Sistem politik Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kondisi geografi, demografi, sosial, ekonomi, dan hukum. Sedangkan faktor eksternal antara lain sistem politik, ekonomi, sosial budaya, dan demografi internasional. Dokumen ini membahas definisi sistem politik dan proses input-output dalam sistem tersebut.

1. SISTEM POLITIK INDONESIA
Zen Amirudin, S.Sos,.M.Med.Kom

2. Literatur
 Mochtar Mas’oed dan Colin MacAndrews,
Perbandingan Sistim Politik, Gadjah Mada
University Press, 1978
 Budi Winarno, Sistem Politik Indonesia Era
Reformasi, Medpress, 2007
 A. Rahman H.I, Sistem Politik Indonesia,
Graha Ilmu, 2007
 Donald K. Emmerson, Indonesia Beyond
Suharto, Gramedia, 2001
 Totok Sarsito & Subagyo, Sistem Politik
Indonesia (BPK), UNS Press, 1994.

3. Sistem
 Apakah ‘sistem’ itu?
 Bagaimana ‘sistem’ dipakai dalam dunia
politik?
 Apa keuntungan aplikasi ‘sistem’ dalam
politik?
 Adakah kerugiannya?

4. Ciri-ciri sistem
 Identifikasi
Yang dapat membedakan dengan sistem lain
 Diferensiasi
Pembagian tugas dari anggota sistem
 Integrasi
Memadukan pelaksanaan kegiatan yang
berbeda-beda

5. Definisi “Politik”
Menurut Alan C. Isaak dalam
bukunya yang berjudul “Scope and
Methods of Political Science” (1975),
politik sering diartikan sama dengan
pemerintahan (government),
pemerintahan atas dasar hukum (legal
government), atau negara (state).
Selain itu politik juga sering diartikan
sama dengan kekuasaan (power),
kewenangan (authority), dan atau
perselisihan (conflict) (Isaak, 1975 :
15).

6. Politik=Pemerintahan
Politik dilihat sebagai apa yang terjadi di
dalam badan pembuat undang-undang negara,
atau kantor walikota. Alfred de Grazia:
“politik (politics atau political) meliputi
peristiwa-peristiwa yang terjadi disekitar
pusat-pusat pembuatan keputusan pemerintah”
(Isaak, 1975: 16) .
Charles Hyneman: “politik sebagai
pemerintahan atas dasar hukum” (Isaak, 1975:
16). “Titik pusat perhatian ilmu politik
Amerika adalah bagian dari masalah-masalah
kenegaraan yang berpusat di pemerintahan,
dan macam atau bagian pemerintahan yang
berbicara melalui undang-undang”.
Ada dua versi yang mendefinisikan politik
sama dengan pemerintahan: versi pertama
hanya membicarakan tentang pemerintahan,

7. Alan C. Isaak mengartikan
pemerintahan sebagai “lembaga-
lembaga dari suatu masyarakat yang
didasarkan pada hukum atau undang-
undang yang bertugas untuk membuat
keputusan yang mengikat secara
hukum” (the legally based institution of
a society which make legally binding
decisions) (Isaak, 1975 : 16).
Apakah politik diartikan sebagai
“pemerintahan” (government) atau
“pemerintah yang berdasarkan
hukum” (legal government) yang jelas
kedua-duanya memfokuskan
perhatiannya pada lembaga-lembaga

8. William Bluhm: “politik merupakan proses
sosial yang diikuti oleh kegiatan yang
melibatkan permusuhan dan kerjasama
dalam menjalankan kekuasaan, dan
mencapai puncaknya pada pembuatan
keputusan bagi suatu kelompok” (Isaak,
1975 : 18).
Politik dijumpai dimanapun hubungan
kekuasaan ataupun situasi konflik terjadi,
ini artinya ilmuwan politik dapat juga
dengan secara sah mempelajari politik dari
serikat buruh, perusahaan atau suku-suku
di Afrika, dan juga apa saja yang terjadi
didalam badan pembuat undang-undang
atau administrasi. Definisi lebih
menekankan pada jenis kegiatan (action)
atau perilaku (behaviour) daripada jenis

9. David Easton: Politik atau sistem politik
sebagai “penjatahan nilai-nilai bagi suatu
masyarakat secara sah” (the authoritative
allocation of societal values).
Definisi ini lebih menekankan pada aktifitas
atau kegiatan daripada lembaga.
Easton: “penjatahan nilai-nilai secara sah”
merupakan jenis kegiatan yang menarik bagi
kita dengan alasan karena “setiap nilai
masyarakat dibutuhkan oleh setiap orang,
bahwa orang-orang memiliki kepentingan atau
tujuan yang berbeda-beda dan hal ini harus
dialokasikan, dibagi-bagikan oleh seseorang
atau oleh sesuatu, dan inilah yang disebut
situasi power atau konflik” (Isaak, 1975 : 20).
Setiap masyarakat, memiliki sistem politik
yang didefinisikan sebagai suatu sistem yang
secara sah menjatahkan atau mengalokasikan

15. Proses Input - Output
Input : Energi suatu sistem
Input tuntutan
Mengacu pada pemenuhan alokasi
sumber yang terbatas
Input dukungan
Energi yg dibutuhkan untuk
menopang: komunitas politik, rejim,
pemerintahan]

16. Konversi
Tempat untuk mengubah input menjadi
output

17. Proses Input - Output
Out-put
Hasil/produk sistem politik:
Keputusan dan kebijakan
Tidak semuanya memuaskan maka
akan muncul feedback
Tuntutan baru akan muncul

18. Lingkungan Sistem Politik
Lingkungan Internal
Lingkungan fisik
 Kondisi geografi
 Sumber daya alam
o Kehutanan
o Kelautan
o Migas

19. Lingkungan Sistem Politik
 Kondisi demografi
o Tingkat laju pertambahan
penduduk
o Tingkat angka penganguran
o Tingkat pendidikan
o Tingkat kesehatan
o Kesetaraan gender
 Lingkungan Sosial
 Kondisi politik
 Kondisi sosial budaya

20. Lingkungan Sistem Politik
 Kondisi Hankam
 Kondisi hukum
Lingkungan ekonomi
 Sumber daya migas
 Sumber daya non migas
 Sumber daya pajak

21. Lingkungan Sistem Politik
Lingkungan Eksternal
Sistem politik internasional
 Polarisasi kekuatan
 Organisasi int: PBB, ASEAN, EU,
NATO
Sistem ekonomi internasional
Sistem sosial-budaya internasional
Sistem demografi internasional
Sistem ekologi internasional