Dokumen tersebut membahas tentang proses pelaksanaan pemilu di Indonesia, mulai dari pengertian pemilu, tujuan, asas pelaksanaan, pentingnya penyelenggaraan pemilu, serta proses pelaksanaan pemilu presiden, bupati, dan legislatif. Dokumen ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan tentang proses pelaksanaan pemilu di Indonesia."
Tiga model pemilihan kepala daerah di Indonesia yaitu secara tidak langsung oleh pemerintah pusat, melalui DPRD, dan secara langsung oleh rakyat. Pemilihan secara langsung dianggap paling demokratis namun rawan politik uang, sementara tidak langsung oleh pemerintah pusat dikhawatirkan kurang melibatkan rakyat.
Pemilihan umum dianggap sebagai lambang demokrasi di banyak negara. Dokumen ini menjelaskan pengertian sistem pemilihan umum dan perjalanan Indonesia dalam mencari sistem pemilu yang tepat sejak merdeka hingga reformasi. Indonesia telah mengalami berbagai transformasi politik dan sistem pemilu selama itu.
Dokumen tersebut membahas tentang Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi di tingkat provinsi di Indonesia berdasarkan tiga aspek yaitu kebebasan sipil, hak politik, dan lembaga demokrasi. IDI diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perbandingan tingkat demokrasi antar provinsi di Indonesia.
Tiga model pemilihan kepala daerah di Indonesia yaitu secara tidak langsung oleh pemerintah pusat, melalui DPRD, dan secara langsung oleh rakyat. Pemilihan secara langsung dianggap paling demokratis namun rawan politik uang, sementara tidak langsung oleh pemerintah pusat dikhawatirkan kurang melibatkan rakyat.
Pemilihan umum dianggap sebagai lambang demokrasi di banyak negara. Dokumen ini menjelaskan pengertian sistem pemilihan umum dan perjalanan Indonesia dalam mencari sistem pemilu yang tepat sejak merdeka hingga reformasi. Indonesia telah mengalami berbagai transformasi politik dan sistem pemilu selama itu.
Dokumen tersebut membahas tentang Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi di tingkat provinsi di Indonesia berdasarkan tiga aspek yaitu kebebasan sipil, hak politik, dan lembaga demokrasi. IDI diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perbandingan tingkat demokrasi antar provinsi di Indonesia.
Teks tersebut membahas tentang latar belakang dan pengertian demokrasi. Secara ringkas, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berdasarkan prinsip kekuasaan berasal dari rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi pertama kali muncul di Yunani Kuno dan berkembang menjadi sistem politik modern di berbagai negara.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia sebagai wujud kedaulatan rakyat. Namun, masih banyak warga negara Indonesia yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti banyaknya warga negara yang tidak bersedia menggunakan hak pilihnya dan masalah data daftar pemilih yang kurang akurat.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang budaya demokrasi, termasuk pengertian, prinsip-prinsip, dan pelaksanaannya di Indonesia, serta pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam pemerintahan demokratis. Dokumen ini juga membahas dampak negatif dari ketidaktransparanan pemerintahan dan sikap yang mendukung terwujudnya prinsip-prinsip demokrasi.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Demokrasi harus mengintegrasikan nilai-nilai lokal agar tetap melestarikan adat istiadat nenek moyang Indonesia yang kaya akan nilai luhur. Rekonstruksi kearifan lokal perlu dilakukan untuk membangun identitas bangsa yang kuat berdasarkan kebhinnekaan. Demokrasi yang kuat tumbuh dari dalam negeri dengan mempelajari masa lalu serta mengintegr
Makalah ini membahas tentang hak memilih dan dipilih sebagai salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi namun dilanggar oleh Undang-Undang Pemilu. Makalah ini terdiri dari pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Pembahasan menjelaskan bahwa hak memilih dan dipilih merupakan bentuk partisipasi politik warga negara yang dilindungi oleh hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi di Indonesia. Terdapat pengertian demokrasi menurut beberapa ahli, pilar demokrasi seperti sistem trias politika, perkembangan model demokrasi Indonesia, prinsip demokrasi pancasila, dan kelebihan serta kekurangan budaya demokrasi.
Dokumen ini membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam bidang politik sesuai dengan UU dan konvensi internasional. Hak politik warga negara antara lain memilih pemimpin, berserikat, berkumpul, dan berpendapat secara bebas. Kewajiban warga negara antara lain memilih dalam pemilu dan berpendapat sesuai aturan. Dokumen ini juga membahas kasus pelanggaran hak politik warga negara dan dampaknya, serta upaya yang
Sistem pemilihan umum di Indonesia telah berkembang sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini. Pemilu pertama menggunakan sistem proporsional pada 1955, namun belum mencapai stabilitas politik. Pada zaman Orde Baru, pemilu dilakukan secara terpimpin dengan satu partai. Sistem demokrasi mulai dipulihkan pasca Orde Baru dengan pemilu langsung untuk presiden dan legislatif dengan berbagai partai.
Teks tersebut membahas tentang pemilihan umum dan sistem pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan umum didefinisikan sebagai cara untuk memilih perwakilan rakyat, sedangkan sistem pemilihan umum mencakup metode yang mengatur proses pemilihan. Teks tersebut juga membandingkan sistem distrik dan sistem perwakilan berimbang yang diadopsi di Indonesia.
Makalah ini membahas tentang demokrasi Pancasila di Indonesia. Terdapat pembahasan mengenai sejarah, pengertian, jenis-jenis demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia seperti demokrasi liberal, parlementer, terpimpin, dan Pancasila. Tujuan makalah ini adalah menjelaskan konsep demokrasi dan penerapannya di Indonesia.
Tugas makalah ini membahas proses pelaksanaan pemilu di Indonesia dengan 3 kalimat berikut:
Pemilu pertama di Indonesia diadakan pada tahun 1955 dengan sistem multipartai yang demokratis. Pemilu-pemilu Orde Baru diadakan secara teratur namun tidak demokratis karena hanya diikuti 3 partai. Pemilu masa transisi penting untuk membersihkan unsur otoritarianisme dan melembagakan demokrasi.
Teks tersebut membahas tentang latar belakang dan pengertian demokrasi. Secara ringkas, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berdasarkan prinsip kekuasaan berasal dari rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi pertama kali muncul di Yunani Kuno dan berkembang menjadi sistem politik modern di berbagai negara.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia sebagai wujud kedaulatan rakyat. Namun, masih banyak warga negara Indonesia yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti banyaknya warga negara yang tidak bersedia menggunakan hak pilihnya dan masalah data daftar pemilih yang kurang akurat.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang budaya demokrasi, termasuk pengertian, prinsip-prinsip, dan pelaksanaannya di Indonesia, serta pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam pemerintahan demokratis. Dokumen ini juga membahas dampak negatif dari ketidaktransparanan pemerintahan dan sikap yang mendukung terwujudnya prinsip-prinsip demokrasi.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Demokrasi harus mengintegrasikan nilai-nilai lokal agar tetap melestarikan adat istiadat nenek moyang Indonesia yang kaya akan nilai luhur. Rekonstruksi kearifan lokal perlu dilakukan untuk membangun identitas bangsa yang kuat berdasarkan kebhinnekaan. Demokrasi yang kuat tumbuh dari dalam negeri dengan mempelajari masa lalu serta mengintegr
Makalah ini membahas tentang hak memilih dan dipilih sebagai salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi namun dilanggar oleh Undang-Undang Pemilu. Makalah ini terdiri dari pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Pembahasan menjelaskan bahwa hak memilih dan dipilih merupakan bentuk partisipasi politik warga negara yang dilindungi oleh hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi di Indonesia. Terdapat pengertian demokrasi menurut beberapa ahli, pilar demokrasi seperti sistem trias politika, perkembangan model demokrasi Indonesia, prinsip demokrasi pancasila, dan kelebihan serta kekurangan budaya demokrasi.
Dokumen ini membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam bidang politik sesuai dengan UU dan konvensi internasional. Hak politik warga negara antara lain memilih pemimpin, berserikat, berkumpul, dan berpendapat secara bebas. Kewajiban warga negara antara lain memilih dalam pemilu dan berpendapat sesuai aturan. Dokumen ini juga membahas kasus pelanggaran hak politik warga negara dan dampaknya, serta upaya yang
Sistem pemilihan umum di Indonesia telah berkembang sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini. Pemilu pertama menggunakan sistem proporsional pada 1955, namun belum mencapai stabilitas politik. Pada zaman Orde Baru, pemilu dilakukan secara terpimpin dengan satu partai. Sistem demokrasi mulai dipulihkan pasca Orde Baru dengan pemilu langsung untuk presiden dan legislatif dengan berbagai partai.
Teks tersebut membahas tentang pemilihan umum dan sistem pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan umum didefinisikan sebagai cara untuk memilih perwakilan rakyat, sedangkan sistem pemilihan umum mencakup metode yang mengatur proses pemilihan. Teks tersebut juga membandingkan sistem distrik dan sistem perwakilan berimbang yang diadopsi di Indonesia.
Makalah ini membahas tentang demokrasi Pancasila di Indonesia. Terdapat pembahasan mengenai sejarah, pengertian, jenis-jenis demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia seperti demokrasi liberal, parlementer, terpimpin, dan Pancasila. Tujuan makalah ini adalah menjelaskan konsep demokrasi dan penerapannya di Indonesia.
Tugas makalah ini membahas proses pelaksanaan pemilu di Indonesia dengan 3 kalimat berikut:
Pemilu pertama di Indonesia diadakan pada tahun 1955 dengan sistem multipartai yang demokratis. Pemilu-pemilu Orde Baru diadakan secara teratur namun tidak demokratis karena hanya diikuti 3 partai. Pemilu masa transisi penting untuk membersihkan unsur otoritarianisme dan melembagakan demokrasi.
budaya demokrasi menuju masyarakat madaniMaeko Kaoin
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi, budaya demokrasi, dan pemilu. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa demokrasi didasarkan pada partisipasi rakyat dan kesetaraan hak politik. Budaya demokrasi mencakup nilai-nilai seperti kebebasan, toleransi, dan solidaritas. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan demokrasi secara konkret dengan memilih wakil rakyat secara berkala.
Makalah pemilu dan pendidikan partai politik masyarakatAmka Azril
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang pemilihan umum di Indonesia dan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat. Dokumen tersebut juga membahas tentang sistem pemilihan umum dan perlunya penyelenggaraan pemilu yang independen dan adil.
153159196 makalah-penciptaan-sistem-pemerintahan-yang-bersih-dan-demokratis-docxOperator Warnet Vast Raha
Makalah ini membahas tentang penciptaan sistem pemerintahan yang bersih dan demokratis. Definisi pemerintahan bersih adalah ketika pejabat pemerintah menjauhi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sistem demokrasi yang dibahas meliputi sistem parlementer, presidensial, dengan kekuasaan eksekutif terbatas dan pemberdayaan lembaga legislatif. Makalah ini juga membahas tentang sistem pemilihan, partai politik, per
Makalah ini membahas tentang demokrasi di Indonesia, termasuk pengertian demokrasi, jenis-jenis demokrasi, unsur-unsur penegak demokrasi seperti negara hukum dan masyarakat madani, prinsip-prinsip demokrasi, dan sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia melalui empat periode.
Purple and Orange Business Workplan Presentation.pptxbrigita31
Dokumen tersebut membahas tentang pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Pemilu merupakan sarana demokrasi bagi rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat melalui proses yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu diselenggarakan oleh lembaga-lembaga seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP yang memiliki tugas masing-masing untuk menyelenggarakan pemilu yang adil dan
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang Pemilihan Umum di Indonesia, termasuk pengertian, sistem, dan pelaksanaannya.
2) Ada dua sistem Pemilihan Umum yaitu sistem distrik dan sistem perwakilan berimbang. Indonesia menggunakan sistem perwakilan berimbang.
3) Dokumen ini juga membahas tentang asas-asas dan pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia sejak 1955 hingga Orde Bar
Dokumen tersebut membahas tentang pemilihan umum sebagai salah satu instrumen penting dalam demokrasi perwakilan. Ia menjelaskan berbagai metode pemilihan umum yang ada seperti sistem distrik, proporsional, dan organis serta dampak penerapan sistem tertentu terhadap sistem kepartaian di suatu negara.
Este documento parece ser una lista de nombres y direcciones. Contiene más de 200 entradas con los nombres de personas y parejas, seguidos de sus direcciones. Las direcciones incluyen nombres de calles, pueblos y ciudades en Indonesia.
Proposal ini meminta dana sebesar Rp1.750.000 untuk seragam, biaya pendaftaran, dan konsumsi tim sepak bola Garlo FC dalam mengikuti turnamen di Laiworu pada 3 Maret 2017 guna mengembangkan bakat pemuda dan memajukan sepak bola di masyarakat.
Surat pernyataan yang berisi 10 poin pernyataan dari Lilis Fitra Saswati Arsil tentang statusnya yang tidak pernah dihukum, diberhentikan tidak hormat, menjadi calon pegawai, menjadi pengurus partai, terikat kerja, bersedia tidak menikah dan ditempatkan di seluruh Indonesia, serta bersedia mengembalikan biaya seleksi dan pelatihan jika mengundurkan diri.
Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Fajar Aswati yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah dihukum, diberhentikan tidak hormat, menjadi calon pegawai negeri, menjadi pengurus partai politik, sedang terikat kontrak kerja, bersedia tidak menikah selama 6 bulan, ditempatkan di seluruh Indonesia, mengembalikan biaya seleksi jika mengundurkan diri, dan mengganti biaya enam kali lipat jika mengundurkan
This document contains reports from midwives at the Paramata Raha Midwifery Academy in Muna Regency on their targets for antenatal care, infant care, postnatal care, and family planning in 2017. The reports provide the midwife's name, student ID number, and academic institution for each of their assigned targets.
Dokumen tersebut membahas tentang makromolekul yang terdiri dari berbagai jenis seperti karbohidrat, lipid, dan protein. Karbohidrat dibagi menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Lipid terdiri dari lemak, fosfolipid, dan steroid. Sedangkan protein tersusun atas kombinasi asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Ketiga makromolekul ini memainkan peran penting dalam struktur dan metabolisme sel.
Pemimpin perlu memahami karakteristik karyawan sesuai teori X, Y, dan Z McGregor. Teori X mengasumsikan karyawan malas, teori Y mengasumsikan karyawan akan bekerja keras jika kondisinya tepat, teori Z menekankan partisipasi karyawan. Pemimpin harus mengembangkan kompetensi karyawan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Membangun budaya kepemimpinan penting agar kaderisasi terj
Tes akhir semester mata pelajaran Seni Budaya di SMK Kelautan dan Perikanan Raha meliputi berbagai aspek seni seperti seni rupa, musik, tari, dan drama. Soal-soalnya mencakup pengetahuan tentang sejarah seni, tokoh-tokoh seniman, unsur-unsur karya seni, dan fungsi seni dalam kehidupan. Ujian ini dimaksudkan untuk menilai pemahaman siswa terhadap berbagai aspek seni.
1. Karsinoma tulang adalah pertumbuhan sel ganas abnormal pada tulang dan jaringan terkaitnya.
2. Penyebabnya belum jelas tetapi kemungkinan termasuk genetik, radiasi, bahan kimia, dan trauma.
3. Gejalanya berupa nyeri tulang, bengkak, dan fraktur patologis yang dapat menyebar ke organ lain.
Undangan sosialisasi program tanaman jagung kuning kecamatan Lasalepa yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Maret 2017 pukul 09.00 di Balai Pertemuan Desa Labone. Kehadiran para tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok tani, dan aparat desa sangat diharapkan.
1. PROSES PELAKSANAAN PEMILU DI INDONESI
Di susun oleh:
WA ODE YAPRIL HIZRAH SRI ASTUTI
VIII-5
SMP NEGERI 2 RAHA
2014
2. DAFTAR ISI:
BAB I PENDAHULUAN:
A. KATA PENGANTAR
B. LANDASAN BERPIKIR
C. RUMUSAN MASALAH
BAB II:
A. PEMBAHASAN
BAB III:
A. KESIMPULAN
B. SARAN-SARAN
C. KAJIAN PUSTAKA
3. BAB I
A. KATA PENGANTAR
DENGAN MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEPADA ALLAH SWT. Saya dapat
menyelesaikan makalah yang berjudul “ PROSES PELAKSANAAN PEMILU DI
INDONESIA” dengan lancar.
makalah ini saya susun dalam rangka untuk memperdalam pengetahuan kita tentang proses
pelaksanaan pemilu di Indonesia. Selain itu makalah ini bertujuan untuk merangkum proses
pelaksanaan pemilu yang ada di Indonesia.
Semoga makalah ini dapat memberikan banyak pengetahuan bagi para pembaca. Walaupun
makalah ini memiliki kelebihan dan kekurangan penyusun juga membutuhkan kritik dan saran
agar saya dapat memperbaikinya.
Terima kasih.
Penyusun:
4. B. LANDASAN BERPIKIR
PEMILIHAN UMUM
Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota
lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD, dan DPD. Setelah amandemen ke-IV UUD 1945 pada
2002, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR,
disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukan ke dalam rezim
pemilihan umum. Pilpres sebagai bagian dari pemilihan umum diadakan pertama kali pada
pemilu 2004. pada 2007, berdasarkan UU No.22 Tahun 2007, pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Pilkada) juga dimasukan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum.
Ditengah masyarakat, istilah “pemilu” lebih sering merujuk kepada pemilu legislatif dan pemilu
presiden dan wakil presiden yang diadakan lima tahun sekali.
Pemilihan umum telah dianggap menjadi ukuran demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi
menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya. Pemilihan umum adalah suatu hal
yang penting dalam kehidupan kenegaraan. Pemilu adalah pengejewantahan sistem demokrasi,
melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen, dan dalam
struktur pemerintahan. Ada negara yang menyelenggarakan pemilihan umum hanya apabila
memilih wakil rakyat duduk dalam parlemen, akan tetapi adapula negara yang juga
menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih para pejabat tinggi negara.
Umumnya yang berperan dalam pemilu dan menjadi peserta pemilu adalah partai-partai politik.
Partai politik yang menyalurkan aspirasi rakyat dan mengajukan calon-calon untuk dipilih oleh
rakyat melalui pemilihan itu. Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan
umum, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu: singel member constituency
(satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut sistem distrik). Multy member
constituenty (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan proporsional
representation atau sistem perwakilan berimbang).
2. Pengertian Sistem
Sebuah sistem pada dasarnya adalah suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subjek atau
objek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Subjek atau objek pembentuk
sebuah sistem dapat berupa orang-orang atau masyarakat. Kehadiran subjek atau objek semata
belumlah cukup untuk membentuk sebuah sistem, itu baru merupakan himpunan subjek atau
objek. Himpunan subjek atau objek tadi baru membentuk sebuah sistem jika lengkap dengan
perangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalin tentang bagaimana subjek-objek bekerja,
berhubungan dan berjalan.
Sebuah sistem sederhana apapun senantiasa mengandung kadar kompleksitas tertentu. Dari
uraian diatas cukup jelas bahwa sebuah sistem bukan sekedar himpunan suatu subjek atau
himpunan suatu objek. Sebuah sistem adalah jalinan semua itu, mencakup objek dan perangkat-
5. perangkat kelembagaan yang membentuknya. Selanjutnya perlu disadari bahwa, seringkali suatu
sistem tidak bisa berdiri sendiri, melainkan terkait dengan sistem yang lain.
3. Pemilihan Umum
a. Makna Pemilu
Makna pemilihan umum yang paling esensial bagi suatu kehidupan politik yang demokratis
adalah sebagai institusi pergantian dan perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan regulasi,
norma, dan etika sehingga sirkulasi elite politik dapat dilakukan secara damai dan beradab.
Lembaga itu adalah produk dari pengalaman sejarah umat manusia dalam mengelola kekuasaan.
Suatu fenomena yang mempunyai daya tarik dan pesona luar biasa. Siapapun akan amat mudah
tergoda untuk tidak hanya berkuasa, tetapi akan mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya.
Sedemikian mempesonanya daya tarik kekuasaan sehingga tataran apa saja kekuasaan tidak akan
diserahkan oleh pemilik kekuasaan tanpa melalui perebutan atau kompetisi.
Selain mempesona, kekuasaan mempunyai daya rusak yang dahsyat. Kekuatan daya rusak
kekuasaan melampaui nilai-nilai yang terkandung dalam ikatan-ikatan etnis, ras, ikatan
persaudaraan, agama dan lainnya. Transformasi dan kompetisi merebutkan kekuasaan tanpa
disertai norma, aturan, dan etika; nilai-nilai dalam ikatan-ikatan itu seakan tidak berdaya
menjinakan kekuasaan. Daya rusak kekuasaan telah lama diungkap dalam suatu adagium ilmu
politik, power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absoluteny.
Pemilu 2004 adalah pemilu kedua dalam masa transisi demokrasi. Pemilu mendatang diharapkan
dapat menjadi pelajaran dan pengalaman berharga untuk membangun suatu institusi yang dapat
menjamin transfer of power dan power competition dapat berjalan secara damai dan beradab.
Untuk itu, pemilu 2004 harus diatur dalam suatu kerangka regulasi dan etika yang dapat
memberi jaminan agar pemilu tidak saja dapat berlangsung secara jujur dan adil, tetapi juga
dapat menghasilkan wakil-wakil yang kredibel, akuntabel, dan kapabel serta sanggup menerima
kepercayaan dan kehormatan dari rakyat, dalam mengelola kekuasaan yang dipercayakan kepada
mereka untuk mewujudkan kesejahteraan umum.
Agar pemilu 2004 dapat menjadi anggeda pelembagaan proses politik yang demokratis,
diperlukan kesungguhan, terutama dari anggota parlemen, untuk tidak terjebak dalam permainan
politik yang oportunistik, khususnya dalam memperjuangkan agenda subjektif masing-masing.
Orientasi sempit dan egoisme politik harus dibuang jauh-jauh.
6. C. RUMUSAN MASALAH:
1. PENGERTIAN PEMILU
2. TUJUAN PEMILU
3. ASAS PELAKSANAAN PEMILU
4. PENTINGNYA PENYELENGGARAAN PEMILU
5. PROSES PELAKSANAAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2004
6. PROSES PELAKSANAAN PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON
TAHUN 2013
7. PROSES PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF
7. BAB II
PEMBAHASAN
1. PENGERTIAN PEMILU
Pemilihan umum (Pemilu) adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih
wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk
pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan
kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu,
diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka
waktu tertentu. Pemilu dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil.
2. TUJUAN PEMILU
Tujuan Pemilu adalah untuk memilih para wakil yang duduk dalam pemerintahan atau
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Pemilu juga bertujuan
memilih Presiden/Wakil Presiden, dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Dengan
penyelenggaraan Pemilu menandakan, bahwa sistem pemerintahan kita menganut sistem
demokrasi.
3. ASAS PELAKSANAAN PEMILU
Dalam asas pelaksanaannya, Pemilu dilakukan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil. Penjelasan dari asas pelaksanaan tersebut adalah sebagai berikut.
1. Langsung artinya para warga negara yang telah memiliki hak pilih harus memberikan
suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.
2. Umum artinya semua warga negara yang memenuhi persyaratan yang sesuai, berhak
mengikuti Pemilu. Selain itu, umum juga memiliki pengertian memberi jaminan
(kesempatan) secara menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa memandang suku,
agama, ras, golongan, jenis kelamin, daerah, pekerjaan, maupun status sosial.
3. Bebas berarti setiap warga negara yang telah mempunyai hak pilih, bebas menentukan
pilihannya tanpa tekanan dan paksaan.
4. Rahasia artinya dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin kerahasiaannya, tidak ada
pihak lain yang mengetahui.
5. Jujur berarti semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu (aparat,
pemerintah, pasangan calon (presiden dan wakil presiden) partai politik, tim kampanye,
para pengawas, pemantau, dan lain-lain) harus bertindak jujur sesuai peraturan.
6. Adil artinya dalam penyelenggaraannya Pemilu harus terhindar dari berbagai bentuk
kecurangan.
8. 4. PENTINGNYA PENYELENGGARAAN PEMILU
Mengapa Pemilu penting? Tidak lain karena Pemilu sebagai salah satu sarana peran serta
rakyat dalam sistem pemerintahan. Pemilu memiliki kedudukan yang penting, yakni pelaksanaan
kedaulatan rakyat. Setiap warga negara dewasa yang telah memiliki hak pilih, akan memberikan
hak pilih suaranya untuk siapa yang akan memerintah.
Di setiap negara, tata cara pelaksanaan Pemilihan Umum berbeda-beda. Hal tersebut
disesuaikan dengan keadaan dan kondisi negara bersangkutan. Namun demikian prinsip dari
Pemilu tersebut kurang lebih sama, yakni pelaksanaan dari sistem demokrasi. Di negara
Indonesia Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali.
Ketentuan-ketentuannya diatur dalam UUD 1945 hasil amendemen, pasal 22 E, juga
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu.
D. Kedudukan dan Fungsi DPRD dalam sistem pemerintahan Indonesia
Sudah seharusnya di dalam membahas masalah kedudukan dan fungs DPRD dalam sistem
pemerintahan di Indonesia ini selalau menggunakan tolak ukur ideologi nasional dan konstitusi
nasional. Agar kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh serta didalam upaya meningkatkan
kemampuan DPRD dalam menjalankan fungsi-fungsi yang di emban tidak keluar dari relnya
sistem demokrasi yang kita anut dan tatanan penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik
Indonesia yang merupakan Negara kesatuan ini.
Dalam pasal 40 UU no 32 tahun 2004 , disebutkan bahkwa DPRD merupakan lembaga
perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagu unsur penyelenggara pemerintahan daerah,
yang di maskud dengan lembaga pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah yang berada di tingkatan daerah. Sedangkan pemerintah daerah terdiri
atas daerah beserta perangkat daerah.
Disampaing itu dalam pasal 41 juga disebutkan dimana DPRD mempuyai fungsi legislatif,
anggaran dan pengawasan. Adapun fungsi legislatif yang di maksud adalah fungsi DPRD untuk
membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah, yang di maskudn fungsi legislatif dengan
funfsi aggaran adalah fungsi DPRD bersama – sama dengan pemerintah daerah menyusun dan
menetapkan APBD yang di dalamnya termasuk anggrana untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan
wewenang DPRD, sedangkan yang di maskudn dengan fungsi pengawasan adalah funfsi DPRD
untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang- undang peraturan daerah dan
keputusan kepala daerah serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
E. Hubungan kemitraan antara badan legislatif dan eksekutif daerah.
Perkembangan dan perubahan lingkungan dalam kehidupan politik telah mewarnai sikap
hubungan antar badan legislatif dan eksekutif dimasa lalu terhadap suatu asumsi bahwa
keberadaan lembaga DPRD hanyalah sebatas sebagai bagian dari pemerintah daerah. Hal ini
menimbulkan wacana bahwa eksistensi lembaga DPRD pada masa itu sebagai badan yang
bersifat penunjang terhadap eksistensi kepala daerah.
Pembatasan kekuasaan dan kemwenangan pemerintah bbaik di tingkat pusat dan daerah, upaya
memberikan kewenangan yang lebih besar terhadap lembaga DPR dan DPRD, sebagai wahana
untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan pancasila. Hal ini di tunjukan untuk menghindari
adanya pemusatan kekuasaan dan keweanangan yang pada akhirnya menimbulkan dampak
terjadinya sistem pemerintahan yang korup, dan penuh dengan KKN. Pemerintah yang bersih,
transfaran dan akutabel akan mendapatkan kepercayaan yang lebih sejahtera . seperti yang
9. dijelaskan dalam bukunya Miriam Budiarjo “ kepala daerah mempuyai kedududkan yang sama
tinggi dengan DPRD” (Mirian Budiarjo : 1993 : 106). Dengan kedudukan yang sama tinggi itu
do harapkan akan lebih mudah untuk menjalin kerjasama yang serasi dalam suasana kemitraan.
Dalam upaya menunjang sistem pemerintahan yang bersih dan bertangung jawab. Diberikan
kebebasan keda warga negara untuk berperan serta dalam proses pembangunan nasional.
Keberadaan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, perlu di tumbuh kembangkan secara
profesional yang etap menjaga nilai-nilai budaya bangsa indonesia yang di hadapakna pada
dinamika perkembangan global yang sedang melanda negara dan bangsa dewasa ini.
Kondisi kemitraan badan legislatif daerah dan eksekutif daerah, dalam setiap dekade pemerintah
senantiasa diwarnai dengan adanya pertentangan antara isu politik libral dan politik yang
berdasarkan pada pemurnian pancasila dan UUD 1945. Lebih-lebih dewasa ini. Mencuat isu
demokrasi HAM dan masalah lingkungan hidup amat mempengaruhi dan pembangunan sistem
pemerintahan yang tepat representif yang mampu aspira demokrasi dan HAM dalam kontek
dengan hak-hak DPRD yang bertuang UUD No 32 tahun 2004 dalam hubungan dengan
eksekutif dapat ditangapi sebagi suatu proses belajar yang di harapkan dapat menjadi perubahan
terhadap kinerja eksekutif untuk lebih tranparan, akutabel dan mendapat dukungan masyarakat
melalui kinerja lembaga DPRD.
UU no 32 tahun 2004 memberikan amanah akan hak DPRD sebagai lembaga pengawasan politik
atas pelaksanaan peraturan daerah, pelaksanaan keputusan kepala daerah, pelaksanaan SPBD,
pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, disampign memilik fungsi pengawasan politik
tersebut, DPRD juga memiliki hak-hak sebagai suatu kelembagaan politik di daerah, antara lain :
- Meminta pertangungjawaban kepala daerah
- Meminta keterangan kepala pemerintah daerah, mengadakan penyidikan, menentukan SPBD
dan sebagainya
Adanya kedua hak atas diharapkan akan terjadi perubahan yang lebih harmonis sehingga
terbentuk kesejahteraan antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif daerah dan dasar
kemitraan. Perubahan ini tidak hanya menghasilakn suatu sistem hubungan kerja atas dasar
kemitraan saja, namun lebih dari itu keberhasilan tugas pemerintah yang diemban oleh badan
legelatif dan badan daerah, selain juga menyerap menampung, menghimpun dan menindak
lanjuti aspirasi masyarakat.
Pengalaman yang kini berkembang memangn menunjukan dengan sangat jelas bahwa di
kalangan birokrasi pemerintah lebih menunjukan wataknya yang menganggap bahwa otonomi
daerah adalah pemerintah yang tidak terkait dengan posisi masyarakat daerah.
Konsep desntralisai , tidak hanya dapat di pandang sebagai suatu upaya mengubah susunan
kekuasaan melainkan harus dilihat sebagai bagian dari upaya untuk mengubah pendekatan dan
karakter dari sebuah kekuasaan. Desentralisasi yang hendak menekankan pada tumbuhnya
partisipasi masyarakat. Dengan sendirinya menuntut upaya yang lebih dari sekedar perubahan
susunan kekuasaan. Dimana timbul suatu proses mentransformasikan susunan kekukasaan di
daerah paska desentralisasi, sehingga mencerminkan watak kekuasaan yang menggabdi pada
masyarakat, dan bukan model lama yang menjadi pengusas.
Dalam upaya membangun peran serta masyarakat dan DPRD sebagimana yang di harapkan oleh
UUD No 32 tahun 2004, maka diperlukan suatu proses pertukaran (tranformer) sosial yang
benar. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat proses demokrasi sehingga tercapai otonomi
daerah yang mengandung makna kewenangan daerah otonomi untuk mengantur dan mengurus
kepentingan masyrakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi dan partisipasi
masyarakat.
10. Funsgi dan peran lembaga/badan legislatif daerahg yang paling esensial adalah fungsi legislatif
fungsi anggran dan fungsi pengawasan. Sesuai dengan praktek dalam kehidupan demokrasi,
keberadaan lembaga legislatif meiliki posisi sentral yang mewakili rakyat dan mewakili berada
kewenangan yang menyearakan aspirasi rakyat. Sehingga memberikan kontrobusi dalam
penetapan kebijakan politik pemerintah, dan pihak eksekutif hanya menjalankan terhadap
kebijakan politik yang telah di tetapkan tersebut.
Sistem cheeks and balances antara kekuasaan badan eksekutif daerah dengan kekuasaan
legislative daerah sangat di perlukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan
dan kewenangan dimana sebuah korupsi hanya bias dihindari bilamana fungsi dan peran DPRD
itu sendiri dapat berjalan secara efektif.
Dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat maka kewajiban DPRD adalah memperhatikan dan
memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan berbekal pada program pembangunan pemerintah
dalam hal ini perjuangan untuk menampung aspirasi dan partisipasi rakyat sudah di patok untuk
kepentingan program pembangunan pemerintah yang dalam prakteknya masih sering melanggar
hak-hak asasi warga Negara.
Kedudukan DPRD dalam system desentralisasi sangat begitu menonjol dan menunjukkan
karakter yang betul-betul dapat mengawasi jalanya pemerintahan dalam melakukan pembahasan
tentang fungsi-fungsi, peran dan kedudukan DPRD ini harus dipahami apakah peran dan
kedudukan itu bersifat sebagai anggota ataukah sebagai lembaga. Hal ini disebabkan peran dan
kedudukan sebagai anggota, mempunyai konsekuensi hokum yang berbeda karena setiap
anggota mempunyai peran dan kedudukan yang sama sebagai anggota dewan dan tidak secara
otomatis bahwa pendapat lembaga DPRD merupakan pendapat masing-masing di DPRD.
11. KESIMPULAN
Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk
mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.Pemilihan Umum 2009 di Indonesia itu membuka mata
dunia bahwa demokrasi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di Indonesia. Selain sebagai
negara Muslim terbesar di dunia dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Pemilu di
Indonesia juga harus melakukan pemilihan terhadap ribuan calon legislatif dan
menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.
Saran
Pembahasan makalah ini sangatlah sederhana,secara keseluruhan makalah ini sudah cukup
menggambarkan tentang pemilu. Oleh karena itu kepada pembaca makala ini agar kiranya
berkenan memperbaiki makalah ini agar lebih menarik dan Interaktif. Sebaiknya bagi para
pemilih agar memilih calon legisltif yang jujur dan dapat dipercaya dengan baik,karna dengan
itulah Negara kita akan tetap maju di masa yang akan datang .
Jangan sekali-kali memilih calon yang salah, karma akan berakibat fatal bagi Negara kita sendiri
.
12. DAFTAR PUSTAKA
Islam dan pemilu 2004 LKIS
Drs. Arbi Sanit. Sistem politik Indonesia, Rajawali pers, PT Raja Grafindo Fersada,
Jakarta
Dhuroruddin Mashad. Reformasi sistem pemilu dan peran Sospol ABRI, PT Gramedia
Widasarana Indonesia, Jakarta 1998
Partai-partai politik Indonesia. Idiologi dan dan program 2004 -2009. kompas Jakarta tim
Litbang
Eep Saepulloh Fatah. Bangsa saya yang menyebalkan, catatan tentang kekuasaan yang
pongah: Rosda, 1998 Bandung.
Eep Saepulloh Fatah, Penghianatan Demokrasi ala Orde Baru, Rosda 2000
Subhan Sd. Langkah Merah, Gerakan PKI 1950-1955,. 1996 Benteng Yogyakarta
Bahan Penataran P- A
Kewaspadaan Nasional. BP- 7 Pusat 1994
Mun'im A. Sirry. Dilema Islam Dilema Demokrasi, Pengalaman Barat Muslim Dalam
Transisi Indonesia.Bubus Press, 2003 Bekasi
Mengawal Transisi Demokrasi, Koran Tempo, Jum'at, 312 agustus 2001
Islam, Demokrasi, danm kurtur politik, media Indonesia, Jum'at 28 desember 2001