Indonesia merupakan negara yang rawan bencana hidrometeorologi yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material. Untuk itu perlu upaya penanggulan yang konkret yaitu melalui: (1) Penjabaran Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) dalam berbagai kebijakan, didukung kelembagaan yang kuat, legislasi yang implementatif, dan pendanaan yang mencukupi; (2) Upaya preventif secara teknis yang nyata untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi secara lebih terencana dan terintegrasi. Di sisi lain, DPR juga perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RAN PRB dan penggunaan dana bencana, serta memasukkan isu pengurangan risiko bencana dalam berbagai produk legislasinya.
Musni Umar, Ph.D: Partisipasi Masyarakat dan Antispasi Bencanamusniumar
Bencana selalu mengancam manusia. Bencana banjir yang melanda DKI Jakarta awal tahun 2013 merupakan bukti ketidak-berdayaan manusia menghadapi bencana.
The Framework for the Multi-Hazard Global Early Warning SystemUN-SPIDER
UN/ISDR International Early Warning Programme:The Framework for the Multi-Hazard Global Early Warning System. Presentation given during UN-SPIDER Workshop, UN Campus Bonn, Germany
30 October 2007
Con este trabajo quiero que las personas analizen y reflexionen que el mundo puede cambiar, solo si las personas ponen de su parte para que esto se cumpla.
Musni Umar, Ph.D: Partisipasi Masyarakat dan Antispasi Bencanamusniumar
Bencana selalu mengancam manusia. Bencana banjir yang melanda DKI Jakarta awal tahun 2013 merupakan bukti ketidak-berdayaan manusia menghadapi bencana.
The Framework for the Multi-Hazard Global Early Warning SystemUN-SPIDER
UN/ISDR International Early Warning Programme:The Framework for the Multi-Hazard Global Early Warning System. Presentation given during UN-SPIDER Workshop, UN Campus Bonn, Germany
30 October 2007
Con este trabajo quiero que las personas analizen y reflexionen que el mundo puede cambiar, solo si las personas ponen de su parte para que esto se cumpla.
1_Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklimsakuramochi
Dampak perubahan iklim sudah terjadi di beberapa wilayah Indonesia, seperti
mundurnya awal musim hujan, musim kemarau terjadi dua kali dalam setahun,
ataupun curah hujan di atas normal. Kondisi ini menimbulkan masalah apabila tidak
diantisipasi, sehingga program pemerintah dalam upaya mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim menjadi penting. Namun upaya tersebut belum berjalan secara optimal
karena masalah perubahan iklim masih dipandang sebagai masalah lingkungan dan
hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. DPR
juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan
iklim. Tanggung jawab DPR tersebut dapat dilakukan melalui pelaksanaan tiga fungsi
DPR, yaitu melalui fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi legislasi.
PPT ini digunakan untuk sharing bersama dalam kegaitan Diskusi Penalaran, yang diselenggarakan oleh UKM Penalaran Universitas Airlangga.
Bahwa pentingnya memahami bencana dari sudut pandang politik, agar kita tidak buta, memandang bencana semata karena reaksi alam, dan luput dari kesalahan-kesalahan pemerintah dalam membuat kebijakan yang ramah lingkungan.
ppt ini berisi tentang aspek alamiah dan sosial dalam kewarganegaraan yaitu dibidang ketahanan nasional. beserta faktor ilmiah dan faktor sosial beserta studi kasus yang ada dalam negara indonesia
Konsepsi bencana, penanggulangan bencana dan paradigmanya, karakteristik bahaya COVID-19, risiko COVID-19 dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kapasitas penanganan COVID-19, risiko dan dampak COVID-19, penilaian mandiri COVID-19 dengan aplikasi InaRISK
Tugas 1 Mata Kuliah Mitigasi Bencana Pesisir (3 SKS), Nama : Putri Widyawati Nur Adimah, NIM : 1310190008, Dosen Pengampu: Luhur Moekti Prayogo, S.Si., M.Eng, Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas PGRI Ronggolawe Tuban 2022
Similar to 12_Antisipasi Bencana Hidrometeorlogi di Indonesia (20)
9_Kondisi Sosial Ekonomi dan Kekerasan Seksual pada Anaksakuramochi
Kekerasan seksual terhadap anak penerus bangsa ini terus bermunculan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab peningkatan kasus tersebut. Tulisan ini mengulas kondisi sosial ekonomi pelaku dan upaya pencegahan tindak kekerasan seksual. Pemerintah telah membentuk Satgas antikekerasan anak sebagai salah satu upaya pencegahan. Diharapkan satgas ini melibatkan partisipasi masyarakat setempat karena mereka yang lebih memahami situasi dan kondisi di wilayahnya. Selain itu, Pemerintah diharapkan dapat mengatasi masalah kemiskinan, rendahnya pendidikan, pengangguran, serta membatasi pornogra dan minuman keras (miras). DPR perlu memberikan ruang gerak yang luas untuk dilakukannya pembaruan hukum dengan menambah hukuman bagi pelaku kekerasan seksual pada anak.
10_Upaya Perlindungan Terhadap Penyintas Kejahatan Seksualsakuramochi
Kasus-kasus yang marak diberitakan akhir-akhir ini memperlihatkan telah terjadinya peningkatan kuantitas dan tingkat kekejaman kejahatan seksual di Indonesia. Fenomena ini mendorong pemerintah untuk menerbitkan Perppu Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai upaya untuk memberikan efek jera dengan meningkatkan berat hukuman bagi para pelaku kejahatan. Namun demikian, penanganan masih terfokus pada pelaku kejahatannya saja, sedangkan para penyintas kejahatan seksual (mereka yang berhasil lolos dari upaya pemerkosaan, dan atau mereka yang telah menjadi korban pemerkosaan akan tetapi tidak dibunuh atau tidak meninggal) belum mendapatkan perhatian yang cukup. Oleh karena itu perlu program pemerintah yang terpadu dipimpin oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai upaya memberikan hak perlindungan penyintas kejahatan seksual. Pelaksanaan program ini harus diawasi oleh DPR agar dapat dijalankan sesuai sasaran.
8_Dampak Negatif Reklamasi Teluk Jakartasakuramochi
Reklamasi Teluk Jakarta dilakukan sebagai upaya untuk memperluas wilayah daratan untuk kepentingan ekonomi dari suatu daerah perkotaan yang memiliki permasalahan keterbatasan lahan. Akan tetapi, reklamasi Teluk Jakarta berdampak negatif yang menyebabkan masyarakat di sekitarnya kehilangan tempat tinggal dan akses terhadap sumber mata pencaharian. Dampak sosial ini seharusnya dapat dihindarkan melalui upaya pemerintah dengan mengedepankan dinamika sosial yang ada di lapangan. DPR harus mempertegas pengawasan selama penghentian proyek reklamasi dan mendorong pemerintah untuk menemukan solusi mengurangi dampak negatif reklamasi bagi masyarakat.
Aksi demo pengemudi taksi konvensional pada 22 Maret 2016 menuntut diblokirnya layanan transportasi berbasis online berakhir dengan kerusuhan. Dalam perpektif akademis, fenomena ini disebut revolusi industri tahap keempat yang ditandai saling terhubungnya antarindividu dan perubahan struktur bisnis konvensional. Dalam jangka pendek, polemik ini harus diselesaikan dengan cara membuat atau memperbarui regulasi yang adil bagi kedua pihak. Cara lain adalah dengan memaksa perusahaan penyedia transportasi berbasis online untuk tunduk pada aturan yang ada. Dalam jangka panjang, pemerintah harus mempersiapkan segala pranata sosial akibat penggunaan aplikasi daring yang berpotensi merambah pada semua bidang kehidupan, tidak hanya transportasi.
Sampai saat ini aborsi tidak aman (unsafe abortion) akibat kehamilan yang tidak diinginkan masih merupakan salah satu penyebab tingginya Angka Kematian Ibu (AKI). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, aborsi hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, yaitu berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat pemerkosaan. Mengingat tindakan aborsi di Indonesia dilarang, kecuali dalam kondisi tertentu, maka upaya yang dapat dilakukan adalah yang bersifat preventif. Melalui fungsi pengawasan yang dimiliki, DPR perlu terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, khususnya yang terkait dengan upaya preventif untuk mencegah terjadinya aborsi yang tidak aman, sehingga pada akhirnya AKI dapat diturunkan dan target agenda pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dapat diwujudkan.
4_Kontroversi Izin Lingkungan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandungsakuramochi
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tak henti menuai kontroversi. Sebagian pihak beranggapan bahwa KCJB belum dibutuhkan di tengah upaya pemerintah mengembangkan perkeretaapian nasional ke wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Namun, pemerintah nampaknya memberikan perhatian besar agar proyek ini dapat berlangsung dalam waktu yang cepat, terutama dalam hal perizinan. Proses izin lingkungan KCJB yang terkesan terburu-buru dan tidak selaras dengan RTRW dapat saja mengakibatkan izin yang dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga memunculkan kekhawatiran akan merusak rezim perizinan lingkungan yang merupakan instrumen penting dalam melindungi lingkungan hidup.
Wacana Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengenai perekrutan rektor asing untuk memimpin perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia banyak mendapatkan respons negatif, terutama dari kalangan anggota DPR dan pengamat. Kehadiran rektor warga negara asing di PTN dapat mengganggu birokasi pendidikan Indonesia, memberikan ruang bagi nilai-nilai asing yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip nasionalisme, bahkan menghina kualitas sumber daya manusia dalam negeri. Oleh karena itu, wacana ini perlu dipertimbangkan untuk ditolak karena bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Alih-alih mengambil tenaga asing, pemerintah perlu memfokuskan pada penguatan kualitas tenaga dalam negeri dan menjadikan PTN sebagai institusi perubahan yang menumbuhkembangkan rasa nasionalisme di kalangan generasi muda.
13_Optimalisasi Peran orang Tua dalam Pengembangan Karakter Siswa di Tahun Aj...sakuramochi
Memasuki tahun pelajaran 2016/2017, pemerintah telah mengupayakan berbagai perubahan dalam menciptakan karakter siswa yang positif sebagai bagian dari revolusi mental. Upaya pelibatan orang tua dalam kegiatan di sekolah dilakukan melalui kampanye agar orang tua mengantarkan anak-anak ke sekolah serta berinteraksi dengan guru sejak hari pertama sekolah. Keterlibatan ini diharapkan akan membangun kemitraan antara orang tua dan sekolah sehingga proses pendidikan di rumah maupun sekolah dapat berjalan dengan baik untuk menciptakan karakter siswa yang positif. Oleh karena itu, Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Hari Pertama Sekolah perlu didukung. Upaya pemerintah tersebut merupakan bentuk konkret realisasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 mengenai Penumbuhan Budi Pekerti di lapangan. Dalam hal ini, DPR perlu mengawasi dan mendorong penyusunan kebijakan-kebijakan yang mampu menanamkan pembangunan karakter yang positif.
14_Akhiri Mendidik Anak Dengan Kekerasansakuramochi
Kekerasan terhadap anak masih terus terjadi sehingga diangkat sebagai tema peringatan hari anak nasional tahun 2016. Mendidik dengan kekerasan masih menjadi budaya yang perlu dihapus dan diubah menjadi pola pendidikan yang lebih produktif dan berperspektif perlindungan hak anak. Orang tua dan sekolah semestinya berkolaborasi dalam proses pendidikan, termasuk dengan memanfaatkan berbagai teknologi informasi dan komunikasi yang tepat. Untuk memastikan upaya perlindungan dilakukan hingga pada unit sosial terdekat pada anak, DPR RI perlu mendorong terwujudnya peraturan terkait perlindungan anak. Sebaliknya, aturan-aturan yang sudah ada juga perlu dievaluasi efektivitasnya agar dapat mewujudkan kondisi terbaik tumbuh kembang anak.
15_Wacana Penerapan Full Day School Untuk Siswa SD dan SMPsakuramochi
Untuk memperkuat penanaman pendidikan karakter di sekolah, Mendikbud mewacanakan perpanjangan jam sekolah atau full day school (FDS) terhadap siswa SD dan SMP. Usulan ini memicu polemik. Tulisan ini akan membahas bagaimana pengaruh FDS terhadap karakter anak dan apakah FDS dapat diterapkan di semua SD dan SMP di Indonesia. Berdasarkan kajian literatur, FDS bisa menurunkan perilaku bermasalah dan meningkatkan perkembangan pribadi serta sosial anak, tergantung dari isi program dan juga pendekatan pelatihan yang digunakan. Beberapa permasalahan mendasar dalam sistem pendidikan kita, yaitu rendahnya kualitas guru, belum meratanya distribusi guru, serta belum amannya lingkungan sekolah mengindikasikan Indonesia belum siap menerapkan FDS di SD dan SMP di semua wilayah untuk saat ini.
16_Kendali Jumlah Perokok Untuk Melindungi Kesehatan Perempuansakuramochi
Wacana kenaikan tarif cukai dan harga rokok di Indonesia menjadi isu hangat yang sedang bergulir. Kenaikan harga rokok dianggap sebagai salah satu upaya atau alat kendali untuk menurunkan jumlah perokok. Penurunan jumlah perokok diharapkan dapat mengurangi risiko kesehatan yang dialami masyarakat. Perempuan dan anak- anak termasuk dalam kelompok rentan mengalami bahaya rokok. Selain upaya dari Pemerintah, DPR, dan stakeholders lainnya; dibutuhkan pula peran serta masyarakat dalam mengendalikan jumlah perokok dan bahaya rokok.
2 Melawan Terorisme Melalui Sosialisasi dan Pendidikansakuramochi
Hasil studi dan pengalaman empiris dalam menangani terorisme yang dilakukan PBB
menyimpulkan bahwa para teroris menganggap kondisi sosial yang mereka rasakan
hanya dapat diubah melalui kekerasan. Konsep pencegahan konvensional tidak efektif
lagi dalam upaya pemberantasan ideologi terorisme, sehingga diperlukan upaya
bersama dalam melawan musuh bersama. Kemajemukan masyarakat Indonesia dari
sisi etnik, suku, agama, pendidikan, dan ragam kelas sosial mengharuskan adanya
sosialisasi yang tepat dan dilindungi pelaksanaannya oleh peraturan yang berlaku.
Momentum Revisi Undang-Undang Anti Terorisme yang sudah disetujui untuk masuk
dalam Prolegnas 2016 menjadi awal gerakan bersama seluruh instansi yang terlibat,
seperti BNPT, Kepolisian, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, dalam melawan terorisme secara sinergis.
3 Mewaspadai Ancaman Virus Zika di Indonesiasakuramochi
Penyebaran virus Zika semakin mengkhawatirkan. Virus yang ditularkan melalui
nyamuk Aedes aegypti tersebut telah menjangkiti lebih dari 20 negara, termasuk
Indonesia. Gejala dan tanda infeksi virus Zika lebih ringan dibanding DBD namun
berdampak pada kelainan mikrosefalia dan Guillain Barre. Mengingat penyebaran virus
Zika sudah lintas negara, maka 1 Februari 2016 WHO mengumumkan status Public
Health Emergency of International Concern. Begitupun dengan pemerintah Indonesia
mengeluarkan travel advisory pada 3 Februari 2016 setelah ditemukan virus Zika di
Provinsi Jambi dan mengoptimalkan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang ada.
Namun upaya menanggulangi wabah penyakit lintas negara tidak hanya sebatas itu.
DPR perlu mendorong revisi UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular karena sudah tidak relevan dengan perkembangan penularan penyakit dan tidak lagi relevan dengan kebijakan WHO.
Kampung Keluarga Berkualitas merupakan salah satu wadah yang sangat strategis untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program Bangga Kencana secara utuh di lini
lapangan dalam rangka menyelaraskan pelaksanaan program-program yang dilaksanakan Desa
2. - 10 -
Bencana hidrometeorologi ini selalu
berulang dari tahun ke tahun di beberapa wilayah
di Indonesia dengan intensitas yang berbeda-
beda. Akan tetapi setiap kali terjadi bencana,
Pemerintah seolah-olah belum siap dan kurang
sigap sehingga masih banyak korban jiwa dan
benda. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengulas
sistem preventif yang konkret yang harus segera
diimplementasikan dalam upaya pencegahan
bencana tersebut.
Bencana Hidrometeorologi di
Indonesia
Jika ditinjau dari kondisi iklim di
Indonesia, secara umum di bulan Februari
merupakan masa transisi dari musim hujan ke
musim kemarau. Sedangkan pada bulan Juni ini,
Indonesia sudah masuk pada musim kemarau.
Oleh karena itu, terjadinya hujan deras dalam
tempo waktu yang cukup lama yang kemudian
diikuti oleh banjir dan longsor merupakan
salah satu bentuk anomali cuaca. Badan
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
mengungkapkan 'hujan saat musim kemarau'
yang melanda berbagai wilayah di Indonesia
terjadi karena pengaruh La Nina, yaitu fenomena
mendinginnya suhu permukaan laut di Samudera
Pasifik bagian timur. Efeknya global, bukan
hanya di Indonesia tetapi juga beberapa negara
di Afrika, Karibia, Asia Tenggara, Asia Pasifik,
sampai Amerika Tengah dan Amerika Selatan.
BMKG menegaskan kondisi ini akan
membuat Indonesia mengalami ‘musim kemarau
basah’ yaitu hujan yang masih turun saat musim
kering selama setahun ke depan dengan curah
hujan yang berada pada level 15% di atas normal.
Curah hujan yang cukup tinggi dalam beberapa
hari terakhir tidak hanya karena efek La Nina,
tetapi juga ditambah sirkulasi udara basah dari
Samudera Hindia ke Samudera Pasifik. Hal
tersebut sebenarnya selalu terjadi setiap bulan,
tetapi karena fenomena La Nina, hujannya
menjadi lebih intens. Berdasarkan prediksi
BMKG, hujan ringan hingga sedang masih akan
dirasakan di berbagai wilayah di tanah air dalam
beberapa minggu ke depan, terutama di Aceh,
Sumatera Barat, Bengkulu, seluruh provinsi di
Pulau Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan
Maluku. Kondisi ini memungkinkan terjadinya
bencana hidrometeorologi.
Data Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa selama
tahun 2015 lebih dari 95% dari 1.681 kejadian
bencana di Indonesia merupakan bencana
hidrometeorologi. Puting beliung, longsor,
dan banjir yang paling dominan. Longsor
adalah jenis bencana paling mematikan yang
mengakibatkan 157 orang tewas. Lebih lanjut
BNPB menyebutkan bahwa pada tahun 2015,
61% korban meninggal dan hilang disebabkan
oleh tanah longsor, 57% rumah rusak diakibatkan
oleh bencana puting beliung, serta 59% fasilitas
rusak akibat dari bencana banjir.
Apabila mengacu pada data tahun-tahun
sebelumnya, bencana hidrometeorologi menjadi
bencana yang sering terjadi di Indonesia.
Rata-rata antara tahun 2002-2012, bencana
hidrometeorologi mencapai 92,1%, sedangkan
pada tahun 2013 sebanyak 97%. Ke depan,
bencana hidrometeorologi berpotensi terus
meningkat karena bertambahnya kerusakan
lingkungan, kerentanan masyarakat dalam
menghadapi bencana, perubahan iklim, dan
kemiskinan. Kemiskinan merupakan poin yang
tidak kalah penting, mengingat banyak penelitian
menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan
terkait erat dengan perilaku yang tidak ramah
lingkungan yang pada akhirnya meningkatkan
potensi perubahan iklim. Sedangkan perubahan
iklim berdampak pada meningkatnya frekuensi
dan dampak kerusakan bencana.
Seiring dengan waktu dan meningkatnya
aktivitas manusia, kerusakan lingkungan
hidup cenderung semakin parah dan memicu
meningkatnya jumlah kejadian dan intensitas
bencana hidrometeorologi yang terjadi secara
silih berganti di banyak daerah di Indonesia.
BNPB memprediksikan dari November ke
Desember 2016 hingga Januari, Februari dan
Maret 2017, La Nina akan terus meningkat
sehingga potensi longsor akan semakin tinggi.
Diperkirakan puncak potensi longsor terjadi pada
Desember 2016.
Upaya Antisipasi Bencana
Hidrometeorologi
Indonesia makin menyadari bahwa
masalah kebencanaan harus ditangani secara
serius. Kebencanaan merupakan pembahasan
yang sangat komprehensif dan multidimensi.
Menyikapi kebencanaan yang frekuensinya terus
meningkat setiap tahun, pemikiran terhadap
penanggulangan bencana harus dipahami dan
diimplementasikan oleh semua pihak, mengingat
bencana adalah urusan semua pihak.
Secara periodik, Indonesia telah mencoba
membangun sistem nasional penanggulangan
bencana. Sistem nasional ini mencakup tiga
aspek yakni: legislasi, kelembagaan dan
pendanaan.
Dalam hal legislasi, Pemerintah Indonesia
telah mengesahkan Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana. Kemudian ditetapkan Peraturan
3. - 11 -
Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
dan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008
tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana.
Selanjutnya telah disahkan pula beberapa
peraturan di bawahnya seperti: perpres,
peraturan kepala badan, serta perda.
Sedangkan kelembagaan dapat ditinjau
dari sisi formal dan nonformal. Secara formal,
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB) di tingkat pusat dan BPBD di tingkat
provinsi dan kabupaten/kota, merupakan
lembaga pemerintah yang berfungsi
menanggulangi dan menangani bencana.
Secara nonformal, forum-forum baik di tingkat
nasional dan lokal dibentuk untuk memperkuat
penyelenggaraan penanggulangan bencana
di Indonesia. Di tingkat nasional, terbentuk
Platform Nasional (Planas) yang terdiri unsur
masyarakat sipil, dunia usaha, perguruan tinggi,
media, dan lembaga internasional. Pada tingkat
lokal, terdapat Forum Pengurangan Risiko
Bencana (PRB) Yogyakarta dan Forum PRB
Nusa Tenggara Timur. Permasalahannya, belum
seluruh kabupaten/kota mempunyai BPBD dan
koordinasi antarlembaga dalam penanggulangan
bencana masih belum optimal. Walaupun BNPB
dan BPBD bertindak sebagai focal point (lembaga
yang bertanggung jawab langsung), namun
penanggulangan bencana perlu melibatkan
instansi/lembaga pemerintah lainnya, pihak
swasta, dan masyarakat, sehingga diperlukan
sinergitas semua pihak yang terkait.
Dalam hal pendanaan, kepedulian dan
keseriusan Pemerintah Indonesia terhadap
masalah bencana sangat tinggi. Dibuktikan
dengan penganggaran yang signifikan khususnya
untuk pengarusutamaan pengurangan risiko
bencana dalam pembangunan. Beberapa
pendanaan yang terkait dengan penanggulangan
bencana di Indonesia, antara lain: dana yang
berada pada APBN di beberapa kementerian
terkait, APBD provinsi dan kabupaten/kota,
dana kontijensi, dana on-call, dana bantuan
sosial berpola hibah, dana yang bersumber dari
masyarakat, dan dana dukungan komunitas
internasional. Hingga saat ini, penggunaan
anggaran penanggulangan bencana belum dapat
dikoordinasi dengan baik. Pada tahun 2015
anggaran penanggulangan bencana sekitar Rp15
triliun tersebar di 28 Kementerian/Lembaga.
Sementara alokasi anggaran penanggulangan
bencana di BNPB sebesar Rp1,6 triliun dan
Rp13,4 triliun di 27 Kementerian/Lembaga
(K/L). Akibat banyaknya K/L, pencapaian
sasaran anggaran sulit dijelaskan berapa persen
indeks risiko bencana yang sudah diturunkan.
Demikian juga masih belum ada sinergitas antar-
K/L dalam hal perencanaan program, kegiatan,
dan penganggarannya.
Bencana hidrometeorologi yang melanda
Indonesia terkait erat dengan perubahan iklim.
Dalam bidang kebencanaan dikenal pendekatan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko
Bencana (RAN PRB), sedangkan dalam bidang
perubahan iklim dikenal pendekatan Rencana
Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN
API). Bagi para pelaku di bidang kebencanaan,
perubahan iklim merupakan slow onset disaster
(bencana alam yang terjadi secara perlahan)
yang tidak tampak, dengan durasi yang lama.
Dalam hal ini bagi para pelaku kebencanaan
perubahan iklim bukan sebagai bahaya (hazard),
tetapi lebih dianggap sebagai faktor yang
memengaruhi bahaya seperti banjir, topan, dan
kekeringan. Oleh karena itu, dalam kerangka
bidang kebencanaan pendekatan PRB berupa
pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan,
sedangkan di bidang perubahan iklim berupa
mitigasi dan adaptasi. Untuk implementasi
dikerjakan oleh lembaga yang bergerak di
bidang kemanusiaan dan sektoral di bidang
kebencanaan, sedangkan di bidang perubahan
iklim oleh lembaga sektoral. Dengan demikian,
perlu dipadukan antara kerentanan, kajian risiko,
RAN PRB, dan RAN API. Dalam perencanaan
dan praktik juga perlu dipilah antara program
jangka panjang berupa API, program jangka
menengah berupa PRB, dan program jangka
pendek berupa penanggulangan bencana.
Langkah konkrit dalam upaya pencegahan
bencana hidrometeorologi perlu direncanakan
dan dilakukan segera. Mitigasi bencana sebagai
langkah awal usaha untuk mengurangi atau
meminimalkan bahkan meniadakan korban
dan kerugian yang mungkin timbul akibat
bencana. Titik berat diberikan pada tahap
sebelum terjadinya segala jenis bencana, baik
yang termasuk ke dalam bencana alam (natural
disaster) maupun bencana sebagai akibat
perbuatan manusia (man-made disaster).
Informasi dari instansi terkait, ada
baiknya dimanfaatkan untuk langkah-langkah
antisipatif meliputi adaptasi dan mitigasi
bencana hidrometeorologi. BMKG memberikan
pelayanan informasi cuaca hingga peta-peta
potensi bencana banjir yang dapat diakses
secara langsung melalui website resminya. Peta
rawan bencana hendaknya menjadi acuan dalam
tataran pengambilan keputusan. Baik itu dalam
hal penetapan Rencana Tata Ruang dan Wilayah
(RTRW) kabupaten/kota maupun dalam rencana
pembangunan lainnya. Relokasi bagi masyarakat
yang tinggal di daerah rawan bencana merupakan
4. - 12 -
salah satu program pemerintah daerah yang
perlu diprioritaskan.
Secara teknis banyak hal yang dapat
dilakukan untuk mengantisipasi banjir.
Pemerintah daerah dan masyarakat harus
memerhatikan bangunan pengendali banjir
(bendungan/dam atau sumur resapan) serta
kondisi sungai. Untuk jangka pendek, dapat
dilakukan pengerukan dan/atau pelebaran sungai
sebagai langkah antisipatif. Sementara itu, untuk
jangka panjang upaya perbaikan lingkungan dan
menjaga ekosistem yang lestari sangat diperlukan
sekaligus dalam upaya mengantisipasi perubahan
iklim.
Reboisasi dan terasering juga dapat
dilakukan untuk mencegah tanah longsor. Dalam
upaya peringatan dini terhadap bencana longsor,
dapat dipasang alat untuk memantau pergerakan
tanah seperti Landslide Early Warning System
(LEWS) atau Wireless Sensor Network For
Landslide Monitoring (Wiseland). Alat tersebut
tengah dikembangkan oleh BPPT, Tim Fisika
ITB, dan LIPI; dan telah dipasang di beberapa
daerah di Jawa Barat.
Mitigasi berbasis kearifan lokal juga tidak
dapat diabaikan. Pembangunan rumah adat
berupa rumah panggung yang tahan longsor,
hutan adat yang tidak boleh ditebang, pemilihan
lokasi bermukim masyarakat Mentawai yang jauh
dari pantai untuk menghindari gelombang besar,
merupakan prestasi mitigasi dan adaptasi terbaik
yang pernah dilakukan masyarakat, dan perlu
tetap dilestarikan.
Penutup
Sebagian besar bencana alam yang
melanda berbagai wilayah di Indonesia
merupakan bencana hidrometeorologi yang
menimbulkan korban jiwa dan kerugian materiil.
Untuk itu perlu ada upaya sungguh-sungguh
dalam penanggulangannya. RAN PRB perlu
dijabarkan dalam berbagai kebijakan yang
didukung oleh kelembagaan yang kuat, legislasi
yang implementatif, dan juga pendanaan
yang mencukupi. Perencanaan pembangunan
nasional dan daerah sudah seyogyanya
mengarusutamakan pengurangan risiko bencana.
Demikian juga upaya preventif secara teknis
yang konkret untuk mengantisipasi bencana
hidrometeorologi perlu terus dilakukan secara
lebih terencana dan terintegrasi.
DPR RI perlu terus melakukan pengawasan
terhadap RAN PRB yang dilakukan pemerintah
dan juga penggunaan dana bencana. DPR RI
dengan fungsi legislasinya dapat memasukkan
isu pengurangan risiko bencana dalam berbagai
rancangan undang-undang yang akan dibahas.
Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan
kerugian dan korban dari berbagai bencana
hidrometeorogi di masa yang akan datang dapat
diminimalisir.
Referensi
“Banjir dan Longsor di Jawa Tengah, Korban Tewas
Terus Bertambah,” http://www.voaindonesia.
com/a/banjir-dan-longsor-di-jawa-tengah-
korban-tewas-terus-bertambah/3382745.html,
diakses23Juni2016.
“Bencana Hidrometeorologi Terus Mengancam
Indonesia, “http://nasional.kompas.com/
read/2013/05/16/03553150/Bencana.
Hidrometeorologi.Terus.Mengancam.
Indonesia, diakses 23 Juni 2016.
“Ini Jumlah Korban Bencana Banjir dan Longsor
di Kebumen,” http://www.jpnn.com/
read/2016/06/20/442321/Ini-Jumlah-
Korban-Bencana-Banjir-dan-Longsor-di-
Kebumen-, diakses 23 Juni 2016.
“Korban longsor Jateng 47 tewas dan 15 hilang,“
http://www.bbc.com/indonesia/berita_
indonesia/2016/06/160620_indonesia_
longsor_purworejo, diakses 23 Juni 2016.
“Mitigasi Bencana Hidrometeorologi,” http://
www.metrosiantar.com/2015/01/05/172786/
mitigasi-bencana-hidrometeorologi/, diakses
23 Juni 2016.
“Sulitnya Membunyikan Alarm Sistem Pemantau
Longsor,” https://m.tempo.co/read/
news/2016/06/19/058781167/sulitnya-
membunyikan-alarm-sistem-pemantau-
longsor, diakses 23 Juni 2016.
“Tantangan Integrasi PRB dengan API,” http://
bnpb.go.id/berita/1657/ tantangan-integrasi-
prb-dengan-api, diakses 24 Juni 2016.
Nugroho, Sutopo Purwo, 2016. Evaluasi
Penanggulangan Bencana 2015 dan
Prediksi Bencana 2016. Badan Nasional
Penanggulangan Bencana.
Qodriyatun, Sri Nurhayati, 2013. Bencana
Hidrometeorologi dan Upaya Adaptasi
Perubahan Iklim. Info Singkat . Vol. V, No.
10/II/P3DI/Mei/2013.
Seno, Adi. 2013. Karakterisasi Bencana Banjir
Bandang Di Indonesia, Jurnal Sains dan
Teknologi Indonesia Vol. 15, No. 1, April 2013.
Sibuea, Haris Y.P. 2014. Implemetasi Undang-
undang No. 24 Tahun 2007 terhadap
Penanganan Bencana Banjir. Info Singkat.
Vol. VI, No. 02/II/P3DI/Januari/2014.
Suryani, Anih Sri. 2015. Ancaman El Nino
2015. Info Singkat Vol. VII, No. 13/I/P3DI/
Juli/2015.