SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Badan Pangan Nasional
Oleh:
Nita Yulianis, SP, MSi
Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi
Sosialisasi Kegiatan
GERAKAN EDUKASI DAN PEMBERIAN PANGAN BERGIZI
UNTUK SISWA (GENIUS)
Depok, 28 Juli 2023
Badan Pangan 2
2
GERAKAN EDUKASI DAN PEMBERIAN PANGAN BERGIZI UNTUK
SISWA (GENIUS)
1. Meningkatkan pengetahuan anak usia sekolah
tentang pangan bergizi
2. Menjaga dan meningkatkan status gizi anak SD
3. Menyiapkan generasi emas menuju Indonesia
2045
Wilayah dengan angka PoU belum mencapai target
nasional
1. Perpres 18/2020 tentang RPJMN
2. Perpres 66/2021 tentang Badan
Pangan Nasional
3. Perbadan 2/2022 tentang SOTK
Anak Sekolah Dasar sebanyak 25 ribu
jiwa
Berupa kudapan pangan bergizi berupa telur, susu, olahan
protein hewani lainnya (ayam/ikan)
(20 kali pemberian makan selama 2 bulan)
Latar Belakang
Dasar Pelaksanaan
Tujuan
Target Lokus
1. Penerima Manfaat
2. Pemberian Pangan
Bergizi
10
Provinsi
50
Kab/Kota
Konsep Kegiatan
Sesuai target RPJMN untuk mendukung
pencapaian generasi emas tahun 2045.
10,21%
Prevalence of Undernourishment (PoU)
sebanyak 28,1 juta jiwa (BPS 2022)
anak usia sekolah tidak
sarapan (Riskesdas 2018).
26,1%
8.000 HPK
Studi menunjukkan upayai
intervensi pangan dan gizi perlu
dioptimalkan hingga 8.000 HPK (SD
s.d SMA)
PUSAT:
 Penyusunan Panduan/Juknis
 Penyusunan baseline dan
endline
 Sosialisasi, Bimtek dan
Evaluasi
 Pembinaan, Pendampingan dan
Monev
DEKONSENTRASI:
 Kampanye/Promosi
 Pendampingan dan Monev
 Pemberian Pangan Bergizi
kepada siswa SD
APBD:
 Pengawalan Kegiatan
 Fasilitasi untuk menggerakkan keterlibatan para
pihak (Puskesmas, TP PKK, CSR, dll)
Ruang Lingkup Kegiatan
Badan Pangan Nasional
PJ PELAKSANA TK NASIONAL
 Penyusunan Pedum & Juknis
 Penetapan Lokus
 Koordinasi lintas K/L, stakeholder
 Advokasi dan Sosialisasi OPD
Pangan Daerah
 Bimtek, Pembinaan,
Pendampingan & Monev
Prov/Kab/kota
 Penyediaan data Sekolah Dasar (Dapodik)
 Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Daerah
 Koordinasi dengan Dinas Pangan Kab/Kota
 Verifikasi dan validasi data Sekolah Dasar
 Pembinaan, Pengawasan, Monev
DINAS PANGAN
KAB/KOTA
 PJ Pelaksana Kegiatan Tk Prov
 Koordinasi dg Dinas Pangan Kab/Kota
 Verifikasi CPCL bersama Dinas Kab/Kota
 Penetapan SD dan penerima manfaat
 Bimtek, Pendampingan, Monev & Pelaporan
Koordinasi Program
dan Pembiayaan
 Penerima Manfaat kegiatan
 Koordinasi dengan mitra penyedia
 Koordinasi dengan Dinas Pangan, Dinas
Pendidikan, TP PKK Kab/Kota, Perguruan Tinggi
 Pendampingan, Monev & Pelaporan
 Sosialisasi dengan kepala daerah
dan kepala OPD
 Koordinasi dengan TP PKK Pusat
dan daerah
 Pendampingan dalam
pemberian pangan bergizi
di sekolah
DINAS PANGAN
PROVINSI
 Pelaksana Teknis Kegiatan
 Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota
untuk mengusulkan CPCL
 Penetapan usulan CPCL oleh Kadis Kab/Kota
 Verifikasi CPCL bersama Dinas Pangan Provinsi
 Koordinasi pelaksanaan dengan Dinas Pangan
Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, Dinas
Kesehatan Kab/Kota, TP PKK, Perguruan Tinggi
dan pihak sekolah
 Pendampingan, Monev & Pelaporan
PIHAK SEKOLAH
DINAS PENDIDIKAN
KAB/KOTA
ALUR KOORDINASI GERAKAN EDUKASI DAN PEMBERIAN PANGAN BERGIZI UNTUK
SISWA (GENIUS)
Keterangan :
Jalur koordinasi
Jalur kewenangan
PERGURUAN TINGGI
 Materi dan media edukasi pangan dan gizi
 Pelaksanaan baseline dan endline
 Edukasi pangan dan gizi bersama sekolah (4 kali)
 Penyusunan menu kudapan bergizi 10 kali makan
 Pendampingan dalam pelaksanaan
 Pelaporan
MITRA PENYEDIA
 Menyediakan pangan bergizi untuk anak sekolah
 Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyaluran
pangan bergizi sebanyak 20 kali dalam 2 bulan
 Berkoordinasi dengan sekolah penerima manfaat, dinas
pangan dan perguruan tinggi
Badan Pangan Nasional
NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA
PoU
2022
Kemiskinan
Jumlah
Penduduk Tahun
2022
1
ACEH
PoU = 10,98
KOTA BANDA ACEH 6.29 7.13 257,635
2 NAGAN RAYA 5.95 17.38 173,393
3 ACEH BARAT 6.55 17.93 202,858
4 ACEH JAYA 9,33 12,51 96.028
5 ACEH BESAR 10,46 13,38 414490
6
SUMUT
PoU = 8,70
KOTA MEDAN 7,86 8,07 2.494.512
7 SERDANG BEDAGAI 9,64 7,82 667.998
8 DELI SERDANG 10,32 3,62 1953986
9 TEBING TINGGI 10,52 9,59 177.785
10 KOTA BINJAI 11,07 5,1 300.009
11
SUMBAR
PoU = 7,31
KOTA PADANG 6,81 4,26 919.145
12 KOTA SOLOK 5.70 3.02 75,850
13 PASAMAN BARAT 6.47 6.93 442,479
14 PADANG PARIAMAN 6,95 6,25 436.129
15 PADANG PANJANG 7,13 5,14 57.850
16
SUMSEL
PoU = 7,37
KOTA PALEMBANG 6.12 10.48 1,707,996
17 BANYU ASIN 5,49 10 852576
18 OGAN KOMERING ILIR 6.45 13.23 776,690
19 OGAN ILIR 6,95 12,33 422.907
20 MUARA ENIM 6.84 11.12 624,019
21
JABAR
PoU = 6,75
KOTA BOGOR 5.35 7.1 1,063,513
22 INDRAMAYU 5.99 12.77 1,871,832
23 KARAWANG 6.73 8.44 2,505,247
24 SUKABUMI 7,42 7,34 2.806.664
25 BANDUNG 8,30 6,8 3.718.660
Update: 15 Mei 2023
Lokus Provinsi dan Kab/Kota
Badan Pangan Nasional
Lokus Provinsi dan Kab/Kota
NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA
PoU
2022
Kemiskinan
Jumlah
Penduduk Tahun
2022
26
JATIM
PoU = 10,27
SIDOARJO 6.34 5.36 2,103,401
27 KOTA PROBOLINGGO 6,77 6,65 243.200
28 TULUNGAGUNG 9,45 6,71 1.105.337
29 KEDIRI 9,97 10,65 1.656.020
30 BLITAR 12,76 8,71 1.240.322
31
BALI
PoU = 7,72
KOTA DENPASAR 6.02 2.97 726,808
32 BANGLI 6.68 5.28 267,133
33 KLUNGKUNG 6.83 6.07 214,012
34 TABANAN 8.57 5.18 469,340
35 KARANG ASEM 13,18 6,98 511.277
36
SULUT
PoU = 6,22
MANADO 5,01 5,85 454.606
37 MINAHASA 5,38 7,05 350.317
KOTAMOBAGU 5.53 5.19 125,405
39 BOLAANG MONGONDOW 6,82 7,04 252.648
40 MINAHASA UTARA 6,87 6,6 229.368
41
SULSEL
PoU = 10,79
KOTA MAKASSAR 6.35 4.58 1,432,189
42
KOTA PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN
6.15 13.92 351,426
43 KOTA PAREPARE 6.71 5.41 154,854
44 MAROS 9,72 9,43 403.774
45 TAKALAR 14,23 8,25 305.077
46
SULBAR
PoU = 9,82
MAMUJU 9.04 7.63 285,616
47 MAMUJU TENGAH 6.98 7.17 140,028
48 MAJENE 9.25 15.13 177,390
49 POLEWALI MANDAR 10.40 16.39 490,493
50 MAMASA 17,58 14,51 166.471
Update: 15 Mei 2023
Badan Pangan Nasional
NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJASAMA
BADAN PANGAN NASIONAL DENGAN AIPGI
NOTA KESEPAHAMAN NFA & AIPGI
tentang Sinergitas Penguatan Pangan
dan Gizi Guna Mewujudkan
Ketahanan Pangan Nasional
PERJANJIAN KERJASAMA NFA DAN AIPGI
DAN 10 FAKULTAS PENGAMPU PRODI
GIZI DI 10 PROVINSI tentang Sinergitas
Penguatan Pangan dan Gizi dalam
Rangka Pencegahan dan Penanganan
Kerawanan Pangan dan Gizi
Badan Pangan Nasional
Kriteria Penerima Manfaat
Jumlah penerima manfaat sebanyak 25.000
peserta didik di 10 provinsi pada 50
kabupaten/kota.
Penerima manfaat setiap provinsi berjumlah
2.500 peserta didik sekolah dasar yang
ditetapkan oleh PPK Provinsi dan disahkan
oleh KPA Provinsi.
Jumlah penerima manfaat di setiap
kabupaten/kota dalam satu provinsi
dialokasikan sebanyak 500 peserta didik
Badan Pangan
Kriteria Sekolah Dasar
Tercantum dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kemendikbudristek
Memiliki kepala sekolah definitif
Tersedia fasilitas cuci tangan yang berfungsi dengan baik (air bersih yang mengalir
dan sabun)
Seluruh peserta didik memiliki jadwal belajar pagi hari (rombongan belajar pagi)
dengan maksimum 300 peserta didik di setiap sekolah dasar;
Sekolah berada pada wilayah kecamatan atau desa/kelurahan pada kategori FSVA
prioritas 3-4 (agak rentan sampai agak tahan pangan) sesuai peta FSVA Tahun 2022
Tidak menerima bantuan sejenis (Pemberian Pangan Bergizi) pada tahun 2023 dari
sumber dana APBN, APBD Provinsi/APBD Kabupaten/Kota
Badan Pangan
9
OKTOBER
TIMELINE GENIUS PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI
KAB/KOTA
JULI M4 –
AGUSTUS M3
•Penetapan CPCL
•Penetapan Mitra
•AIPGI Daerah:
Penyiapan baseline
& koord OPD
Pangan
• Bimtek di Pusat
• Penyaluran
Pangan Kudapan
• Edukasi ke siswa
SD
AGUSTUS M4 -
SEPTEMBER
•Penetapan CPCL
•Penetapan Mitra
•Pelaksanaan survei
baseline
NOVEMBER
• Penyaluran
Bantuan
• Edukasi ke siswa
SD
• Penyusunan
endline
Pelaporan
• Bimtek di Pusat
• Penyaluran
Pangan Kudapan
• Edukasi ke siswa
SD
• Penyaluran
Bantuan
• Edukasi ke siswa
SD
• Penyusunan
endline
Pelaporan
Badan Pangan Nasional 10
10
PELAKSANAAN
Tahapan Penetapan Sekolah Penerima Manfaat
1
• Identifikasi calon SD oleh Dinas pangan kab/kota dan dinas pendidikan kab/kota
• Mengusulkan 5 (lima) SD calon penerima manfaat yang diusulkan oleh kepala dinas provinsi
2
• Dinas Pangan provinsi melakukan koordinasi mengundang dinas pangan kabupaten/kota dengan
membawa dokumen hasil identifikasi dari kabupaten/kota, untuk dilakukan verifikasi dan penetapan
rekomendasi short list SD calon penerima manfaat.
• Hasil pertemuan koordinasi berupa daftar nama SD, alamat SD, jumlah, nama peserta didik
3
• PPK Provinsi menerbitkan Surat Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah dan jumlah peserta didik
yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Provinsi sebagai dasar pemberian Bantuan
Pemerintah
4
• Keputusan penetapan penerima manfaat selanjutnya dilaporkan kepada Deputi Bidang Kerawanan
Pangan dan Gizi c.q Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi paling lambat satu minggu setelah SK
ditetapkan
Badan Pangan Nasional 11
11
PELAKSANAAN (2)
Kriteria penetapan penyedia kudapan pangan bergizi
1 • Memiliki izin usaha di bidang pangan
2
• Penyedia dan dapur berlokasi/berdomisili di kabupaten/kota pelaksana kegiatan
GENIUS
Badan Pangan Nasional
PELAKSANAAN (3)
Mekanisme Pemberian Kudapan Pangan Bergizi
Hari makan pada Senin, Rabu, Jumat.
Pengolahan kudapan maksimal 4 jam sebelum diberikan.
Dilaksanakan pada jam istirahat pertama.
Pengecekan kelayakan dan keamanan Pangan secara fisik (warna, rasa, aroma).
Penyisihan satu menu untuk test food yang disimpan hingga jam pulang sekolah.
Makanan diberikan dalam kemasan yang baik dan aman
Badan Pangan Nasional
Peserta didik membawa cutlery set yang telah dibagikan diawal setiap hari makan
Sekolah menyediakan air minum atau mengingatkan peserta didik untuk membawa air
minum
Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan.
Penjelasan tentang Kudapan Pangan Bergizi dan bahan Pangan yang diberikan serta
manfaatnya.
Makan bersama diawali dan diakhiri dengan berdoa
Peserta didik membuang sampah pada tempat yang disediakan oleh sekolah
Mekanisme Pemberian Kudapan Pangan Bergizi (2)
Badan Pangan Nasional
Dilaksanakan sebanyak empat (4) kali oleh pihak sekolah yang didampingi oleh
Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional dan
Puskesmas
Edukasi untuk orang tua peserta didik diberikan saat sosialisasi kegiatan
GENIUS oleh pihak sekolah diawal dan/atau akhir kegiatan pemberian kudapan
pangan bergizi
Lembar balik, e-poster, e-leaflet dan e-comic Edukasi Pangan dan Gizi, untuk
peserta didik dan orang tua peserta didik
Edukasi Pangan dan Gizi kepada peserta didik dilaksanakan di ruang kelas masing-
masing sebelum makan bersama yaitu saat istirahat pertama.
Mekanisme Edukasi Pangan dan Gizi
PELAKSANAAN (4)
Badan Pangan Nasional
MEKANISME PENDAMPINGAN DI SEKOLAH
A. Tim Teknis Kabupaten/Kota
Melakukan koordinasi dengan pihak sekolah tentang persiapan, pelaksanaan,
pemantauan, pendampingan dan evaluasi kegiatan
Melakukan koordinasi dengan Tim Pembina Provinsi tentang persiapan, pelaksanaan,
pemantauan, pendampingan dan evaluasi kegiatan
Memastikan pihak penyedia melaksanakan kegiatan pemberian Kudapan Pangan
Bergizi sesuai mekanisme pemberian Kudapan Pangan Bergizi
Melakukan koordinasi dengan PPK provinsi terkait pelaksanaan kegiatan pemberian
Kudapan Pangan Bergizi oleh pihak penyedia
Melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan sekali kepada Tim Pembina Provinsi
Badan Pangan Nasional
MEKANISME PENDAMPINGAN DI SEKOLAH (2)
Melakukan pembinaan kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota
Melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan sekali kepada Tim Pusat
B. Tim Pembina Provinsi
Badan Pangan Nasional
MEKANISME PENDAMPINGAN DI SEKOLAH (3)
C. AIPGI sebagai Tim Pusat
1)Penyusunan instrumen untuk evaluasi awal (baseline) dan evaluasi akhir (endline)
Melakukan pengumpulan data baseline dan endline
1)Penyusunan pedoman operasional Edukasi Pangan dan Gizi, media, dan materi
Edukasi Pangan dan Gizi.
Penyusunan pedoman operasional menu, pergiliran menu, pengolahan, distribusi,
dan konsumsi Kudapan Pangan Bergizi
Melakukan pelatihan bagi guru, juru masak, dosen dan mahasiswa yang terlibat
tentang mekanisme penyelenggaraan edukasi dan Kudapan Pangan Bergizi
Turut mengawasi pendampingan penyelenggaraan edukasi dan pemberian Kudapan
Pangan Bergizi di sekolah
Melaporkan perkembangan kegiatan pendampingan setiap bulan sekali kepada Ketua Tim Pusat
Badan Pangan Nasional
TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN
KEBUTUHAN ANGGARAN
Melakukan survei harga bahan Pangan dan cutlery set (alat makan) yang
dibutuhkan
Melakukan penyesuaian harga bahan Pangan dan cutlery set (alat
makan) yang dibutuhkan
Menentukan mekanisme pengadaan sesuai peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa
RKKA yang telah disusun ditandatangani oleh PPK Provinsi dan disahkan
oleh KPA Provinsi
Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran (RKKA) pemberian Kudapan Pangan Bergizi disusun oleh PPK
Provinsi bersama dengan Tim Pembina Provinsi dan/atau Tim Teknis Kabupaten/Kota berdasarkan
data/informasi dari Tim Pusat dalam merencanakan pemanfaatan dana bantuan pemerintah
Badan Pangan Nasional 19
19
PENGELOLAAN BANTUAN PEMERINTAH
Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah
Penyedia Kudapan Pangan Bergizi dipilih melalui e-purchasing atau metode lain sesuai dengan
peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/ jasa
Pertanggungjawaban
Pihak penyedia Kudapan Pangan Bergizi menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada
PPK provinsi dengan melampirkan:
a. BAST
b. Menggunakan aplikasi foto open camera yang disertai titik koordinat di lokasi hasil pekerjaan
c. Pertanggungjawaban administrasi kegiatan harus disusun laporan yang dilengkapi dengan
dokumentasi pelaksanaan kegiatan (foto, video, dll) dan daftar hadir peserta didik
Mekanisme Pembayaran
2 tahap yaitu: uang muka sebesar 30% untuk persiapan pelaksanaan kegiatan dan pembayaran
pelunasan dilakukan setelah pekerjaan selesai
Badan Pangan Nasional
No URAIAN KEGIATAN ALOKASI DEKON (Rp)
Anggaran
Per Wilayah (Rp)
Total Output Per Provinsi Per Kab/Kota
1
SISTEM PERINGATAN DINI KERAWANAN PANGAN DAN
GIZI (SKPG)
di 34 Provinsi; 514 Kab/Kota
5.517.080.000
A Provinsi - Data dan Informasi SKPG 592.960.000 34 Laporan 17.440.000
B Kab/Kota - Data dan Informasi SKPG 4.924.120.000 514 Laporan 9.580.000
2
GERAKAN EDUKASI DAN PEMBERIAN PANGAN
BERGIZI UNTUK SISWA (GENIUS)
di 10 Provinsi; 50 Kab/Kota
18.363.000.000 25.000 orang
A Provinsi 1.483.000.000 148.300.000
B Kabupaten/Kota 4.380.000.000 87.600.000
C Paket Intervensi Pangan (Banpem) 12.500.000.000 1.250.000.000
3
KOORDINASI & SOSIALISASI GERAKAN SELAMATKAN
PANGAN
di 12 Provinsi
1.103.500.000
Provinsi 1.103.500.000 12 Laporan 91. 950.000
TOTAL DEKONSENTRASI 24.983.580.000
DANA DEKONSENTRASI KEGIATAN LINGKUP
KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI TAHUN 2023
ALOKASI ANGGARAN DIREKTORAT KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI (APBN+ABT) SEBESAR Rp. 53,6 MILYAR,
DENGAN 47% ALOKASI DEKONSENTRASI SEBESAR Rp. 24,98 MILYAR
Badan Pangan Nasional
KOMPONEN ANGGARAN DEKONSENTRASI GENIUS
No Komponen Jumlah (Rp)
1 Paket Intervensi Pangan (6.250
paket)
1.250.000.000
2 Rapat koordinasi (120 OK) 7.800.000
3 Perbanyakan bahan 1.250.000
4 Bahan sosialisasi
(5 paket x 12 juta)
60.000.000
5 Honor Tim Provinsi (5 org x 2 bln) 5.000.000
6 ATK 2.000.000
7 Honor Narasumber 6.000.000
8 Perjalanan dinas ke kab/kota (40
OP)
40.000.000
9 Perjalanan dinas ke pusat (4 OP) 24.000.000
10 Transport lokal (15 OK) 2.250.000
Total Per Provinsi 148.300.000
Provinsi (bantuan dan koordinasi)
No Komponen Jumlah (Rp)
1 Rapat/pertemuan koordinasi (50 OK) 3.250.000
2 Perbanyakan bahan 1.000.000
3 Honor tim Kab/Kota (5 orang x 2 bulan) 3.000.000
4 Honor tim Sekolah (7 orang x 2 bulan x 3
sekolah)
12.600.000
5 Penyelenggaraan edukasi pangan dan
gizi (1 Paket)
30.000.000
6 ATK 2.000.000
7 Pencetakan dan penjilidan laporan (2
paket)
500.000
8 Perjalanan dinas daerah (30 OP) 21.000.000
9 Perjalanan dinas ke pusat (2 OP) 12.000.000
10 Transport lokal (15 OK) 2.250.000
Total Per kab/Kota 87.600.000
Total 5 Kab/Kota 438.000.000
Kabupaten (koordinasi)
Total anggaran Dekon Per Provinsi = Rp. 1.836.300.000
Badan Pangan Nasional
TERIMA KASIH
Instagram
https://www.instagram.com/badanpangannasional/
Facebook
https://www.facebook.com/badanpangan/
Twitter
https://twitter.com/BadanPangan
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCT9nnYOnvZtLyiiH9qmwSEg
Tiktok
https://www.tiktok.com/@badanpangannasional
Email Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi:
deputikpg@gmail.com
22

More Related Content

Similar to 280723_sosialisasi GENIUS bahan Dir 22 fin.pptx

Tugas Manajemen Puskesmas -per program.pptx
Tugas Manajemen Puskesmas -per program.pptxTugas Manajemen Puskesmas -per program.pptx
Tugas Manajemen Puskesmas -per program.pptx
Ayu Rahayu
 
Materi BKKBN -Pangan Lokal aaaaaaaaaaaaa
Materi BKKBN -Pangan Lokal aaaaaaaaaaaaaMateri BKKBN -Pangan Lokal aaaaaaaaaaaaa
Materi BKKBN -Pangan Lokal aaaaaaaaaaaaa
NovitaSari285047
 
4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptx4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
imelda238795
 

Similar to 280723_sosialisasi GENIUS bahan Dir 22 fin.pptx (20)

Kampanye Sekolah Sehat.pdf
Kampanye Sekolah Sehat.pdfKampanye Sekolah Sehat.pdf
Kampanye Sekolah Sehat.pdf
 
ANALISIS KIA 2022.pptx
ANALISIS KIA 2022.pptxANALISIS KIA 2022.pptx
ANALISIS KIA 2022.pptx
 
Tugas Manajemen Puskesmas -per program.pptx
Tugas Manajemen Puskesmas -per program.pptxTugas Manajemen Puskesmas -per program.pptx
Tugas Manajemen Puskesmas -per program.pptx
 
lokmin linsek puskesmas maret 2024.pptx
lokmin linsek puskesmas maret  2024.pptxlokmin linsek puskesmas maret  2024.pptx
lokmin linsek puskesmas maret 2024.pptx
 
Rencana Program Prioritas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahum 2017
Rencana Program Prioritas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahum 2017Rencana Program Prioritas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahum 2017
Rencana Program Prioritas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahum 2017
 
PPT STUNTING GUB.pptx
PPT STUNTING GUB.pptxPPT STUNTING GUB.pptx
PPT STUNTING GUB.pptx
 
Pengembangan Pangan Lokal.pptx
Pengembangan Pangan Lokal.pptxPengembangan Pangan Lokal.pptx
Pengembangan Pangan Lokal.pptx
 
1. bahan tayang pelatihan teknis kebijakan dan strategi pk 2020 edit-very03...
1. bahan tayang pelatihan teknis   kebijakan dan strategi pk 2020 edit-very03...1. bahan tayang pelatihan teknis   kebijakan dan strategi pk 2020 edit-very03...
1. bahan tayang pelatihan teknis kebijakan dan strategi pk 2020 edit-very03...
 
SURVEILANS GIZI.pptx
SURVEILANS GIZI.pptxSURVEILANS GIZI.pptx
SURVEILANS GIZI.pptx
 
Materi BKKBN -Pangan Lokal aaaaaaaaaaaaa
Materi BKKBN -Pangan Lokal aaaaaaaaaaaaaMateri BKKBN -Pangan Lokal aaaaaaaaaaaaa
Materi BKKBN -Pangan Lokal aaaaaaaaaaaaa
 
Pelaksanaan PMT Lokal.ppt
Pelaksanaan PMT Lokal.pptPelaksanaan PMT Lokal.ppt
Pelaksanaan PMT Lokal.ppt
 
174628180 proposal-k antin-sehat
174628180 proposal-k antin-sehat174628180 proposal-k antin-sehat
174628180 proposal-k antin-sehat
 
4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptx4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
 
Pemberdayaan Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
Pemberdayaan Kampung Keluarga Berkualitas.pptxPemberdayaan Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
Pemberdayaan Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
 
REMBUK STUNTING PROVINSI KALIMANTAN UTARA
REMBUK STUNTING PROVINSI KALIMANTAN UTARAREMBUK STUNTING PROVINSI KALIMANTAN UTARA
REMBUK STUNTING PROVINSI KALIMANTAN UTARA
 
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017
 
4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptx4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
4. Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
 
3. program usia sekolah dan remaja (1)
3. program usia sekolah dan remaja (1)3. program usia sekolah dan remaja (1)
3. program usia sekolah dan remaja (1)
 
Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja
Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan RemajaPelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja
Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja
 
Bahan tayang 1 kebijakan dan strategi pk 2020
Bahan tayang 1   kebijakan dan strategi pk 2020Bahan tayang 1   kebijakan dan strategi pk 2020
Bahan tayang 1 kebijakan dan strategi pk 2020
 

Recently uploaded

02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
gulieglue
 
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
290165
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
PututJokoWibowo
 

Recently uploaded (10)

Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
 
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
 
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
 
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniKebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
 
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
 
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangpermendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
 
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
 

280723_sosialisasi GENIUS bahan Dir 22 fin.pptx

  • 1. Badan Pangan Nasional Oleh: Nita Yulianis, SP, MSi Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Sosialisasi Kegiatan GERAKAN EDUKASI DAN PEMBERIAN PANGAN BERGIZI UNTUK SISWA (GENIUS) Depok, 28 Juli 2023
  • 2. Badan Pangan 2 2 GERAKAN EDUKASI DAN PEMBERIAN PANGAN BERGIZI UNTUK SISWA (GENIUS) 1. Meningkatkan pengetahuan anak usia sekolah tentang pangan bergizi 2. Menjaga dan meningkatkan status gizi anak SD 3. Menyiapkan generasi emas menuju Indonesia 2045 Wilayah dengan angka PoU belum mencapai target nasional 1. Perpres 18/2020 tentang RPJMN 2. Perpres 66/2021 tentang Badan Pangan Nasional 3. Perbadan 2/2022 tentang SOTK Anak Sekolah Dasar sebanyak 25 ribu jiwa Berupa kudapan pangan bergizi berupa telur, susu, olahan protein hewani lainnya (ayam/ikan) (20 kali pemberian makan selama 2 bulan) Latar Belakang Dasar Pelaksanaan Tujuan Target Lokus 1. Penerima Manfaat 2. Pemberian Pangan Bergizi 10 Provinsi 50 Kab/Kota Konsep Kegiatan Sesuai target RPJMN untuk mendukung pencapaian generasi emas tahun 2045. 10,21% Prevalence of Undernourishment (PoU) sebanyak 28,1 juta jiwa (BPS 2022) anak usia sekolah tidak sarapan (Riskesdas 2018). 26,1% 8.000 HPK Studi menunjukkan upayai intervensi pangan dan gizi perlu dioptimalkan hingga 8.000 HPK (SD s.d SMA) PUSAT:  Penyusunan Panduan/Juknis  Penyusunan baseline dan endline  Sosialisasi, Bimtek dan Evaluasi  Pembinaan, Pendampingan dan Monev DEKONSENTRASI:  Kampanye/Promosi  Pendampingan dan Monev  Pemberian Pangan Bergizi kepada siswa SD APBD:  Pengawalan Kegiatan  Fasilitasi untuk menggerakkan keterlibatan para pihak (Puskesmas, TP PKK, CSR, dll) Ruang Lingkup Kegiatan
  • 3. Badan Pangan Nasional PJ PELAKSANA TK NASIONAL  Penyusunan Pedum & Juknis  Penetapan Lokus  Koordinasi lintas K/L, stakeholder  Advokasi dan Sosialisasi OPD Pangan Daerah  Bimtek, Pembinaan, Pendampingan & Monev Prov/Kab/kota  Penyediaan data Sekolah Dasar (Dapodik)  Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Daerah  Koordinasi dengan Dinas Pangan Kab/Kota  Verifikasi dan validasi data Sekolah Dasar  Pembinaan, Pengawasan, Monev DINAS PANGAN KAB/KOTA  PJ Pelaksana Kegiatan Tk Prov  Koordinasi dg Dinas Pangan Kab/Kota  Verifikasi CPCL bersama Dinas Kab/Kota  Penetapan SD dan penerima manfaat  Bimtek, Pendampingan, Monev & Pelaporan Koordinasi Program dan Pembiayaan  Penerima Manfaat kegiatan  Koordinasi dengan mitra penyedia  Koordinasi dengan Dinas Pangan, Dinas Pendidikan, TP PKK Kab/Kota, Perguruan Tinggi  Pendampingan, Monev & Pelaporan  Sosialisasi dengan kepala daerah dan kepala OPD  Koordinasi dengan TP PKK Pusat dan daerah  Pendampingan dalam pemberian pangan bergizi di sekolah DINAS PANGAN PROVINSI  Pelaksana Teknis Kegiatan  Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota untuk mengusulkan CPCL  Penetapan usulan CPCL oleh Kadis Kab/Kota  Verifikasi CPCL bersama Dinas Pangan Provinsi  Koordinasi pelaksanaan dengan Dinas Pangan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, Dinas Kesehatan Kab/Kota, TP PKK, Perguruan Tinggi dan pihak sekolah  Pendampingan, Monev & Pelaporan PIHAK SEKOLAH DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA ALUR KOORDINASI GERAKAN EDUKASI DAN PEMBERIAN PANGAN BERGIZI UNTUK SISWA (GENIUS) Keterangan : Jalur koordinasi Jalur kewenangan PERGURUAN TINGGI  Materi dan media edukasi pangan dan gizi  Pelaksanaan baseline dan endline  Edukasi pangan dan gizi bersama sekolah (4 kali)  Penyusunan menu kudapan bergizi 10 kali makan  Pendampingan dalam pelaksanaan  Pelaporan MITRA PENYEDIA  Menyediakan pangan bergizi untuk anak sekolah  Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyaluran pangan bergizi sebanyak 20 kali dalam 2 bulan  Berkoordinasi dengan sekolah penerima manfaat, dinas pangan dan perguruan tinggi
  • 4. Badan Pangan Nasional NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA PoU 2022 Kemiskinan Jumlah Penduduk Tahun 2022 1 ACEH PoU = 10,98 KOTA BANDA ACEH 6.29 7.13 257,635 2 NAGAN RAYA 5.95 17.38 173,393 3 ACEH BARAT 6.55 17.93 202,858 4 ACEH JAYA 9,33 12,51 96.028 5 ACEH BESAR 10,46 13,38 414490 6 SUMUT PoU = 8,70 KOTA MEDAN 7,86 8,07 2.494.512 7 SERDANG BEDAGAI 9,64 7,82 667.998 8 DELI SERDANG 10,32 3,62 1953986 9 TEBING TINGGI 10,52 9,59 177.785 10 KOTA BINJAI 11,07 5,1 300.009 11 SUMBAR PoU = 7,31 KOTA PADANG 6,81 4,26 919.145 12 KOTA SOLOK 5.70 3.02 75,850 13 PASAMAN BARAT 6.47 6.93 442,479 14 PADANG PARIAMAN 6,95 6,25 436.129 15 PADANG PANJANG 7,13 5,14 57.850 16 SUMSEL PoU = 7,37 KOTA PALEMBANG 6.12 10.48 1,707,996 17 BANYU ASIN 5,49 10 852576 18 OGAN KOMERING ILIR 6.45 13.23 776,690 19 OGAN ILIR 6,95 12,33 422.907 20 MUARA ENIM 6.84 11.12 624,019 21 JABAR PoU = 6,75 KOTA BOGOR 5.35 7.1 1,063,513 22 INDRAMAYU 5.99 12.77 1,871,832 23 KARAWANG 6.73 8.44 2,505,247 24 SUKABUMI 7,42 7,34 2.806.664 25 BANDUNG 8,30 6,8 3.718.660 Update: 15 Mei 2023 Lokus Provinsi dan Kab/Kota
  • 5. Badan Pangan Nasional Lokus Provinsi dan Kab/Kota NO PROVINSI KABUPATEN/KOTA PoU 2022 Kemiskinan Jumlah Penduduk Tahun 2022 26 JATIM PoU = 10,27 SIDOARJO 6.34 5.36 2,103,401 27 KOTA PROBOLINGGO 6,77 6,65 243.200 28 TULUNGAGUNG 9,45 6,71 1.105.337 29 KEDIRI 9,97 10,65 1.656.020 30 BLITAR 12,76 8,71 1.240.322 31 BALI PoU = 7,72 KOTA DENPASAR 6.02 2.97 726,808 32 BANGLI 6.68 5.28 267,133 33 KLUNGKUNG 6.83 6.07 214,012 34 TABANAN 8.57 5.18 469,340 35 KARANG ASEM 13,18 6,98 511.277 36 SULUT PoU = 6,22 MANADO 5,01 5,85 454.606 37 MINAHASA 5,38 7,05 350.317 KOTAMOBAGU 5.53 5.19 125,405 39 BOLAANG MONGONDOW 6,82 7,04 252.648 40 MINAHASA UTARA 6,87 6,6 229.368 41 SULSEL PoU = 10,79 KOTA MAKASSAR 6.35 4.58 1,432,189 42 KOTA PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 6.15 13.92 351,426 43 KOTA PAREPARE 6.71 5.41 154,854 44 MAROS 9,72 9,43 403.774 45 TAKALAR 14,23 8,25 305.077 46 SULBAR PoU = 9,82 MAMUJU 9.04 7.63 285,616 47 MAMUJU TENGAH 6.98 7.17 140,028 48 MAJENE 9.25 15.13 177,390 49 POLEWALI MANDAR 10.40 16.39 490,493 50 MAMASA 17,58 14,51 166.471 Update: 15 Mei 2023
  • 6. Badan Pangan Nasional NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJASAMA BADAN PANGAN NASIONAL DENGAN AIPGI NOTA KESEPAHAMAN NFA & AIPGI tentang Sinergitas Penguatan Pangan dan Gizi Guna Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional PERJANJIAN KERJASAMA NFA DAN AIPGI DAN 10 FAKULTAS PENGAMPU PRODI GIZI DI 10 PROVINSI tentang Sinergitas Penguatan Pangan dan Gizi dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi
  • 7. Badan Pangan Nasional Kriteria Penerima Manfaat Jumlah penerima manfaat sebanyak 25.000 peserta didik di 10 provinsi pada 50 kabupaten/kota. Penerima manfaat setiap provinsi berjumlah 2.500 peserta didik sekolah dasar yang ditetapkan oleh PPK Provinsi dan disahkan oleh KPA Provinsi. Jumlah penerima manfaat di setiap kabupaten/kota dalam satu provinsi dialokasikan sebanyak 500 peserta didik
  • 8. Badan Pangan Kriteria Sekolah Dasar Tercantum dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kemendikbudristek Memiliki kepala sekolah definitif Tersedia fasilitas cuci tangan yang berfungsi dengan baik (air bersih yang mengalir dan sabun) Seluruh peserta didik memiliki jadwal belajar pagi hari (rombongan belajar pagi) dengan maksimum 300 peserta didik di setiap sekolah dasar; Sekolah berada pada wilayah kecamatan atau desa/kelurahan pada kategori FSVA prioritas 3-4 (agak rentan sampai agak tahan pangan) sesuai peta FSVA Tahun 2022 Tidak menerima bantuan sejenis (Pemberian Pangan Bergizi) pada tahun 2023 dari sumber dana APBN, APBD Provinsi/APBD Kabupaten/Kota
  • 9. Badan Pangan 9 OKTOBER TIMELINE GENIUS PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI KAB/KOTA JULI M4 – AGUSTUS M3 •Penetapan CPCL •Penetapan Mitra •AIPGI Daerah: Penyiapan baseline & koord OPD Pangan • Bimtek di Pusat • Penyaluran Pangan Kudapan • Edukasi ke siswa SD AGUSTUS M4 - SEPTEMBER •Penetapan CPCL •Penetapan Mitra •Pelaksanaan survei baseline NOVEMBER • Penyaluran Bantuan • Edukasi ke siswa SD • Penyusunan endline Pelaporan • Bimtek di Pusat • Penyaluran Pangan Kudapan • Edukasi ke siswa SD • Penyaluran Bantuan • Edukasi ke siswa SD • Penyusunan endline Pelaporan
  • 10. Badan Pangan Nasional 10 10 PELAKSANAAN Tahapan Penetapan Sekolah Penerima Manfaat 1 • Identifikasi calon SD oleh Dinas pangan kab/kota dan dinas pendidikan kab/kota • Mengusulkan 5 (lima) SD calon penerima manfaat yang diusulkan oleh kepala dinas provinsi 2 • Dinas Pangan provinsi melakukan koordinasi mengundang dinas pangan kabupaten/kota dengan membawa dokumen hasil identifikasi dari kabupaten/kota, untuk dilakukan verifikasi dan penetapan rekomendasi short list SD calon penerima manfaat. • Hasil pertemuan koordinasi berupa daftar nama SD, alamat SD, jumlah, nama peserta didik 3 • PPK Provinsi menerbitkan Surat Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah dan jumlah peserta didik yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Provinsi sebagai dasar pemberian Bantuan Pemerintah 4 • Keputusan penetapan penerima manfaat selanjutnya dilaporkan kepada Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi c.q Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi paling lambat satu minggu setelah SK ditetapkan
  • 11. Badan Pangan Nasional 11 11 PELAKSANAAN (2) Kriteria penetapan penyedia kudapan pangan bergizi 1 • Memiliki izin usaha di bidang pangan 2 • Penyedia dan dapur berlokasi/berdomisili di kabupaten/kota pelaksana kegiatan GENIUS
  • 12. Badan Pangan Nasional PELAKSANAAN (3) Mekanisme Pemberian Kudapan Pangan Bergizi Hari makan pada Senin, Rabu, Jumat. Pengolahan kudapan maksimal 4 jam sebelum diberikan. Dilaksanakan pada jam istirahat pertama. Pengecekan kelayakan dan keamanan Pangan secara fisik (warna, rasa, aroma). Penyisihan satu menu untuk test food yang disimpan hingga jam pulang sekolah. Makanan diberikan dalam kemasan yang baik dan aman
  • 13. Badan Pangan Nasional Peserta didik membawa cutlery set yang telah dibagikan diawal setiap hari makan Sekolah menyediakan air minum atau mengingatkan peserta didik untuk membawa air minum Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Penjelasan tentang Kudapan Pangan Bergizi dan bahan Pangan yang diberikan serta manfaatnya. Makan bersama diawali dan diakhiri dengan berdoa Peserta didik membuang sampah pada tempat yang disediakan oleh sekolah Mekanisme Pemberian Kudapan Pangan Bergizi (2)
  • 14. Badan Pangan Nasional Dilaksanakan sebanyak empat (4) kali oleh pihak sekolah yang didampingi oleh Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional dan Puskesmas Edukasi untuk orang tua peserta didik diberikan saat sosialisasi kegiatan GENIUS oleh pihak sekolah diawal dan/atau akhir kegiatan pemberian kudapan pangan bergizi Lembar balik, e-poster, e-leaflet dan e-comic Edukasi Pangan dan Gizi, untuk peserta didik dan orang tua peserta didik Edukasi Pangan dan Gizi kepada peserta didik dilaksanakan di ruang kelas masing- masing sebelum makan bersama yaitu saat istirahat pertama. Mekanisme Edukasi Pangan dan Gizi PELAKSANAAN (4)
  • 15. Badan Pangan Nasional MEKANISME PENDAMPINGAN DI SEKOLAH A. Tim Teknis Kabupaten/Kota Melakukan koordinasi dengan pihak sekolah tentang persiapan, pelaksanaan, pemantauan, pendampingan dan evaluasi kegiatan Melakukan koordinasi dengan Tim Pembina Provinsi tentang persiapan, pelaksanaan, pemantauan, pendampingan dan evaluasi kegiatan Memastikan pihak penyedia melaksanakan kegiatan pemberian Kudapan Pangan Bergizi sesuai mekanisme pemberian Kudapan Pangan Bergizi Melakukan koordinasi dengan PPK provinsi terkait pelaksanaan kegiatan pemberian Kudapan Pangan Bergizi oleh pihak penyedia Melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan sekali kepada Tim Pembina Provinsi
  • 16. Badan Pangan Nasional MEKANISME PENDAMPINGAN DI SEKOLAH (2) Melakukan pembinaan kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota Melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan sekali kepada Tim Pusat B. Tim Pembina Provinsi
  • 17. Badan Pangan Nasional MEKANISME PENDAMPINGAN DI SEKOLAH (3) C. AIPGI sebagai Tim Pusat 1)Penyusunan instrumen untuk evaluasi awal (baseline) dan evaluasi akhir (endline) Melakukan pengumpulan data baseline dan endline 1)Penyusunan pedoman operasional Edukasi Pangan dan Gizi, media, dan materi Edukasi Pangan dan Gizi. Penyusunan pedoman operasional menu, pergiliran menu, pengolahan, distribusi, dan konsumsi Kudapan Pangan Bergizi Melakukan pelatihan bagi guru, juru masak, dosen dan mahasiswa yang terlibat tentang mekanisme penyelenggaraan edukasi dan Kudapan Pangan Bergizi Turut mengawasi pendampingan penyelenggaraan edukasi dan pemberian Kudapan Pangan Bergizi di sekolah Melaporkan perkembangan kegiatan pendampingan setiap bulan sekali kepada Ketua Tim Pusat
  • 18. Badan Pangan Nasional TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN ANGGARAN Melakukan survei harga bahan Pangan dan cutlery set (alat makan) yang dibutuhkan Melakukan penyesuaian harga bahan Pangan dan cutlery set (alat makan) yang dibutuhkan Menentukan mekanisme pengadaan sesuai peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa RKKA yang telah disusun ditandatangani oleh PPK Provinsi dan disahkan oleh KPA Provinsi Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran (RKKA) pemberian Kudapan Pangan Bergizi disusun oleh PPK Provinsi bersama dengan Tim Pembina Provinsi dan/atau Tim Teknis Kabupaten/Kota berdasarkan data/informasi dari Tim Pusat dalam merencanakan pemanfaatan dana bantuan pemerintah
  • 19. Badan Pangan Nasional 19 19 PENGELOLAAN BANTUAN PEMERINTAH Pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah Penyedia Kudapan Pangan Bergizi dipilih melalui e-purchasing atau metode lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/ jasa Pertanggungjawaban Pihak penyedia Kudapan Pangan Bergizi menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK provinsi dengan melampirkan: a. BAST b. Menggunakan aplikasi foto open camera yang disertai titik koordinat di lokasi hasil pekerjaan c. Pertanggungjawaban administrasi kegiatan harus disusun laporan yang dilengkapi dengan dokumentasi pelaksanaan kegiatan (foto, video, dll) dan daftar hadir peserta didik Mekanisme Pembayaran 2 tahap yaitu: uang muka sebesar 30% untuk persiapan pelaksanaan kegiatan dan pembayaran pelunasan dilakukan setelah pekerjaan selesai
  • 20. Badan Pangan Nasional No URAIAN KEGIATAN ALOKASI DEKON (Rp) Anggaran Per Wilayah (Rp) Total Output Per Provinsi Per Kab/Kota 1 SISTEM PERINGATAN DINI KERAWANAN PANGAN DAN GIZI (SKPG) di 34 Provinsi; 514 Kab/Kota 5.517.080.000 A Provinsi - Data dan Informasi SKPG 592.960.000 34 Laporan 17.440.000 B Kab/Kota - Data dan Informasi SKPG 4.924.120.000 514 Laporan 9.580.000 2 GERAKAN EDUKASI DAN PEMBERIAN PANGAN BERGIZI UNTUK SISWA (GENIUS) di 10 Provinsi; 50 Kab/Kota 18.363.000.000 25.000 orang A Provinsi 1.483.000.000 148.300.000 B Kabupaten/Kota 4.380.000.000 87.600.000 C Paket Intervensi Pangan (Banpem) 12.500.000.000 1.250.000.000 3 KOORDINASI & SOSIALISASI GERAKAN SELAMATKAN PANGAN di 12 Provinsi 1.103.500.000 Provinsi 1.103.500.000 12 Laporan 91. 950.000 TOTAL DEKONSENTRASI 24.983.580.000 DANA DEKONSENTRASI KEGIATAN LINGKUP KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI TAHUN 2023 ALOKASI ANGGARAN DIREKTORAT KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI (APBN+ABT) SEBESAR Rp. 53,6 MILYAR, DENGAN 47% ALOKASI DEKONSENTRASI SEBESAR Rp. 24,98 MILYAR
  • 21. Badan Pangan Nasional KOMPONEN ANGGARAN DEKONSENTRASI GENIUS No Komponen Jumlah (Rp) 1 Paket Intervensi Pangan (6.250 paket) 1.250.000.000 2 Rapat koordinasi (120 OK) 7.800.000 3 Perbanyakan bahan 1.250.000 4 Bahan sosialisasi (5 paket x 12 juta) 60.000.000 5 Honor Tim Provinsi (5 org x 2 bln) 5.000.000 6 ATK 2.000.000 7 Honor Narasumber 6.000.000 8 Perjalanan dinas ke kab/kota (40 OP) 40.000.000 9 Perjalanan dinas ke pusat (4 OP) 24.000.000 10 Transport lokal (15 OK) 2.250.000 Total Per Provinsi 148.300.000 Provinsi (bantuan dan koordinasi) No Komponen Jumlah (Rp) 1 Rapat/pertemuan koordinasi (50 OK) 3.250.000 2 Perbanyakan bahan 1.000.000 3 Honor tim Kab/Kota (5 orang x 2 bulan) 3.000.000 4 Honor tim Sekolah (7 orang x 2 bulan x 3 sekolah) 12.600.000 5 Penyelenggaraan edukasi pangan dan gizi (1 Paket) 30.000.000 6 ATK 2.000.000 7 Pencetakan dan penjilidan laporan (2 paket) 500.000 8 Perjalanan dinas daerah (30 OP) 21.000.000 9 Perjalanan dinas ke pusat (2 OP) 12.000.000 10 Transport lokal (15 OK) 2.250.000 Total Per kab/Kota 87.600.000 Total 5 Kab/Kota 438.000.000 Kabupaten (koordinasi) Total anggaran Dekon Per Provinsi = Rp. 1.836.300.000
  • 22. Badan Pangan Nasional TERIMA KASIH Instagram https://www.instagram.com/badanpangannasional/ Facebook https://www.facebook.com/badanpangan/ Twitter https://twitter.com/BadanPangan Youtube https://www.youtube.com/channel/UCT9nnYOnvZtLyiiH9qmwSEg Tiktok https://www.tiktok.com/@badanpangannasional Email Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi: deputikpg@gmail.com 22

Editor's Notes

  1. 3 deputi mau ngapain Stabilisasi 9 komoditas