rfgdsf sdfvsdfsdf sdfsefs

1. Outline Pembahasan NIB
1 PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BERDASARKAN UU CIPTA KERJA
DAN PP PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
3
2
1
PERBANDINGAN PERIZINAN BERUSAHA SEBELUM DAN SESUDAH UU CIPTA KERJA
UPDATE KEBIJAKAN PERIZINAN BERUSAHA SESUDAH UU CIPTA KERJA

2. 1
2
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BERDASARKAN UU CIPTA KERJA
DAN PP PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

3. Penyederhanaan Regulasi: UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*
Dengan metode Omnibus
Law, 79 Undang-Undang
direvisi sekaligus hanya
dengan satu UU Cipta Kerja
yang mengatur 18 sektor
UU
Cipta
Kerja
186 Pasal
dan 15 BAB
dalam UU CK
*47PP dan 4 Perpres
sebagai Peraturan
Pelaksana
jdih.setneg.go.id
disederhanakan menjadi
11 Klaster
Peningkatan Ekosistem
Investasi dan Kegiatan Usaha
Perizinan Berusaha
Ketenagakerjaan
Dukungan Koperasi dan UMKM
Dukungan Riset dan Inovasi
Pengadaan Lahan
Kawasan Ekonomi
Kemudahan Berusaha
Investasi Pemerintah Pusat
dan Percepatan PSN
Administrasi Pemerintahan
Pengenaan Sanksi
4
*UUCK berlaku pada tanggal diundangkan, atau 2 NOVEMBER 2020 (Ps. 186, UUCK No. 11/2020).

4. Pengaruh terhadap
Dunia Investasi
Pasal 6 UU Cipta Kerja:
Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:
a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
d. penyederhanaan persyaratan investasi.
Pengembangan
Sistem OSS
Pasal 7 ayat (1) dan ayat (7) UU Cipta Kerja:
• Perizinan Berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat
risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
• Tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi:
a. kegiatan usaha berisiko rendah;
b. kegiatan usaha berisiko menengah; atau
c. kegiatan usaha berisiko tinggi.
4
Amanat UU Cipta Kerja: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

5. • BabI
• BabII
• BabIII
• BabIV
• BabV
• BabVI
• BabVII
• BabVIII
• BabIX
• BabX
• BabXI
• BabXII
: KetentuanUmum
: PengaturanPerizinan BerusahaBerbasisRisiko
: Norma,Standar,Prosedur,danKriteriaPerizinan
BerusahaBerbasisRisiko
: Perizinan BerusahaBerbasisRisiko MelaluiLayananSistem
Perizinan BerusahaTerintegrasi SecaraElektronik(Online
SingleSubmission)
: Tata CaraPengawasanPerizinan BerusahaBerbasisRisiko
: EvaluasidanPengembangan KebijakanPerizinan
BerusahaBerbasisRisiko
: PendanaanPerizinan BerusahaBerbasisRisiko
: PenyelesaianPermasalahanDanHambatan
Perizinan BerusahaBerbasisRisiko
: Sanksi
: KetentuanLain-Lain
: KetentuanPeralihan
: KetentuanPenutup
I. Tabel Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Tabel PerizinanBerusahaUntuk Menunjang
Kegiatan Berusaha (per Sektor, per KBLI atau
KBLITerkait).
II. Tabel Persyaratan dan/ atau Kewajiban Perizinan
Berusaha dan Perizinan Berusaha untuk
Menunjang Kegiatan Berusaha (per Sektor, per
KBLIatauKBLITerkait)
III. PedomanPerizinan BerusahaBerbasisRisiko
IV. Pedoman Penyusunan Batang Tubuh & Lampiran
Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tentang
StandarKegiatanUsahadanProduk
BATANG TUBUH LAMPIRAN
Substansi PP P2B2R
PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (P2B2R)
5

6. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
7
1 NSPK Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam OSS merupakan acuan tunggal bagi
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pelaku Usaha. (Pasal 21 ayat (2))
3
Sistem OSS dibagi ke dalam 3 Subsistem, yaitu: 1) Subsistem Pelayanan Informasi;
2) Subsistem Perizinan Berusaha; 3) Subsistem Pengawasan
Sistem OSS berbasis risiko akan go-live diimplementasikan tanggal 2 Juni 2021
(Pasal 167)
2
Sistem OSS wajib digunakan oleh K/L, Pemda, Administrator KEK, Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) serta Pelaku Usaha. Proses
perizinan berusaha dilakukan dalam Sistem OSS yang disediakan oleh BKPM.
oss.go.id
4
Pengawasan secara terintegrasi dan terkoordinasi K/L, Pemda, KEK, KPBPB
melalui Sistem OSS.
(Pasal 211 ayat (1) dan Pasal 215 ayat (1))

7. Transformasi dari OSS berbasis PP 24/2018 ke OSS-RBA berbasis PP 5/2021*
Pasal-pasal terkait perizinan diintegrasikan dalam UU Cipta Kerja
Sistem
OSS
Persetujuan
Lingkungan
(PL)
Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang
(KKPR)
Persetujuan
Bangunan Gedung
(PBG) & Sertifikat
Laik Fungsi(SLF)
• 4 UU, 51 Pasal
• Integrasi dengan
GISTARU (ATR/BPN)
dan SIHANDAL
(KKP)
Persyaratan dasar Perizinan Berusaha
Mengintegrasikan & menyederhanakan sejumlah UU
yang mengatur Persyaratan dasar Perizinan Berusaha
• 2 UU, 36 Pasal
• Integrasi dengan
AMDALNET (KLHK)
• 2 UU, 48 Pasal
• Integrasi dengan SIMBG (PUPR)
Risiko Rendah
Cukup Nomor Induk
Berusaha (NIB)
Risiko Menengah
Rendah
NIB+Sertifikat Standar
(SS)(*Self Declare)
Risiko Menengah Tinggi
NIB+SS
(*Self Declare &
Verifikasi)
Risiko Tinggi
NIB +Izin (+SS)
Perizinan Berusaha
Proses perizinan kegiatan berusaha diubah dari berbasis
izin ke risiko
8
*P2B2R melalui Sistem OSS atau OSS-RBA mulai berlaku efektif 4 bulan sejak PP ini diundangkan, atau 2 JUNI 2021 (Ps. 566 huruf b, PP P2B2R No. 5/2021).

8. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha
Menyederhanakan dan mengintegrasikan perizinan dasar dari sejumlah UU
• Pemanfaatan ruang wajib mendapatkan
Konfirmasi/ Persetujuan/ Rekomendasi KKPR,
berbasis RDTR (atau RTR, RZ KSNT dan RZ
KAW).
• Berlokasi di Perairan Pesisir, wilayah perairan
dan wilayah yurisdiksi, wajib mendapatkan
Persetujuan KKPR Laut (KKPRL).
• Berlokasi di Kawasan Hutan, wajib
mendapatkan Persetujuan Penggunaan
Kawasan Hutan (P2KH).
• Detail mengacu pada PP No. 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang,
dan PP No. 23 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kehutanan.
4 UU
51 Pasal
Persetujuan
Lingkungan (PL)
• Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan
yang berdampak (penting/tidak penting)
terhadap lingkungan hidup wajib
memiliki: Amdal, UKL-UPL atau SPPL.
• PL merupakan persetujuan terhadap:
KKLH (Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup)-Amdal, atau PKPLH (Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan
Hidup)-UKL-UPL.
• Detail mengacu pada PP No. 22 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
2 UU
36 Pasal
• PBG untuk membangun baru,
mengubah, memperluas, mengurangi,
dan/atau merawat BG sesuai standar
teknis BG.
• Bangunan tak berisiko tinggi boleh
mengacu prototipe/purwarupa.
• Bangunan berisiko tinggi wajib
disetujui pemerintah.
• SLF diterbitkan manajemen pengawas
konstruksi.
• Detail mengacu pada PP No. 16 Tahun
2021 tentang Peraturan Pelaksanaan
UU No. 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung.
2 UU
48 Pasal
9
Kesesuaian
Kegiatan
Pemanfaatan
Ruang (KKPR)
Persetujuan
Bangunan
Gedung (PBG)
dan Sertifikat Laik
Fungsi (SLF)

9. Alur Umum Proses Bisnis Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS
10
Pelaku
Usaha
Permohonan
ke Sistem
OSS
Lembaga OSS
Kementerian/Lembaga
DPMPTSP
Administrator KEK
Badan Pengusahaan KPBPB
DPMPTSP
Perangkat
Daerah Teknis
Diterima
oleh:
Diverifikasi
oleh:
Dinotifikasi
oleh:
Diterbitkan oleh:
Lembaga OSS
Lembaga OSS a.n
Menteri/Kepala Lembaga
DPMPTSP a.n
Gubernur/Bupati/Walikota
Administrator KEK
Badan Pengusahaan
KPBPB
Melalui
SISTEM OSS
Format Perizinan Berusaha terstandar pada sistem OSS tersedia untuk
masing-masing penerbit Perizinan Berusaha sesuai kewenangannya
Output
NIB
Sertifikat Standar, Izin, Perizinan Berusaha
Untuk Menunjang Kegiatan Usaha,
Sertifikat Standar produk
Sertifikat Standar, Izin, Perizinan Berusaha
Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
Sertifikat Standar, Izin, Perizinan Berusaha
Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
Sertifikat Standar, Izin, Perizinan Berusaha
Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

10. 1
1
Proses Bisnis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk masing-masing tingkat Risiko

11. Gambaran Umum Sistem OSS Berbasis Risiko
SISTEM OSS
1. Penerbitan Perizinan Berusaha:
a. NIB
b. Sertifikat Standar
c. Izin
2. Tingkat Risiko
3. Konfirmasi/Persetujuan Tata
Ruang
4. Persetujuan Lingkungan (SPPL,
UKL/UPL, atau Amdal)
5. Sertifikat Produk
SUB SISTEM
PENGAWASAN
SUB SISTEM PERIZINAN
SUB SISTEM PELAYANAN
INFORMASI
1. Persyaratan Perizinan
Berusaha (NIB, Sertifikat
Standar, Izin)
2. Tahapan Proses
3. KBLI berbasis risiko
4. Bidang Usaha Penanaman
Modal
5. Informasi Lokasi Usaha
6. Fasilitas Berusaha
7. Mekanisme Pengawasan
8. Kewajiban Pelaporan
9. Layanan Pengaduan
1. Pengawasan rutin,
2. Pengawasan insidentil,
3. Jadwal pengawasan
tahunan
4. Surat tugas
5. Hasil pengawasan/BAP
6. Profil pelaku usaha
7. Pengenaan sanksi
11

12. Ilustrasi Pemaknaan Lampiran I PP 5/2021 (cth: Sektor Perdagangan)
LAMPIRAN I SEKTOR PERDAGANGAN
12

13. Ilustrasi Pemaknaan Lampiran II PP 5/2021 (cth: Sektor Perdagangan)
LAMPIRAN II SEKTOR PERDAGANGAN
13

14. 2
14
PERBANDINGAN PERIZINAN BERUSAHA SEBELUM DAN SESUDAH UU CIPTA KERJA

15. SEBELUM UU CK
 Sistem OSS hanya digunakan untuk pengurusan
perizinan berusaha
(Pasal 91 ayat (1) PP 24/2018)
 Perizinan tersebar di berbagai portal dan tidak
terkoordinasi
 NSPK Perizinan Berusaha tersebar dan diatur oleh
masing-masing K/L dalam peraturan
menteri/peraturan badan yang seringkali
tumpang tindih
 Persyaratan investasi pada bidang usaha diatur
pada berbagai aturan yang berbeda di masing-
masing sektor
 Tidak terdapat pengaturan percepatan
penerbitan izin bagi PSN maupun kegiatan usaha
yang berlokasi di KEK, KI,dan KPBPB
SETELAH UU CK
 Selain pengurusan perizinan berusaha, sistem OSS juga
digunakan untuk sistem pengawasan
(Pasal 167 ayat (2) PP 5/2021)
 Seluruh Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui
Sistem OSS (Pasal 167 ayat (3) PP 5/2021)
 NSPK Perizinan Berusaha hanya diatur dalam satu
peraturan (PP 5/2021) (Pasal 6 ayat (5) PP 5/2021)
 Persyaratan investasi diatur dalam UU Cipta Kerja dan
Perpres 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman
Modal
 Terdapat percepatan penerbitan izin bagi PSN maupun
kegiatan usaha yang berlokasi di KEK, KIdan KPBPB
(Pasal 208 PP 5/2021)
Penyederhanaan dan Percepatan Perizinan Berusaha
NSPK
15

16. SEBELUM UU CK
 Pengawasan Perizinan dilakukan oleh
masing-masing K/L dan Pemda yang
dikoordinasikan oleh BKPM untuk
pengawasan yang menjadi kewenangan
pemerintah pusat dan DPMPTSP untuk
pengawasan yang menjadi kewenangan
pemerintah daerah
(Pasal 216 PP 5/2021)
SETELAH UU CK
Kewenangan Pengawasan
 Pengawasan Perizinan dilakukan
oleh masing-masing K/L dan
Pemda tanpa ada koordinasi
yang jelas dalam
pelaksanaannya
16

17. Sebelum UU CK
 NIB bagi UMK hanya berlaku sebagai
pendaftaran perusahaan
 Selain NIB,UMK wajib memiliki Izin
Usaha
 Pengawasan UMKM tersebar di 17
Kementerian/Lembaga sesuai dengan
sektornya
Peraturan Pelaksana UU CK
 NIB bagi UMK dengan kegiatan usaha risiko rendah
berlaku sebagai izin berusaha, SNI, dan pernyataan
jaminan halal
(PP 5/2021 Pasal 12 ayat (2))
 UMK diberikan kemudahan perizinan berusaha
melalui perizinan tunggal
(PP 5/2021 Pasal 209)
 Pelaksanaan pengawasan dikoordinasikan oleh
BKPM (PP 5/2021 Pasal 216) dengan:
a. Kemudahan pengawasan berupa:
1. Usaha mikro tidak diwajibkan menyampaikan
LKPM; dan
2. Usaha kecil menyampaikan LKPM setiap 6
bulan dalam 1 tahun
(PP 5/2021 Pasal 227 ayat (2) huruf a)
b. Pengawasan rutin untuk pelaku UMK dilakukan
melalui pembinaan, pendampingan, atau
penyuluhan terkait kegiatan usaha
(PP 5/2021 Pasal 227 ayat (2) huruf b)
Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM serta Koperasi
17

18. Perizinan Lebih Ramah UMKM
Sebelum Sesudah
Mendaftarkan Akun
Di Sistem OSS
Pelaku Usaha
Mikro & Kecil
1 2
Pelaku Usaha
mendapatkan NIB
NIB berlaku sebagai:
Izin
Perizinan Berusaha
Sertifikat SNI*
Sertifikasi Halal*
1 2 3
4 5
6 7 9
8
• Rendahnya kepastian mendapatkan perizinan berusaha
• Tumpang tindih peraturan
• Ego sektoral
• Layanan perizinan dan pemenuhan komitmen lebih banyak
luring dibandingkan daring
18

19. 3
19
UPDATE KEBIJAKAN PERIZINAN BERUSAHA
SESUDAH UU CIPTA KERJA

20. Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (BUPM)*
Perpres 44/2016
tentang “DNI”
Perpres 10/2021
tentang “BUPM”
Lampiran I
Daftar Bidang Usaha Tertutup
untuk Penanaman Modal
20 Bidang Usaha
Lampiran II
Daftar Bidang Usaha yang
Dicadangkan atau Kemitraan
dengan K-UMKM
145 Bidang Usaha/KBLI
Lampiran III
Daftar Bidang Usaha yang
Terbuka dengan Persyaratan
Tertentu
350 Bidang Usaha
Lampiran I
Daftar Bidang Usaha Prioritas
245 Bidang Usaha
*Berfasilitas Tax Holiday, Tax Allowance, dan Investment
Allowance.
Lampiran II
Daftar Bidang Usaha yang
Dialokasikan atau Kemitraan
dengan K-UMKM
163 Bidang Usaha/KBLI dalam
89 Kelompok Bidang Usaha
Lampiran III
Daftar Bidang Usaha yang
Terbuka dengan
Persyaratan Tertentu
46 43 Bidang Usaha
*3 bidang usaha terkait investasi baru pada industri
miras/minol dicabut oleh Presiden (2 Mar 2021),
menjadi bidang usaha yang tertutup.
2
1
PENGATURAN BIDANG USAHA YANG
TERTUTUP (SESUAI DENGAN UU CK)
1. Budi daya/industri narkoba;
2. Segala bentuk perjudian;
3. Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam
Appendix I CITES;
4. Pengambilan/pemanfaatan koral dari alam;
5. Industri senjata kimia;
6. Industri bahan kimia perusak ozon.
Orientasi
pembatasan
bidang usaha
Mendorong
pengembangan bidang
usaha prioritas
515
Bidang Usaha
Lebih Berdaya
Saing
PENGATURAN INVESTASI YANG
LEBIH BERDAYA SAING
Perpres 44/2016 Perpres 10/2021
*Perpres ini mulai berlaku 30 hari sejak tanggal diundangkan atau 4 MARET 2021 (Ps. 15 Perpres BUPM No. 10/2021).

21. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
1 NSPK Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam OSS merupakan acuan tunggal bagi
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pelaku Usaha.
2 Pemerintah Daerah wajib menggunakan sistem OSS dalam pelayanan Perizinan
Berusaha
OSS
4
Gubernur atau bupati/wali kota mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota kepada Kepala DPMPTSP
Provinsi/Kabupaten/Kota. (Pasal 4 dan Pasal 5 PP No. 6/2021)
3
Pemerintah daerah dapat mengembangkan sistem internal sebagai pendukung dalam melakukan
verifikasi Perizinan Berusaha (OSS) seperti pemenuhan persyaratan atau pembayaran retribusi daerah sesuai
dengan standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
5
• Kepala DPMPTSP Provinsi sebagai koordinator pengawasan terintegrasi untuk kewenangan provinsi
• Kepala DPMPTSP Kab/kota sebagai koordinator pengawasan terintegrasi untuk kewenangan
Kab/kota.
21

22. Kriteria UMKM berdasarkan Modal
Kriteria
Usaha
Sebelum
UU CK
Setelah
UU CK
Mikro < Rp 50 Juta < Rp 1 Miliar
Kecil Rp 50 – 500 Juta Rp 1 – 5 Miliar
Menengah Rp 500 Juta – 10
Miliar
Rp 5 – 10 Miliar
Besar > Rp 10 Miliar > Rp 10 Miliar
Kemudahan dan Dukungan Pemerintah Pusat &
Daerah bagi UMKM
Kemudahan
Legalitas
Kemudahan
Produksi dan
Pembiayaan
Kemudahan
Pemasaran
dan Pasca
Produksi
• Pendirian Perseroan Perseorangan bagi
UMK
• NIB sebagai Perizinan Tunggal bagi UMK
(Risiko Rendah: NIB sebagai identitas,
legalitas, SNI, Pernyataan Jaminan Halal)
• Pembinaan pemenuhan standar produk
dan sertifikat halal oleh Pemerintah
• Pembebasan biaya perizinan bagi UMK
• Kemudahan pembiayaan dan
permodalan;
• Kemudahan penyediaan bahan baku dan
proses produksi;
• Peningkatan kualitas SDM UMK
• Alokasi 30% dari lahan komersial, tempat
perbelanjaan, maupun infrastruktur publik
bagi UMK
• Alokasi minimal 40% pengadaan
barang/jasa pemerintah untuk produk
UMK.
*Untuk memperluas basis pembinaan dan pemberdayaan UMKM
Fokus BKPM dalam Peningkatan
Daya Saing K-UMKM:
Perizinan Berusaha dan Insentif bagi K-UMKM
Kemitraan K-UMKM:
• Kewajiban kemitraan bagi Usaha Besar (Perpres
10/2021)
• Kemitraan dengan Usaha Besar yang
memperoleh insentif
PP No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan K-UMKM
22

23. Outline Pembahasan HKI
1 JENIS-JENIS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
3
2
23
MEKANISME PERMOHONAN PENDAFTARAN/PENCATATAN HKI
URGENSI PENDAFTARAN/PENCATATAN & JENIS PELANGGARAN
BISNIS DALAM RUANG LINGKUP HKI

24. 1
24
JENIS-JENIS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

25. 25
Jenis Hak Kekayaan Intelektual
Hak Cipta (UU 28/2014)
• Prinsip Deklaratif (First to Declare)
• Masa perlindungan yang beragam mulai
dari 50 tahun hingga 70 tahun setelah
pencipta meninggal
• Hak Eksklusif terbagi atas Hak Moral,
Hak Ekonomi, dan Hak Terkait
Hak atas Paten (UU 13/2016)
• First to File
• Masa perlindungan Paten Sederhana selama
10 tahun dan Paten Biasa selama 20 tahun
• Syarat Paten : 1) Novelty; 2) Langkah Inventif;
dan 3) Dapat diterapkan dalam Industri
• Memiliki Hak Prioritas dan Hak Eksklusif

26. 26
Jenis Hak Kekayaan Intelektual
Rahasia Dagang (UU 30/2000)
• First to File
• Masa perlindungan tidak dibatasi oleh
jangka waktu tertentu
• Rahasia Dagang bersifat rahasia sehingga
tidak dipublikasikan dan dilindungi
kerahasiaannya
Desain Industri (UU 13/2016)
• First to File
• Masa perlindungan selama 10 tahun sejak
tanggal penerimaan hak Desain Industri
• Syarat DI : 1) Novelty; 2) Kreasi dapat dilihat
kasat mata maupun alat bantu; dan 3) Dapat
diterapkan dalam Industri serta diproduksi
secara konsisten

27. 27
Jenis Hak Kekayaan Intelektual
Hak atas Merek (UU 20/2016)
• First to File
• Masa perlindungan selama 10 tahun
• Karakteristik : 1) Tidak melanggar norma
asusila, 2) Tidak menggunakan kata yang
generic, 3) Memiliki keunikan, 4) Sebagai
pembeda
Indikasi Geografis
(UU 20/2016)
• First to File
• Pihak pemohon IG : 1) Lembaga yang
mewakili Masyarakat daerah yang
memproduksi barang; 2) Kelompok
konsumen; dan 3) Lembaga yang
diberikan wewenang

28. 28
Jenis Hak Kekayaan Intelektual
DTLST (UU 32/2000)
• First to File
• Masa perlindungan selama 10 tahun dan
tidak dapat diperpanjang (menjadi public
domain)
• Kreasi berupa rancangan berbagai elemen
(Desain Tata Letak)
• Produk dalam bentuk jadi atau setengah
jadi yang didalamnya terdapat berbagai
elemen (Sirkuit Terpadu)
Varietas Tanaman
(UU 29/2000)
• Masa perlindungan 25 tahun (tanaman
tahunan) dan 20 tahun (tanaman
musiman) dan seterusnya akan menjadi
public domain
• Hak eksklusif diberikan kepada Pemulia
berupa Hak Ekonomi dan Hak Moral

29. 2
29
URGENSI PENDAFTARAN/PENCATATAN & JENIS PELANGGARAN BISNIS
DALAM RUANG LINGKUP HKI

30. 30
URGENSI PENDAFTARAN/PENCATATAN & JENIS
PELANGGARAN BISNIS DALAM RUANG LINGKUP HKI
In Generale, tujuan utama dari pendaftaran/pencatatan HKI ialah untuk mendapatkan jaminan atas
perlindungan hukum terkait kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Pemilik / Pemegang Hak. Dalam hal
ini, jaminan perlindungan hukum yang dimaksud ketika terdapat sengketa terhadap Kekayaan
Intelektual yang telah dicatatkan/terdaftar di DJKI.
Pelanggaran sebagai penyebab Sengketa dalam ruang lingkup HKI diantaranya sebagai berikut:
• Menggunakan, memperbanyak, menyiarkan, memamerkan Hak Cipta dengan tujuan komersial
tanpa adanya izin/persetujuan dari Pemilik/ Pemegang Hak (Hak Cipta)
• Menggunakan Merek yang memiliki kesamaan secara keseluruhan terhadap Merek terdaftar atau
Merek Terkenal yang tidak didasari lisensi/pengalihan hak dari Pemilik/Pemegang Hak (Merek)
• Menggunakan Rahasia Dagang(Informasi Bisnis), adanya pengungkapan kepada pihak lain tanpa izin
atau tidak sesuai kesepakatan dengan Pemilik/Pemegang Hak (Rahasia Dagang)
• Adanya penjiplakan terhadap desain produk secara visual maupun bentuk, permukaan atau
ornamen (Desain Industri)

31. 3
31
Mekanisme Pencatatan dan/atau Pendaftaran
Permohonan HKI

32. 32
Pencatatan dan/atau Pendaftaran Permohonan HKI
Secara umum, prosedur pencatatan/permohonan HKI melalui beberapa tahapan
diantaranya sebagai berikut :
• Pengisian formulir
• Melampirkan dokumen berupa syarat umum dan syarat khusus yang
disyaratkan oleh DJKI
• Pemeriksaan Formalitas
• Pengumuman (Desain Industri)
• Pemeriksaan Substantif
• Publikasi (Hak Cipta, Paten)
• Pencatatan/permohonan pendaftaran disetujui atau ditolak oleh DJKI

33. 33
Pencatatan dan/atau Pendaftaran Permohonan HKI
Syarat Umum meliputi:
1) Fotocopy KTP (Pemohon/calon Pemilik Hak)/ Fotocopy Direktur/Pimpinan
Perusahaan (jika Badan Hukum);
2) Formulir pendaftaran/pencatatan HKI; dan
3) Bukti pembayaran administratif.
Syarat Khusus meliputi :
• Format Dokumen Paten (Paten)
• Uraian singkat dan contoh ciptaan (Hak Cipta)
• Uraian warna, jenis barang dan contoh merek (Merek)