Dokumen tersebut membahas tentang konsep kawasan industri hasil tembakau, yang merupakan kawasan yang dilengkapi prasarana untuk memusatkan industri hasil tembakau. Dokumen ini menjelaskan persyaratan dan kewajiban penyelenggara kawasan industri tersebut serta pengusaha pabrik di dalamnya.

1. KEMENTERIAN
KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT
JENDERAL BEA
DAN CUKAI

2. KAWASAN INDUSTRI
HASIL TEMBAKAU
adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan
industri hasil tembakau yang dilengkapi dengan
prasarana,sarana serta fasilitas penunjang
industri hasil tembakau yang disediakan,
dikembangkan, dan dikelola,oleh pengusaha
kawasan industri hasil tembakau
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 2

3. DIREKľORAľ JENDERAL BEA
DAN CUKAI
Latar Belakang Sasaran
meningkatkan
pembinaan,
pelayanan, dan
pengawasan
terhadap
Pengusaha Pabrik
Pengusaha Pabrik
skala industri kecil
dan menengah
KONSEP KAWASAN INDUSTRI HASIL TEMBAKAU
KAWASAN INDUSTRI HASIL TEMBAKAU
Pelaku Usaha
Larangan
Kemudahan
1. pengecualian luas Pabrik 200m;
2. kerja sama produksi HT antar Pabrik di dalam
KIHT berdasarkan perjanjian; dan
3. Penundaan pembayaran cukai 90 hari.
Kegiatan Rangkap Kegiatan
1. penyelenggaraan
KIHT
2. menghasilkan Hasil
Tembakau
3. mengemas Hasil
Tembakau dalam
kemasan eceran
dan pelekatan Pita
Cukai
4. Kegiatan usaha
lainnya
(Opsional)
Penyelenggara dapat
merangkap sebagai
Pengusaha Pabrik di
dalam KIHT, dan
wajib memenuhi
semua kewajiban
sebagai
Pengusaha Pabrik di
dalam KIHT.
Kawasan Industri adalah
pengumpulan atau pemusatan Pabrik
dalam suatu tempat, lokasi, atau
kawasan tertentu
1. Penyelenggara /
Pengusaha Kawasan
2. Pengusaha Pabrik
3. Pengusaha Lainnya
1. kerja sama
pengemasan dan
pelekatan PC;
2. kerja sama produksi
dengan Pabrik di luar
KIHT;
3. Menjadi Pengusaha
Pabrik di luar KIHT.
3

4. GAMBARAN TATA LETAK KAWASAN IHT
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 4
Satu Pintu
Masuk/Keluar

5. 5
mempunyai satu pintu utama untuk pemasukan dan
pengeluaran barang yang dapat dilalui kendaraan
mempunyai luas lokasi, bangunan, atau tempat usaha sesuai
dengan luas sebagaimana izin dari instansi yang tugas dan
tanggung jawabnya di bidang perindustrian atau penanaman
modal
ditetapkan sebagai kawasan yang diperuntukkan
pengembangan atau pemusatan industri oleh instansi yang
berwenang
tidak berhubungan langsung dan memiliki pembatas
permanen dengan ketinggian paling rendah 2meter yang
memisahkan dengan rumah tinggal, bangunan, halaman, atau
tempat lain, yang bukan bagian Kawasan Industri Hasil
Tembakau yang dimintakan izin
PERSYARATAN KAWASAN INDUSTRI HASIL TEMBAKAU
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

6. PERSYARATAN PENYELENGGARA
1
2
3
4
PENGAJUAN
PERMOHONAN
PEMERIKSAAN
DOKUMEN DAN
LOKASI
PEMAPARAN
PROBIS
PEMBERIAN
PENETAPAN
+ Surat pernyataan bermaterai
(kesanggupan memenuhi
kewajiban)
5 hari kerja setelah kesiapan
pemeriksaanlokasi dalam
pemberitahuan
Paling cepat hari kerja berikutnya
atau paling lambat 3 hari kerja
setelah penerbitan BAP lokasi
1 jam setelah pemaparan selesai
dilakukan
Syarat harus memiliki:
1. NPWP;
2. PKP dan telah menyampaikan
SPT;
3. Nomor Induk Berusaha;
4. izin pengelolaan kawasan; dan
5. bukti kepemilikan atau
penguasaan lokasi.
proses perizinan dilakukan secara elektronik melalui
sistem aplikasi di bidang cukai/ secara tertulis
6
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
(KANTOR WILAYAH DJBC)

7. KEWAJIBAN PENYELENGGARA
PENYELENGGARA
WAJIB
Menyediakan dan mendayagunakan
CCTV yang dapat diakses langsung
dan online oleh DJBC serta memiliki
data rekaman minimal 7 hari
sebelumnya
CCTV
menyediakan ruangan, tempat,
sarana kerja, dan/atau fasilitas kerja
yang layak bagi Pejabat Bea dan
Cukai untuk menjalankan fungsi
pelayanan dan pengawasan
MENYEDIAKAN RUANGAN
Memasang tanda nama perusahaan
sebagai Penyelenggara
Tanda Nama
TANDA
NAMA
7
MENYEDIAKAN
RUANGAN
CCTV
DATA
PENGUSAHA
PABRIK
PERUBAHAN
DATA
PERUBAHAN
KEP
Melaporkan data pengusaha pabrik
dan pengusaha lainnya yang berada
di KIHT sebelum pengusaha
bersangkutan beroperasi
DATA PENGUSAHA PABRIK
Melaporkan:
1. perubahan data pengusaha pabrik
atau pengusaha lainnya
2. pengusaha yang tidak beroperasi
3. perubahan tata letak Kawasan IHT
paling lambat 14 hari setelah perubahan
data
PERUBAHAN DATA
Mengajukan permohonan perubahan
keputusan mengenai izin Pengusaha
Kawasan dalam hal terdapat
perubahan data yang tercantum
dalam keputusan
PERUBAHAN KEP
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

8. PEMBEKUAN, PEMBERLAKUANKEMBALI,DANPENCABUTAN
KEPUTUSANPENYELENGGARA
PEMBEKUAN
• izin dan/atau persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) sudah tidak berlaku; dan/atau
• Penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
PEMBERLAKUAN KEMBALI
• Setelah memiliki izin dan/atau persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang masih berlaku;
dan/atau
• Setelah Penyelenggara melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal
PENCABUTAN
• terdapat permohonan dari Penyelenggara;
• Penyelenggara dinyatakan pailit;
• tidak ada lagi Pengusaha Pabrik yang melakukan kegiatan di KIHT dalam waktu 12 (dua belas) bulan secara terus-
menerus; atau
• setelah 3 (tiga) bulan sejak keputusan mengenai penetapan sebagai Penyelenggara dibekukan, Penyelenggara tidak
memiliki izin dan/atau persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang masih berlaku dan/atau tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
8
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

9. PERMOHONAN NPPBKC DI KIHT
1
2
3
PERMOHONAN
PEMAPARAN
PROBIS
KEPUTUSAN
Proses permohonan NPPBKC mengikuti ketentuan
dalam PMK-66/PMK.04/2018
Paling cepat hari kerja berikutnya atau paling
lambat 3 hari kerja setelah penerbitan BAP lokasi
1 jam setelah pemaparan
selesai dilakukan
*Proses perizinan dilakukan secara elektronik melalui sistem aplikasi di bidang cukai / secara tertulis
9
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

10. PENGUSAHAPABRIKYANGHANYAMENGHASILKANBKCHT
menyelenggarakan pembukuan
atau melakukan pencatatan atas
persediaan
membuat dokumen cukai
terkait mutasi barang kena
cukai untuk barang yang selesai
dibuat menjadi barang kena
cukai
melaksanakan semua kewajiban
sebagai pengusaha barang kena
cukai
1 2 3
TIDAK DIWAJIBKAN
DIWAJIBKAN
mengajukan permohonan
penetapan tarif cukai
menyampaikan pemberitahuan
hasil tembakau dalam bentuk
batangan yang dibuat
1 2
10
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

11. TERIMA
KASIH
Untuk informasi lebih lanjut:
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN C MADURA
Jalan Panglima Sudirman No. 2 Barurambat Kota, Kab. Pamekasan, Jawa Timur 69317
Surel: kppbc.madura@kemenkeu.go.id / kppbcmadura@gmail.com
Telp: (0324) 3517547 Whatsapp: 081234736644