e-payment, e-commerce, dan transaksi bisnis berbasis elektronik lainnya. c. Pemantapan fungsi dan peranan Database Kependudukan Nasional yang berlandaskan pada tertib administrasi kependudukan dan layanan prima administrasi kependudukan. d. Pengembangan sistem yang terhubung dengan data lain yang berasal dari berbagai lembaga dan sesuai dengan data yang telah ada. Sistem ini dikembangkan agar mudah diakses oleh pemangku kepentingan. e. Pengembangan sistem yang telah terbangun menjadi bagian dari DSS (Decision Support System) yang terintegratif. Tujuannya adalah memfasilitasi pengambil kebijakan untuk menggunakan data dan informasi yang tersedia untuk pengambilan keputusan atau penanganan suatu permasalahan secara cepat.
  35. 35. GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 27 Sumber: 5.2. Peningkatan Kualitas Penduduk Rata-rata lama bersekolah Tabel 4 di bawah adalah target rata-rata lama bersekolah untuk jangka waktu lima tahunan. Skenario rendah yang menggunakan model asimtot 11,3 tahun berdasarkan asumsi rata-rata lama bersekolah negara-negara very high de- veloped saat ini adalah sebesar 11,3 tahun. Skenario sedang menggunakan model asimtot 12,6 tahun berdasarkan asumsi maksimal rata-rata lama bersekolah adalah sebesar 12,6 tahun dan skenario tinggi menggunakan model tanpa asimtot. 5 BBBBBABABABABAB Roadmap Pembangunan Kependudukan 5.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk Roadmap Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk ini mencakup kurun waktu 2010 sampai dengan 2035 dengan periode lima tahunan. Roadmap dibuat untuk mengetahui sejauh mana sasaran-sasaran pengendalian kuantitas penduduk telah dapat dicapai, baik yang mencakup fertilitas maupun mortalitas. Dengan demikian, tujuan roadmap ini dapat berjalan secara sistematis dan terencana sehingga dapat diketahui sasaran-sasaran yang harus dicapai pada setiap periode, serta kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan. GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 27 Tabel 5.1. Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk
  36. 36. 28 GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 Tabel 4. Perkiraan Rata-Rata Lama Bersekolah (MYoS) Sumber: Data Sekunder, Diolah, 2012 Tabel 5. Perkiraan Angka Partisipasi Murni SMA 2015-2050 Angka Partisipasi Murni SMA Skenario rendah dengan asimtot APM SMA adalah 100 persen. Skenario sedang dengan asimtot APM SMA adalah 100 persen dengan laju pertumbuhan penduduk yang meningkat 1,5 persen per tahun dan skenario tinggi tanpa asimtot (lihat Tabel 5). Sumber: Data Sekunder, Diolah, 2012 Angka Harapan Hidup Skenario rendah menggunakan model asimtot 80 tahun berdasarkan asumsi dari AHH negara-negara very high developed saat ini adalah sebesar 80 tahun. Skenario sedang menggunakan model asimtot 83,4 tahun berdasarkan asumsi maksimal AHH sebesar 83,4 tahun. Skenario tinggi menggunakan model tanpa asimtot (lihat Tabel 6).
  37. 37. GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 29 Tabel 6. Perkiraan Angka Harapan Hidup 2011-2050 Sumber: UN REVISI 2012 GNI per Kapita (Purchasing Power Parity/PPP$) Skenario rendah menggunakan model asimtot 10.000 berdasarkan asumsi GNI per kapita PPP$ rata-rata dunia saat ini adalah sebesar 10.000 per kapita PPP$ (HDR 2011). Skenario sedang menggunakan model asimtot 12.000 tahun berdasarkan asumsi GNI per kapita PPP$ negara Eropa dan Asia Tengah saat ini adalah sebesar 12.000 per kapita PPP$ (HDR 2011). Skenario tinggi menggunakan tren (model tanpa asimtot) (lihat Tabel 7). Tabel 7. Perkiraan GNI per Kapita Indonesia 2011-2035 Sumber: Data Sekunder, Diolah, 2012
  38. 38. 30 GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 5.3. Pembangunan Keluarga Pembangunan keluarga dilakukan untuk mencapai kondisi keluarga yang harmonis, sejahtera, dan damai yang siap menghadapi perubahan-perubahan yang sangat cepat. Ketahanan keluarga diharapkan dapat menjadi sandaran bagi kelangsungan berkehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Adapun kegiatan untuk setiap periode dapat dilihat pada tabel 8. Tabel 8. Roadmap Pembangunan Keluarga Sumber: Data Sekunder, Diolah, 2012 5.4. Pengarahan Mobilitas Penduduk Sebagai arahan kebijakan, berikut adalah pokok-pokok Roadmap Grand De- sign Pengarahan Mobilitas Penduduk 2010-2034.
  39. 39. GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 31 Tabel 9. Pokok-Pokok Roadmap Grand Design Pengarahan Mobilitas Penduduk 2011-2035 Sumber: Data Sekunder, Diolah, 2012
  40. 40. 32 GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 5.5. Pembangunan Sistem Data dan Informasi Kependudukan Pada prinsipnya roadmap pembangunan data dan informasi kependudukan dibagi menjadi lima periode. Setiap periode merupakan penahapan yang sangat terkait dengan pencapaian tujuan dari pengembangan data dan informasi kependudukan, yaitu menciptakan suatu sistem yang terintegrasi, mudah diakses, dan menjadi bagian dari Decision Support System (DSS). Adapun pentahapannya dapat dilihat pada Tabel 10. Tabel 10. Roadmap Pembangunan Database Kependudukan Sumber: Data Sekunder, Diolah, 2012
  41. 41. GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 33 6 BBBBBABABABABAB Penutup Tantangan besar persoalan kepen- dudukan di Indonesia di masa depan adalah bagaimana meraih bonus demografi. Dengan tren perubahan komposisi penduduk menurut umur di masa lalu, diperkirakan Indonesia akan mencapai tahap windows of op- portunity tahun 2030-an dengan asumsi bahwa jika pengelolaan kuantitas penduduk, khususnya fertilitas dilakukan dengan benar. Selain itu, kunci utama meraih bonus demografi ini terletak pada kualitas SDM sebagai modal dasar pembangunan. Oleh karena itu, visi GDPK ini diarahkan pada terwu- judnya penduduk yang berkualitas sebagai modal dasar dalam pembangunan untuk tercapainya masyarakat In- donesia yang mandiri, maju, adil dan sejahtera. Terwujudnya penduduk yang berkualitas ini harus ditopang oleh upaya yang terarah dan terencana hingga tahun 2035 melalui komponen peningkatan kualitas penduduk baik dari sisi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pembangunan kualitas penduduk ini tidak dapat berdiri sendiri jika tidak ditopang oleh tiga komponen besar GDPK yang lain yakni pengendalian kuantitas penduduk, pembangunan keluarga, dan pengarahan mobilitas penduduk. Sebagai dasar perencanaan dan pengembangan dari semua komponen GDPK di atas adalah tersedianya sistem data dan informasi kependudukan yang memadai. Permasalahan utama kualitas penduduk Indonesia adalah masih rendahnya kualitas yang dapat diukur dari angka IPM yang masih rendah dibandingkan dengan beberapa negara tetangga di kawasan ASEAN. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 33
  42. 42. 34 GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak (UU No. 52 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 5). Pengembangan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan kualitas penduduk difokuskan pada peningkatan kapasitas pendidikan, terjaminnya kesehatan, serta kapasitas perekonomian. Permasalahan utama kuantitas penduduk adalah pertumbuhan yang masih cukup tinggi. Dalam jangka panjang, kondisi kependudukan yang diinginkan adalah tercapainya penduduk stabil dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Dari kondisi ini diharapkan bahwa jumlah bayi yang lahir diharapkan sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehingga penduduk menjadi stasioner. Untuk mencapai kondisi penduduk tumbuh seimbang (PTS), diharapkan angka kelahiran total (TFR) akan berada pada 2,1 per perempuan atau Net Reproduction Rate (NRR) sebesar 1 per perempuan tahun 2015. Selanjutnya secara berlanjut angka fertilitas total menjadi 1,88 per perempuan dan NRR menjadi 0,89 tahun 2020. Kondisi ini akan dipertahankan terus sampai dengan tahun 2035. Permasalahan utama pembangunan keluarga adalah masih banyaknya keluarga yang berada dalam kemiskinan atau hampir (rentan) miskin. Kondisi yang diinginkan melalui pembangunan keluarga adalah terwujudnya keluarga In- donesia yang berkualitas, sejahtera, dan berketahanan sosial yang mampu melaksanakan fungsi keluarga secara maksimal. Persoalan lain yang masih menjadi kendala besar dalam pembangunan kependudukan adalah tidak tersebarnya mobilitas penduduk secara merata. Lebih banyak penduduk yang terkonsentrasi di kota-kota besar khususnya di Jawa. Ketidakmerataan ini berdampak pada lambatnya perkembangan ekonomi antar daerah sehingga terjadi ketimpangan ekonomi antar daerah. Dari aspek mobilitas penduduk, kondisi yang diinginkan adalah terjadinya persebaran penduduk yang lebih merata ke luar Pulau Jawa sehingga konsentrasi penduduk tidak semakin besar di Pulau Jawa yang memang sangat padat penduduk. Demikian juga halnya dengan urbanisasi, diharapkan agar
  43. 43. GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 35 penduduk tidak berbondong-bondong datang ke perkotaan yang pada gilirannya menimbulkan masalah baru. Kondisi persebaran penduduk yang diinginkan adalah persebaran penduduk yang merata dan pengaturan mobilitas sesuai dengan potensi daerahnya. Tentunya yang diharapkan adalah adanya penataan dan persebaran yang proporsial sesuai daya dukung alam dan lingkungan. Sebagai penopang dari keempat komponen kependudukan di atas adalah tersedianya sistem data dan informasi kependudukan yang memadai. Namun sayangnya kualitas sistem ini belum tercapai oleh sebab adanya berbagai kendala baik dari regulasi, kelembagaan, kapasitas SDM maupun kewenangan pusat daerah pasca diterapkannya otonomi daerah. Seharusnya dikembangkan sistem survei dan pengumpulan data kependudukan yang sesuai dengan kebutuhan lembaga pemerintah terkait dan pihak non-pemerintah seperti swasta dan kelompok masyarakat sipil lainnya yang membutuhkan. Selain itu, kebijakan seharusnya diarahkan pada tersusunnya sistem database kependudukan sehingga diharapkan dapat diperoleh data dan informasi kependudukan yang andal, akurat, riil, dan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan secara cepat.
  44. 44. 36 GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2011-2035 Daftar Pustaka Adioetomo, Sri Murtiningsih. 2005. “Bonus Demografi Menjelaskan Hubungan antara Pertumbuhan Penduduk dengan Pertumbuhan Ekonomi” Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Ekonomi UI. Jakarta: FE- UI Badan Pusat Statistik. 2000. Sensus Penduduk 2000. Jakarta. ——. 2002. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2002. Jakarta. ——. 2007. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007. Jakarta. ——. 2010. Sensus Penduduk 2010. Jakarta. ——. 2011. Survei Angkatan Kerja Nasional 2011. Jakarta. BPS dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA), Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2011, Jakarta Bappenas. 2007. Denny, Hugh. 1972. De Congesting Metropolitan America, It Can be Done. Uni- versity of Missoury, Extension Divission. Draf Rancangan Umum Pembangunan Kependudukan, 2012, Menkokesra, Jakarta Granado, et.al. 2007. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2010. Riset Kesehatan Dasar 2010. Jakarta. UN-SC on Nutrition. 2008. Saleh, Harry Heriawan, Mengurai Benang Kusut Metropolitan (Bumi Nusantara untuk Manusia Indonesia). Jakarta.

×