3. Manusia, Moralitas dan Hukum
Manusia sebagai makhluk social dan berbudaya
pada dasarnya dipengaruhi oleh nilai-nilai
kemanusiaan. Nilai tersebut berupa : etika yang erat
hubungannya dengan moralitas, maupun estetika
yang berhubungan dengan keindahan.
Dalam realitas sosial, pengembangan supremasi
hukum sangat tergantung pada empat komponen,
yaitu (a) materi hukum, (b) sarana prasarana hukum,
(c) aparatur hukum, dan (sd) budaya hukum
masyarakat.
3
4. Lanjutan
Tatkala terjadi dilema antara materi hukum,
konflik diantara penegak hukum, kurangnya
sarana dan prasarana hukum, serta rendahnya
budaya hukum masyarakat, maka setiap orang
(masyarakat dan aparatur hukum) harus
mengembalikan pada rasa keadilan hukum
masyarakat, artinya harus mengutamakan
moralitas masyarakat.
4
5. Lanjutan
Demikian pula dalam pengembangan estetika yang akan
menjadi wujud budaya masyarakat sangat mungkin
terjadi dilema dan benturan dengan nilai etika.
5
6. Lanjutan
Hukum tidak dapat dipisahkan dari aspek moral bila
hukum belum ada secara kongkrit yang mengatur, dan
moralitas telah menuntut ditransformasikan, maka
moralitas haruslah diutamakan. Kebebasan berekpresi
tidak boleh bertentangan dengan moralitas, karena
negara kita berfalsafahkan pancasila yang memuat nilai
religious, yakni moralitas.
6
7. Lanjutan
Sebagaimana telah maklum bahwa negara kita adalah
Negara Hukum. Artinya segalanya harus ditundukkan di
bawah hukum, tanpa ada diskriminasi. Akan tetapi
hukum bukanlah segala-galanya. Hukum bukanlah suatu
tujuan. Hukum itu sendiri diciptakan bukanlah semata-
mata untuk mengatur, tetapi lebih dari itu untuk
mencapai tujuan yang luhur, yakni keadilan,
kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat.
7
8. Lanjutan
Hukum kita adalah produk warisan kolonial. Hukum kita
masih tergategorikan legal positivism tidak banyak legal
realism.
Hukum sendiri --sebagaimana dinyatakan oleh H.L.A. Hart
dalam bukunya General Theory of Law and State, 1965--
sebenarnya harus meliputi tiga unsur nilai, yakni
kewajiban, moral dan aturan
Karenanya hukum tidak dapat dipisahkan dari dimensi
moral (Jeffrie Murphy dan Jules Coelman, The Philosophy
of Law, 1984).
8
9. Lanjutan
Bangsa kita adalah bangsa yang berbudaya ketimuran
yang berbeda dengan bangsa Barat. Bangsa kita sangat
menjunjung tinggi moralitas bangsa.
Dalam kekaisaran Roma terdapat suatu pepatah, Quid
leges sine moribus ? "Apa artinya undang-undang, jika
tidak disertai moralitas?'' Hukum dapat memiliki
kekuatan, jika dijiwai oleh moralitas.
Kualitas hukum terletak pada bobot moral yang
menjiwainya. Tanpa moralitas, hukum tampak kosong dan
hampa
9
10. DAFTAR PUSTAKA
Baker, A. 1992. Ontologi: Metafisika Umum. Kanisius. Yogyakarta.
Geerzt, H. 1980. Aneka Budaya dan Komunitas di Indonsia. Yis dan
FIS UI. Jakarta.
Kuntowijoyo. 1990. Metodologi Sejarah. Tiara Wacana. Yogakarta.
Salam, Burhanuddin. 1988. Filsafat Manusia (Antropologi
Metafisika). Bina Aksara. Jakarta.
Schuon, F. 1997. Hakikat Manusia. Pustaka Pelajar. Yogakarta.
Setiadi, Elly M. dkk. 2006. ISBD. Kencana. Jakarta.
Soekanto, Soejono. 1983. Struktur Masyarakat. Rajawali. Jakarta.
Suleman, munandar. 1995. Ilmu Budaya Dasar. Eresco. Bandung.
10