Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ekonomi Islam

552 views

Published on

Ekonomi Islam

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ekonomi Islam

  1. 1. 21 EKONOMI ISLAM Disusun untuk memenuhi Tugas Mata Kuliah Pendididkan Agama Islam Oleh : Sayyidah Nabiila Putri (2012250001) Sri Wulantari (2012250117) Firman (2012250130) Program Studi Teknik Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Global Informatika Multi Data Palembang 2015
  2. 2. ii Kata Pengantar Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia rahmat hidayah-Nya, kegiatan penyusunan makalah dapat terlaksana dengan baik. Penyusunan makalah ini merupakan salah satu kegiatan proses belajar-mengajar di Institut Koperasi Indonesia, dalam upaya meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam meningkatkan ilmu pengetahuan yang bernuansa Islami. Makalah yang berjudul “Prinsip dan Praktek Ekonomi dalam Islam” ini menyajikan tentang bagaimana ekonomi yang sesuai dengan syari’at Islam. Makalah ini berasal dari berbagai sumber, kemudian sedemikian rupa kami singkat menjadi sebuah makalah. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dosen pengajar yang telah memberikan kami bimbingan dan bantuan dalam penyelesaian makalah ini. Akhirnya, semoga Allah meridhoi kegiatan penyusunan makalah ini dan memberikan manfaat bagi kita semua yang membacanya. Palembang, 25 Mei 2015
  3. 3. 21 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ........................................................................................................................ ii DAFTAR ISI ......................................................................................................................... iii BAB 1 PENDAHULUAN......................................................................................................4 1.1 Latar Belakang ...........................................................................................................4 1.2 Rumusan Masalah.......................................................................................................4 BAB 2 PEMBAHASAN ........................................................................................................5 2.1 Pengertian Ekonomi Islam ..........................................................................................5 2.2 Rancang Bangun Ekonomi Islam................................................................................5 2.3 Sumber Hukum Ekonomi Islam..................................................................................7 2.4 Perinsip Dasar dalam Ekonomi Islam.........................................................................8 2.5 Sistem Ekonomi Islam ................................................................................................9 2.6 Perbedaan Ekonomi Islam dengan Beberapa Ekonomi Konvensional. ....................10 2.7 Kontrol Dalam Sistem Ekonomi Islam ...................................................................111 2.8 Lembaga dalam Ekonomi Islam di Indonesia.........................................................112 BAB 3 PENUTUP................................................................................................................21 3.1 Kesimpulan..............................................................................................................211 3.2 Saran........................................................................................................................211 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................... 22
  4. 4. 4 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Ekonomi Islam telah lahir sejak Rasulullah Saw menyebarkan ajaran Agama Islam, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat hingga memiliki kemajuan yang begitu pesat pada masa Dinasti Abbasiyah dan pada akhirnya masih juga dilakukan sampai zaman sekarang, walaupun saat ini masih banyak campur aduk ekonomiBarat dalam aktifitas perekonomian masyarakat khususnya Umat Islam. Kemunculan ekonomi Islam bukan karena ekonomi ortodok, melainkan karena sejarah membuktikan bahwa kemunculan ekonomi Islam sejak Rasulullah Saw hidup. Ekonomi Islam merupakan bagian integral ajaran Islam, bukan dampak dari sebuah keadaan yang memaksa kemunculannya, jadi bukan karena ekonomi ortodok yang memaksa kehadiran ekonomi Islam. Ekonomi Islam juga memiliki tujuan yang sangat penting yaitu menciptakan kesejahteraan umat manusia khususnya terpenuhinya kebutuhan setiap individu dengan cara yang disahkan oleh Undang Undang Pemerintah maupun hukumsyariat (Agama). Pada makalah ini, Penulis mencoba memaparkan secara lebih rinci tentang ekonomi Islam yang baik untuk dilakukan. Makalah ini akan menguraikan mulai dari pengertian ekonomi Islam itu sendiri, sumber hukum, prinsip ekonomi Islam, asas atau sistem ekonomi Islam, dan juga memuat tentang perbedaan ekonomi Islam dengan beberapa bentuk ekonomi lainnya yang ada saat ini. 1.2 Rumusan Masalah a. Apa yang dimaksud ekonomi islam ? b. Bagaimana Rancang Bangun Ekonomi Islam ? c. Apa sumber hukum dari ekonomi islam ? d. Apa perinsip- perinsip dari ekonomi islam ? e. Bagaimana sistem dari ekonomi islam ? f. Apa saja perbedaan ekonomi menurut islam dengan ekonomi bentuk lain ? g. Bagaimana Kontrol Dalam Sistem Ekonomi Islam?
  5. 5. 5 BAB 2 PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Ekonomi Islam Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip illahiyah. Harta yang ada pada kita, sesungguhnya bukan milik manusia, melainkan hanya titipan dari Allah SWT agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah SWT untuk dipertanggung jawabkan. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Bekerja merupakan suatu kewajiban karena Allah SWT memerintahkannya, sebagaimana firman-Nya dalam Surat At Taubahayat 105: “Dan katakanlah, bekerjalah kamu, karena Allah dan Rasul-Nyaserta orang- orang yang beriman akan melihat pekerjaan itu”. Menurut Kursyid ahmad bahwa pengertian ekonomi Islam adalah “sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi, dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam” Sedangkan menurut Muhammad Abdul Mananadalah“ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai- nilai Islam”. Menurut Badan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (BPPPEI), bahwa pengertian dari ekonomi Islam adalah “ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengolah sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alquran dan Sunnah”. 2.2 Rancang Bangun Ekonomi Islam Ekonomi Islam dapat diibaratkan dengan sebuah rumah yang terdiri atas atap, tiang, dan fondasi. Begitu juga dengan ekonomi Islam.
  6. 6. 6 Gambar 1. Rancang Bangun Ekonomi Islam 1. Bangunan dalam ekonomi Islam berfondasikan 5 hal: A. Tauhid  Allah merupakan pemilik sejati seluruh yang ada dalam alam semesta  Allah tidak mencipakan sesuatu dengan sia-sia, dan manusia diciptakan untuk mengabdi / beribadah pada Allah B. Al-adl (adil)  tidak mendzalimi dan tidak didzalimi  pelaku ekonomi tidak boleh hanya mengejar keuntungan pribadi C. Nubuwwah (kenabian);  Sifat-sifat yang dimiliki Nabi SAW (Shiddiq, Tabligh, Amanah, Fathonah) hendaknya menjadi teladan dalam berperilaku, termasuk dalam ekonomi  Shiddiq: efektif dan efisien ; Tabligh: komunikatif, terbuka, pemasaran; Amanah: bertanggungjawab, dapat dipercaya, kredibel ; Fathonah: cerdik, bijak, cerdas. AKHLAQ TAUHID MA’ADKHILAFAHAL-ADL NUBUWWAH SOCIAL JUSTICEMULTI TYPE OWNERSHIP FREEDOM TO ACT
  7. 7. 7 D. Khilafah :  Manusia sebagai khalifah di bumi, akan dimintai pertangungjawaban  Khalifah dalam arti pemimpin, fungsinya untuk menjaga interaksi antar kelompok (muamalah) agar tercipta ketertiban  Khalifah harus berakhlaq seperti sifat-sifat Allah, dan tunduk pada kebesaran Allah SWT E. Ma’ad (keuntungan):  keuntungan merupakan motivasi logis-duniawi manusia dalam beraktivitas ekonomi  keuntungan mancangkup keuntungan dunia dan akhirat 2. Bertiangkan 3 hal: A. Kepemilikan Multi jenis  Pada hakekatnya semua adalah milik Allah SWT  Berbeda dengan kapitalis maupun sosialis klasik, dalam Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi, kepemilikan bersama (syirkah), dan kepemilikan negarA B. Kebebasan bertindak ekonomi  Pada dasarnya semua diperbolehkan kecuali yang dilarang  Hadist: Kamu lebih mengetahui urusan duniamu C. Keadilan Sosial  Dalam rizki yang halal pun ada hak orang lain (zakat)  Keadilan social harus diperjuangkan dalam Islam, dan pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasr rakyatnya, dan keseimbangan social antara si kaya dan si miskin 3. Beratapkan Akhlaq, yang berarti semuanya (perilaku) harus dilakukan dengan beretika Islam 2.3 Sumber Hukum Ekonomi Islam Adapun sumber-sumber hukum dalam ekonomi Islam adalah: A. Alquranul Karim Alquran adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi Islam yang Allah SWT turunkan kepada Rasul Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing Umat manusia kepada jalan yang benar. Didalam Alquran banyak tedapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi Islam, salah satunya dalam surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan Umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi.
  8. 8. 8 B. Hadis dan Sunnah Mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam Alquran tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut. C. Ijma' Ijma' adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendekiawan Agama, yang tidak terlepas dari Alquran dan Hadis. D. Ijtihad atau Qiyas Ijtihad merupakan usaha meneruskan setiap usaha untuk menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkanqiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi. E. Istihsan, Istislah dan Istishab Istihsan, Istislah danIstishab adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil oleh keempat mazhab. 2.4 Perinsip Dasar dalam Ekonomi Islam Beberapa prinsip dasar dalam ekonomi Islam adalah: 2.4.1 Pengaturan atas Kepemilikan Kepemilikan dalam ekonomi Islam dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: 1) Kepemilikan Umum Kepemilikan umum meliputi semua sumber, baik yang keras, cair maupun gas, minyak bumi, besi, tembaga, emas, dan temasuk yang tersimpan di perut bumi dan semua bentuk energi, juga industri berat yang menjadikan energi sebagai komponen utamanya. 2) Kepemilikan Negara Kepemilikan Negara meliputi semua kekayaan yang diambil Negara seperti pajak dengan segala bentuknya serta perdagangan, industri, dan pertanian yang diupayakan Negara diluar kepemilikan umum, yang semuanya dibiayai oleh Negara sesuai dengan kepentingan Negara. 3) Kepemilikan Individu Kepemilikan ini dapat dikelola oleh setiap individu atau setiap orang sesuai dengan hukum atau norma syariat. 2.4.2 Penetapan Sistem Mata Uang Emas dan Perak Emas dan perak adalah mata uang dalam sistem Islam, ditinggalkannya mata uang emas dan perak dan menggantikannya
  9. 9. 9 dengan mata uang kertas telah melemahkan perekonomian Negara. Dominasi mata uang dólar yang tidak ditopang secara langsung oleh emas mengakibatkan struktur ekonomi menjadi sangat rentan terhadap mata uang dólar. 2.4.3 Penghapusan Sistem Perbankan Ribawi Sistem ekonomi dalam Islam mengharamkan segala bentuk riba, baik riba nasiah maupunfadhal. Yang keduanya memiliki unsur merugikan pihak lain yang termasuk di dalam aktifitas ekonomi tersebut. 2.4.4 Pengharaman Sistem Perdagangan Di Pasar Non-Riil Sistem ekonomi Islam melarang penjualan komoditi sebelum barang menjadi milik dan dikuasai oleh penjualnya, haram hukumnya menjual barang yang tidak menjadi milik seseorang seperti perdagangan dipasar non-riil (vitual market). 2.5 Sistem Ekonomi Islam Pada sistem ekonomi Islam terdapat beberapa asas sistem ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Zullum (1983), Az-Zain (1981), An-Nabhaniy (1990), dan Abdullah (1990), yaitu: 1. Kepemilikan (Al-Milkiyyah) Pada asas pertama yaitu kepemilikan telah diuraikan pada prinsip dasar ekonomi Islam, dan sesungguhnya pemilik kepemilikan harta itu adalah Allah SWT dan sekaligus Dzat yang memiliki kekayaan tersebut, seperti dalam surat An-Nuur {24} : (33). 2. Pengelolaan Kepemilikan (At-Tasharrufi Al-Milkiyyah) Secara garis besar, pengelolaan kepemilikan mencakup kepada dua kegiatan yaitu: a. Pembelanjaan Harta Pembelanjaan harta adalah"pemberian harta tanpa adanya kompensasi", dalam pembelanjaan harta milik individu yang ada, Islam memberikan tuntunan bahwa harta tersebut pertama-tama haruslah dimanfaatkan untuk nafkah wajib seperti nafkah keluarga, infaq fisabilillah, membayar zakat, dan lainnya. Kemudian nafkah sunnah sepertisodaqoh, hadia, dan lainnya. Dan setelah itu dimanfaatkan untuk hal-hal yangmubah, dan hendaknya harta tersebut tidak dimanfaatkan untuk hal-hal terlarang seperti untuk membeli barangharam, minuman keras, dan lainnya. b. Pengembangan Harta Pengembangan harta adalah kegiatan memperbanyak jumlah harta yang telah dimiliki. Seorang Muslim yang ingin mengembangkan harta yang telah dimiliki, wajib terikat dengan ketentuan Islam berkaitan dengan pengembangan harta. Secara umum Islam telah memberikan tuntunan pengembangan harta melalui cara-cara yang sah sepertijual-beli, kerja sama syirkah yang Islami dalam bidang pertanian, perindustrian,
  10. 10. 10 maupun perdagangan. Selain itu, Islam juga melarang pengembangan harta yang terlarang seperti jalan aktifitas riba, judi, serta aktifitas terlarang lainnya. 3. Distribusi Kekayaan ditengah-tengah Manusia Karena distribusi kekayaan termasuk masalah yang sangat penting, maka Islam memberikan juga berbagai ketentuan yang berkaitan dengan hal ini. Mekanisme distribusi kekayaan terwujud dalam sekumpulan hukum syara' yang ditetapkan untuk menjamin pemenuhan barang dan jasa bagi setiap individu rakyat. Mekanisme ini dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebab-sebab kepemilikan serta akad-akad mu'amalah yang wajar. Namun demikian, perbedaan potensi individu dalam masalah kemampuan dan pemenuhan terhadap suatu kebutuhan, bisa menyebabkan perbedaan distribusi kekayaan tersebut diantara mereka. Selain itu perbedaan antar masing-masing individu mungkin saja menyebabkan terjadinya kesalahan dalam distribusi kekayaan. Kemudian kesalahan tersebut akan membawa konsekuensi terdistribusikannya kekayaan kepada segelintir orang saja, sementara yang lain kekurangan, sebagaimana yang terjadi akibat penimbunan alat tukar yang fixed, seperti emas dan perak. 2.6 Perbedaan Ekonomi Islam dengan Beberapa Ekonomi Konvensional. 1. Ekonomi Islam Pada perekonomian Islam, sistem yang digunakan adalah sistem yang berlandaskan dari Alquran dan Hadis, baik aktifitasnya maupun barangnya. Dan ciri lainnya adalah larangan terhadap pengambilan riba, tidak adanya penguasaan tertentu oleh individu. 2. Ekonomi Kapitalisme Sistem ini dikenal sebagai sistem perusahaan bebas, dibawah sistem ini seorang individu berhak menggunakan dan mengawal barang-barang ekonomi yang diperolehnya. Sedangkan sifat utama sistem ini adalah menolak nilai-nilai aqidah dan syariat, pengambilan riba, faktor-faktor ekonomi dikuasai oleh individu tertentu secara terus-meenerus, pemodal- pemodal bank yang besar mempunyai kuasa yang berlebih, dan memiliki unsur mengasas monopoli karena menjadi setiap pemodal untuk menguasai segalanya dan menghapuskan semua persaingan dengannya. 3. Ekonomi Sosialisme Ciri utama pada prinsip ekonomi sosialisme adalah mengembalikan kuasa ekonomi dari pada golongan Borjuis (Kapitalis) kepada golonganProliter (Petanidanburuh), menyerahkan semua sumber alam dan sumber ekonomi kepada Negara untuk dialihkan sama rata kepada rakyat, Negara memiliki kuasa sepenuhnya atas pekerjaan yang dihasilkan oleh rakyat. 4. Ekonomi Komunisme
  11. 11. 11 Ekonomi komunisme merupakan suatu sistem ekonomi sosialis yang radikal dan satu doktrin politik yang diasaskan oleh Karl Marx. Menerusi sistem ini, semua tanah dan modal sama ada yang asli dan buatan manusia, berada ditangan Negara sepenuhnya. Rakyat akan menerima pendapatan menurut keperluan mereka, bukan mengikut kebolehan mereka. 5. Ekonomi Campuran Ekonomi campuran atau disebut juga dengan sistem "klon", sedangkan ciri utama sistem ini adalah hak milik harta boleh berubah dari hak milik individu secara mutlak kepada hak milik Negara sepenuhnya. Adapun letak perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional dapat dilihat dari beberapa sudut, yaitu: 1) Sumber (epistemology) Sebagai sebuah Agama yang diridhai oleh Allah SWT, sumber ekonomi Islam berasaskan kepada sumber yang mutlak yaituAlqurandanAs-Sunnah, kesemuanya itu menjurus kepersoalan ekonomi yang lengkap pada suatu tujuan yakni pembangunan keseimbanganrohani dan jasmani manusia berasaskan Tauhid. Sedangkan ekonomi konvensional tidak bersumber atau berlandaskan wahyu, yang mana lahir dari pemikiran manusia yang akan berubah berdasarkan waktu ataupun masa. 2) Tujuan Hidup Tujuan kehidupan yang dibawa oleh konsep ekonomi Islam adalah membawa kepada konsep al-falah (kemenangan, kejayaan), sedangkan konsep ekonomi konvensional membawa tujuan kehidupan pada konsep kepuasan di dunia saja.[19] 3) Konsep Harta sebagai Wasilah Didalam Islam harta bukanlah merupakan tujuan hidup tetapi sekedar washilah atau perantara bagi mewujudkan perintah Allah SWT. Sedangkan menurut ekonomi konvensional bahwa harta adalah tujuan hidup yang tidak mempunyai kaitan dengan Tuhan dan akhirat sama sekali. 2.7 Kontrol Dalam Sistem Ekonomi Islam. Adapun lembaga-lembaga kontrol dalam sistem ekonomi yang akan terjamin lurusnya sistem ekonomi menurut arahan yang telah dijelaskan atau ditetapkan dalam syariah adalah: 1. Kekuasaan Al-Hisbah Hakimhisbah melakukan kontrol terhadap pasar, timbangan, takaran, dan penipuan di pasar dan tempat-tempat umum serta monitor sebagai pelanggaran lainnya. 2. Kekuasaan Peradilan
  12. 12. 12 Peradilan menyelesaikan semua perselisihan, termasuk perselisihan finansial dan ekonomi, yang kadang muncul dalam mu'amalah keseharian masyarakat. 3. Berbagai Biro Berbagai alat untuk mengontrol dan mengaudit aliran harta di baitul mal yang berkaitan dengan harta zakat, harta Negara, dan harta yang termasuk kepemilikan umum. Biro tersebut menangani kontrol atau pengawasan terhadap pemungutan dan pembelanjaan agar setiap aliran harta terjadi pada tempatnya secara benar. 4. Kekuasaan Mazhalim Mazhalim menangani pengaduan yang ditujukan atau diajukan melawan penguasa jika mereka melakukan kezhaliman terhadap rakyat dalam segala kebijakan di segala bidang, termasuk kebijakan finansial dan ekonomi. 2.8 Lembaga dalam Ekonomi Islam di Indonesia. Dalam rangka mengatur masalah-masalah duniawi ini, Islam mengatur system perekonomian ummat manusia yang bebas dari intrik, penipuan dan siaft-sifat tidak terpuji lainnya, sehingga dengan demikian di antara ummat manusia terjalin hubungan yang harmonis dan dinamis, saling tolong menolong, saling menguntungkan di bawah kendali hukum syariah. Hukum-hukum syariah tersebut telah dianalisis sedemikian rupa oleh para ulama, sehingga daripadanya dikeluarkan teori-teori hukum, ketentuan- ketentuanh hukum yang besifat teknis dan praktis dalam bentuk Fiqh Islam (Hukum Islam Praktis). Sistem perekonomian ummat manusia tersebut perlu diatur sedemikian rupa sebab hal ini adalah merupakan kebutuhan utama yang tidak dapat ditawar-tawar keberadaannya. Seluruh ummat manusia di mana dan kapan saja dia berada, pastilah akan mengalami dan berinteraksi dengan orang lain dalam rangka system perekonomian ini. Sebab hal ini adalah merupakan sebuah keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup umat manusia.Sistem perekonomian tersebut banyak macam ragamnya baik yang diatur secara langsung oleh Allah swt, maupun yang telah ada sebelumnya, namun keberadaannya dilegitimasi oleh ajaran agama. Sistem-sitem perekonomian tersebut adalah sebagai berikut : 1. Badan Amil Zakat Badan Amil Zakat adalah merupakan sebuah lembaga keagaamaan yang beregerak dalam bidang perekonomian yang salah satu tugas pokoknya adalah mengentaskan masyarakat khususnya ummat Islam dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Pembentukan lembaga ini adalah didasarkan atas Undang-Undang
  13. 13. 13 Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Badan Amil Zakat diharuskan dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat kecamatan. Hal ini dimaksudkan agar potensi ummat Islam dalam bentuk zakat, infaq dan shodaqah dapat diberdayakan secara maksimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna. Hal ini dirasa sangat penting sebab zakat, infaq dan shodaqah adalah merupkan potensi ummat Islam yang dapat komplementer dengan pembangunan nasional, sebab potensi zakat, infaq dan shodaqah apabila dapat diberdayakan secara maksimal, maka akan mendatangkan dana yang cukup besar yang dapat dipergunakan untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa dan Negara. Latarbelakang dikeluarkannya UU tentang Pengelolaan Zakat dan Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) adalah sebagai berikut : 1) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing. 2) Penunaian Zakat merupakan kewajiban umat Islam dan merupakan sumber dana untuk kesejahteraan masyarakat. 3) Zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial. 4) Upaya sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar berhasil guna dan berdaya guna, untuk itu diperlukan Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Perintah zakat adalah merupakan salah satu perintah yang berulang-ulang disebutkan dalam al-Quran dan kata-katanya dirangkaikan dengan perintah untuk melaksanakan ibadah salat. Perintah zakat tersebut yang memakai kata-kata zakat terdapat sebanyak 31 kali, sedangkan yang memakai kata-kata lain yang maknanya adalah zakat terdapat sebanyak 80 kali. Dari 31 kali kata zakat tersebut, 28 Kali kata atau perintah zakat dirangkaikan dengan perintah salat, satu kali terpisah antara salat dan zakat, satu kali berdiri sendiri perintah zakat tanpa diiringi dengan kata salat, dan satu kali bermakna bukan zakat akan tetapi anak yang saleh. Perintah zakat, selain terdapat dalam al-Quran, juga terdapat dalam hadis Rasulullah saw, dan dilanjutkan secara berkesinambungan oleh al-Khulafaurrasyidun sesudahnya dengan penjelasan sebagai berikut : 1) Perintah Nabi untuk memungut zakat terdapat dalam Hadis Sahih, yaitu : Abu Burdah menceritakan, bahwa Rasulullah saw mengutus Abu Musa dan Muaz Bin Jabal ke Yaman guna mengajar orang-orang di sana tentang soa-soal agama mereka. Rasulullah menyuruh mereka, jangan mengambil shodaqah/zakat (hasil bumi) kecuali empat macam ini, ialah Hinthoh (gandum), Syair (sejenis gandum lain), Tamar (kurma) dan Zabib (anggur kering).
  14. 14. 14 2) Pada masa al-Khulafaurrasyidun, kegiatan pengumpulan zakat sebagai perintah Allah dan RasulNya tetap dilanjutkan, bahkan Kholifah Pertama Abu Bakar Shiddiq memerangi kelompok ataupun golongan yang tidak mau (mengingkari) membayar zakat. Pendapat Kholifah ini pertama kali ditentang oleh pembesar Sahabat antara lain oleh Umar Bin Khattab, namun pada akhirnya Umar Bin Khattabpun mendukung kebijakan yang ditempuh oleh Abu Bakar ini. 3) Pada masa al-Khulafaurrasyidun Kedua dibawah pimpinan Umar Bin Khattab, kegiatan pengumpulan zakat lebih digalakkan lagi, yaitu dengan membentuk Baitul Maal sebagai sarana penampungan dan penyaluran zakat, termasuk di dalamnya infaq, shodaqah, nazar dan kafarat. 4) Kegiatan pengumpulan zakat berlanjut pada masa Bani Umayyah dan Abbasiyyah, namun puncaknya adalah pada masa Umar Bin Abdul Aziz, dimana kesejahteraan ummat Islam sangat tinggi, sehingga khalifah kesulitan mencari orang (mustahik) tempat pembayaran zakat. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat menetapkan bahwa tujuan pengelolaan Zakat adalah sebagai berikut: 1 .Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah Zakat. 2. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagaman dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. 3. Meningkatnya hasil guna dan daya guna Zakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat ini adalah merupakan sebuah kebanggaan bagi ummat Islam, sebab dengan demikian maka ajaran agama Islam ini telah menjadi bahagian dari hukum nasional yang wajib diamalkan oleh seluruh ummat Islam. Namun demikian Undang-Undang mempunyai kelemahan antara lain adalah : 1. UU ini tidak mengatur tentang kewajiban dan sanksi bagi Muzakki. Undang-Undang ini memang secara tersurat pada pasal 2 telah menyebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat, namun UU ini tidak menyebutkan sanksi yang akan dikenakan kepada muzakki yang tidak membayar zakat. 2. UU ini tidak memberikan hak kepada pengelola zakat untuk menghitung jumlah kekayaan muzakki dan menetapkan jumlah zakat yang harus dibayarkan, akibatnya muzakki mempunyai kebebasan untuk membayar atau tidak membayar zakatnya. Dengan demikian maka zakat ini bersifat sukarela, padahal zakat ini adalah merupakan kewajiban.
  15. 15. 15 2. Badan Perwakafan Nasional Wakaf adalah merupakan salah satu lembaga ekonomi Islam yang cukup dikenal di Indonesia, namun satu hal yang sangat disayangkan lembaga ini belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberlangsungan bangsa dan Negara. Hal ini disebabkan karena wakaf sebagai aset berharga ummat Islam dan sangat potensial, belum dimanfaatkan secara maksimal dan belum menghasilkan secara optimal. Potensi wakaf yang sangat besar tersebut kalaupun telah dikelola sebahagiannya, namun pengelolaan tersebut belum bersifat produktif, sehingga dengan demikian maka jadilah harta-harta wakaf itu dalam bentuk lahan tidur yang tidak dapat menghasilkan secara ekonomis. Mengingat bahwa wakaf adalah merupakan aset ummat Islam yang sangat potensial sebagaimana halnya zakat dalam pembahasan sebelumnya, maka pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersepakat menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sehingga dengan demikian maka pengelolaan wakaf secara berdayaguna dan berhasil guna telah mendapat pengakuan secara yuridis formal dari Pemerintah Republik Indonesia dan tidak ada lagi alasan untuk tidak melaksanakannya sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dalam konteks kekinian dan kedisinian kita. Undang-Undang Wakaf ini adalah merupakan sebuah penuntun bagi jalannya syariat Islam di Indonesia secara legal dan konstitusional. Oleh karena itu pulalah maka UU ini mengatur berbagai hal penting dalam rangka pengembangan wakaf produktif. Misalnya, benda wakaf yang diatur dalam UU ini bukan hanya dibatasi pada benda tidak bergerak semata, akan tetapi termasuk di dalamnya benda bergerak seperti logam, uang, surat berharga, kenderaan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan.Khusus masalah wakaf uang ditegaskan secara rinci dalam UU ini yang menyatakan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk menteri. Wakaf uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak yang dilakukan secara tertulis serta harus dinyatakan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf tersebut disampaikan LKS kepada wakif dan nazir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.Ditetapkannya UU ini adalah merupakan sebuah langkah maju bagi Negara Republik Indonesia yang nota bene penduduknya adalah mayoritas beragama Islam. Sehingga dengan demikian maka hukum Islam di bidang wakaf ini telah menjadi
  16. 16. 16 hukum nasional yang wajib dilaksanakan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat umat Islam. 3. Baitul Maal Wat Tamwil Baitul Maal wat Tamwil adalah merupakan sebuah lembaga Negara yang bergerak dalam bidang penampungan harta ummat Islam dan Negara. Semua dana yang terkumpul apakah itu dari pajak maupun dari yang lainnya, kesemuanya dikumpul pada lembaga yang disebut dengan Baitul Maal Wat Tamwil. Baitul Maal Wat Tamwil ini adalah semacam Kas Negara ataupun Departemen Keuangan pada zaman modern yang bertugas menyimpan dan mengelola keuangan Negara sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada public secara transfaran dan akuntable. Baitul Maal Wat Tamwil adalah pertama sekali diprakarsai oleh Rasulullah saw sebagai sebuah lembaga keuangan Negara pada abad ketujuh masehi yang mempunyai tugas yakni semua hasil pengumpulan Negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan Negara. Status harta pengumpulan itu adalah milik Negara dan bukan milik individu. Meskipun demikian dalam batasan-batasan tertentu, pemimpin negara dan pejabat lainnya menggunakan harta tersebut untuk mencukupi kebutuhan peribadinya. Hal ini tentu berada di luar jalur dan ketentuan yang berlaku. Pada masa pemerintahan Rasulullah saw, Baitul Maal bertempat di Masjid Nabawi yang ketika itu dipergunakan sebagai kantor pusat Negara yang sekaligus berfungsi sebagai tempat tinggal Rasulullah. Binatang-binatang yang merupakan perbendaharaan Negara tidak disimpan di Baitul Maal sesuai dengan alamnya, binatang-binatang tersebut ditempatkan di lapangan terbuka. Namun harta Negara seperti uang dan lain sebagainya yang dapat disimpan, ditempatkan di Baitul Maal yang adalah merupakan perbendaharaan dan Kas Negara. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw ini adalah merupakan langkah maju sebagai sebuah kelengkapan alat Negara dalam rangka mengelola dan memberdayakan segenap potensi keuangan Negara untuk selanjutnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk keperluan rakyat. Ternyata ide cemerlang Rasulullah saw ini adalah merupakan ide pertama yang dilakukan oleh ummat manusia dalam mengelola sebuah institusi kenegaraan. Sekalipun pada saat itu belum disebut sebagai sebuah Negara dan pemerintahan, namun ciri-ciri yang ada padanya telah menunjukkan bahwa sesungguhnya Negara Madinah itu sudah ada dan sudah maju serta mandiri. Bank Syariah
  17. 17. 17 Perbankan syariah adalah merupakan sebuah lembaga keuangan yang berdasarkan hukum Islam yang adalah merupakan sebuah lembaga baru yang amat penting danm strategis peranannya dalam mengatur perekonomian dan mensejahterakan umat Islam. Kehadiran lembaga perbankan bukan hanya dapat mengatur perekonomian masyarakat, akan tetapi kehadirannya dapat juga menghancurkan perekonomian sebuah Negara sebagaimana yang dialami bangsa Indonesia decade delapan puluhan dan sembilan puluhan. Oleh karena itulah maka diperlukan perbankan yang berorientasi syariah sehingga dapat melindungi uang si penanam modal dan juga memberikan keuntungan bagi si pemiunjam modal. Pada keduanya terjalin hubungan yang sinergis dan saling menguntungkan, serta kesepakatan bersama apabila terjadi kerugian yang tidak diinginkan bersama. Apabila terjadi keuntungan, maka sesungguhnya hal itu mudah diatur, akan tetapi apabila terjadi kerugian ataupun jatuh pailit, maka timbullah percekcokan. Dalam kaitan dengan ini, hukum Islam telah memberikan aturan main yang saling menguntungkan dan tidak saling merugikan. Bank Islam ataupun Bank Syariah sebagaimana disebutkan oleh Fuad Mohammad Fakhruddin adalah bank dimana kebanyakan pendirinya adalah orang yang beragama Islam dan seluruhnya atau sebahagian besar sahamnya kepunyaan orang Islam sehingga dengan demikian maka kekuasaan dan wewenang baik mengenai administrasi maupun mengenai yang lainnya terletak di tangan orang Islam. Sedangkan menurut Karnaen A. Parwaatmadja, Bank Islam atau Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip- prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang harus dijauhi dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba. Dari definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Bank Islam ataupun Bank Syariah adalah bank yang mana seluruh atau sebahagian besar sahamnya milik orang Islam dan beroferasi dengan menggunakan ketentuan-ketentuan syariah Islam (al-Quran dan al- Sunnah) yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. 4. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank perkreditan rakyat yang melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah ataupun disebut juga bank perkreditan rakyat yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip muamalah Islam. BPRS ini dapat dibentuk dengan badan hukum berupa Perseroan terbatas (PT), Koperasi dan
  18. 18. 18 Perusahaan Daerah.BPRS didirikan sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum, dan secara khusus mengisi peluang terhadap kebijaksanaan bank dalam penetapan tingkat suku bunga (rate of interest) yang selanjutnya secara luas dikenal sebagai system perbankan bagi hasil atau system perbankan Islam. Pendirian BPRS sebagaimana tersebut di atas adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama masyarakat golongan ekonomi menengah, meningkatkan pendapatan perkapita, menambah lapangan kerja, mengurangi urbanisasi serta membina semangat ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi.BPRS ini adalah merupakan asset berharga ummat Islam yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan perekonomian umat Islam, namun sangat disayangkan dari 50 unitBPRS yang telah berdiri di Indonesia, yang sudah operasional barulah 17 unit. Hal inipun belum menunjukkan kinerja yang maksimal dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam. 5. Asuransi Syariah Asuransi dalam Islam lebih dikenal dengan istilah takaful yang berarti saling memikul resiko di antara sesama orang Islam, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar tolong menolong dalam kebaikan dimana masing-masing mengeluarkan dana/sumbangan/derma (tabarruk) yang ditunjuk untuk menanggung resiko tersebut. Takaful dalam pengertian tersebut sesuai dengan surat al-Maidah (5) : 2 Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Asuransi seperti ini disebut dengan Asuransi Syariah.Asuransi Syariah sebagaimana tersebut di atas mempunyai prinsip-prinsip pokok sebagai berikut : 1.Saling bekerjasama dan saling membantu. 2.Saling melindungi dari berbagai kesusahan. 3.Saling bertanggungjawab. 4.Menghindari unsur gharar, maysir, dan riba. Asuransi syariah adalah merupakan asset berharga dan merupakan potensi ummat Islam yang apabila dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik, maka akan dapat mengangkat harkat dan martabat umat Islam, khususnya dalam mengentaskan umat dari kemiskinan dan kehinaan, serta akan dapat meningkatkan kesejahteraannya dengan baik. Namun demikian secara jujur diakui bahwa terdapat
  19. 19. 19 beberapa kendala dalam pelaksanaan Asuransi Syariah ini di lapangan. 6. Obligasi Syariah Obligasi Syariah adalah suatu kontrak perjanjian tertulis yang bersifat jangka panjang untuk membayar kembali pada waktu tertentu seluruh kewajiban yang timbul akibat pembiayaan untuk kegiatan tertentu menurut syarat dan ketentuan tertentu serta membayar sejumlah manfaat secara priodik menurut akad. Perbedaan mendasar antara Obligai Syariah dan Obligasi Konvensional adalah terletak pada penetapan bunga yang besarnya sudah ditentukan di awal transaksi jual beli, sedangkan pada obligasi syariah saat perjanjian jual beli tidak ditentukan besarnya bunga, yang ditentukan adalah berapa proporsi pembagian hasil apabila mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Obligai syraiah sebagaimana tersebut di atas dapat dibagi kepada jenis-jenis obligasi syariah sebagai berikut : 1.Obligasi Mudharabah, yaitu obligasi yang menggunakan akad mudharabah (akad kerjasama antara pemilik modal / sahohibul maal / investor yang menyediakan dana penuh 100 % dan tidak boleh aktif dalam pengelolaan usaha dan pengelola / mudhorib / emiten mengelola harta secara penuh dan mandiri dengan persyaratan- persyaratan tertentu. 2.Obligasi Ijarah, yaitu obligasi berdasarkan akad ijarah (suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian) artinya pemilik harta memberikan hak untuk memanfaatkan obyek dengan manfaat tertentu dan membayar imbalan kepada pemilik obyek. Dalam akad ijarah disertai adanya perpindahan manfaat tetapi tidak perpindahan kepemilikan. Pegadaian Syariah Pegadaian syariah dalam hukum Islam dikenal dengan istilah rahn. Rahn secara bahasa berarti at-tsubut (tetap), al-dawam (kekal), dan al-habas (jaminan). Secara istilah rahn berarti menjadikan sesuatu barang yang berharga sebagai jaminan hutang dengan dasar bisa diambil kembali oleh orang yang berhutang setelah dia mampu menebusnya. Pegadaian Syariah sebagaimana tersebut telah berdiri dan beroperasi di Indonesia pada 9 Kantor wilayah, 22 pegadaian unit syariah, dan 10 kantor gadai syariah. Jumlah pegadaian tersebut masih jauh dari mencukupi dan memadai sebab jumlah itu baru 2,9 % dari total 739 perum pegadaian cabang di seluruh Indonesia. Idealnya di mana ada perum pegadaian, maka di situ pula ada perum pegadaian syariah, sehingga tersedia alternativ pilihan bagi masyarakat.
  20. 20. 20 7. Reksadana Syariah Salah satu produk investasi yang sudah menyesuaikan diri dengan aturan-aturan syariah adalah reksadana. Produk investasi ini bisa menjadi alternativ yang baik untuk menggantikan produk perbankan yang pada saat ini dirasakan memberikan hasil yang relativ kecil. Reksadana Syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manejer investasi sebagai wakil shohibul maal, maupun antara manejer investasi sebagai wakil shohibul maal dengan pengguna investasi. Reksadana syariah dan reksadana konvensional sebenarnya hampir sama pengertian dan bentuknya, hanya saja berbeda dari sisi pengelolaan, kebijaksanaan invesatasi, akad, pelaksanaan investasi dan pembagian keuntungan. 8. Badan Arbitrase Syariah Nasional Badan Arbitrase Syariah Nasional adalah suatu badan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas untuk menyelesaaikan perkara perbankan di luar pengadilan umum. Badan Arbitrase Syariah Nasional sebagaimana tersebut di atas memiliki tujuan sebagai berikut : 1.Menyelesaikan perselisihan-perselisihan / sengketa-sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian / islah sebagaimana yang dimaksud dalam Surat al-Nisa ayat 128 dan al-Hujurat ayat 9. 2.Meneyelasaikan sengketa bisnis yang operasionalnya mempergunakan hukum Islam. 3.Menyelesaikan kemungkinan adanya sengketa di antara bank-bank syariah. 4.Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa muamalah/perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, jasa, industri dan lain sebagainya.
  21. 21. 21 BAB 3 PENUTUP 3.1 Kesimpulan Dalam makalah ini dapat disimpulkan bahwa Islam adalah satu- satunya agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip illahiyah. Harta yang ada pada kita, sesungguhnya bukan milik manusia, melainkan hanya titipan dari Allah SWT agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah SWT untuk dipertanggung jawabkan. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatu berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. 3.2 Saran Ekonomi dalam islam mengajarkan, seorang muslim harus memperhatikan ketentuan-ketentuan syari’at, hendaklah menjauhi muamalah dan usaha-usaha yang buruk yang diharamkan. Rasulullah melarang jual beli, yang dilakukan dengan cara yang buruk, mendatangkan madharat (bahaya) bagi orang lain, serta mengambil harta seseorang dengan cara yang bathil.Kebenaran datang dari Allah semata dan kesalahan-kesalahan takkan lepas dari kami sebagai manusia yang memiliki banyak kekurangan. Maka teruslah berusaha untuk menjauhi segala yang menjadi laranganNya dan melaksanakan segala perintahNya, meneladani Nabi kita Nabi Muhammad SAW.
  22. 22. 22 DAFTAR PUSTAKA http://suraya-atika.blogspot.com/2014/11/makalah-ekonomi-islam.html http://www.slideshare.net/wasunu/prinsip-ekonomi-islam http://tofacanchujitsuna.blogspot.com/2013/12/makalah-ekonomi-dalam-islam.html http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekonomi_syariah&veaction=edit&vesection=3 http://fahmyzone.blogspot.com/2013/04/pengertian-ekonomi islam.html#sthash.tY0dHkhM.dpuf http://riau1.kemenag.go.id/index.php/index.php?a=artikel&id=344

×