Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
MATERI PENYUSUNAN RENAKSI KAB PACITAN.pptx
1. Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
Kemendagri_ Kemenda Kemenda
www.kemendagri
PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENERAPAN SPM
Sumber:SekberSPMDitjenBinaBangda
3. Pelaksanaan SPM yang
mengatur tentang jenis
pelayanan, mutu pelayanan
dan penerima pelayanan dasar
dan strategi penerapannya
PP Nomor 2 Tahun 2018
Secara Teknis Mengatur berkaitan dengan Mutu layanan
dasat sesuai dengan Bidangnya masing-masing;
Permen K/L Teknis
Pasal 12 urusan pemerintahan wajib :
pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan
penataan ruang, perumahan rakyat dan
kawasan permukiman, ketenteraman,
ketertiban umum, dan perlindungan
masyarakat, dan sosial.
UU Nomor 23 Tahun 2014
• Pasal 19 ayat 2(a) Mengkoordinasikan
rencana aksi penerapan SPM dalam bentuk
peraturan gubernur yang diprakarsai oleh
Biro Tata Pemerintahan Provinsi;
• Pasal 21 ayat 2(a) Mengkoordinasikan
rencana aksi penerapan SPM dalam bentuk
peraturan Bupati/Walikota yang diprakarsai
oleh Bagian Tata Pemerintahan
Kabupaten/Kota
Permendagri Nomor 59 Tahun 2021
REGULASI PENYUSUNAN RENAKSI PENERAPAN SPM
4. • Pendidikan Menengah (16-18 th)
• Pendidikan Khusus (4-18 th)
• Pendidikan anak usia dini (5-6 th)
• Pendidikan dasar (7-15 th)
• Pendidikan kesetaraan (7-18 th)
Pelayanan kesehatan bagi penduduk :
• Terdampak krisis kesehatan akibat bencana
dan/atau berpotensi bencana provinsi, dan
• Pada kondisi kejadian luar biasa provinsi
• Pelayanan kesehatan ibu hamil
• Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
• Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
• Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
• Pelayanan kesehatan penderita diabetes melistus
• Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis
• Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota
• Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic regional lintas
kabupaten/kota
• Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
• Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
• Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban
bencana provinsi
• Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang
terkena relokasi program pemerintahan daerah provinsi
• Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban
bencana kabupaten/kota
• Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat
yang terkena relokasi program pemerintah daerah kab/kota
• Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi
• Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
• Pelayanan informasi rawan bencana
• Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
• Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
• Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Rehabilitasi social dasar :
• Penyandang disabilitasi terlantar didalam panti
• Anak terlantar didalam panti
• Lanjut usia terlantar didalam panti
• Tuna social khususnya gelandangan dan pengemis didalam panti
• Perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap
darurat bencana bagi korban bencana provinsi
Rehabilitasi social dasar :
• Penyandang disabilitasi terlantar diluar panti
• Anak terlantar diluar panti
• Lanjut usia terlantar diluar panti
• Tuna social khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti
• Perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap
darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota
PENDIDIKAN
KESEHATAN
PEKERJAAN UMUM
PERUMAHAN RAKYAT
TRANTIBLINMAS
SOSIAL
SPM
JENIS LAYANAN DASAR
PROVINSI KABUPATEN/KOTA
MUTU PELAYANAN DASAR
• Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa
• Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga
kependidikan
• Petunjuk teknis atau tata cara memenuhi standar
• Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa
• Standar jumlah dan kualitas personel/sumber
daya manusia kesehatan
• Petunjuk teknis atau tata cara memenuhi standar
• Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa
• Petunjuk teknis atau tata cara memenuhi standar
• Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa
• Petunjuk teknis atau tata cara memenuhi standar
• Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa
• Standar jumlah dan kualitas personel/sumber
daya manusia kesehatan
• Petunjuk teknis atau tata cara memenuhi standar
• Standar jumlah dan kualitas barang
dan/atau jasa
• Standar jumlah dan kualitas sumber
daya manusia kesejahteraan sosial
• Petunjuk teknis atau tata cara
memenuhi standar
• Pelayanan kesehatan ibu bersalin
• Pelayanan kesehatan balita
• Pelayanan kesehatan pada usia produktif
• Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
• Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa
berat
• Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi
HIV
LAYANAN DASAR LINGKUP SPM
5. B. Membangun koordinasi implementasi penerapan SPM yang efektif antar perangkat
daerah pengampu maupun dalam pemerintahan daerah itu sendiri.
a. Sebagai Pedoman bagi para pemangku SPM khususnya Tim Penerapan SPM agar penerapan SPM
di daerah sesuai dengan target capaian yang telah ditentukan oleh masing-masing bidang SPM
dan pemangku SPM.
A. Untuk dapat melakukan perencanaan pelaksanaan penerapan 4 (empat) tahapan
SPM, serta sebagai pedoman dan arahan dalam melaksanakan monitoring dan
evaluasi penerapan SPM di daerah
b. Pengampu SPM di Daerah agar lebih efektif dan efisien dalam bekerja untuk capaian SPM yang
lebih optimal.
MAKSUD DAN TUJUAN
PENYUSUNAN RENAKSI PENERAPAN SPM
6. PENGGUNA DAN PEMANFAAT
Pengguna Manfaat
Tim penerapan SPM Provinsi, Kabupaten dan
Kota
Pedoman dalam penerapan SPM di daerah,
memudahkan dalam mengoordinasikan pencapaian SPM secara
optimal,
sebagai alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi bagi tim
penerapan.
Perangkat daerah pengampu SPM bidang
pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum,
perumahan rakyat, trantibumlinmas dan sosial
Pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota)
Sebagai acuan bagi perangkat daerah pengampu SPM dalam menyusun
program dan kegiatan;
Memudahkan pencapaian target dan capaian yang telah ditentukan
berdasarkan masing-masing bidang SPM
Sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan
dan penganggaran terkait penerapan SPM di daerah.
7. PETUNJUK UMUM PENYUSUNAN RENAKSI
PENGAMPU SPM
1
Identifikasi tujuan masing-masing bidang SPM
Identifikasi dan analisis potensi masing-
masing bidang SPM
Merumuskan rencana indikasi program dan
kegiatan pencapaian SPM
Menetapkan jangka waktu pencapaian target
capaian SPM
Menyampaikan draft rencana aksi program
kegiatan kepada tim koordinasi
Menetapkan alokasi anggaran dan sumber
pendanaan
Tim penerapan/koordinasi SPM melakukan rekapitulasi
dan verifikasi terhadap rencana aksi
2
Tim penerapan menyempurnakan draft rencana aksi
Pengesahan rencana aksi SPM oleh kepala daerah
Sosialisasi rencana aksi
3
4
5
1
8. PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENAKSI
Mengidentifikasi jenis pelayanan, jumlah indikator dan target capaian SPM tiap bidangnya sesuai
petunjuk teknis K/L masing-masing;
Mengkaji kondisi status pencapaian SPM tiap bidangnya saat ini (profil pelayanan dasar) sebagai baseline;
bandingkan pencapaian SPM saat ini dengan capaian yang ada di petunjuk teknis K/L Pengampu SPM, bila
ada kesenjangan berarti ada masalah yang terjadi;
Mengidentifikasi dan analisis masalah beserta penyebab masalah hingga ditemukan akar
permasalahannya;
Memprediksi berapa lama/tahun permasalahan atau kesenjangan tersebut dapat diatasi berdasarkan
sumberdaya dan dana yang tersedia, kemudian tetapkan juga target-target tahunan pencapaian
Mengidentifikasi dan analisis indikasi rencana program dan kegiatan yang diperlukan untuk memecahkan
permasalahan tersebut. Gunakan petunjuk teknis sebagai pembanding atau referensi;
Merumuskan indikasi rencana kegiatan sebagai rencana tindak yang diperlukan untuk mencapai target
SPM tiap bidangnya.
Perangkat Daerah
Pengampu SPM
9. SISTEMATIKA RENAKSI SPM
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
B. DASAR HUKUM
C. KEBIJAKAN UMUM
D. ARAH KEBIJAKAN
BAB II KONDISI UMUM WILAYAH
A. LUAS WILAYAH DAN BATAS WILAYAH
B. TOPOGRAFI
C. HIDROLOGI
D. DEMOGRAFI
E. KAWASAN RAWAN BENCANA
F. FOKUS KESEJAHTERTAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI
G. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR
BAB III KEBIJAKAN NASIONAL DAN TIM PENERAPAN SPM
A. KEBIJAKAN UMUM
B. TIM PENERAPAN SPM
BAB IV PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN SPM, PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN SPM DAN PERMASALAHAN
A. PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN SPM (TELAAH ISI RENSTRA)
B. PERMASALAHAN DAN KENDALA
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENCAPAIAN SPM
A. STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENCANAAKSI
B. INTEGRASI RENCANAAKSI DAERAH PENCAPAIAN SPM PELAYANAN DASAR KEDALAM DOKUMEN PERENCANAAN
BAB VI MEKANISME MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM
A. MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI
B. PELAPORAN PELAKSANAAN SPM
10. SISTEMATIKA RENAKSI SPM
BAB I
”Menguraikan kerangka landasan umum dan khusus, terkait penerapan
standar pelayanan minimal.”
“Menguraikan kerangka landasan hukum dan peraturan lainnya, terkait
penerapan standar pelayanan minimal.”
”Menguraikan sinergisitas kebijakan jangka menengah yang disusun oleh
pemerintah daerah (Penjabaran visi dan misi yang mengarah pada
pencapaian SPM)”
“Menguraikan strategi kebijakan yang mengarah pada pencapaian
pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal secara lebih teknis pada
setiap bidangnya”
11. BAB II
Pada Bab ini, menguraikan terkait kondisi existing wilayah pemerintah daerah. Setidaknya mencakup beberapa hal ;
a. Luas Wilayah dan Batas Wilayah
b. Topografi
c. Hidrologi
d. Demografi
e. Kawasan rawan bencana
f. Urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar (Pendidikan, Kesehatan, PU, Pera, Tratibumlinmas, Sosial)
13. BAB III
”Pada Bab ini menguraikan amanat kebijakan Standar Pelayanan Minimal, baik
secara nasional maupun regional. Adapun beberapa hal yang menjadi ulasan, yaitu;
• Pelaksanaan Permendagri 59 tahun 2021, khususnya tim penerapan SPM
• Sinergisitas antara visi, misi pemerintah daerah dengan dokumen perencanaan
daerah yang telah mengakomodir Standar Pelayanan Minimal
14. BAB IV
”Pada Bab ini menguraikan terkait program-program kegiatan beserta turunannya yang mendukung pencapaian pelaksanaan SPM pada setiap
bidangnya beserta dengan penganggarannya. Selain itu perlu diulas beberapa permasalahan-permasalahan yang diperkirakan akan
menghambat pelaksanaan penerapan SPM.”
15. BAB V
Pada Bab ini, menguraikan terkait kondisi strategi dan kebijakan untuk mendukung
pencapaian SPM. Setidaknya dalam bab ini mengulas beberapa hal terkait;
a. Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi pada setiap urusan bidang SPM
(Pendidikan, Kesehatan, PU, Pera, Tratibumlinmas, Sosial)
b. Integrasi rencana aksi daerah pencapaian SPM pelayanan dasar kedalam
dokumen perencanaan
• Integrasi SPM dengan RPJMD
• Integrasi SPM dengan dokumen RKPD
• Integrasi SPM Dokumen RENSTRA Perangkat Daerah
• Integrasi SPM Dokumen RENJA Perangkat Daerah
• Integrasi SPM Dokumen Penganggaran Daerah
16. MATRIK PENYUSUNAN RENAKSI
N
O
Indikator Layanan SPM
T
a
h
u
n
D
as
ar
(N
)
Pencapaian SPM
(N+1)
I
n
i
s
i
a
s
i
Su
m
be
r
Pe
nd
an
aa
n
In
st
an
si
Pe
la
ks
an
a
Pencapaian SPM
(N+1)
I
n
i
s
i
a
s
i
Su
m
be
r
Pe
nd
an
aa
n
In
st
an
si
Pe
la
ks
an
a
Pencapaian SPM
(N+1)
I
n
i
s
i
a
s
i
Su
m
be
r
Pe
nd
an
aa
n
In
st
an
si
Pe
la
ks
an
a
Pencapaian SPM
(N+1)
I
n
i
s
i
a
s
i
Su
m
be
r
Pe
nd
an
aa
n
In
st
an
si
Pe
la
ks
an
a
Pencapaian SPM
(N+1)
I
n
i
s
i
a
s
i
Su
m
be
r
Pe
nd
an
aa
n
In
st
an
si
Pe
la
ks
an
a
Pe
ner
im
a
R
e
a
l
i
s
a
s
i
M
u
t
u
L
a
y
a
n
a
n
R
e
a
l
i
s
a
s
i
A
n
g
g
a
r
a
n
Pe
ner
im
a
R
e
a
li
s
a
s
i
M
u
t
u
L
a
y
a
n
a
n
R
e
a
li
s
a
s
i
A
n
g
g
a
r
a
n
Pe
ner
im
a
R
e
a
l
i
s
a
s
i
M
u
t
u
L
a
y
a
n
a
n
R
e
a
l
i
s
a
s
i
A
n
g
g
a
r
a
n
Pe
ner
im
a
R
e
a
l
i
s
a
s
i
M
u
t
u
L
a
y
a
n
a
n
R
e
a
l
i
s
a
s
i
A
n
g
g
a
r
a
n
Pe
ner
im
a
R
e
a
li
s
a
s
i
M
u
t
u
L
a
y
a
n
a
n
R
e
a
li
s
a
s
i
A
n
g
g
a
r
a
n
Lay
an
an
Lay
an
an
Lay
an
an
Lay
an
an
Lay
an
an
Da
sar
Da
sar
Da
sar
Da
sar
Da
sar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Provinsi
Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut Program/kegiatan
Kolom 2 : Uraian Program/Kegiatan tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan berisi
Indikator-indikator bidang urusan SPM.
Kolom 3 : Diisi Tahun Dasar (N)
Kolom 4 : Diisi dengan data Penerima layanan dasar Berisi satuan untuk mengukur
indikator (persentase, unit, rasio, orang, dst);
Kolom 5 : Berisi realisasi pencapaian indikator kegiatan tiap tahunnya dengan
memasukan data dari dokumen resmi termutakhir;
Kolom 6 : Berisi Mutu Layanan
Kolom 7 : Berisi realisasi
Kolom 8 : Berisi Anggaran
Kolom 9 : Berisi inisiasi
Kolom 10 : Berisi tentang sumber pendanaan
Kolom 11 : Berisi tentang Instansi Pelaksana Penerapan SPM
Kolom 12 : Diisi dengan data Penerima layanan dasar Berisi satuan untuk mengukur indikator (persentase, unit,
rasio, orang, dst);
Kolom 13 : Berisi realisasi
Kolom 14 : Birisi Mutu Layanan
Kolom 15 : Berisi realisasi
Kolom 16 : Berisi Anggaran
Kolom 17 : Berisi inisiasi
Kolom 18 : Sumber pendanaan
Kolom 19 : Instansi pelaksanaan
Kolom 20 : Penerima layanan dasar
Kolom 21 : Berisi realisasi
Kolom 22 : Berisi Mutu Layanan
Kolom 23 : Berisi realisasi
Kolom 24 : Berisi Anggaran
Kolom 25 : Berisi inisiasi
Kolom 26 : Sumber pendanaan
Kolom 27 : Instansi pelaksanaan
Kolom 28 : Penerima layanan dasar
Kolom 29 : Berisi realisasi
Kolom 30 : Berisi Mutu Layanan
Kolom 31 : Berisi realisasi
Kolom 32 : Berisi Anggaran
Kolom 33 : Berisi inisiasi
Kolom 34 : Sumber pendanaan
Kolom 35 : Instansi pelaksanaan
Kolom 36 : Penerima layanan dasar
Kolom 37 : Berisi realisasi
Kolom 38 : Berisi Mutu Layanan
Kolom 39 : Berisi realisasi
Kolom 40 : Berisi Anggaran
Kolom 41 : Berisi inisiasi
Kolom 42 : Sumber pendanaan
Kolom 43 : Instansi pelaksanaan
17. N
O
Indik
ator
Laya
nan
SPM
T
a
h
u
n
D
a
s
a
r
(
N
)
Pencapaian SPM (N+1)
I
n
i
s
i
a
s
i
S
u
m
be
r
P
en
d
a
n
aa
n
I
n
s
t
a
n
si
P
e
l
a
k
s
a
n
a
Pencapaian SPM (N+2)
I
n
i
s
i
a
s
i
S
u
m
be
r
P
en
d
a
n
aa
n
I
n
s
t
a
n
si
P
e
l
a
k
s
a
n
a
Pencapaian SPM (N+3)
I
n
i
s
i
a
s
i
S
u
m
be
r
P
en
d
a
n
aa
n
I
n
s
t
a
n
si
P
e
l
a
k
s
a
n
a
Pencapaian SPM (N+4)
I
n
i
s
i
a
s
i
S
u
m
be
r
P
en
d
a
n
aa
n
I
n
s
t
a
n
si
P
e
l
a
k
s
a
n
a
Pencapaian SPM (N+5)
I
n
i
s
i
a
s
i
S
u
m
be
r
P
en
d
a
n
aa
n
I
n
s
t
a
n
si
P
e
l
a
k
s
a
n
a
Peneri
ma
R
e
a
l
i
s
a
s
i
Mutu
A
ng
ga
ra
n
Peneri
ma
R
e
a
l
i
s
a
s
i
Mutu
A
ng
ga
ra
n
Peneri
ma
R
e
a
l
i
s
a
s
i
Mutu
Ang
gar
an
Peneri
ma
R
e
a
l
i
s
a
s
i
Mutu
Ang
gar
an
Peneri
ma
R
e
a
l
i
s
a
s
i
Mutu
Ang
gar
an
Layana
n
Layan
an
Realisasi
Layana
n
Layan
an
Realisasi
Layana
n
Layan
an
Realisasi
Layana
n
Layan
an
Realisasi
Layana
n
Layan
an
Realisasi
Dasar Dasar Dasar Dasar Dasar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Kabupaten/
Kota
1
Rehabilitasi
Sosial Dasar
Penyandang
Disabilitas
Terlantar di
Luar Panti
Sosial
2020 360 14
200.000.
000
346 APBD
DINAS
SOSIA
L
720 72
400.000.
000
648 APBD
DINAS
SOSIA
L
1080 216
600.000.00
0
864 APBD
DINAS
SOSIA
L
1440 432
800.000.00
0
1008 APBD
DINAS
SOSIA
L
1800 720
1.000.000.
000
1080 APBD
DINAS
SOSIA
L
2
Rehabilitasi
Sosial Dasar
Anak
Terlantar di
Luar Panti
Sosial
2020 198 8
400.000.
000
190 APBD
DINAS
SOSIA
L
396 40
800.000.
000
356 APBD
DINAS
SOSIA
L
594 119
1.200.000.
000
475 APBD
DINAS
SOSIA
L
792 238
1.600.000.
000
554 APBD
DINAS
SOSIA
L
990 396
2.000.000.
000
594 APBD
DINAS
SOSIA
L
3
Rehabilitasi
Sosial Dasar
Lanjut Usia
Terlantar di
Luar Panti
Sosial
2020 665 20
400.000.
000
645 APBD
DINAS
SOSIA
L
1330 1.071
800.000.
000
260 APBD
DINAS
SOSIA
L
1995 399
1.200.000.
000
1596 APBD
DINAS
SOSIA
L
2660 798
1.600.000.
000
1862 APBD
DINAS
SOSIA
L
3325 1330
2.000.000.
000
1995 APBD
DINAS
SOSIA
L
4
Rehabilitasi
Sosial Dasar
Tuna Sosial
Khususnya
Gelandanga
n dan
Pengemis di
Luar Panti
Sosial
2020 151 140
400.000.
000
11 APBD
DINAS
SOSIA
L
302 160
800.000.
000
142 APBD
DINAS
SOSIA
L
453 358
1.200.000.
000
95 APBD
DINAS
SOSIA
L
604 182
1.600.000.
000
422 APBD
DINAS
SOSIA
L
755 302
2.000.000.
000
453 APBD
DINAS
SOSIA
L
5
Perlindunga
n dan
jaminan
sosial pada
saat dan
setelah
tanggap
darurat
bencana
bagi korban
bencana
daerah
kabupaten/k
ota
2020 66 27
300.000.
000
39 APBD
DINAS
SOSIA
L
132 26
600.000.
000
106 APBD
DINAS
SOSIA
L
198 125
900.000.00
0
323 APBD
DINAS
SOSIA
L
264 79
1.200.000.
000
185 APBD
DINAS
SOSIA
L
330 103
1.500.000.
000
227 APBD
DINAS
SOSIA
L
18. BAB VI
“Pada bab ini mengulas terkait strategi pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada setap tahapan pelaksanaan penerapan SPM. Selanjutnya
diuraikan meknisme dan sistematika pelaporan hasil penerapan SPM”
