Dokumen tersebut membahas strategi dan kebijakan pendataan keluarga tahun 2020, termasuk metode sensus di 6 provinsi dan survei di 28 provinsi lainnya untuk mendata 35,4 juta keluarga. Tujuannya adalah memperoleh data demografi, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga."
Kegiatan Orientasi Kader kesehatan sangat perlu dilakukan terlebih pada awal tahun sebelum action kegiatan dimulai, karena peranan kader dalam program kesehatan sangatlah besar dan membantu petugas kesehatan di wilayah kerja..
Buku Indikator Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017Muh Saleh
Dalam rangka meningkatkan pelayanan data dan informasi baik untuk jajaran manajemen kesehatan maupun untuk masyarakat umum perlu disediakan suatu paket data / informasi kesehatan yang ringkas dan praktis. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menyusun informasi ringkas dalam bentuk booklet yang menyajikan Data kesehatan Tahun 2017
Paket informasi ini disusun dengan Judul “Buku Indikator Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017”.
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
4. 2020-2024
RPJMN 2020 – 2024
3. Meningkatkan SDM
Berkualitas dan
Berdaya Saing
2. Mengembangkan Wilayah
untuk Mengurangi
Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan
4. Revolusi Mental
dan Pembangunan
Kebudayaan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan Publik
1. Memperkuat
Ketahanan Ekonomi
untuk Pertumbuhan yang
Berkualitas
6. Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana dan
Perubahan Iklim
5. Memperkuat Infrastruktur
Mendukung Pengembangan
Ekonomi dan Pelayanan
Dasar
Komitmen
BKKBN
dalam
mendukung
Visi, Misi dan
Janji Presiden
“Terwujudnya
Keluarga
Berkualitas dan
Pertumbuhan
Penduduk yang
Seimbang“
RPJMN 2020-2024
5. No Indikator Sasaran Strategis RENSTRA 2020 2021 2022 2023 2024
1 Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per
WUS usia 15-49 Tahun 2,26 2.24 2.21 2.19 2.1
2 Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern
Contraceptive Prevelance Rate/mCPR) 61,78 62,16 62,54 62,92 63,41
3 Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi
(Unmet Need) 8,60 8,30 8,00 7,70 7,40
4 Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age
Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) 25 24 21 20 18
5 Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) 53,57 55,00 57,00 59,00 61,00
6 Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)
seluruh wanita umur 25-49 tahun 21,9 22,0 22,0 22,1 22,1
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS 2020-2024
6.
7. PERKEMBANGAN PENDATAAN KELUARGA
1971
1985
1994
2000
2015
• UU 52-2009
• PP 87-2014
• Nasional
• Pembangunan
Database
Keluarga
• Pentahapan
Keluarga
Sejahtera
tertutup
• Pelaporan angka
individu by name
by address
• Desentralisasi
• UU 10-1992
• Pendataan
Keluarga
dan individu
• Nasional
• Pentahapan
Keluarga
Sejahtera
terbuka
• Pelaporan
angka total
mulai dari
RT
• Sentralisasi
• Pendataan
PUS dan
Peserta KB
• Nasional
• Nasional
• Pembangun
an Database
Keluarga
• Pentahapan
Keluarga
Sejahtera
terbuka
• Pelaporan
angka
individu by
name by
address
• Sentralisasi
• Pencatatan
Pelaporan
Pelayanan
KB di Klinik
• Jawa Bali
BDKI
55 VARIABEL
1. KEPENDUDUKAN
2. KELUARGA BERENCANA
3. PEMBANGUNAN KELUARGA
Basis Data
Keluarga
Indonesia
8.
9. Mengapa Pendataan Keluarga Penting
Dilakukan ?
Profil PUS yang
sudah/belum ber KB
(menurut
karakteristiknya), akan
menghasilkan basis data
PUS by name by address
yang menjadi sasaran
program dan kinerja para
kader KB dalam
menjalankan program.
Pendataan Keluarga
untuk Profil PUS Pendataan Keluarga
sebagai Evidence Based
Beyond Family
Planning
Pemberdayaan Kader KB untuk
membangun Keluarga Indonesia
yang lebih Sejahtera
10. TUJUAN PENDATAAN KELUARGA
Tersedianya data keluarga by name by address untuk
digunakan dalam penetapan sasaran dan optimalisasi
operasional program Banggakencana serta berbagai
program pembangunan lainnya, yang meliputi:
a. Data Demografi
b. Data Keluarga Berencana
c. Data Keluarga Sejahtera
d. Dan Data Anggota Keluarga di setiap tingkatan
wilayah
12. • Di 6 Provinsi prioritas (Unmet Need
dan Perkawinan Anak Tinggi)
• Di 28 prov dengan lokus desa terpilih
Dimana
• PK dilakukan oleh KADER KB setempat
dibawah bimbingan PENYUUH KB
• Sasaran PK SELURUH KELUARGA
INDONESIA yang telah atau tinggal
selama 6 bulan
Siapa
• Sensus di 6 provinsi
• Survey di 28 provinsi dengan
(sampel desa dari BPS)
Metodologi1 – 30 Juni 2020
Kapan
• Formulir plus pencil, dan
• Smartphone
Cara
PELAKSANAAN
13. Metode Sensus Lokus Pendataan
Keluarga di 6 provinsi (Sumut, Jabar,
Kalbar, Sulbar, Maluku dan DKI Jakarta)
di 13.943 desa/ kelurahan dengan
jumlah 21.190.180 kk.
Pemilihan 6 provinsi dengan metode
sensus merupakan wilayah dengan
unmet need tinggi dan prevalensi
perkawinan anak yang tinggi
Metode Survey di 34
provinsi lainnya dengan jumlah
sampel desa sebanyak 12.522
desa/kelurahan dan jumlah
keluarga 14.237.006 kk (nama2
desa terpilih dari BPS)
Proyeksi jumlah KK tahun 2020
adalah 80.194.285, sehingga
Pendataan Keluarga di tahun 2020
dengan metode sensus dan
sampling menjangkau 35.427.186
kk (44,18%) di 26.465 desa/kel
dari proyeksi.
Kebutuhan anggaran Pendataan
Keluarga tahun 2020 untuk
seluruh Keluarga Indonesia
sebesar Rp 658 juta, yang
tersedia dalam RKA-KL TA.2020
sebesar Rp. 246,9 miliyar
masih kurang Rp411,1 milyar.04
03
01
02
METODE PENDATAAN KELUARGA 2020
19
14. NO Provinsi Desa
Kepala
Keluarga
1 DKI 133 1.603.728
2 Jabar 5.560 14.192.290
3 Sumut 5.882 3.785.913
4 Kalbar 1.698 1.147.499
5 Sulbar 323 177.458
6 Maluku 695 283.292
Jumlah 13.943 21.190.180
Fokus Sensus di 6 Provinsi
NO PROVINSI JUML DESA TERPILIH SAMPEL KK
1DKI Jakarta 134 1,603,729
2Jawa Barat 397 1,013,370
3Jawa Tengah 409 1,318,303
4DI Yogyakarta 219 666,850
5Jawa Timur 405 1,550,237
6Banten 388 879,110
7Bali 358 660,143
8Aceh 392 85,456
9Sumatera Utara 392 252,308
10Sumatera Barat 397 496,905
11Sumatera Selatan 365 268,602
12Lampung 379 366,483
13Bangka Belitung 390 433,180
14Nusa Tenggara Barat 385 551,819
15Kalimantan Barat 340 229,770
16Kalimantan Selatan 335 219,193
17Sulawesi Utara 365 148,172
18Sulawesi Selatan 384 299,292
19Gorontalo 366 163,809
20Sulawesi Barat 324 178,007
21Riau 473 469,565
22Jambi 781 518,985
23Bengkulu 389 146,457
24Kepulauan Riau 212 318,319
25Nusa Tenggara Timur 375 149,725
26Kalimantan Tengah 322 157,973
27Kalimantan Timur 361 348,279
28Sulawesi Tengah 353 140,179
29Sulawesi Tenggara 384 115,973
30Maluku 348 141,849
31Maluku Utara 395 101,206
32Papua 386 95,159
33Papua Barat 366 60,534
34Kalimantan Utara 254 88,066
JUMLAH 12,522 14,237,006
Two Stage Sampling di 34 Provinsi
Rata-Rata per
desa 256 kk
No Provinsi Kec Desa Est. KK
1 Halmahera Barat 6 18 3.060
2 Halmahera Tengah 7 21 4.074
3 Kepulauan Sula 8 24 7.248
4 Halmahera Selatan 14 42 8.484
5 Halmahera Utara 10 50 6.840
6 Halmahera Timur 7 21 4.683
7 Pulau Morotai 4 12 2.064
8 Pulau Taliabu 6 18 3.150
9 Ternate 6 18 12.924
10 Tidore Kepulauan 6 18 4.842
Jumlah 74 222 57.369
Two Stage Sampling di Maluku Utara
METODOLOGI PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2020
Total yang didata
35.427.186 kk
Di 26.465 desa/kel
15.
16. PENGORGANISASIAN LAPANGAN
Manager
Tim Pengolah Data
Manager
KECAMATAN
Supervisor
Ka. UPT/Koordinator PKB/PLKB
PKB/PLKB
Supervisor
Kader Pendata
Camat
Kepala Desa/Lurah
Kepala Dusun/
Ketua RW
PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA
Satu TIM PENDATA
• Maksimal 3 orang
• Maksimal mendata 5 RT atau
• Maksimal mendata 300 KK
PKB dan PLKB : 14.183
Kader KB : 1.344.068
Balai Penyuluhan KB
17. Formulir PK 2020
VARIABEL KEPENDUDUKAN
VARIABEL KELUARGA
BERENCANA
VARIABEL PEMBANGUNAN
KELUARGA
14
9
32
18. 1. Nomor Anggota Keluarga
2. Nama Anggota Keluarga dan NIK
3. Jenis Kelamin
4. Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir
5. Status Perkawinan
6. Usia Kawin Pertama
7. Kepemilikan Akte Lahir
8. Hubungan dengan kepala Keluarga
9. Kode Ibu Kandung
10. Agama yang dianut
11. Status Pekerjaan
12. Pendidikan
13. Kepesertaan JKN/Asuransi Kesehatan Lainnya
14. Keberadaan Anggota Keluarga (1 tahun terakhir)
I. Kependudukan:
1. Jumlah kelahiran
2. Jumlah Anak Ideal
3. Status Kehamilan
4. Keinginan punya anak
5. penggunaan obat/alat/cara KB
6. Status penggunaan obat/alat/cara KB dalam12 bulan
terakhir
7. Lama penggunaan obat/alat/cara KB yang dipakai
terakhir
8. Alasan utama tidak pakai KB atau putus pakai KB
9. Jenis obat/alat/cara KB yang dipakai saat ini atau
terakhir dipakai
10.Sumber mendapatkan pelayanan KB terakhir
11.Jenis Informasi yang didapatkan pada saat pertama
kali datang ketempat pelayanan KB untuk
mendapatkan obat/alat/cara KB terakhir
II. Keluarga Berencana:
19. III. Pembangunan Keluarga:
1. Setiap anggota keluarga menjalankan ibadah
agama sesuai kepercayaannya
2. Keluarga memiliki buku/akta nikah yang disahkan
oleh pejabat berwenang
3. Terdapat konflik antar anggota keluarga dalam 6
bulan terakhir
4. Setiap anggota keluarga makan makanan
beragam paling sedikit 2 kali sehari
5. Keluarga memiliki simpanan/tabungan yang
dapat digunakan sewaktu-waktu
6. Terdapat anggota keluarga yang sakit sehingga
meninggalkan akifitasnya dlm 1 bulan terakhir
7. Keluarga memiliki akses informasi dari media
8. Setiap anggota keluarga memiliki waktu untuk
berinteraksi setiap hari
9. Pengasuhan anak dilakukan bersama
10. Setiap anggota keluarga berekreasi bersama di kuar
rumah minimal 6 bulan sekali
11. Keluarga ikut serta dalam kegiatan sosial di
lingkungan RT dalam waktu 1 tahun terakhir
12. Keluarga memiliki tempat pembuangan sampah
13. Keluarga mempunyai balita (0-5) tahun ikut kegiatan
Posyandu
14. Keluarga memiliki balita (0-6) tahun ikut kegiatan BKB
15. Keluarga memiliki remaja (10-24) tahun ikut kegiatan
BKR
16. Ada anggota keluarga masih remaja (10-24) tahun
ikut kegiatan PIK Remaja
17. Keluarga Lansia atau memiliki Lansia (>60) tahun ikut
kegiatan BKL
18. Keluarga mengikuti kegiatan Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
20. 19. Jenis atap rumah terluas
20. Jenis dinding rumah terluas
21. Jenis lantai rumah terluas
22. Sumber penerangan utama
23. Sumber air minum utama
24. Bahan bakar utama untuk memasak
25. Memiliki fasilitas tempat buang air besar
26. Kepemilikan rumah/bangunan tempat tinggal
27. Luas rumah/bangunan keseluruhan
28. Orang yang tinggal dan menetap di rumah/
bangunan ini
29. Keluarga pernah memperoleh/mendengar/ melihat
pesat atau informasi program KKBPK dari media
30. Media sumber informasi
31. keluarga pernah memperoleh/mendengar/melihat
pesan atau informasi program KKBPK dari petugas
32. Petugas sumber informasi
III. Pembangunan Keluarga:
21.
22.
23. STRATEGI
Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam pengelolaan
PK 2020
Mendayagunakan Sumber Daya lini lapangan
Meningkatkan kompetensi SDM pelaksana PK 2020
Menggalang kemitraan dengan berbagai mitra kerja dan
stakeholder PK 2020
Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala
Menyiapkan dukungan anggaran untuk PK 2020
24.
25. TANTANGAN
Peningkatan AKSES, KUALITAS dan PEMANFAATAN data PK
HARMONISASI & INTEGRASI HASIL PK 2020 dengan data K/L terkait
KESIAPAN TEKNOLOGI INFORMASI dalam mendukung Digitalisasi Data dan Informasi
PENGORGANISASIAN LAPANGAN didukung dengan KADER PENDATA, SUPERVISOR dan
MANAJER
27. Perbedaan Kerangka sampel BPS dengan BKKBN
1 DKI Jakarta 134 1,603,729 99 35 full
2 Jawa Barat 397 1,013,370 888 491- full
3 Jawa Tengah 409 1,318,303 993 584-
4 DI Yogyakarta 219 666,850 141 78
5 Jawa Timur 405 1,550,237 1086 681-
6 Banten 388 879,110 237 151
7 Bali 358 660,143 129 229
8 Aceh 392 85,456 543 151-
9 Sumatera Utara 392 252,308 813 421- full
10 Sumatera Barat 397 496,905 360 37
11 Sumatera Selatan 365 268,602 435 70-
12 Lampung 379 366,483 405 26-
13 Bangka Belitung 390 433,180 108 282
14 Nusa Tenggara Barat 385 551,819 219 166
15 Kalimantan Barat 340 229,770 336 4 full
16 Kalimantan Selatan 335 219,193 300 35
17 Sulawesi Utara 365 148,172 330 35
NO KetProvinsi
JUML
DESA
YANG
TERANGG
ARKAN
SAMPEL KK
JUMLAH
SAMPEL DESA
DARI BPS Est
MoE17-20%
per kab
SELISIH
SAMPEL DESA
18 Sulawesi Selatan 384 299,292 594 210-
19 Gorontalo 366 163,809 150 216
20 Sulawesi Barat 324 178,007 138 186 full
21 Riau 473 469,565 315 158
22 Jambi 781 518,985 276 505
23 Bengkulu 389 146,457 252 137
24 Kepulauan Riau 212 318,319 123 89
25 Nusa Tenggara Timur 375 149,725 558 183-
26 Kalimantan Tengah 322 157,973 285 37
27 Kalimantan Timur 361 348,279 306 55
28 Sulawesi Tengah 353 140,179 330 23
29 Sulawesi Tenggara 384 115,973 411 27-
30 Maluku 348 141,849 237 111 full
31 Maluku Utara 395 101,206 222 173
32 Papua 386 95,159 870 484-
33 Papua Barat 366 60,534 366 -
34 Kalimantan Utara 254 88,066 254
JUMLAH 12,522 14,237,008 12,855 333-
NO KetProvinsi
JUML
DESA
YANG
TERANGG
ARKAN
SAMPEL KK
JUMLAH
SAMPEL DESA
DARI BPS Est
MoE 17-20%
per kab
SELISIH
SAMPEL DESA
Editor's Notes
Tambah pengukuran inikaror kinerja strategis (di point 4)
