Reklamasi Teluk Jakarta dilakukan sebagai upaya untuk memperluas wilayah daratan untuk kepentingan ekonomi dari suatu daerah perkotaan yang memiliki permasalahan keterbatasan lahan. Akan tetapi, reklamasi Teluk Jakarta berdampak negatif yang menyebabkan masyarakat di sekitarnya kehilangan tempat tinggal dan akses terhadap sumber mata pencaharian. Dampak sosial ini seharusnya dapat dihindarkan melalui upaya pemerintah dengan mengedepankan dinamika sosial yang ada di lapangan. DPR harus mempertegas pengawasan selama penghentian proyek reklamasi dan mendorong pemerintah untuk menemukan solusi mengurangi dampak negatif reklamasi bagi masyarakat.
Lingkungan memiliki peran yang penting dalam keberhasilan upaya pembagunan ekonomi. Oleh karena itu, banyak hal yang harus dipertimbangkan dari setiap kegiatan ekonomi terhadap kualitas atau kelestarian lingkungan hidup.
Lingkungan memiliki peran yang penting dalam keberhasilan upaya pembagunan ekonomi. Oleh karena itu, banyak hal yang harus dipertimbangkan dari setiap kegiatan ekonomi terhadap kualitas atau kelestarian lingkungan hidup.
Perubahan iklim, tantangan era global, dan terjadinya krisis lingkungan di berbagai belahan dunia, mendorong perlunya dilakukan pembentukan masyarakat sadar lingkungan. Isu-isu global tentang lingkungan sejalan dengan upaya dan tanggung jawab negara untuk melindungi dan mengelola lingkungan. Ada tiga tindakan pokok yang dapat dilakukan oleh negara yaitu: 1) tindakan represif, 2) tindakan preventif, dan 3) tindakan persuasif. Penegakan hukum lingkungan (enforcement of environmental law) diperlukan terkait dengan upaya represif pemerintah dalam merespon isu-isu akan polusi, kerusakan lahan budidaya, pengembangan kawasan perkotaan, kebakaran hutan, dan bahaya kepunahan. Penerapan konstitusi hijau (green constitution) merupakan salah satu upaya preventif pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum lingkungan. Konstitusi yang tegas dan jelas mengatur akan pemberdayaan lingkungan akan menjadi titik tolak dari terciptanya produk-produk hukum yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan lingkungan. Adapun sebagai upaya persuasif pemerintah, maka pembentukan masyarakat ekologi melalui PPKn di sekolah harapannya dapat menjadi solusi untuk mendorong nilai-nilai kesadaran akan lingkungan. Penerapan konstitusi hijau (green constitution), penegakan hukum lingkungan (enforcement of environmental law), dan pembentukan masyarakat ekologi (ecological citizenship) menjadi hal yang urgen jika pemerintah serius dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya terkait dengan pelestarian lingkungan hidup.
Projections for 2016's Consumer Confidence; where society stands and how changes in confidence can adversely impact national economy. Small Business owners should be aware of fluctuations as your industry can be effected, specifically, consumers make the cash conversion cycle go round.
15_Wacana Penerapan Full Day School Untuk Siswa SD dan SMPsakuramochi
Untuk memperkuat penanaman pendidikan karakter di sekolah, Mendikbud mewacanakan perpanjangan jam sekolah atau full day school (FDS) terhadap siswa SD dan SMP. Usulan ini memicu polemik. Tulisan ini akan membahas bagaimana pengaruh FDS terhadap karakter anak dan apakah FDS dapat diterapkan di semua SD dan SMP di Indonesia. Berdasarkan kajian literatur, FDS bisa menurunkan perilaku bermasalah dan meningkatkan perkembangan pribadi serta sosial anak, tergantung dari isi program dan juga pendekatan pelatihan yang digunakan. Beberapa permasalahan mendasar dalam sistem pendidikan kita, yaitu rendahnya kualitas guru, belum meratanya distribusi guru, serta belum amannya lingkungan sekolah mengindikasikan Indonesia belum siap menerapkan FDS di SD dan SMP di semua wilayah untuk saat ini.
Perubahan iklim, tantangan era global, dan terjadinya krisis lingkungan di berbagai belahan dunia, mendorong perlunya dilakukan pembentukan masyarakat sadar lingkungan. Isu-isu global tentang lingkungan sejalan dengan upaya dan tanggung jawab negara untuk melindungi dan mengelola lingkungan. Ada tiga tindakan pokok yang dapat dilakukan oleh negara yaitu: 1) tindakan represif, 2) tindakan preventif, dan 3) tindakan persuasif. Penegakan hukum lingkungan (enforcement of environmental law) diperlukan terkait dengan upaya represif pemerintah dalam merespon isu-isu akan polusi, kerusakan lahan budidaya, pengembangan kawasan perkotaan, kebakaran hutan, dan bahaya kepunahan. Penerapan konstitusi hijau (green constitution) merupakan salah satu upaya preventif pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum lingkungan. Konstitusi yang tegas dan jelas mengatur akan pemberdayaan lingkungan akan menjadi titik tolak dari terciptanya produk-produk hukum yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan lingkungan. Adapun sebagai upaya persuasif pemerintah, maka pembentukan masyarakat ekologi melalui PPKn di sekolah harapannya dapat menjadi solusi untuk mendorong nilai-nilai kesadaran akan lingkungan. Penerapan konstitusi hijau (green constitution), penegakan hukum lingkungan (enforcement of environmental law), dan pembentukan masyarakat ekologi (ecological citizenship) menjadi hal yang urgen jika pemerintah serius dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya terkait dengan pelestarian lingkungan hidup.
Projections for 2016's Consumer Confidence; where society stands and how changes in confidence can adversely impact national economy. Small Business owners should be aware of fluctuations as your industry can be effected, specifically, consumers make the cash conversion cycle go round.
15_Wacana Penerapan Full Day School Untuk Siswa SD dan SMPsakuramochi
Untuk memperkuat penanaman pendidikan karakter di sekolah, Mendikbud mewacanakan perpanjangan jam sekolah atau full day school (FDS) terhadap siswa SD dan SMP. Usulan ini memicu polemik. Tulisan ini akan membahas bagaimana pengaruh FDS terhadap karakter anak dan apakah FDS dapat diterapkan di semua SD dan SMP di Indonesia. Berdasarkan kajian literatur, FDS bisa menurunkan perilaku bermasalah dan meningkatkan perkembangan pribadi serta sosial anak, tergantung dari isi program dan juga pendekatan pelatihan yang digunakan. Beberapa permasalahan mendasar dalam sistem pendidikan kita, yaitu rendahnya kualitas guru, belum meratanya distribusi guru, serta belum amannya lingkungan sekolah mengindikasikan Indonesia belum siap menerapkan FDS di SD dan SMP di semua wilayah untuk saat ini.
Makalah Kebijakan: Selamatkan Teluk JakartaIsmail Fahmi
Makalah ini disusun oleh pakar dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, IPB, ITB, Rujak Center for Urban Studies, KNTI, KIARA, Solidaritas Perempuan dan LBH Jakarta.
Transformasi Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir & Pedalaman di KalimantanTri Widodo W. UTOMO
Mencari Sebuah Model Kebijakan Pembangunan yang Memberdayakan
(Socio-Economic Transformation for Coastal and Remote Society in Kalimantan: A Search for Enabling Developmental Policy)
Similar to 8_Dampak Negatif Reklamasi Teluk Jakarta (20)
9_Kondisi Sosial Ekonomi dan Kekerasan Seksual pada Anaksakuramochi
Kekerasan seksual terhadap anak penerus bangsa ini terus bermunculan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab peningkatan kasus tersebut. Tulisan ini mengulas kondisi sosial ekonomi pelaku dan upaya pencegahan tindak kekerasan seksual. Pemerintah telah membentuk Satgas antikekerasan anak sebagai salah satu upaya pencegahan. Diharapkan satgas ini melibatkan partisipasi masyarakat setempat karena mereka yang lebih memahami situasi dan kondisi di wilayahnya. Selain itu, Pemerintah diharapkan dapat mengatasi masalah kemiskinan, rendahnya pendidikan, pengangguran, serta membatasi pornogra dan minuman keras (miras). DPR perlu memberikan ruang gerak yang luas untuk dilakukannya pembaruan hukum dengan menambah hukuman bagi pelaku kekerasan seksual pada anak.
10_Upaya Perlindungan Terhadap Penyintas Kejahatan Seksualsakuramochi
Kasus-kasus yang marak diberitakan akhir-akhir ini memperlihatkan telah terjadinya peningkatan kuantitas dan tingkat kekejaman kejahatan seksual di Indonesia. Fenomena ini mendorong pemerintah untuk menerbitkan Perppu Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai upaya untuk memberikan efek jera dengan meningkatkan berat hukuman bagi para pelaku kejahatan. Namun demikian, penanganan masih terfokus pada pelaku kejahatannya saja, sedangkan para penyintas kejahatan seksual (mereka yang berhasil lolos dari upaya pemerkosaan, dan atau mereka yang telah menjadi korban pemerkosaan akan tetapi tidak dibunuh atau tidak meninggal) belum mendapatkan perhatian yang cukup. Oleh karena itu perlu program pemerintah yang terpadu dipimpin oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai upaya memberikan hak perlindungan penyintas kejahatan seksual. Pelaksanaan program ini harus diawasi oleh DPR agar dapat dijalankan sesuai sasaran.
Aksi demo pengemudi taksi konvensional pada 22 Maret 2016 menuntut diblokirnya layanan transportasi berbasis online berakhir dengan kerusuhan. Dalam perpektif akademis, fenomena ini disebut revolusi industri tahap keempat yang ditandai saling terhubungnya antarindividu dan perubahan struktur bisnis konvensional. Dalam jangka pendek, polemik ini harus diselesaikan dengan cara membuat atau memperbarui regulasi yang adil bagi kedua pihak. Cara lain adalah dengan memaksa perusahaan penyedia transportasi berbasis online untuk tunduk pada aturan yang ada. Dalam jangka panjang, pemerintah harus mempersiapkan segala pranata sosial akibat penggunaan aplikasi daring yang berpotensi merambah pada semua bidang kehidupan, tidak hanya transportasi.
Sampai saat ini aborsi tidak aman (unsafe abortion) akibat kehamilan yang tidak diinginkan masih merupakan salah satu penyebab tingginya Angka Kematian Ibu (AKI). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, aborsi hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, yaitu berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat pemerkosaan. Mengingat tindakan aborsi di Indonesia dilarang, kecuali dalam kondisi tertentu, maka upaya yang dapat dilakukan adalah yang bersifat preventif. Melalui fungsi pengawasan yang dimiliki, DPR perlu terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, khususnya yang terkait dengan upaya preventif untuk mencegah terjadinya aborsi yang tidak aman, sehingga pada akhirnya AKI dapat diturunkan dan target agenda pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dapat diwujudkan.
4_Kontroversi Izin Lingkungan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandungsakuramochi
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tak henti menuai kontroversi. Sebagian pihak beranggapan bahwa KCJB belum dibutuhkan di tengah upaya pemerintah mengembangkan perkeretaapian nasional ke wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Namun, pemerintah nampaknya memberikan perhatian besar agar proyek ini dapat berlangsung dalam waktu yang cepat, terutama dalam hal perizinan. Proses izin lingkungan KCJB yang terkesan terburu-buru dan tidak selaras dengan RTRW dapat saja mengakibatkan izin yang dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga memunculkan kekhawatiran akan merusak rezim perizinan lingkungan yang merupakan instrumen penting dalam melindungi lingkungan hidup.
Wacana Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengenai perekrutan rektor asing untuk memimpin perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia banyak mendapatkan respons negatif, terutama dari kalangan anggota DPR dan pengamat. Kehadiran rektor warga negara asing di PTN dapat mengganggu birokasi pendidikan Indonesia, memberikan ruang bagi nilai-nilai asing yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip nasionalisme, bahkan menghina kualitas sumber daya manusia dalam negeri. Oleh karena itu, wacana ini perlu dipertimbangkan untuk ditolak karena bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Alih-alih mengambil tenaga asing, pemerintah perlu memfokuskan pada penguatan kualitas tenaga dalam negeri dan menjadikan PTN sebagai institusi perubahan yang menumbuhkembangkan rasa nasionalisme di kalangan generasi muda.
12_Antisipasi Bencana Hidrometeorlogi di Indonesiasakuramochi
Indonesia merupakan negara yang rawan bencana hidrometeorologi yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material. Untuk itu perlu upaya penanggulan yang konkret yaitu melalui: (1) Penjabaran Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) dalam berbagai kebijakan, didukung kelembagaan yang kuat, legislasi yang implementatif, dan pendanaan yang mencukupi; (2) Upaya preventif secara teknis yang nyata untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi secara lebih terencana dan terintegrasi. Di sisi lain, DPR juga perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RAN PRB dan penggunaan dana bencana, serta memasukkan isu pengurangan risiko bencana dalam berbagai produk legislasinya.
13_Optimalisasi Peran orang Tua dalam Pengembangan Karakter Siswa di Tahun Aj...sakuramochi
Memasuki tahun pelajaran 2016/2017, pemerintah telah mengupayakan berbagai perubahan dalam menciptakan karakter siswa yang positif sebagai bagian dari revolusi mental. Upaya pelibatan orang tua dalam kegiatan di sekolah dilakukan melalui kampanye agar orang tua mengantarkan anak-anak ke sekolah serta berinteraksi dengan guru sejak hari pertama sekolah. Keterlibatan ini diharapkan akan membangun kemitraan antara orang tua dan sekolah sehingga proses pendidikan di rumah maupun sekolah dapat berjalan dengan baik untuk menciptakan karakter siswa yang positif. Oleh karena itu, Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Hari Pertama Sekolah perlu didukung. Upaya pemerintah tersebut merupakan bentuk konkret realisasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 mengenai Penumbuhan Budi Pekerti di lapangan. Dalam hal ini, DPR perlu mengawasi dan mendorong penyusunan kebijakan-kebijakan yang mampu menanamkan pembangunan karakter yang positif.
14_Akhiri Mendidik Anak Dengan Kekerasansakuramochi
Kekerasan terhadap anak masih terus terjadi sehingga diangkat sebagai tema peringatan hari anak nasional tahun 2016. Mendidik dengan kekerasan masih menjadi budaya yang perlu dihapus dan diubah menjadi pola pendidikan yang lebih produktif dan berperspektif perlindungan hak anak. Orang tua dan sekolah semestinya berkolaborasi dalam proses pendidikan, termasuk dengan memanfaatkan berbagai teknologi informasi dan komunikasi yang tepat. Untuk memastikan upaya perlindungan dilakukan hingga pada unit sosial terdekat pada anak, DPR RI perlu mendorong terwujudnya peraturan terkait perlindungan anak. Sebaliknya, aturan-aturan yang sudah ada juga perlu dievaluasi efektivitasnya agar dapat mewujudkan kondisi terbaik tumbuh kembang anak.
16_Kendali Jumlah Perokok Untuk Melindungi Kesehatan Perempuansakuramochi
Wacana kenaikan tarif cukai dan harga rokok di Indonesia menjadi isu hangat yang sedang bergulir. Kenaikan harga rokok dianggap sebagai salah satu upaya atau alat kendali untuk menurunkan jumlah perokok. Penurunan jumlah perokok diharapkan dapat mengurangi risiko kesehatan yang dialami masyarakat. Perempuan dan anak- anak termasuk dalam kelompok rentan mengalami bahaya rokok. Selain upaya dari Pemerintah, DPR, dan stakeholders lainnya; dibutuhkan pula peran serta masyarakat dalam mengendalikan jumlah perokok dan bahaya rokok.
1_Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklimsakuramochi
Dampak perubahan iklim sudah terjadi di beberapa wilayah Indonesia, seperti
mundurnya awal musim hujan, musim kemarau terjadi dua kali dalam setahun,
ataupun curah hujan di atas normal. Kondisi ini menimbulkan masalah apabila tidak
diantisipasi, sehingga program pemerintah dalam upaya mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim menjadi penting. Namun upaya tersebut belum berjalan secara optimal
karena masalah perubahan iklim masih dipandang sebagai masalah lingkungan dan
hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. DPR
juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan
iklim. Tanggung jawab DPR tersebut dapat dilakukan melalui pelaksanaan tiga fungsi
DPR, yaitu melalui fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi legislasi.
2 Melawan Terorisme Melalui Sosialisasi dan Pendidikansakuramochi
Hasil studi dan pengalaman empiris dalam menangani terorisme yang dilakukan PBB
menyimpulkan bahwa para teroris menganggap kondisi sosial yang mereka rasakan
hanya dapat diubah melalui kekerasan. Konsep pencegahan konvensional tidak efektif
lagi dalam upaya pemberantasan ideologi terorisme, sehingga diperlukan upaya
bersama dalam melawan musuh bersama. Kemajemukan masyarakat Indonesia dari
sisi etnik, suku, agama, pendidikan, dan ragam kelas sosial mengharuskan adanya
sosialisasi yang tepat dan dilindungi pelaksanaannya oleh peraturan yang berlaku.
Momentum Revisi Undang-Undang Anti Terorisme yang sudah disetujui untuk masuk
dalam Prolegnas 2016 menjadi awal gerakan bersama seluruh instansi yang terlibat,
seperti BNPT, Kepolisian, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, dalam melawan terorisme secara sinergis.
3 Mewaspadai Ancaman Virus Zika di Indonesiasakuramochi
Penyebaran virus Zika semakin mengkhawatirkan. Virus yang ditularkan melalui
nyamuk Aedes aegypti tersebut telah menjangkiti lebih dari 20 negara, termasuk
Indonesia. Gejala dan tanda infeksi virus Zika lebih ringan dibanding DBD namun
berdampak pada kelainan mikrosefalia dan Guillain Barre. Mengingat penyebaran virus
Zika sudah lintas negara, maka 1 Februari 2016 WHO mengumumkan status Public
Health Emergency of International Concern. Begitupun dengan pemerintah Indonesia
mengeluarkan travel advisory pada 3 Februari 2016 setelah ditemukan virus Zika di
Provinsi Jambi dan mengoptimalkan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang ada.
Namun upaya menanggulangi wabah penyakit lintas negara tidak hanya sebatas itu.
DPR perlu mendorong revisi UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular karena sudah tidak relevan dengan perkembangan penularan penyakit dan tidak lagi relevan dengan kebijakan WHO.
Kampung Keluarga Berkualitas merupakan salah satu wadah yang sangat strategis untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program Bangga Kencana secara utuh di lini
lapangan dalam rangka menyelaraskan pelaksanaan program-program yang dilaksanakan Desa
2. - 10 -
lahan karena pertumbuhan penduduk dan
pembangunan yang tidak proporsional.
Inilah yang terjadi di Jakarta saat ini.
Proses pembangunan menyebabkan
terjadinya perebutan penggunaan lahan.
Untuk memenuhi kebutuhan akan lahan,
muncul kebijakan pembangunan, salah
satunya upaya reklamasi Teluk Jakarta.
Pada dasarnya, reklamasi dilakukan
untuk memperluas wilayah daratan untuk
kepentingan ekonomi dari suatu daerah
perkotaan yang memiliki permasalahan
keterbatasan lahan. Akan tetapi, reklamasi
ini menimbulkan dampak sosial yang
buruk terhadap masyarakat. Tulisan ini
mengangkat dampak negatif dari reklamasi
Teluk Jakarta bagi masyarakat.
Beberapa Dampak negatif Sosial
Reklamasi Teluk Jakarta
Secara umum, upaya reklamasi Teluk
Jakarta menyebabkan 2 kerugian, yaitu:
a. Penggusuran Tempat Tinggal
Dampak sosial yang paling terasa di
masyarakat akibat adanya proyek reklamasi
di Teluk Jakarta adalah penggusuran. Di
kota besar seperti Jakarta, penggusuran
kampung miskin menyebabkan rusaknya
jaringan sosial pertetanggaan dan keluarga,
merusak kestabilan kehidupan keseharian
seperti bekerja dan bersekolah serta
melenyapkan aset hunian. Masyarakat
yang dulunya hidup dalam satu komunitas
nelayan Teluk Jakarta kini tercerai berai
akibat wilayah pemukiman mereka digusur
untuk dibangun berbagai sarana penunjang
reklamasi yang akan dilakukan.
Penggusuran adalah pengusiran paksa,
baik secara langsung maupun tak langsung,
yang dilakukan pemerintah setempat
terhadap penduduk yang menggunakan
sumber daya lahan untuk keperluan hunian
maupun usaha. Penggusuran terjadi
di wilayah urban karena keterbatasan
dan mahalnya lahan. Di wilayah rural,
penggusuran biasanya terjadi atas nama
pembangunan proyek prasarana besar,
seperti pada proyek reklamasi Teluk
Jakarta.
Penggusuran yang dilakukan oleh
aparat pemerintah yang tidak mengindahkan
nilai-nilai kemanusian serta hak-hak
warga negara yang telah dijamin oleh
Undang-undang, tentu saja meninggalkan
dampak yang cukup kompleks, yaitu makin
meningkatnya jumlah warga miskin, rasa
tidak percaya lagi pada pemerintah, dan
rasa benci serta dendam terhadap perlakuan
kasar oleh aparat di lapangan.
Kewenangan pemerintah daerah
untuk melakukan penataan seharusnya
tidak digunakan untuk menekan kelompok
warga kelas bawah penghuni kawasan/
lahan tertentu. Ada 2 hal yang perlu diingat
terkait proses penggusuran ini. Pertama,
kawasan hunian warga umumnya bukanlah
tempatan baru, bahkan memiliki nilai
sejarah tersendiri yang bisa dianggap
sebagai bagian dari situs budaya. Aksi gusur
paksa seperti itu juga menunjukkan bahwa
Pemerintah DKI Jakarta telah mengabaikan
pertimbangan psiko-sosiobudaya, di
mana suatu kawasan yang sudah lama
dan memiliki sejarah, niscaya jiwa para
penghuninya sudah pula ”menyatu dengan
tanah dan lingkungan tempat tinggal
mereka” itu.
Banyaknya masyarakat yang tidak
memiliki sertifikat kepemilikan juga
tidak lepas dari riwayat tanah yang sudah
berpindah tangan dari beberapa generasi.
Banyak tanah yang berstatus verponding,
yakni status tanah yang ditetapkan menurut
hukum Belanda atau kemudian ada yang
diubah statusnya menjadi verponding
Indonesia, namun tidak diurus statusnya
oleh pemilik sekarang. Akibat kelengahan
pihak pemilik verponding itulah kemudian
pihak pemerintah menganggapnya sebagai
milik negara atau tanah tak bertuan.
Kedua, kawasan permukiman yang
sekumuh apapun tampilan fisiknya,
merupakan produk dari sejarah perencanaan
dan penataan kota/wilayah yang buruk.
Jakarta atau umumnya kota-kota tua
dan besar di Indonesia ini berkembang
secara alami dengan secara relatif tidak
direncanakan dengan baik. Para penghuni
kawasan yang kini kumuh, saat awal dihuni
dan dibangun, terus saja dibiarkan oleh
pemerintah, dianggap sudah menjadi milik
dan bagian dari hidup mereka. Sehingga
kalau sekarang dibongkar paksa, maka sama
halnya menunjukkan rendahnya kepedulian
pengambil kebijakan sebelumnya, dan
sekaligus secara arogan mempertontonkan
kehebatan sang penguasa sekarang.
3. - 11 -
b. Kehilangan Mata Pencaharian
Kehilangan mata pencaharian
merupakan dampak sosial sekaligus
ekonomi yang dirasakan oleh warga.
Proses pembangunan di Teluk Jakarta
telah merusak ekosistem di sekitar pantai,
serta adanya pencemaran limbah yang
menyebabkan menurunnya sumberdaya
perairan laut. Hal ini menyebabkan nelayan
sulit mendapatkan ikan dan berbagai
sumber daya laut lainnya yang selama ini
menjadi penghidupan mereka. Kondisi
ini tidak hanya menurunkan tingkat
pendapatan nelayan, tetapi juga menjadikan
nelayan jatuh ke jurang kemiskinan akibat
hilangnya mata pencaharian.
Kemiskinan adalah akar dari sebagian
besar terjadinya tindak kriminalitas. Kita
seringkali mendengar atau membaca berita
tentang pencurian, perampokan atau
pembunuhan yang bermotif kemiskinan
ekonomi dari pelakunya. Tidak sedikit pula
berita tentang kasus-kasus bunuh diri atau
kelaparan yang disebabkan kemiskinan.
Kemiskinan juga merupakan suatu
produk ketidakadilan bahkan kezaliman
pemimpin, hukum, atau sistem, bahkan
ketiganya. Pemimpin yang tidak adil akan
menempatkan masyarakat miskin sebagai
obyek yang tidak perlu diperhatikan dan
menjadikan mereka sebagai salah satu
subsistem negara yang berada pada posisi
‘teraniaya’. Ini dapat dilihat dari tidak
adanya ruang bagi masyarakat miskin
untuk dapat melakukan aktivitas sosial dan
ekonomi secara baik.
Antisipasi Dampak Sosial Reklamasi
Seiring dengan pertumbuhan jumlah
penduduk dan perkembangan suatu
wilayah, pemenuhan kebutuhan lahan
menjadi permasalahan utama di banyak
wilayah. Kebijakan reklamasi kawasan
pesisir dimungkinkan akan diambil
di banyak wilayah di Indonesia –yang
memiliki kawasan pesisir luas– sebagai
alternatif pemenuhan kebutuhan akan
lahan. Untuk mengantisipasi munculnya
dampak sosial dari kebijakan tersebut, perlu
ada perencanaan yang matang sehingga
kebijakan tersebut tidak membawa dampak
negatif baik dari sisi sosial, ekonomi,
ataupun lingkungan.
Menurut Gunawan Tjahjono, ada dua
hal yang perlu diperhatikan, yaitu tujuan
dari reklamasi dan untuk siapa reklamasi
dilakukan. Dua hal tersebut perlu menjadi
pertimbangan para pengambil kebijakan
untuk penyusunan perencanaan lebih lanjut
dari kebijakan reklamasi, baik dari aspek
sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Seperti pada kasus Teluk Jakarta,
menurut hemat penulis, dengan mengacu
dua hal tersebut di atas, relokasi penduduk
pesisir ke lokasi yang jauh dari tempat
mereka mencari ikan tidak seharusnya
dilakukan. Jika reklamasi teluk Jakarta
memang ditujukan untuk mengatur kawasan
kumuh di daerah tersebut, maka penataan
kawasan kumuh dapat dilakukan dengan
membuat rumah susun sederhana sewa
(rusunawa) di sekitar kawasan pesisir.
Pemukiman menjadi tertata, mereka pun
tidak akan mengalami kesulitan dalam
melakukan pekerjaan mereka, yaitu melaut.
Selain itu, upaya relokasi harus dilakukan
sebelum proyek reklamasi dilakukan dengan
memberikan cukup waktu bagi masyarakat
beradaptasi dengan lingkungan baru.
Penutup
Reklamasi Teluk Jakarta telah
mengakibatkan masyarakat di wilayah
pesisir Teluk Jakarta tergusur dari
tempat tinggalnya dan kehilangan mata
pencaharian. Saat ini Pemerintah telah
menghentikan untuk sementara kebijakan
reklamasi. Upaya Pemerintah Daerah DKI
merelokasi masyarakat pesisir ke rusunawa
yang lokasinya jauh dari pesisir dan laut
tempat mereka bekerja, belum mengatasi
dampak sosial dari reklamasi.
Berangkat dari kasus reklamasi Teluk
Jakarta, ada beberapa hal yang seharusnya
menjadi perhatian semua pihak ketika
kebijakan reklamasi kawasan pesisir akan
dilakukan. Tujuan dari reklamasi dan
untuk siapa reklamasi dilakukan adalah
harus menjadi perhatian utama untuk
penentuan kebijakan reklamasi dilakukan.
DPR melalui fungsi pengawasannya dapat
mempertanyakan kepada pemerintah
tentang kedua hal tersebut sebelum
kebijakan reklamasi ditetapkan. Dari dua
hal tersebut antisipasi dampak negatif dapat
dilakukan.
4. - 12 -
Referensi
“Dampak Sosial Reklamasi Teluk Jakarta”,
http://halloapakabar.com/dampak-
s o s i a l - r e k l a m a s i - t e l u k - j a k a r t a -
berdasarkan-kajian-pk2pm-dan-seanet-
indonesia, diakses tanggal 20 April 2016.
“OPINI: Reklamasi Teluk Jakarta, untuk
Siapa?”, liputan6 25 April 2016, http://
news.liputan6.com/read/2492064/
opini-reklamasi-teluk-jakarta-untuk-
siapa, diakses tanggal 27 April 2016.
“Proyek reklamasi Teluk Jakarta 'membuat
cemas' nelayan”, http://www.bbc.com/
indonesia/majalah/2015/11/151127_
majalah_lingkungan_telukjakarta,
diakses tanggal 21 April 2016.
Aditya Fathurrahman. “Proyek Reklamasi
Pantai Utara Jakarta”, http://hmip.fisip.
ui.ac.id/proyek-reklamasi-pantai-utara-
jakarta-sebagai-mesin pertumbuhan-
kota-jakarta, diakses tanggal 21 April
2016.
Ahmad Mony dan Muhammad Karim.
“Reklamasi Teluk Jakarta, Penggusuran
dan Dampaknya”, http://hallojakarta.
c o m / r e k l a m a s i - t e l u k - j a k a r t a -
penggusuran-dan dampaknya, diakses
tanggal 20 April 2016.
Clark, John. 1991. Democratizing
Development : The Role of Voluntary
Organizations. Connecticut: Kumarian
Press, Inc.
Garna, Judistira, K. 1992. Teori-Teori
Perubahan Sosial. Bandung: Program
Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
Puteri Rosalina. “Jalan Panjang
Reklamasi di Teluk Jakarta dari
Era Soeharto sampaiAhok”,http://
m e g a p o l i t a n . k o m p a s . c o m /
read/2016/04/04/10050401/, diakses
tanggal 20 April 2016.