Tugas Akhir Mata Kuliah Akuntansi Manajemen Pemerintah Daerah Kelompok 14 Kelas A Putri Adella Dwi Wahyuni (20170420002) Peni Fransiska (20170420265) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

1. IMPLEMENTASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH BERBASIS VALUE
FOR MONEY UNTUK MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN
AKUNTABEL
(Studi Kasus pada Lembaga Pemerintah di Kota Jayapura)
Tugas Akhir Mata Kuliah
Akuntansi Manajemen Pemerintah Daerah
Disusun Oleh:
Putri Adella Dwi Wahyuni (20170420002)
Peni Fransiska (20170420265)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2020

2. HALAMAN PENGESAHAN
1. Judul Karya Tulis : Implementasi Kinerja Pemerintah Daerah Berbasis
Value For Money Untuk Mewujudkan Transparansi
Dan Akuntabel (Studi Kasus Pada Lembaga
Pemerintah Di Kota Jayapura)
2. Peserta
a. Nama Peserta 1 : Putri Adella Dwi Wahyuni
b. NIM : 20170420002
a. Nama Peserta 2 : Peni Fransiska
b. NIM : 20170420265
3. Dosen Pembimbing
a. Nama : Dr. Bambang Jatmiko, M.Si., Akt.
b. NIK : 19650601201210 143 092
Yogyakarta, Mei 2020
Menyetujui,
Pembingbing Peserta
Dr. Bambang Jatmiko, M.Si., Akt. Putri Adella Dwi Wahyuni
NIK. 19650601201210 143 092 NIM. 20170420002

3. 1
KATA PENGANTAR
Pertama-tama kami mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha
Esa yang telah memberkati kami sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan. Kami
juga ingin mengucapkan terima kasih bagi seluruh pihak yang telah membantu
kami dalam pembuatan karya tulis ini dan berbagai sumber yang telah kami pakai
sebagai data dan fakta pada karya tulis ini.
Kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang mempunyai keterbatasan
dalam berbagai hal. Oleh karena itu tidak ada hal yang dapat diselesaikan dengan
sangat sempurna. Begitu pula dengan karya tulis ini yang telah kami selesaikan.
Tidak semua hal dapat kami deskripsikan dengan sempurna dalam karya tulis ini.
Kami melakukannya semaksimal mungkin dengan kemampuan yang kami miliki.
Maka dari itu, kami bersedia menerima kritik dan saran dari pembaca yang
budiman. Kami akan menerima semua kritik dan saran tersebut sebagai batu
loncatan yang dapat memperbaiki karya tulis kami di masa datang.
Dengan menyelesaikan karya tulis ini kami mengharapkan banyak manfaat
yang dapat dipetik dan diambil dari karya ini. Kami juga mengharapkan kinerja
yang lebih baik dan tegas serta efektif dari pemerintah daerah untuk terciptanya
pemerintahan yang transparansi dan akuntabel.
Yogyakarta, Mei 2020
Penulis

4. 2
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .......................................................................................
HALAMAN PENGESAHAN ………………………………………………
KATA PENGANTAR ...................................................................................1
DAFTAR ISI ..................................................................................................2
ABSTRAK ......................................................................................................3
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ...........................................................................................3
B. Rumusan Masalah .......................................................................................5
C. Tujuan Penulisan ........................................................................................5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Good Corporate Governance...........................................................5
B. Kinerja Anggaran..........................................................................................6
C. Konsep Value For Money............................................................................6
D. Akuntabilitas.................................................................................................6
E. Transparansi..................................................................................................7
BAB III PEMBAHASAN ..............................................................................7
BAB III PENUTUP
A. Simpulan ....................................................................................................8
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................9

5. 3
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan guna untuk menganalisis pengaruh
akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja anggaran
berdasarkan nilai uang. Penelitian ini dilakukan pada 28 lembaga
pemerintah di Kota Jayapura. Sedangkan, pengumpulan data dalam
penelitian ini menggunakan kuesioner, dan metode pengambilan sampel
yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria sampel yaitu
Kepala Departemen, Kepala Keuangan, dan Bendaharawan setiap OPD
yang ada di Kabupaten Jayapura. Jumlah sampel dalam penelitian ini
sekitar 100 orang. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa
akuntabilitas tidak mempengaruhi kinerja anggaran berdasarkan nilai
uang, ini diartika bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas, kinerja
anggaran akan semakin tinggi. Sementara itu, transparansi mempengaruhi
kinerja anggaran: pendekatan nilai untuk uang, ini berarti semakin tinggi
tingkat transparansi, semakin tinggi kinerja anggaran. Pengawasan
mempengaruhi kinerja anggaran berdasarkan nilai uang. Ini berarti bahwa
dengan meningkatnya pengawasan, kinerja anggaran akan meningkat
juga.
BAB I
PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
Akuntansi Sektor Publik merupakan akuntansi yang digunakan dalam
organisasi pemerintahan maupun lembaga yang bertujuan tidak untuk
mendapatkan suatu keuntungan dan merupakan Sebagian dari
kedisiplinan ilmu. Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung
jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hidup
dan kehidupannya termasuk perlindungan dari kecelakaan, bencana, dan
kondisi membahayakan manusia berlandaskan pada Pancasila,
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
Perwujudan prinsip Value for money diyakini dapat memperbaiki
kinerja pada sektor publik. Setiap OPD seharusnya bisa dapat merubah

6. 4
sejumlah hal yang menjadi penyebab bahwa pelaksanaan pengelolaan
anggaran yang tidak berdasar pada Value for money. Value for money
harus dilakukan dengan baik dalam pengelolaan keuangan daerah karena
dalam konteks otonomi daerah, Value for money membentuk hubungan
untuk mengantar Pemerintah Daerah mencapai good governance yaitu
Pemerintah Daerah yang transparan, akuntabel, ekonomis, efektif, dan
efisien.
Aliansi Masyarakat Transparansi Papua (AMTI) mendorong agar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta bukti tentang
kasus korupsi jalan yang mengaitkan Sebagian kepala Daerah laporan
akuntabalitas pada kota Jayapura juga belum dilaporkan setiap tahun
dengan adanya fenomana ini pemerintah daerah khususnya Kota
Jayapura, kerap kali banyak terjadi kekeliruan yang berkaitan dengan
kinerja anggaran di suatu instansi Pemerintah Kota Jayapura karena
kurangnya pertanggunggujawaban dan keterbukaan penyajian informasi.
Penyalahgunaan wewenang,pengelolaan angaran tersebut seringkali
muncul ke permukaan masyarakat di Jayapura sehingga masyarakat Kota
Jayapura mempertanyakan kinerja Pemerintah Daerah maka dari itu
masyarakat kota Jayapura mengharapkan adanya akuntabilitas publik
terhadap kinerja anggaran berjalan dengan baik, begitu pula dengan
transparansi dan pegawasan pada Pemerintah kota Jayapura agar berjalan
dengan baik dan adanya pengawasan internal terhadap kinerja anggaran
dapat diperketat.
Karena adanya kasus tersebut menunjukan jika kinerja pemerintah
daerah belum dikelola dengan baik karena belum berjalannya
perencanaan serta sistem pengendalian yang baik serta minimnya
pengetahuan tentang akuntabilitas dan transparansi. Berdasarkan dari latar
belakang masalah tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganlisis
pengaruh akuntabilitas,transparansi dan pengawasan internal terhadap
kinerja anggaran berkonsep Value for money pada Instansi Pemerintah
Kota Jayapura. Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh
Irna Setiyaningrum (2016). Hal yang menjadi perbedaan penelitian ini
dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini dilakukan pada instansi
pemerintah kota Jayapura yang memfokuskan pada Kepala dinas dan staf
keuangan pada OPD kota Jayapura, alasan penulis memilik kota jayapura
sebagai sampel karena dari peneliti sebelumnya jarang dilakukan

7. 5
penelitian pada Kota, karena lebih banyak penelitian dilakukan pada
Kabupaten.
b. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka
rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana praktik akuntabilitas berkonsep value for money pada
instansi pemerintah?
2. Bagaimana praktik transparansi berkonsep value for money pada
instansi pemerintah?
3. Bagaimana praktik pengawasan berkonsep value for money pada
instansi pemerintah?
c. Tujuan Penelitian
Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan dapat mencapai tujuan
untuk menguji dan mengetahui pengaruh akuntabiliats terhdap kinerja
anggaran berkonsep value for money, pengaruh transparansi terhadap
kinerja anggaran berkonsep value for money, dan pengaruh pengawasan
terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money pada instansi
pemerintah kota di Jayapura.
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
a. Konsep Good Corporate Governance
Good corporate governance (GCG)merupakan kepemerintahan yang
baik atau penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif, sesuai
dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Konsep GCG berkembang
seiring dengan tuntutan publik yang menginginkan terwujudnya
kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggung jawab. Sehingga,
GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien,
transparan, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan.
Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga hal yang saling berhubungan,
yaitu Negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai
pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia
usaha.
b. Kinerja Anggaran

8. 6
Menurut Indra Bastian (2006), sistem kinerja anggaran berkonsep
Value for money (anggaran berbasis kinerja)merupakan suatu sistem
anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output
dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jika anggaran
berbasis kinerja lebih efektif dibandingkan dengan anggaran program atau
organisasi dengan outcome yang telah diantisipasi, karena sistem ini
menjelaskan hubungan biaya dengan hasil maka dapat dikatakan bahwa
sistem ini menangani suatu program dengan efektif.
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010, menyebutkan bahwa
penerapan penganggaran berbasis kinerja paling sedikit mengandung 3
prinsip yaitu: (1) alokasi anggaran program dan kegiatan yang didasarkan
pada tugas dan fungsi unit kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi
(money follow function), (2) alokasi anggaran berorientasi pada kinerja
(output dan outcome oriented), dan (3) fleksibilitas pengelolaan anggaran
dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages).
Dengan adanya sistem anggaran berbasis kinerja, dominasi pemerintah
dapat diawasi dan dikendalikan melalui penerapan kesadaran biaya
internal, audit keuangan, audit kinerja, dan evaluasi kinerja eksternal.
c. Konsep Value For Money
Value for money adalah inti dari pengukuran kinerja pada organisasi
sektor publik. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang
dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan
outcome secara bersama-sama. Indikator kinerja pada value for money
berpusat pada ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E) program dan
kegiatan.
d. Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan
administrasi publik pemerintahan yang mempunyai beberapa arti antara
lain yang dapat dipertanggungjawabkan, kemampuan memberikan
jawaban, dan yang mempunyai ketidakbebasan. Dalam akuntansi,
akuntabilitas diartikan sebagai pertanggungjelasan. Suatu organisasi
dikatakan akuntabel jika memiliki kemampuan untuk menjelaskan kondisi
yang dialami dan berbagai aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas juga
merupakan instrument untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian
hasil pada pelayanan publik.
e. Transparansi

9. 7
Transparansi merupakan salah satu prinsip dari GCG. Transparansi
bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu
tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya. Dengan
ketersediaan informasi, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi
sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang
optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan
manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok
masyarakat secara tidak proporsional.
PENELITIAN TERDAHULU
Berdasarkan dari penelitian I Desak Nyoman Tri Wandari (2015)
akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
anggaran berbasis value for money, dan didukung oleh peneliti Irna
Setyaningrum (2016) akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money.Pertiwi (2015)
dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh
secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berbasis value
for money. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh
Candrakusuma & Jatmiko (2017) bahwa akuntabilitas publik tidak
berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada satuan kerja perangkat
daerah.
Dari penelitian I Desak Nyoman Wandari (2015) transparansi
berpengaruh parsial terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money
dan didukung oleh Irna Styaningrum (2016) transparansi berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran dengan konsep value for
money. Penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2015) menyatakan bahwa
transparansi memiliki pengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis value
for money pada pengelolaan keuangan daerah dan didukung oleh
penelitian Adiwirya and Sudana (2015) yang menyimpulkan bahwa
transparansi berpengaruh positif pada kinerja anggaran berbasis value for
money.Hal ini menunjukkan bahwa adanya transaparansi informasi maka
akan berpengaruh baik terhadap kinerja anggaran berbasis value for
money.
Berdasarkan penelitian dari Sayuti, dkk (2018)bahwa perwujudan
nilai-nilai transparansi dalam pengelolaan keuangan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sudah baik, yaitu adanya
keterbukaan informasi dan adanya keterlibatan semua pemangku

10. 8
kepentingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan
dalam proses penganggaran. Perwujudan akuntabilitas dalam
proses pengelolaan keuangan akuntansi yang sistem berbasis akrual
telahdi implementasikan dalam meningkatkan kualitas laporan
keuangan.
BAB III
PEMBAHASAN
Akuntabilitas Publik merupakan suatu kewajiban bagi pemegang
amanah, untuk memberikan pertanggungjawaban, menyakijan dan
mengungkapkan informasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak
pemberi amanah dalam hal ini sebagai principal yang mempunyai hak dan
kewenangan dalam pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo 2002 : 20).
Transparansi merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap orang
memiliki kewenangan dan kebebasan untuk memperoleh informasi tentang
penyelenggaraan pemerintahan, seperti informasi tentang kebijakan, proses
pembuatannya, pelaksaannya sampai hasil-hasil yang akan dicapai.
Transparansi dalam angggaran dapat digunakan sebagai sarana pencegahan
penyalahgunaan anggaran seperti korupsi sebagai alat untuk mengidentifikasi
kelemahan dan kekuatan kebijakan, meningkatkan akuntabilitas,
meningkatkan kepercayaan masyarakat. Adanya transparansi membuat
masyarakat semakin kritis dalam menilai setiap kejadian yang ada sehingga
menjadi alat pengendalian terhadap pemerintah kota Jayapura.
Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Tanggal 30 Agustus 1970
dalam Revrisond Baswir (2000: 118), “Pengawasan adalah suatu kegiatan
untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau
kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan- aturan dan tujuan”.
Menurut Revrisond Baswir (2000: 118), “Salah satu aspek pengawasan adalah
pemeriksaan. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan
kegiatan yang sesungguhnya telah sesuai dengan yang seharusnya”.Apabila
terdapat indikasi-indikasi penyimpangan hal ini dapat segera dideteksi dan
dapat segera diperbaiki. Selain itu adanya deteksi penyimpangan dapat
digunakan sebagai peringatan bagi suatu organisasi, bahwa mereka harus
meningkatkan kewaspadaan.

11. 9
Berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa akuntabilitas tidak
berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis value for money di Kota
Jayapura. Ini berarti bahwa pertanggungjawaban pada suatu entitas dalam
menyajikan informasi mengenai keputusan atau program yang telah diambil,
tidak memberikan pengaruh pada kinerja anggaran secara efektif, efisien, dan
ekonomis. Di sisi lain, pertanggungjawaban kepada masyarakat pun sangat
penting, Karena masyarakat tidak hanya mengetahui anggaran tersebut tetapi
juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan. Tetapi sebagian
besar responden menjawab setuju bahwa anggaran adalah dokumen rahasia
sehingga masyarakat tidak perlu tahu hal ini tidak sebanding lurus dengan
UUD no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik khususnya pasal
9 dan 11 informasi mengenai anggaran. Setelah mengetahui hasilnya, hal ini
menunjukkan bahwa pertanggungjawaban tidak menjamin bahwa kinerja
anggaran berbasis value for money akan semakin baik, hal ini juga dapat
dilihat dari pertanggungjwaban pada pengelolaan anggaran kepada publik dan
golongan belum menjadi kepentingan utama hal ini dikarenakan beberapa
pegawai menganggap bahwa anggaran adalah dokumen rahasia sehingga
masyarakat tidak perlu tahu. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa masih
terdapat pegawai yang memilki pemahaman yang kurang terhadap informasi
mengenai anggaran yang harus diinformasikan kepada publik agar tidak
terjadi kecurangan sehingga akuntabilitas pada Pemerintah Kota Jayapura
dapat meningkat.
Berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa transparansi berpengaruh
terhadap kinerja anggaran berbasis value for money di Kota Jayapura. Ini
berarti bahwa semakin meningkatnya transparansi suatu entitas, maka akan
semakin meningkat pula kinerja anggaran. Sebagai jawaban atas tuntutan
transparansi yang diatur melalui undang-undang, maka Pemerintah Kota
Jayapura resmi mengekspos ke publik media masa yang ada, baik cetak
maupun elektronik. Hal ini dikarenakan transparansi dibangun atas dasar
kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam
artian informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik harus secara
langsung dapat diperoleh oleh pihak yang membutuhkan. Ketika masyarakat
memperoleh informasi yang berkaitan dengan kinerja suatu instansi, maka
dapat diasumsikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap instansi tersebut
dapat terbentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat belum dapat
mengakses dokumen publik secara transparan hal ini disebabkan karena

12. 10
keterlambatan pemerintah dalam menyajikan dokumen tersebut sehingga
masyarakat kesulitas dalam mnegakses dokumen publik.
BAB IV
PENUTUP
a. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas dapa ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis
value for money. Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok yang
terdapat pada perwujudan Good Corporate Governance
2. Transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis value for
money dimana anggaran harus disajikan secara terbuka dan jelas
mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat
dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan oleh pemerintah Kota
Jayapura
3. Pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis value for
money, pengawasan itu sendiri merupakan system yang sangat penting
yang diterapkan untuk mengawasi kegiatan-kegiatan manajerial yang
dilakukan pada intsnasi pemerintah kota Jayapura dengan
membandingkan pelaksaan yang telah dilakukan dan pelaksanaan yang
direncanakan.
b. Saran
1. Penelitian selanjutnya juga hendaknya mempertimbangkan metode
dalam pengambilan data, yaitu tidak hanya dengan metode survey akan
tetapi juga menggunakan metode wawancara sehingga data yang
diperoleh bisa lebih akurat.
2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan adanya penambahan sampel
tidak hanya dari OPD Pemerintah Kota Jayapura tetapi lebih luas baik
OPDnya maupun wilayahnya sehingga jumlah sampel dapat lebih
banyak.
3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan juga adanya penambahan
sampel yang berasal dari masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik
sehingga hasil penelitian dapat lebih berimbang.

13. 11
DAFTAR PUSTAKA
Adiwirya, M. F. and I. P. Sudana (2015). Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran
Berbasis Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. E-Jurnal
Akuntansi 11(2): 611-628..
Adlyana (2016). Pengaruh Akuntabilitas, transparansi, dan Pengawasan terhadap
Kinerja Anggaran berbasis Value for money pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Skripsi Sumatera Utara : Jurusan
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/59931
Annisaningrum (2010). jurnal Akuntabilitas dan Transparansi dalam Laporan
Keuangan.
Anugriani, Rezky Mulya. (2014). Pengaruh Akuntabilitas, transparansi, dan
Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value for money pada
Instansi Pemerintah di Kabupaten Bone. Skripsi Makassar : Jurusan akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Diambil kembali dari
http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/8962
Candrakusuma, D. A & Jatmiko, B. (2017). Dampak Komitmen Organisasi, Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, Akuntabilitas Publik, Partisipasi Anggaran
dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial. Jurnal Bisnis
dan Ekonomi. Vol. 24, No. 1: 87-93
Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Edisi 5.
Badan Penerbitan : Universitas Diponegoro Semarang
Harryanto, dkk. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Semarang: Badan Penerbit
Universitas Diponegoro.
Husaini, dkk. 2013. Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan
Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Fairness.
Volume 3, No. 1.
Mahsun, Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta:BPFE
Maksum, Azhar. 2005. Tinjauan Atas Good Corporate Governance di Indonesia,
Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Akuntansi
Manajemen. Medan: Universitas Sumatera Utara.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi Mardiasmo,
2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi
Sektor Publik :Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi

14. 12
Pemerintahan Vol. 2, No. 1, Mei 2006. Diambil kembal dari
http://repository.unib.ac.id/id/eprint/5392
Maryati, Sri. (2012). Pengaruh Kejelasan Tujuan, Gaya Kepemimpinan dan Kinerja
Keuangan Pemerintah terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(OPD) Thesis Provinsi Bengkulu. Program Pasca Sarjana (S2) Prodi Magister
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu.
Maulidiah, Andi Lina. 2012. Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate
Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perum Perumnas
Regional VII Cab. Jurnal Sulsel I. Makassar: Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi Universitas Hasanuddin.
Pertiwi, D. P. (2015). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan
terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep Value For Money pada Instansi
Pemerintah (Studi Empiris SKPD Provinsi Riau). Jurnal Jom FEKON 2 (2)
2(2): 1-15.
Pieris, John dan Nizam Jim Wiryawan. 2008. Etika Bisnis & Good Corporate
Governance, Edisi Kedua. Jakarta: Pelangi Cendekia.
Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik Pasal 9 dan 11
Sayuti, dkk. (2018). Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep
Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi
Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan). Jurnal Ilmiah Akuntansi. Vol. 1
No. 1: 16-28.
Setyaningrum. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan
terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value for money pada Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD). Jogjakarta Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas
Negeri Jogjakarta