Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang bahaya gempa bumi dan tsunami di Indonesia serta upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi risiko bencana tsunami melalui Masterplan Pengurangan Risiko Bencana Tsunami. Dokumen ini juga menjelaskan tujuan dan ruang lingkup dari profil kesiapsiagaan penanggulangan bencana tsunami di Kabupaten Tulungagung.

1. Page | 1
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Salah satu ancaman bencana yang nyata di Indonesia adalah bahaya geologis berupa gempabumi dan tsunami.
Dalam skala besar, kejadian bencana ini relatif tidak terlalu sering terjadi dibandingkan dengan bencana
hidrometeorologis. Akan tetapi dampak yang ditimbulkannya akan sangat merusak dan menimbulkan korban
jiwa yang banyak. Korban dan kerusakan yang timbul pada umumnya disebabkan karena kurangnya
kesiapsiagaan dalam menghadapi bahaya serta kurangnya kemampuan dalam mengantisipasi bencana dapat
terlihat dari belum optimalnya perencanaan tata ruang dan perencanaan pembangunan yang kurang
memperhatikan risiko bencana. Minimnya fasilitas jalur dan tempat evakuasi warga juga merupakan salah satu
contoh kurangnya kemampuan dalam menghadapi bencana. Peta bahaya dan peta risiko yang telah dibuat
belum dimanfaatkan secara optimal dalam program pembangunan dan pengurangan risiko bencana yang
terpadu. Terdapat kecenderungan bahwa Program Pengurangan Risiko Bencana (PRB) hanya dianggap
sebagai biaya tambahan, bukan bagian dari investasi pembangunan yang dapat menjamin pembangunan
berkelanjutan
Untuk itu, gempabumi yang berpotensi besar dalam membangkitkan tsunami perlu mendapat perhatian khusus.
Secara geografis, wilayah Kepulauan Indonesia terletak pada zona perbatasan tiga lempeng besar, yaitu:
Lempeng Eurasia Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Selain deformasi pada batas lempeng,
pergerakan tektonik lempeng bumi ini menyebabkan pembentukan banyak patahan-patahan aktif baik di wilayah
daratan maupun di dasar laut. Batas lempeng dan patahan-patahan aktif inilah yang menjadi sumber timbulnya
gempabumi tektonik.
Terkait dengan ancaman bencana trsunami tersebut serta dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden RI,
BNPB bersama instansi terkait telah menyusun Masterplan Pengurangan Risiko Bencana Tsunami (MP-PRB
Tsunami) dalam rangka mendukung Visi Penanggulangan Bencana nasional yaitu “Ketangguhan Bangsa
Dalam Menghadapi Bencana”. Keberadaan MP-PRB Tsunami ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi
program-program peningkatan kapasitas dalam menghadapi bahaya tsunami, yang berlaku untuk jangka waktu
tahun 2013-2018.
Penyusunan program dan kegiatan dalam MP-PRB Tsunami dilaksanakan berdasarkan analisis bahaya, analisis
risiko bencana, identifikasi kapasitas dan kebutuhan dalam rangka kesiapsiagaan dan pengurangan risiko
bencana tsunami yang akan dilaksanakan pada tahun 2012-2014 melalui identifikasi kebutuhan daerah dan
masyarakat, serta koordinasi di tingkat Pusat, sebagai penjabaran prioritas pembangunan nasional RPJMN
2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam bidang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana,
antara lain sebagai berikut:
1. Penguatan Mata Rantai Peringatan Dini Tsunami
Penguatan mata rantai peringatan dini perlu difokuskan untuk memastikan bahwa peringatan dini dari
BMKG dapat diterima oleh pihak berkepentingan semua tingkatan dan masyarakat secara luas.
Permasalahan utama dalam mata rantai peringatan dini ini terkait dengan peralatan, sistem komunikasi,
sumber daya manusia, prosedur tetap, serta beroperasinya Pusdalops BPBD secara 24/7.

2. Page | 2
2. Sarana Tempat Evakuasi Sementara (TES) Tsunami
Penyediaan TES tsunami perlu didukung dengan berbagai sarana dan prasarana yang membantu
masyarakat dalam mengenali dan mencapai TES tsunami secara cepat. Antara lain: peta evakuasi
yang menunjukkan jalur dan arah evakuasi; rambu-rambu evakuasi, dan jalur evakuasi yang disiapkan
dengan baik dengan memperhitungkan kondisi masyarakat yang paling rentan.
3. Kapasitas Kesiapsiagaan Dan Pengurangan Resiko Bencana (PRB)
Penguatan kelembagaan Pemerintah Daerah terkait manajemen bencana dan penguatan
kesiapsiagaan masyarakat perlu menjadi fokus utama Pengurangan Resiko Bencana (PRB) tsunami.
Mengingat struktur sosial budaya masyarakat yang beragam di Indonesia, penguatan kesiapsiagaan
masyarakat tidak dapat dilakukan dengan pendekatan umum namun melalui pendekatan partisipasi
masyarakat.
4. Kemandirian Industri Terkait Kebencanaan
Salah satu kunci dalam Pengurangan Resiko Bencana (PRB) adalah penggunaan instrumen yang
dapat mendukung operasi kegiatan kebencanaan (mulai dari pendeteksian dini, peringatan dini, respon,
kedaruratan, hingga pemulihan pasca bencana) Mengingat kebutuhan akan instrumentasi kebencanaan
di Indonesia yang cukup besar, industri instrumentasi kebencanaan perlu didukung secara menyeluruh,
mulai dari pemanfaatan teknologi canggih hingga pemanfaatan teknologi tradisional dan lokal.
Pemerintah perlu membuat kebijakan dan sistem insentif yang mendorong perkembangan dan
pemanfaatan produk industri instrumentasi kebencanaan.
Kordinasi Pelaksanaan MP-PRB Tsunami
TIM KOORDINASI PELAKSANAAN MP-PRB TSUNAMI
MP-PRB Tsunami secara keseluruhan dikoordinasikan oleh BNPB dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI.
Dalam melaksanakankoordinasi pelaksanaan Masterplan, BNPB berfungsi:
 Melakukan koordinasi secara menyeluruh pelaksanaan MP-PRB Tsunami
 Memberikan dukungan teknis pelaksanaan sesuai dengan MP-PRB Tsunami
 Melakukan optimalisasipendanaan pembangunan untuk pelaksanaan MP-PRB Tsunami.
KETUA
SEKERTARIS UTAMA BNPB
SEKERTARIAT TIM KORDINASI
KEPALABIRO PERENCANAAN BNPB
KORDINATOR PROGRAM I
DEPUTI BIDANG GEOFISIKA
BMKG
KORDINATORPROGRAM 2
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA
KARYAKEMENTERIAN PU
KORDINATORPROGRAM IV
DEPUTI BIDANG
PENDAYAGUNAANIPTEK
KEMERINSTEK
KORDINATORPROGRAM III
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN
DANKESIAPSIAGAAN BNPB
INSTANSI TERKAIT LANGSUNG
DIREKTORAT KESIAPSIAGAAN
BNPB
BPBD PROPINSI
BPBD KAB/KOTA
INSTANSI TERKAIT LANGSUNG INSTANSI TERKAIT LANGSUNG INSTANSI TERKAIT LANGSUNG
DIREKTORAT PENATAAN
BANGUNANDAN
LINGKUNGANKEMENTERIAN
PU
DIREKTORAT PENATAAN
RUANG KEMENTERIAN PU
DIREKTORAT PENGELOLAAN
PESISIR
BPBD POVINSI
BPBD KAB/KOTA
DIREKTORAT BANDAR UDARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGANPUSDATINHUMASBNPB
DIREKTORAT PENGURANGAN
RESIKOBENCANA BNPB
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN
MASYARAKATBNPB
DIREKTORAT LOGISTIK BNPB
DIREKTORAT PERALATAN BNPB
LIPI, BPPT, DLL
PUSDIKLATBNPB
BPBD PROVINSI
BPBD KAB/KOTA

3. Page | 3
MP-PRB Tsunami secara keseluruhan dikoordinasikan oleh BNPB dan bertanggung jawab langsung kepada
Presiden RI. Dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan Masterplan, BNPB berfungsi:
1. Melakukan koordinasi secara menyeluruh pelaksanaan MP-PRB Tsunami yang dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.
2. Memberikan dukungan teknis pelaksanaan sesuai dengan MP-PRB Tsunami
Melakukan optimalisasi pendanaan pembangunan dari sumber APBN/APBD dan/atau sumber pendanaan
lainnya yang tidak mengikat, termasuk dari Sumber Hibah Luar Negeri, untuk pelaksanaan MP-PRB Tsunami
1.2 Tujuan Dan Manfaat
Tujuan penyusunan Profil Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Tsunami Kabupaten Tulungagung, Provinsi
Jawa Timur adalah terwujudnya sebuah buku sebagai media informasi mengenai kebencanaan, khususnya
dalam aspek kesiapsiagaan terkait Program MP-PRB Tsunami yang berguna bagi para pemangku kepentingan
dan masyarakat umum. Informasi yang tersedia dalam buku profil ini di antaranya :
1. Gambaran atau potret mengenai kondisi ancaman dan kerentanan wilayah terdampak tsunami
2. Gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan MP-PRB Tsunami, ketersediaan sumber daya personil,
peralatan, dan logistik dalam mengantisipasi kejadian bencana tsunami di Kabupaten Tulungagung
3. Gambaran tentang upaya-upaya yang telah dilakukan para pemangku kepentingan dan masyarakat
Kabupaten Tulungagung dalam peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana tsunami;
Manfaat dari buku Profil Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Tsunami Kabupaten Tulungagung adalah
untuk membantu para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam memahami secara komprehensif tentang
kondisi ancaman bencana tsunami, kondisi kesiapsiagaan dan keberlanjutan program dan kegiatan MP-PRB
tsunami di wilayah Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Barat, sehingga para pemangku kepentingan dan
masyarakat umum dapat mempersiapkan diri ketika terjadi bencana tsunami. Oleh karena itu, secara tidak
langsung diharapkan buku profil kesiapsiagaan penanggulangan bencana ini juga dapat menjadi salah satu
media Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tsunami.
1.3 Ruang Lingkup
Lingkup penyusunan Profil MP-Tsunami di Kabupaten Tulungagung meliputi :
1. Pendahuluan
2. Gambaran Umum
3. Kondisi Ancaman
4. Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan
5. Kondisi Kelembagaan

4. Page | 4
BAB 2
GAMBARAN UMUM
2.1 Luas Dan Batas Wilayah Administrasi
Kabupaten Tulungagung berdasarkan letak geografisnya terletak pada posisi 111' 43' sampai dengan 112' 07'
bujur Timur dan 7' 51' sampai dengan 8' 18' lintang Selatan dengan luas wilayah 1.055,65 km2 terbagi menjadi
19 Kecamatan dan 271 desa/kelurahan, dengan batas-batas wilayah dari Kabupaten Tulungagung adalah
sebagai berikut ;
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Kediri
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Blitar
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Samudera Indonesia
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek
ecara umum gambaran wilayah administrasi untuk Kabupaten Tulungagung dapat dilihat pada gambar 1
Gambar
Peta Administratif Kabupaten Tulungagung
S

5. Page | 5
2.2 Kondisi Demografi
Jumlah Penduduk Kota Tulungagung berdasarkan dari Statistik Tulungagung 2012 berjumlah 1043.385 jiwa
dengan luas wilayah 1.055,65 Km2, maka kepadatan penduduknya 988 jiwa/ km2. Dari data tabel
kependudukan di bawah Kecamatan Tanggunggunung merupakan wilayah terluas di Kabupaten Tulungagung
dengan tingkat kepadatan penduduk terendah, sedangkan Kecamatan Tulungagung adalah kebalikannya
dengan wilayah terkecil tapi memiliki kepadatan pendudukya yang paling besar.
Tabel 1
Luas Wilayah Dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
No Kecamatan
Luas Wilayah
(Km2)
Persentase
luas
Kabupaten
Jumlah
Penduduk
Kepadatan
Penduduk
1 Besuki 82,16 7,78 36,585 445
2 Bandung 41,96 3,97 48,187 1,148
3 Pakel 36,06 3,42 52,083 1,444
4 Campurdarat 39,56 3,75 55,200 1,395
5 Tanggunggunung 117,73 11,15 25,382 216
6 Kalidawir 97,81 9,27 69,333 709
7 Pucanglaban 82,94 7,86 26,485 319
8 Rejotangan 66,49 6,30 75,111 1,130
9 Ngunut 37,70 3,57 78,391 2,079
10 Sumbergempol 39,28 3,72 65,444 1,666
11 Boyolangu 38,44 3,64 75,160 1,955
12 Tulungagung 13,67 1,29 68,958 5,045
13 Kedungwaru 29,74 2,82 86,239 2,900
14 Ngantru 37,03 3,51 54,958 1,484
15 Karangrejo 35,54 3,37 39,970 1,125
16 Kauman 30,84 2,92 51,859 1,682
17 Gondang 44,02 4,17 56,053 1,273
18 Pagerwojo 88,22 8,36 30,598 347
19 Sendang 96,46 9,14 47,389 491
Jumlah Total 1055,65 100,00 1,043,385 988

6. Page | 6
2.3 Kondisi Topografi
Secara Topografi Kabupaten Tulungagung terbagi menjadi tiga dataran yaitu tinggi, sedang dan rendah. Dataran
rendah merupakan daerah dengan ketinggian dibawah 500 m dari permukaan laut, daerah ini meliputi semua
kecamatan tetapi tidak semua desa untuk Kecamatan Pagerwojo dan Sendang hanya empat desa. Dataran
sedang mempunyai ketinggian 500 m sampai dengan 700 m dari permukaan laut, daerah ini meliputi Kecamatan
Pagerwojo sebanyak 6 desa dan Kecamatan Sendang sebanyak 5 desa.
Sedangkan dataran tinggi merupakan daerah dengan ketinggian diatas 700 m dari permukaan air laut yaitu
Kecamatan Pagerwojo sebanyak 1 desa dan Kecamatan Sendang sebanyak 2 desa. Daerah yang
mempunyai wilayah terluas secara berurutan yaitu Kecamatan Tanggunggunung, Kecamatan Kalidawir,
Kecamatan Sendang dan Kecamatan Pagerwojo.
2.4 Kondisi Klimatologi
Kota Tulungagung beriklim tropis dan mempunyai curah hujan rata-rata pertahun kurang dari 2000 mm
pertahunatau rata-rata sebesar 1.682 mm/tahun dengan bulan kering selama 6 bulan. Angin berhembus denagn
kecepatan rata-rata antara 15-20 knots ke arah barat laut. Sedangkan temperatur rata-rata untuk wilayah kota
berkisar antara 28º-31ºC
2.5 Kawasan Rawan Terdampak Bencana Tsunami Kab. Tulungagung
Kawasan yang berada disepanjang pantai dan yang tidak berada jauh dari pantai merupakan daerah yang
dianggap rawan terdampak Bencana Tsunami, kawasan ini terdiri dari 4 wilayah Kecamatan dari 19 Kecamatan
yang ada dengan 11 desa yang terdampak dengan jumlah penduduknya sebanyak 44.735 jiwa. Kawasan desa
yang terdampak bencana tsunami ini dapat dilihat dalam Tabel .
Tabel
Jumlah Penduduk Kecamatan Dan Desa Yang Terdampak Tsunami
No Kecamatan Desa
Jenis Kelamin Jumlah
Penduduk
Pria Wanita
Keboireng 1,346 1,286 2,632
1 Besuki Besuki 2,056 1,964 4,020
Besole 4,695 4,507 9,202
Ngrejo 1,646 1,680 3,326
2 Tanggunggunung Jengglungharjo 2,354 2,334 4,688
Kresikan 1,807 2,245 4,052
Tanggunggunung 2,018 2,011 4,029
3 Kalidawir Kalibatur 3,174 3,598 6,772

7. Page | 7
No Kecamatan Desa
Jenis Kelamin Jumlah
Penduduk
Pria Wanita
Panggungkalak 518 560 1,078
4 Pucanglaban Kalidawe 441 453 894
Pucanglaban 2,004 2,038 4,042
Jumlah Total 22,059 22,676 44,735
Sumber:http://dibi.bnpb.go.id
2.6. Sejarah Kejadian Bencana
Berdasarkan penelusuran dari catatan yang dihimpun dari Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang
dirilis oleh BNPB, tercatat sejumlah kejadian bencana pernah terjadi di Kabupaten Tulungagung. Selain itu,
kejadian bencana juga tercatat di beberapa institusi yang ada di Kabupaten Tulungagung, seperti: BPBD
Kabupaten Tulungagung, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PVMG, Dinas Tata Ruang dan
Permukiman, Polres Tulungagung, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan
dan Pertamanan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Berikut adalah uraian kejadian bencana di
Kabupaten Tulungagung khususnya dalam sepuluh tahun terakhir.
Tabel
Jenis dan Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Tulungagung
Tahun 2003 – 2013
Jenis Bencana
Jumlah
Kejadian
Penduduk
Terdampak
Kerusakan
Bangunan
Kerusakan
Lahan
Jiwa Unit Hektar
Banjir 13 14,202 312 1,360
Tanah Longsor 13 10 10 -
Banjir dan Tanah
Longsor
1 - - 91
Gempa bumi - - - -
Kekeringan 13 - - 3,421
Cuaca Ekstrim - - - -
Gelombang Ekstrim
dan Abrasi
- - - -
Sumber:http://dibi.bnpb.go.id
Dari Tabel terlihat bahwa bencana yang terjadi dalam sepuluh tahun terakhir di Kabupaten Tulungagung ada 4
kejadian bencana diantaranya adalah banjir sebanyak (13 kali), kemudian tanah longsor (13 kali), banjir dan
tanah longsor (1) dan kekeringan (13 kali). Kejadian bencana tersebut berdampak kepada penduduk seperti
menimbulkan korban jiwa, luka-luka, dan mengungsi dan menderita.
Selain itu, bencana juga menyebabkan kerusakan bangunan (rumah, fasilitas pendidikan dan kesehatan) serta
lahan pertanian. Bencana banjir berdampak kepada penduduk sebanyak 14.202 jiwa, menyebabkan 312 unit
bangunan rusak dan kerusakan lahan pertanian 1.360 ha. Tanah longsor berdampak kepada 10 jiwa dan

8. Page | 8
merusak 10 unit bangunan. Banjir dan Tanah longsor menyebabkan kerusakan pada lahan pertanian 91 ha.
Sedangkan bencana kekeringan menimbulkan kerusakan pada lahan seluas 3.421 ha.

9. Page | 9
BAB 3
KONDISI ANCAMAN
3.1 KONDISI ANCAMAN
Tsunami adalah gelombang panjang yang diakibatkan karena adanya perubahan dasar laut atau karena adanya
perubahan badan air secara tiba-tiba dan impulsif yang disebabkan karena adanya gempa bumi, erupsi letusan
gunung berapi, longsor di dasar laut, runtuhan gunung es dan jatuhan benda angkasa. Tsunami yang
merupakan gelombang panjang pada istilah oseanografi atau kelautan akan menjalar memasuki paparan benua
dengan kecepatan yang semakin menurun tetapi dengan amplitudo gelombang yang semakin tinggi.
Adapun pembangkit gelombang panjang tsunami ini diantaranya adalah gempa bumi dangkal (kedalaman
episenter kurang dari 40 km) yang berpusat di tengah perairan dengan magnitude yang cukup besar, yaitu lebih
dari 6,4 SR. Syarat lainnya adalah gempa tektonik yang terjadi merupakan gempa vertikal yang melibatkan
pergeseran vertikal lempengan dengan luasan yang cukup besar. Selain gempa bumi akibat aktivitas tektonik,
pembangkit tsunami lainnya diantaranya adalah letusan gunung api yang berlokasi di tengah perairan (misalnya
tsunami akibat letusan Gunung Krakatau tahun 1881), longsoran di wilayah pesisir yang melibatkan luncuran
material dalam jumlah besar serta kejadian luar biasa dari tumbukan benda langit (meteor) seperti yang
diberitakan sejarah di lautan Karibia pada 56 juta tahun yang lalu
Gambar Peta Ancaman Tsunami Wilayah Pesisir Kabupaten Tulungagung
Berdasarkan hubungan antara tsunami, aktivitas kegempaan dan karakteristik seismotektonik Indonesia, wilayah
Indonesia dapat dibagi ke dalam 6 zona seismotektonik yaitu :
- Zona-A : Busur Sunda bagian Barat, terletak di sebelah Barat Laut Selat Sunda, antara lain Pulau
Sumatera dan Pulau Andalas.
- Zona-B : Busur Sunda bagian Timur, terbentang antara Selat Sunda ke Timur sampai dengan Sumba,
yang terdiri dari Pulau Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa dan Pulau Sumba.
- Zona-C : Busur Banda, terletak di Laut Banda, antara lain Flores, Timor, Kepulauan Banda, Kepulauan
Tanimbar, Seram dan Pulau Buru.
- Zona-D : Selat Makassar.
- Zona-E : Laut maluku, termasuk didalamnya Sangihe dan Halmahera;
- Zona-F : Sebelah Utara Irian Jaya.
3.2 KONDISI KERENTANAN
Kecamatan……………
Kecamatan…………..

10. Page | 10
Kecamatan……..
Tabel
Jumlah Penduduk Kecamatan Terdampak Berdasarkan jenis Kelamin dan Rentang Umur
Kabupaten Tulungagung
Kecamatan
Total 0-4 Thn 5-14 Thn 15-64 Thn > 65 Thn
Jiwa L P L P L P L P L P

11. Page | 11
BAB 4
UPAYA PENCEGAHAN DAN
KONDISI KESIAPSIAGAAN
4.1 PROGRAM MP-PRB TSUNAMI
Terkait dengan ancaman bencana tsunami serta dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden RI, BNPB
bersama instansi terkait telah menyusun Masterplan Pengurangan Risiko Bencana Tsunami (MP-PRB
Tsunami) dalam rangka mendukung Visi Penanggulangan Bencana nasional yaitu “Ketangguhan Bangsa
Dalam Menghadapi Bencana”. Keberadaan MP-PRB Tsunami ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi
program-program peningkatan kapasitas dalam menghadapi bahaya tsunami, yang berlaku untuk jangka waktu
tahun 2013-2018.
Penyusunan program dan kegiatan dalam MP-PRB Tsunami dilaksanakan berdasarkan analisis bahaya, analisis
risiko bencana, identifikasi kapasitas dan kebutuhan dalam rangka kesiapsiagaan dan pengurangan risiko
bencana tsunami yang dilaksanakan pada tahun 2012-2014 melalui identifikasi kebutuhan daerah dan
masyarakat, serta koordinasi di Tingkat Pusat, sebagai penjabaran prioritas pembangunan nasional RPJMN
2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam bidang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.
Khusus pelaksanaan MP-PRB Tsunami yang dilaksanakan di lingkungan BNPB, Deputi Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan BNPB akan menjadi Koordinator Program III, yang mengemban tugas dalam mengkoordinasikan
kebijakan pelaksanaan MP-PRB Tsunami, dengan instansi terkait langsung di Internal BNPB terdiri dari:
1. Direktorat Kesiapsiagaan BNPB.
2. Direktorat Pengurangan Risiko Bencana BNPB.
3. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat BNPB.
4. Direktorat Logistik BNPB.
5. Direktorat Peralatan BNPB.
6. Direktorat Pendidikan dan Pelatihan BNPB.
7. Pusdatinhumas BNPB.
Tabel
Program/ Kegiatan MP-PRB Tsunami Tahun 2014
No PROGRAM/KEGIATAN DIREKTORAT
A PENGUATAN MATA RANTAI PERINGATAN DINI
1
Pembangunan Sirine Peringatan Dini Dengan Teknologi
Sederhana Ditingkat Lokal
Pusdatihumas BNPB
2
Pemantauan Sistem Pasang Surut Dengan Teknologi
Sederhana
Pusdatinhumas BNPB
3
Penyediaan Sarana Prasarana Informasi Dan Komunikasi
Peringatan Dini
Pusdatinhumas BNPB
B PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN TEMPAT EVAKUASI SEMENTARA
4 Penyusunan Peta Jalur Evakuasi Dit. Kesiapsiagaan BNPB

12. Page | 12
No PROGRAM/KEGIATAN DIREKTORAT
5 Pembuatan Rambu Evakuasi Dan Papan Peringatan Dit. Kesiapsiagaan BNPB
6 Pembangunan Jalur Dan Tangga Evakuasi Dit. Kesiapsiagaan BNPB
7 Sosialisasi Dan Desiminasi TES Dit. Kesiapsiagaan BNPB
C PENGUATAN KAPASITAS KESIAPSIAGAAN DAN PRB
8
Penyusunan Peraturan, Pedoman, Petunjuk Teknis
Kesiapsiagaan Dan PRB Gempabumi Dan Tsunami
Dit. Kesiapsiagaan BNPB
9
Pembangunan Dan Penguatan Pusdalops Yang Terintegrasi
Dengan Sistem Peringatan Dini
Pusdatihumas BNPB
10
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Dan Rencana
Kontijensi Berbasis Komunitas
Dit. Kesiapsiagaan BNPB
11 Pengembangan Desa Tangguh Dit. Pemb. Masy BNPB
12
Pembentukan Dan Penguatan Relawan Penanggulangan
Bencana
Dit. Pemb. Masy BNPB
13
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung
Penanggulangan Bencana
Dit. Logistik dan Peralatan
BNPB
14
Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan Peralatan Penanggulangan
Bencana
Dit. Logistik dan Peralatan
BNPB
15
Peralatan penanggulangan Bencana Program Pembangunan
Shelter
Dit. Logistik dan Peralatan
BNPB
16 Pelatihan dan Simulasi Pusdiklat BNPB
4.2 PROGRAM MP-PRB TSUNAMI 2014 KAB. TULUNGAGUNG
Pengembangan Sistem Peringatan Dini tsunami di Indonesia merupakan upaya yang terintegrasi antara
pemerintah pusat, pemerintah provinsi/kabupaten dan kota, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.
Sistem tersebut terdiri dari komponen Struktur dan Komponen Kultur.
Komponen Struktur meliputi pembangunan dan pengembangan infrastruktur berteknologi tinggi untuk
mendeteksi kejadian gempa, potensi tsunami sampai menyebarkan peringatan potensi tsunami ke pemangku
kepentingan terkait termasuk diantaranya pemerintah daerah, disamping pengembangan kapasitas institusi
terkait. Pembangunan dan pengembangan komponen ini merupakan tanggung jawab pemerintah pusat
termasuk didalamnya institusi nasional yang tergabung antara lain Ristek, Menko Kesra, BMG, DEPDAGRI,
DEPLU, ESDM, DEPHUB, KLH, DKP, DEKOMINFO, BAPPENAS, BNPB, BPPT, BAKOSURTANAL, LAPAN,
LIPI dan ITB serta stakeholder terkait.
Komponen Kultur meliputi peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk menyebarluaskan peringatan dini dan
perintah evakuasi kepada masyarakat termasuk didalamnya menyiapkan atau membangun infrastruktur
penunjang peringatan/perintah evakuasi, prosedur dan jalur evakuasi. Dalam komponen ini, juga tercakup
pembangunan dan peningkatan kesiapsiagaan aparat pemerintah daerah dan masyarakat untuk proses
evakuasi dan penanganan tanggap darurat
Dengan begitu luasnya daerah Indonesia yang berisiko tsunami, maka diperlukan banyak peralatan-peralatan
pendukung kebencanaan: mulai dari Peralatan Deteksi Gempabumi dan Tsunami, Sirine Peringatan Dini
Tsunami, Peralatan Aktivasi Sirine, Sarana Prasarana Evakuasi yang memadai guna mengakomodir banyaknya
masyarakat yang mencari tempat perlindungan. Baik berupa TES/Shelter Tsunami, Jalur Evakuasi, maupun
Rambu-Rambu Evakuasi. hingga Peralatan Komunikasi Untuk Diseminasi Peringatan Dini agar proses evakuasi

13. Page | 13
masyarakat dapat berjalan dengan baik, masyarakat perlu mendapatkan informasi peringatan dini secara cepat
dan tepat.
Pemerintah Pusat dalam upaya melindungi masyarakat dari ancaman bencana (tsunami) telah mengeluarkan
Masterplan Pengurangan Resiko Bencana Tsunami pada tahun 2012. Penguatan mata rantai peringatan dini
perlu difokuskan untuk memastikan bahwa peringatan dini dari BMKG dapat diterima oleh pihak berkepentingan
semua tingkatan dan masyarakat secara luas. Permasalahan utama dalam Mata Rantai Peringatan Dini ini
terkait dengan Peralatan, Sistem Komunikasi, Sumber Daya Manusia, Prosedur Tetap, serta beroperasinya
Pusdalops BPBD secara 24/7
Dalam Upaya memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana tsunami di Kabupaten
Tulungagung, BPBD Tulungagung sebagai Leading Sector telah diperkuat dengan adanya Sirine Peringatan Dini
Tsunami, Kendaraan Logistik dan Peralatan, Pusat Pengendali dan Operasi (PUSDALOPS) serta Fasilitasi
Penguatan Kapasitas Kesiapsiagaan antara lain Penyusunan Peta Jalur Evakuasi dan Pemasangan Rambu
Evakuasi Tsunami fasilitasi dari Program MP-PRB Tsunami yang dikordinir oleh BNPB.
1. Sirine Peringatan Dini dengan Teknologi Sederhana di Tingkat Lokal
BNPB pada tahun 2013 telah melaksanakan Pengadaan 7 unit Sirine Peringatan Dini (EWS) di
Kabupaten Tulungagung, masing-masing unit sirine sudah terpasang di Kecamatan ……….
2. Sarana Prasarana Informasi dan Komunikasi Peringatan Dini
Peralatan Komunikasi berupa 1 Unit Radio Komunikasi sudah didistribusikan oleh BNPB ke BPBD
Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2013
2. Penyusunan Peta Jalur Evakuasi………………………
3. Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Peringatan Tsunami
Pemasangan 100 Rambu Evakuasi dan 20 Titik Kumpul tahun 2014 sedang dilaksanakan oleh BNPB.
4. Sosialisasi Dan Desiminasi Tempat Evakuasi Sementara (TES)
Akan dilaksanakan akhir tahun 2014.
5. Pembangunan Jalur dan Tangga Evakuasi…………………..
6. Pembangunan Dan Penguatan Pusdalops Yang Terintegrasi Dengan Sistem Peringatan
Dini………………………………………………..
7. Penyusunan Peraturan, Pedoman, Petunjuk Teknis Kesiapsiagaan Dan PRB Gempabumi Dan
Tsunami
Kegiatan Penyusunan Pedoman Kesiapsiagaan sedang dilaksanakan tahun ini di Pusat
8. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Dan Rencana Kontijensi Berbasis Komunitas
Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Renkon Berbasis Komunitas
belum dilaksanakan oleh BNPB.
9. Pengembangan Desa Tangguh Bencana
Pembentukan/penguatan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Tulungagung yang difasilitasi oleh
BNPB yaitu ………………………………………………
10. Pembentukan Dan Penguatan Relawan Penanggulangan Bencana
Kegiatan Penguatan Relawan Penanggulangan Bencana akan dilaksanakan Tahun 2014
11. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Penanggulangan Bencana
Penyediaan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana Program MP-PRB tsunami
yaitu 1 unit Mobil Logistik dan Peralatan serta 2 Unit Mobil Pick Up yang sudah dilaksanakan Tahun
2013
12. Pemenuhan Kebutuhan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana
Logistik berupa Makanan Siap Saji sudah didisbustrikan ke BPBD

14. Page | 14
13. Peralatan Penanggulangan Bencana Program Pembangunan Shelter…………
14. Pelatihan dan Simulasi……………………
.
4.3 SISTEM PERINGATAN DINI TSUNAMI
Sistem Peringatan Bencana Tsunami Indonesia disusun berdasarkan Undang‐undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Berdasarkan undang‐undang, alur sistem dapat dilihat
pada Gambar berikut :
Gambar
Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami
Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami terdiri dari 5 tahap.
Tahap pengamatan dan analisis gejala khusus untuk bencana tsunami dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat
dalam koordinasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Dua tahapan ini berdasarkan standar
prosedur di BMKG telah disebarluaskan ke daerah terancam dalam rentang waktu 5 menit setelah kejadian
gempabumi sebagai pemicu kejadian tsunami. Hasil analisis kemungkinan terjadinya tsunami yang dikeluarkan
oleh BMKG masih bersifat rekomendasi dan tidak memiliki kewenangan untuk pernyataan evakuasi masyarakat.
Pengambilan keputusan oleh pihak berwenang di daerah serta penyebaran keputusan evakuasi atau tidak
adalah dua tahapan selanjutnya dalam rangkaian sistem peringatan bencana. Pada Sistem Peringatan Bencana
Tsunami, keputusan evakuasi atau tidaknya masyarakat diambil oleh kepala daerah yang bersangkutan atau
siapa pun yang ditunjuk oleh Kepala Daerah secara resmi untuk memberikan keputusan evakuasi.
Kendala‐kendala dalam proses evakuasi biasanya terjadi pada kedua tahap ini. Kapasitas daerah yang belum
memadai serta sumber daya untuk menyebarkan arahan evakuasi yang masih sangat terbatas menyebabkan
respon masyarakat terhadap arahan evakuasi menjadi terlambat dan beragam.
PENGAMATAN GEJALA BENCANA
ANALISIS HASIL PENGAMATAN GEJALA BENCANA
PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH PIHAK YANG
BERWENANG
PENYEBARLUASAN INFORMASI TENTANG
PERINGATAN BENCANA
PENGAMBILAN TINDAKAN OLEH MASYARAKAT

15. Page | 15
Gambar
Rantai Komunikasi Peringatan Dini
1.3.1 Sirine Peringatan Dini
Sirene adalah media yang dapat digunakan di udara terbuka dan berperan penting untuk menyampaikan
peringatan tsunami. Protokol sirene bertujuan untuk menentukan secara jelas bunyi sirene sebagai standar di
seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 2007 pemerintah pusat yang terdiri atas Kemendagri,
Kemenristek, BNPB, dan BMKG bersama dengan perwakilan Pemerintah Daerah di daerah rawan tsunami
menyepakati sebuah protokol sirene yang baku dan berlaku untuk seluruh wilayah rawan tsunami di Indonesia.
Protokol tersebut berisi ketetapan sebagai berikut:
1. Untuk peringatan dini tsunami, sirene akan berbunyi dengan nada tetap selama 3 menit yang berarti
perintah evakuasi harus dilakukan dan dapat berbunyi berulang-ulang apabila masih terdapat bahaya
yang mengancam.
2. Untuk keperluan perawatan, sirene perlu diuji coba secara rutin setiap tanggal 26 Desember pukul
10.00 pagi waktu setempat (sebagai peringatan kejadian tsunami di Aceh pada tanggal 26 Desember
2004, pada pukul 10.00).
3. Untuk uji coba, sirene dibunyikan dengan bunyi nada tetap selama 1 (satu) menit yang sebelumnya
didahului oleh pernyataan suara rekaman yang berbunyi ”Ini merupakan tes untuk peringatan dini
tsunami, ini hanya tes”. Format ini diulang sebanyak 3 kali setiap uji coba.

16. Page | 16
Bunyi sirene berpengaruh besar kepada masyarakat agar mereka segera bereaksi terhadap bahaya yang
mengancamnya. Oleh karena itu, harus dipastikan bahwa keputusan membunyikan sirene telah didukung oleh
informasi yang akurat dan resmi dari BMKG dan informasi autentik lainnya.
Sirene di daerah pada awalnya dikendalikan oleh BMKG. Berdasarkan UU 24/2007, khususnya pasal 12,
BNPB bertanggung jawab langsung dan bertugas menyampaikan informasi kepada masyarakat. Berdasarkan
PP 21/2008, BNPB dan BPBD bertugas mengkoordinasi tindakan untuk menyelamatkan masyarakat merujuk
pada hasil analisis yang dikeluarkan oleh BMKG.
Faktor-Faktor Yang Perlu Dipertimbangkan Sehubungan Dengan Penggunaan Sirene
Kelebihan Sistem Sirine Kekurangan Sistem Sirine
Jangkauan bisa 2 - 2.5km, terutama di
daerah yang tidak terjangkau oleh sistem
lainnya
Frekuensi bunyi sirene terdengar lebih
pelan/rendah di daerah-daerah yang
anginnya kencang
Dapat menarik perhatian orang-orang di
dalam rumah sekaligus sebagai pendukung
sistem peringatan dalam ruangan
Sirene tidak selalu dapat terdengar di
dalam gedung dan kendaraan, terutama dii
pada daerah batas jangkauan
Sirene sudah dikenal masyarakat karena
biasanya dipakai oleh pemadam kebakaran
atau lainnya
Masyarakat harus dapat membedakan
berbagai jenis bunyi yang digunakan untuk
berbagai keperluan
Untuk versi dengan sistem suara manusia,
pesan-pesan dapat direkam terlebih dahulu
dalam jumlah banyak dan dapat juga
direkam dalam berbagai bahasa
Untuk jenis yang bukan versi massal,
masyarakat harus diberikan pendidikan
guna mendapatkan tambahan informasi.
Pemberitahuan tambahan harus diberikan
dengan cara lain
Menggunakan sumber listrik yang kecil
seperti baterai aki yang dapat diisi ulang
dengan panel tenaga surya atau tenaga
angin
Harus memiliki sistem sumber daya yang
handal untuk back up
Menggunakan radio kontrol, oleh karena itu
tidak tergantung pada jaringan kabel, dapat
dikendalikan secara terpusat dan diakses
dari jarak jauh
Dibutuhkan jumlah sirene yang cukup
banyak untuk mencakup area yang luas
serta cukup keras untuk didengar oleh
orang-orang yang berada di dalam
ruangan
Perawatan dan pemeliharan yang teratur
dapat mengurangi uji coba
Sirene yang terpasang dan tidak terlindung
dengan sempurna dapat mudah rusak oleh
angin, pasir, ombak, atau debu garam
Sistem bekerja secara penuh selama 24
jam/7 hari
Pengaktifan sirene harus dikoordinasikan
dengan cara-cara yang lain
Pada tahun 2013, BNPB melalui Program MP-PRB Tsunami telah melaksanakan kegiatan Penguatan/
Pembangunan Sirine Peringatan Dini sejumlah 7 Unit kepada BPBD kabupaten Tulungagung. Upaya ini
dilakukan sebagai bentuk penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana tsunami di Kabupaten
Tulungagung.

17. Page | 17
Gambar
Sirine Peringatan Dini Kabupaten Tulungagung
Data Kelengkapan Sirine Peringatan Dini Kab Tulungagung
4.3.2 Pusat Kendali Operasi (PUSDALOPS)
Sesuai dengan pembagian tanggung-jawab dalam Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia (INA-TEWS),
Pusat Peringatan Dini Nasional di BMKG memberikan informasi gempa bumi dan peringatan tsunami kepada
masyarakat melalui Institusi Perantara dan Pemerintah Daerah. Pusat Peringatan Dini Lokal di tingkat Provinsi,
Kabupaten dan Kota (PUSDALOPS) beroperasi 24 jam setiap harinya, 7 hari dalam seminggu (24/7), berfungsi
sebagai pusat operasi, pengendalian, dan peringatan, dimana informasi mengenai gempa bumi, ancaman
potensi tsunami atau aktual dianalisa dan disebarluaskan.
Berdasarkan informasi yang diterima dari BMKG Jakarta, Pusdalops akan memutuskan apakah diperlukan
evakuasi untuk mengantisipasi (potensi) tsunami. Lalu PUSDALOPS menyebarluaskan informasi, peringatan,
dan arahan kepada masyarakat umum melalui sirine peringatan dini, saluran komunikasi (radio publik), dan
jaringan komunikasi lainnya untuk mendapatkan reaksi yang tepat dari masyarakat. Operasi dan Prosedur
Peringatan Dini Tsunami didasarkan pada Standard Operating Procedures (SOP) untuk (I) menerima peringatan
dan informasi tsunami, (II) pengambilan keputusan untuk reaksi terhadap peringatan, dan (III) diseminasi arahan
reaksi yang tepat untuk komunitas berisiko.
Pada tahun 2013 BNPB melalui Program MP-Tsunami melaksanakan Kegiatan Pengadaan/ Pembangunan
Pusdalops berupa Modular Office. Kondisi Pusdalops PB Kabupaten Tulungagung saat ini sudah operasional
dan Standard Operating Procedures (SOP) sedang dipersiapkan oleh BPBD Kabupaten Tulungagung.
Sesuai Perka BNPB no 15 Tahun 2012 tentang Pedoman PUSDALOPS, Pembentukan Pusdalops PB di BPBD
Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota berada di bawah Bidang Kedaruratan dan Logistik dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD. Dalam pembentukannya, struktur organisasi Pusdalops PB
disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik di mana BPBD berada

18. Page | 18
Gambar
Pusdalops PB dalam Struktur Organisasi BPBD Prov/Kab/Kota
Tugas pokok Pusdalops PB adalah sebagai berikut:
1. Sebelum Bencana :
- Memberikan dukungan kegiatan pada saat sebelum bencana (pengumpul, pengolah, penyaji
data dan informasi kebencanaan) secara rutin.
2. Saat Bencana
- Memberikan dukungan pada Posko Tanggap Darurat dan Pelaksanaan Kegiatan Darurat.
3. Pasca Bencana
- Memberikan dukungan kegiatan pada saat setelah bencana terjadi (penyedia data dan
informasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi).
Fungsi Pusdalops PB adalah sebagai berikut:
1. Fungsi penerima, pengolah dan pendistribusi informasi kebencanaan.
2. Fungsi penerima, pengolah dan penerus peringatan dini kepada instansi terkait dan masyarakat.
3. Fungsi tanggap darurat sebagai fasilitator pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat
bencana secara cepat tepat, efisien dan efektif.
4. Fungsi koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan bencana.
Tanggung Jawab Pusdalops PB
1. Secara Struktural
Unit pemantau kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana yang menyelenggarakan kegiatan
penanggulangan bencana.
2. Secara Institusional
Pusdalops PB
Unsur Pengarah Kepala Pelaksana BPBD
Bid. Kesiapsiaagaan
Sekertaris
Bid. Kedaruratan dan Logstik Bid. Rehab Rekon
Kepala BPBD
Subbag Umum Subbag Keu Subbag Kepeg

19. Page | 19
Sebagai pelaksana amanah peraturan perundang-undangan kebencanaan yang berlaku.
3. Secara Operasional
Sebagai pelaksana tugas pokok, fungsi dan peran Pusdalops PB.
Susunan organisasi Pusdalops PB dipimpin oleh Manajer yaitu pejabat struktural dari Direktorat Tanggap
Darurat BNPB, Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD, atau pejabat lain yang ditunjuk. Dalam melaksanakan
tugasnya, Manajer dibantu oleh Koordinator Administrasi yang bertanggung jawab untuk urusan administrasi
Pusdalops PB dan Supervisor yang bertanggungjawab terhadap pemantauan bencana dan urusan teknis
lainnya.
Pusdalops PB dengan segala tugas dan fungsinya dalam penanggulangan bencana harus mendapat dukungan
sarana dan prasarana yang memadai. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi bagi sebuah bangunan
yang akan digunakan untuk Pusdalops PB. Namun demikian, karena perbedaan sumber daya yang terdapat di
pusat dan daerah, maka terdapat perbedaan syarat bangunan ideal dan minimal.
Beberapa prinsip yang hendaknya dipenuhi dalam penyediaan peralatan bagi Pusdalops PB adalah :
a. Mendukung pengambilan keputusan secara cepat, tepat dan terkoordinasi.
b. Modern dan berteknologi canggih agar dapat tetap berjalan secara independen pada saat bencana
terjadi.
c. Memudahkan komunikasi dengan pihak-pihak terkait dalam kebencanaan yang menggunakan
beragam bentuk komunikasi.
d. Dapat diintegrasikan dengan sistem lain dari lembaga-lembaga yang terkait kebencanaan.
Persyaratan Ideal
- Meubeler (meja, kursi, filling kabinet, almari), whiteboard, papan flipchart yang disesuaikan jumlah,
ukuran dan penataannya di masingmasing ruang.
- Printer dan Mesin Photocopy.
- Jaringan telepon menggunakan sistem back-up, mulai dari VOIP, PSTN, GSM dan telepon satelit.
- Jaringan Fax dan Internet untuk komunikasi data yang tersedia selama 24 jam.
- Radio komunikasi (rig/base station, UHF, VHF yang mencakup nasional dan lokal), Handy Talky (HT)
dual band, radio HF dan Integrated Communication Internet and Radio.
- 1 unit komputer untuk setiap personil yang dilengkapi perangkat lunak seperti office, GIS, Database.
- Peralatan server untuk: database, peta/GIS, peringatan dini, voice, web, sms gateway dan cadangan.
- Data base yang berisi informasi : kerentanan dan kapasitas daerah, contact person internal dan
eksternal, instansi yang terkait, diagram alir pelaporan bencana, literatur yang berhubungan dengan
penanggulangan bencana (produk hukum, pedoman, protap, laporan).
- Tersedia peta dasar, peta rawan, peta risiko bencana, peta geomedic.
- Perangkat TV dengan jaringan internasional, proyektor LCD, Layar LCD, GPS, Scanner, CCTV untuk
lingkungan gedung.
Persyaratan Minimal
- Meubeler yang disesuaikan jumlah, ukuran dan penataannya di masing-masing ruang.
- Printer dan Mesin Photocopy.
- Jaringan telepon.
- Jaringan Fax dan Internet.
- Radio komunikasi.
- Unit komputer untuk penyusunan laporan.

20. Page | 20
- Peralatan server untuk mendukung kinerja.
- Data base yang berisi informasi terkait kebencanaan.
- Tersedia Peta-peta untuk mendukung tugas dan fungsi Pusdalops PB.
Gambar
Pusdalops PB Kabupaten Tulungagung
Tabel
Data Kelengkapan Sarana dan Prasaran Pusdalops PB Kab. Tulungagung
1.3.2 Sistem Informasi Dan Komunikasi
Pemerintah Daerah harus mampu menerima berita gempabumi dan peringatan dini tsunami dari BMKG melalui
berbagai saluran. Oleh karena itu, Pusdalops harus dilengkapi dengan berbagai alat komunikasi dan memiliki
personil yang terlatih untuk mengoperasikan dan memelihara peralatan tersebut. Gempabumi yang kuat dapat
menyebabkan pemadaman listrik dan gangguan lain yang mungkin berdampak pada peralatan komunikasi.
Salah satu prinsip sistem peringatan dini adalah tersedianya berbagai peralatan komunikasi cadangan
(redundancy) untuk memastikan jika salah satu peralatan atau jalur gagal berfungsi, maka masih ada cadangan
peralatan lain yang bisa digunakan untuk menerima informasi dari BMKG.
Alat-alat komunikasi yang diperlukan adalah sebagai berikut :
1. Pesan secara otomatis
Alat/Saluran Penerima Informasi
dari BMKG
Keterangan
Warning Receiver System
(WRS)
Software WRS perlu diinstal di komputer Pusdalops
dan membuat jaringan langsung ke BMKG via satelit
atau internet.
SMS Nomor ponsel perlu didaftar di BMKG
Email Alamat Email perlu didaftar di BMKG
Faks Nomor Faks perlu didaftar di BMKG
TV dan Radio FM
Berita gempabumi atau peringatan dini tsunami akan
disiarkan setelah stasiun TV dan radio menerima
informasi dari BMKG

21. Page | 21
2. Pesan secara Proaktif
Alat/Saluran Penerima Pesan dari
BMKG
Keterangan
Komputer yang dapat mengakses
situs web
Bisa membuka website BMKG secara proaktif
setelah gempabumi; bisa mengunakan aplikasi
informasi gempabumi dan peringatan tsunami
Telepon biasa (landline)
Bisa mencari informasi secara proaktif dari
BMKG pusat atau daerah, serta lembaga/
pihak-pihak lain.
Radio VHF dan HF
Bisa mencari informasi secara proaktif atau
menerima langsung dari BMKG pusat atau
daerah, serta lembaga/pelaku lain.
Tabel
Data Peralatan Komunikasi BPBD Kab. Tulungagung
Tabel
Mekanisme Penyampaian Informasi Peringatan Dini Tsunami
No Uraian Kegiatan
Pencatatan
Format Yang
Digunakan
Mekanisme Penyampaian
Informasi
Keterangan
Ya Tidak
Sesuai
Pedoman
Format
Sendiri
Langsung Permintaan
Tidak
Diinformasikan

22. Page | 22
Tabel
Data Fasilitas Peringatan Dini dan Penanggulangan Bencana Tsunami Kabupaten Tulungagung
Tahun 2014
No Jenis Fasilitas Instansi
Status Kondisi Uji coba
Keterangan
Ada
Tidak
ada
Jumlah Baik Kurang
Tidak
berfungsi
Sudah
Berapa
x
Belum
1 Sirine Peringatan Dini BPBD
2
Sistem Pemantau Pasang
Surut BPBD v
3
Sapras Informasi &
Komunikasi
BPBD v
4
Tempat Evakuasi Akhir
(TEA)
Tempat Evakuasi
Sementara (TES)
5 Greenbelt Mitigasi Tsunami Dinas
Kelautan
v
6 Peraturan, Pedoman dan
Juknis Kesiapsiagaan
BPBD v
7 Peta Jalur Evakuasi BPBD v
8 Jalur & Tangga Evakuasi BPBD v
9
Rambu Evakuasi
BPBD
v
Rambu Titik Kumpul v
10
Sosialisasi dan Desiminasi
TES
v
11
Rencana Penanggulangan
Bencana (RPB) dan
Kontijensi Berbasis
Komunitas
v
12
Pengembangan Desa
Tangguh
BPBD v 2
13
Relawan Penanggulangan
Bencana
BPBD
SAR
Linmas
v
14
Pembangunan dan
Penguatan Pusdalops
BPBD
Modular Office v
Ruangan 6x4 m v v v

23. Page | 23
Tabel
Peralatan dan Logistik Kesiapsiagaan Menghadapi Tsunami Kab. Tulungagung
No
Jenis Peralatan Dan
Logistik
Ketersediaan
Kondisi
Kebutuhan
Baik Sedang Rusak
Tidak
Ada
1 Ina TEWS
2 Papan Pengumuman
3
Sirine EWS
Sederhana/Lokal
4 Inter Koneksi EWS
5 Sirine BMKG
6 Website
7 Telephone Satelite
8 Radio Single Side Band
9 Repeater
10 Mobil Dapur Lapangan
11 Mobil Rescue+HT
12 Mobil Truck MCk
13 Mobil Ambulance
14 Mobil Tangki Air
15 Motor Trail Rescue
16 Kapal Ambulance
17 Perahu Karet
18 Perahu Evakuasi
19 Mesin Perahu 18 PK
20 HT
21 RIG
22 Genset 5 KVA
23
Water Treatment
Portable
24 Papan Rambu Tsunami
25 Gergaji Mesin STIHLL
26 Kompas
27 Topi Lapangan
28 Pisau Lipat Multitool
29
Safety Helmet/Helm
keselamatan
30 Tas Ransel Punggung
31
Sepatu Lapangan/
Sepatu Safety
32 Sepatu Banjir
33 Masker Karbon
34 Rompi Pelampung
35 Matras Alas Tidur
36 Kantong Tidur
37 Printer Portable
38 External Portable
39 Camera Digital
40 Handycam
41 Telephone Satelit
42 GPS
43 Printer Multifungsi
44 Radio Komunikasi SSB
45 Modem Internal Internet
46 UPS

24. Page | 24
No
Jenis Peralatan Dan
Logistik
Ketersediaan
Kondisi
Kebutuhan
Baik Sedang Rusak
Tidak
Ada
47 Proyektor
48
Tenda Terpal /
Terpaulin/Gulung
49 Tenda Posko 3X3m
50 Tenda Pleton
51 Tenda Regu
52 Tenda keluarga
53 Velbed
54 Kantong Mayat
55 Mantel / Jas Hujan
56 Jas Hujan Ponco
57 Sarung Tangan
58 Senter
59 Pompa Air Honda
60 Selang Spiral 2 "
61 Trimport
62 Lampu Sorot
63 Megaphone TOA
4.4 SARANA DAN PRASARANA TEMPAT EVAKUASI SEMENTARA (TES) DAN
TEMPAT EVAKUASI AKHIR (TEA)
Berdasarkan Masterplan Tsunami penyediaan Tempat Evakuasi Sementara (TES) Tsunami perlu didukung
dengan berbagai sarana dan prasarana yang membantu masyarakat dalam mengenali dan mencapai TES
tsunami secara cepat. Antara lain: Peta Evakuasi yang menunjukkan jalur dan arah evakuasi; rambu-rambu
evakuasi, dan jalur evakuasi yang disiapkan dengan baik dengan memperhitungkan kondisi masyarakat yang
paling rentan. Untuk itu, maka diperlukan:
1. Pendampingan pemerintah daerah dalam mengembangkan peta bahaya dan peta risiko di tingkat lokal;
2. Pendampingan pemerintah daerah dalam mengembangkan peta evakuasi dan TES tsunami yang
dilengkapi jalur evakuasi yang memadai di wilayah yang memiliki keterbatasan akses termasuk bagi
masyarakat rentan;
3. Regulasi peningkatan fungsi bangunan swasta dan fasilitas umum sebagai TES tsunami dan sosialisasi
ke masyarakat tentang fungsi bangunan tersebut sebagai TES tsunami;
4. Dukungan pemerintah dalam melakukan evaluasi kekuatan struktur bangunan guna memastikan bahwa
bangunan tersebut aman untuk digunakan sebagai TES tsunami;
5. Penyediaan TES tsunami yang diintegrasikan dengan fungsi fasilitas sosial dan umum seperti
bangunan tempat peribadatan;
6. Komitmen Pemerintah Daerah dalam penyediaan lahan TES tsunami

25. Page | 25
4.4.1 Jalur Evakuasi Tsunami Kabupaten Tulungagung
Salah satu indikator sikap siaga mengantisipasi bencana tsunami pada adalah tersedianya peta jalur evakuasi
ke tempat aman dari kawasan rawan tsunami baik itu berupa baliho, billboard, poster, maupun leaflet. Selain itu
diperlukan pelatihan bagaimana menyelamatkan diri dari bencana tsunami. Peta jalur evakuasi berisi petunjuk
evakuasi dari daerah rawan tsunami ke tempat aman.
Peta jalur evakuasi harus bersifat sederhana, mudah dibaca dan dimengerti oleh semua kalangan atau
kelompok masyarakat, baik penduduk setempat maupun pendatang atau wisatawan untuk daerah wisata bahari.
Peta jalur evakuasi bersifat dinamis disesuaikan dengan informasi yang tersedia yang kemudian dapat
disempurnakan lagisesuai dengan informasi kerentanan terhadap bencana, perkembangan tata ruang kota dan
tingkat kepadatan populasi. Di lapangan, peta jalur evakuasi harus dilengkapi dengan rambu-rambu petunjuk
menuju tempat aman atau tempat evakuasi yang mudah dikenal dan jelas terlihat.
Beberapa petunjuk praktis dalam menyusun atau merancang peta jalur evakuasi adalah sebagai berikut :
- Jalur evakuasi dirancang menjauhi garis pantai dan menjauhi aliran sungai
- Jalur evakuasi disarankan tidak melintasi sungai atau jembatan dan supaya tidak terjadi
penumpukan massa, dibuat beberapa jalur evakuasi paralel. Prioritaskan daerah pantai yang
terbuka
- Di daerah berpenduduk padat, dirancang jalur evakuasi berupa sistim blok yang dibatasi oleh aliran
sungai, dimana pergerakan massa setiap blok tidak tercampur dengan blok lainnya untuk
menghindari kemacetan.
- Di daerah terlalu landai dimana tempat tinggi cukup jauh, dibuat sistim berupa bangunan-bangunan
yang direkomendasikan aman sebagai tempat evakuasi sementara (evakuasi vertikal)
- Dalam setiap jalur evakuasi diperlukan rambu-rambu evakuasi untuk memandu pengungsi menuju
tempat aman.
Peta jalur evakuasi bencana tsunami Kabupaten Tulungagung dibagi ke dalam 4 sektor evakuasi. Pembagian
sektor ini berdasarkan pada wilayah Kecamatan yang berdampak bahaya tsunami, mengingat pembagian
administratif tersebut juga telah berdasarkan pada keadaan geografis Kecamatan tersebut
Tabel
Rekomendasi Jalur Evakuasi Tsunami Kab. Tulungagung
No Sektor Zona Jalur Evakuasi Utama
1
Sektor A
Kecamatan Besuki
Zona 1 Desa Besuki : Pantai Bayem dan Pantai Tangkilan
Zona 2 Desa Kebo ireng : Pantai Klatak
Zona 3 Desa Besole : Pantai Sidem dan Pantai Popoh
2
Sektor B
Kec. Tanggunggunung
Zona 4 Desa Ngerejo : Pantai Brumbun
Zona 5 Desa Ngrejo : Pantai Gerangan
Zona 6 Desa Jengglungharjo : Pantai Sine 2
3 Sektor C Zona 7 Desa Kalibatur : Pantai Sine 1

26. Page | 26
No Sektor Zona Jalur Evakuasi Utama
Kecamatan Kalidawir Zona 8
Zona 9
4
Sektor D
Kec. Pucanglaban
Zona 10 Desa Rejosari : Pantai Dlodo
Zona 11
Zona 12
4.4.2 RAMBU EVAKUASI TSUNAMI
Indonesia telah mengeluarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Rambu Evakuasi Tsunami melalui SNI
7743:2011 yang dapat menjadi acuan bagi daerah dalam membuat rambu evakuasi tsunami. Panduan SNI yang
dikeluarkan oleh Badan Standardisasi Nasional ini merujuk pada Pedoman Pembuatan Rambu Evakuasi
Tsunami yang dikeluarkan oleh Pusat Informasi Riset Bencana Alam dari Kementerian Riset dan Teknologi
Papan rambu evakuasi tsunami harus memuat simbol, nama area evakuasi, dan jarak. Sementara papan rambu
daerah evakuasi tidak perlu mengidikasikan jarak, karena papan-papan tersebut dipasang di pintu-pintu masuk
lokasi evakuasi. Rambu evakuasi tsunami harus dipasang sesuai dengan rencana evakuasi daerah dan
diletakan di di tempat-tempat yang mudah dilihat dan strategis
Pada masa berlangsungnya evakuasi masyarakat, petunjuk arah serta pengumuman lokasi shelter/TES dan
TEA amat penting artinya. Pemerintah Indonesia telah memiliki standar rambu penunjuk arah evakuasi untuk
bencana tsunami. Banyak daerah telah mengikuti bentuk dan standar rambu ini. Rambu penunjuk arah evakuasi
dapat dilihat pada Gambar
Gambar 7
Contoh Rambu Petunjuk Arah Evakuasi Bencana Tsunami
Penempatan rambu petunjuk arah evakuasi minimal diletakkan pada persimpangan jalan-jalan utama di
Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan hasil kajian kebutuhan rambu minimal untuk setiap sektor dapat dilihat
pada Tabel berikut

27. Page | 27
Tabel
Jumlah kebutuhan Rambu Evakuasi Berdasarkan Sektor Evakuasi
No Sektor Jumlah Rambu
1 Sektor A
2 Sektor B
3 Sektor C
4 Sektor D
Total
4.4.3 TEMPAT EVAKUASI SEMENTARA (TES) DAN TEMPAT EVAKUASI AKHIR (TEA)
Penyediaan TES tsunami perlu didasarkan pada peta bahaya tsunami dan/atau kajian risiko tsunami. Selain
informasi tersebut, penentuan TES tsunami perlu melibatkan masyarakat setempat dengan pendekatan
partisipatif. Dengan kata lain, pelibatan masyarakat dimulai sejak proses perencanaan hingga ke pembangunan.
Hal ini sangat penting karena masyarakat lebih memahami lingkungan tempat tinggalnya serta dapat
membangun kesadaran dan rasa kepemilikan atas TES tsunami tersebut. Penyediaan TES tsunami ini perlu
didukung dengan berbagai sarana dan prasarana yang membantu masyarakat dalam mengenali dan mencapai
TES tsunami secara cepat.
1. Kriteria Tempat Evakuasi Sementara (TES), antara lain :
a. Berjarak lebih dari 500 m dari bibir pantai (Kurang dari 500 m, tidak diperkenankan untuk dijadikan
TES, dikarenakan berdasarkan kejadian bencana tsunami yang pernah terjadi di Provinsi Aceh,
wilayah dekat dengan pantai sebagian besar mengalami kerusakan dan kehancuran).
b. Mempertimbangkan aksesibilitas menuju Tempat Evakuasi Sementara.
c. Dapat menggunakan Gedung, atau bangunan bertingkat yang ada dengan kriteria:
- Minimal memiliki 3 Lantai dan ketinggian lantai minimal 9
- Memiliki ketahanan struktur bangunan terhadap gempabumi dan tsunami.
- Mampu menampung minimal 1.000 Jiwa.
Jika tidak tersedia sarana dan prasarana di atas, maka perlu Identifikasi lokasi yang bisa dibangun TES.
2. Kriteria Tempat Evakuasi Akhir (TEA), antara lain :
a. Berada di Zona AMAN.
b. Kemudahan aksesibilitas, fasilitas air bersih dan sanitasi (dekat dengan sungai dengan jarak
minimal 200 meter).
c. Memenuhi standar‐standar kebutuhan pengungsian yang telah ditetapkan oleh lembaga terkait
(BNPB, Kemensos).
Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui BPBD telah menentukan Lokasi Pembangunan
Tempat Evakuasi Sementara (TES) yaitu di Kecamatan……………., mengenai realisasi Pembangunan Tempat
Evakuasi Sementara (TES) Kabupaten Tulungagung/BPBD Tulungagung masih menunggu informasi
Kementerian Pekerjaan Umum

28. Page | 28
Tabel
Kesiapan Lahan Untuk Sarana Prasarana TES dan TEA
No
Jenis Sarana dan
Prasarana
Status
Kepemilikan
Luas Lahan
Surat
Peruntukan
Surat Hibah
Tabel
Rekomendasi Tempat Evakuasi Sementara (TES) Tsunami
Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Jalur Evakuasi
Nama Jalan Jalur Evakuasi
TES
Zona yang
di layaniLokasi
Daya
Tampung
Pembangunan

29. Page | 29
Tabel
Rekomendasi Tempat Evakuasi Akhir (TEA) Tsunami
Berdasarkan Peta Jalur Evakuasi Kabupaten Tulungagung
No
Sektor
Area Tea
Prakiraan Jumlah
Pengguna (Orang)
Sektor A
Sektor B
Sektor C
Sektor D
Sektor E

30. Page | 30
BAB 5
KONDISI KELEMBAGAAN
5.1 BPBD Kabupaten Tulungagung
Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung, BPBD kabupaten Tulungagung mempunyai Tugas Pokok :
a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup
pencegahan bencana, penangganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan sesuai
dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Menyusun, menetapkan dan mengimformasikan peta rawan bencana;
d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam
kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan
belanja daerah;
h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Fungsi Kelembagaan
Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung
mempunyai fungsi :
1. Fungsi Koordinasi merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana BPBD Kabupaten Tulungagung yang
dilaksanakan melalui koordinasi dengan SKPD lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga
usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana;
2. Fungsi Komando merupakan fungsi komando unsur pelaksana BPBD Kabupaten Tulungagung yang
dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPD lainnya, instansi
vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penganan darurat
bencana;
3. Fungsi pelaksana merupakan fungsi pelaksana unsur pelaksana BPBD Kabupaten Tulungagung yang
dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan SKPD lainnya, instansi vertikal yang ada di
daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Kerja Sama Lintas Sektor
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang terbentuk pada tanggal bulan tahun 2010, Pada saat
Masa Tanggap Darurat Bencana didukung Tim Reaksi Cepat (TRC), Organisasi Relawan dan Rapid Health
Assesment (RHA) yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dengan kerjasama lintas sektor
yang difokuskan pada kegiatan sebagai berikut :
1. Pencarian korban (Search)
2. Penyelamatan korban (Rescue)

31. Page | 31
3. Pertolongan pertama (Live Saving)
4. Stabilisasi korban
5. Evakuasi dan rujukan
Selain itu pada Masa Tanggap Darurat Bencana, BPBD Kabupaten Tulungagung bekerja sama dengan SKPD
lain seperti :
a. DINSOSNAKERTRANS : Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Stock Logistik, hunian sementara.
b. DINAS PU BINA MARGA : Alat Berat & Jalur Evakuasi.
c. DINAS SDAP : Mitigasi Hidrologis, sanitasi.
d. DISTARKIM : Pengadaan Perumahan & Relokasi Pasca Bencana serta Mobile water treatment, hunian
sementara.
e. DIS-SDAP : Mitigasi Geologi, Peta Rawan Bencana.
f. DISDIK : Pendidikan
g. DISHUB : Alat Transportasi, pengamanan evakuasi.
h. TPH : Mitigasi Kekeringan/ Dukungan Kebijakan.
i. DISHUT: Mitigasi & Fasilitasi Kebakaran Hutan/lahan.
j. KESBANGPOL : Dukungan Ketentraman Masyarakat.
k. DLHKP : Deteksi Dini Pencegahan Terkait Lingkungan Hidup, amdal.
l. SATPOL PP DAN LINMAS : Pengamanan Lokasi
m. TNI : Dukungan SAR, Dukungan Fasilitas, Diklat & Penyuluhan
n. POLRI : Dukungan SAR, Pengamanan Darurat Lokasi Pemukiman yang ditinggalkan,
Diklat & Penyuluhan;
o. BMKG : Pemantauan dan Rekomendasi Potensi Bencana Terkait Meteorologi, Klimatologi & Geofisika,
p. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi : Analisa Rawan Bencana & Peta Rawan
Bencana,
q. BASARNAS : mendukung BPBD dalam Pencarian & Penyelamatan dengan sumberdayanya,
r. Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Usaha, dan Relawan : Melaksanakan Prosedur Penanggulangan
Bencana sesuai Kemampuan Sumberdayanya.
Peluang Dan Tantangan
BPBD Kab. Tulungagung yang berdiri tahun 2011 masih menghadapi banyak tantangan dalam menjalankan
perannya, diantaranya :
a. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang mendukung kerja baik kualitas maupun kuantitas
yang berkaitan dengan Penanggulangan Bencana-PB (pelatihan, studi banding, workshop, seminar, dll)
b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung (alat-alat tanggap darurat, pengadaan peringatan dini,
alat komunikasi, dll)
c. Terbatasnya sumber dana untuk pelaksanaan rencana program-program kerja
d. Program/kegiatan (kerja sama sudah dirintis tetapi belum membuahkan hasil karena masih memerlukan
tahapan)
e. Belum optimalnya koordinasi dan sinergisitas dengan semua pelaku kebencanaan
f. Kurangnya supervisi dan sumber rujukan, baik dari perangkat daerah yang lebih tinggi, instansi vertikal
(ORNOP, lembaga pendidikan, dll)

32. Page | 32
Dari sisi peluang yang telah diidentifikasi, maka BPBD Kab. Tulungagung telah memiliki :
1. Program prioritas Anggaran untuk PB dan dukungan legislatif
2. Koordinasi sudah mulai dibangun melalui Forum PRB yang terbentuk sejak 13 Oktober 2013
3. Kerjasama dan kolaborasi bilateral lembaga sudah ada dengan beberapa organisasi
Berdasarkan identifikasi tersebut, banyak hal yang masih perlu ditingkatkan dalam peran BPBD Tulungagung.
Untuk itu Forum PRB (F-PRB) yang digagas oleh BPBD Tulungagung menjadi langkah untuk mengoptimalkan
semua peran pemangku kepentingan agar lebih bersinergi dalam mengurangi resiko bencana yang mungkin
timbul.
Dalam prosesnya, BPBD Tulungagung telah banyak mengalami perubahan paradigma penanganan bencana
yang tidak hanya terfokus pada penanganan bencana tanggap darurat, tetapi lebih menekankan pada
keseluruhan manajemen risiko bencana. Hal tersebut didasarkan pada kebijakan yang tertuang pada UU nomor
24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dimana didalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa,
Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan
kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap
darurat, dan rehabilitasi. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan
bencana.
5.2 Pemberdayaan Masyarakat
5.2.1 Forum Pengurangan Resiko Bencana (F-PRB) Kabupaten Tulungagung
F-PRB adalah forum yang menyatukan
organisasi/lembaga yang bergerak dalam
mendukung upaya-upaya pengurangan risiko
bencana di wilayah Kab. Tulungagung. F-PRB
melibatkan lebih dari 120 (28 organisasi) peserta
pada kongres I dari berbagai elemen masyarakat,
unsur pemerintah, swasta, LSM, media masa,
tokoh masyarakat dan kependidikan. Forum
tersebut telah berhasil mengolah dan mensahkan
statuta F-PRB Kab. Tulungagung.
Selain mensahkan statuta pada tanggal Oktober
2014, kegiatan masih dalam tahapan identifikasi
bencana dan pembagian peran awal yang
dilakukan oleh beberapa pihak yang tergabung.
F-PRB tersebut merupakan wadah yang
menyatukan semua komponen yang bergerak dalam mendukung upaya PRB di wilayah Kabupaten
Tulungagung. Dalam statuta tersebut dijelaskan tentang peran dan tanggung jawab unsur-unsur organisasi yang
tergabung dalam F-PRB yang terdiri dari : Anggota, Mitra dan Pengurus.
 Anggota : Lembaga/Institusi/organisasi/ kelompok yang menyatakan diri menjadi anggota dan
memenuhi kewajiban sebagai anggota forum PRB Tulungagung.
 Mitra : Lembaga/institusi/organisasi/ kelompok baik lokal, regional, nasional, maupun internasional yang
memiliki kesamaan visi dan misi dalam pengurangan risiko bencana serta mempunyai komitmen untuk

33. Page | 33
bekerja sama dengan menjunjung azas dan prinsip forum PRB kabupaten Tulungagung.
 Pengurus : Dewan yang menjalankan mandat kongres untuk mengelola semua kegiatan
yang dilaksanakan oleh forum.
5.2.2 Pasukan Khusus Penanggulangan Bencana (Passusgana)
BPBD Kabupaten Tulungagung bersama F-PRB
juga telah membentuk Pasukan Khusus
Penanggulangan Bencana (Pasussgana) yang
pelatihannya dibimbing oleh Pasukan Penyelam
dari TNI-AL Surabaya yang telah dilakukan
dipantai Sidem dengan melibatkan unsur-unsur
masyarakat, lembaga dan Institusi terkait dalam
kesiapsiagaan penanggulangan bencana yang
berada di wilayah kabupaten Tulungagung.
5.2.3 Penguatan Sekolah Siaga Bencana
Program penguatan sekolah dalam kesiapsiagaan bencana ini menjadi salah satu program yang dilakukan oleh
BPBD Kabupaten Tulungagung. Program ini dilakukan di Sekolah-sekolah Lanjutan Atas Tulungagung yang
bertujuan untuk mempersiapkan sekolah siaga bencana & pengurangan resiko bencana di sekolah. Sekolah-
sekolah ini dipersiapkan menjadi “Sekolah Penyangga Tanggap Darurat”, dimana selain kondisi ancaman di
Kabupaten Tulungagung yang telah dijelaskan sebelumnya, juga mempertimbangkan bahwa :
 Tingkat kesiagaan masyarakat sekolah lebih rendah dibanding masyarakat serta aparat.
 Sekolah tetap terpercaya sebagai wahana efektif untuk membangun budaya bangsa termasuk
membangun kesiagaan bencana warga negara pada usia anak, pendidik dan tenaga kependidikan dan
para pemangku kepentingan lainnya.
 Kesiapan sekolah dalam menghadapi bencana juga merupakan bagian dari Upaya Pengurangan
Resiko Bencana (PRB)
Proses pendampingan yang dilakukan oleh BPBD Tulungagung pada sekolah ini selain pada penyiapan apa
yang dimaksud bencana, identifikasi dan ketrampilan dalan kesiapsiagaan, pelatihan dan simulasi bencana serta
juga penyiapan sarana antara lain :
1. Sekretariat dan Gudang Logistik
2. Kendaraan Operasional
3. Alat Komunikasi (Website, Radio Komunikasi, HT, Garmin, GPS)
4. Balai Pengobatan
5. Terpal/Tenda
6. Alat Dapur Umum
7. Robot pendeteksi korban
Keseriusan dan komitmen program sekolah siaga bencana ini sebenarnya memberikan inspirasi positif bagi
sekolah-sekolah lain di Kabupaten Tulungagung, kegiatan lain yang telah dilakukan untuk mendukung program
tersebut antara lain :

34. Page | 34
 Pembentukan Satgasus (Satuan Petugas Khusus) yang terdiri dari guru-guru sekolah dan siswa;
74 guru-guru dilatih (dengan berbagai pelatihan untuk digunakan dalam praktek) untuk menjadi
relawan.
 Pembuatan Robotik sebagai inovasi siswa dengan bimbingan guru elektronika untuk pembuatan
robot pendeteksi korban bencana. Robot ini diharapkan dapat membantu relawan di wilayah sulit
dampak gempa untuk mendeteksi adanya korban yang tidak dapat ditemuan manusia. Robot ini
dibuat dari konsep mobile robot (dapat digunakan diwilayah terjal dan dilengkapi sistem pendeteksi
hambatan (scanning) serta sensor dan konsep alarm robot (yang biasa digunakan oleh industri).
 Memiliki berbagai macam visual simulasi bencana yang dibuat bersama siswa (ada panduan, video
gempa, longsor, dll).
Upaya dan aksi yang telah dilakukan Sekolah-sekolah lanjutan dengan BPBD Kabupaten Tulungagung ini masih
perlu diperkuat dengan konsep yang jelas jika memang akan berkembang menjadi sekolah penyangga bencana.
Konsep dan kerangka harus didiskusikan secara kritis karena lembaga pendidikan menjadi strategis bagi
pemahaman dan sosialisasi agar siswa dan Fasilitator pendidikan juga memahami tentang paradigma PRBBM di
tingkat sekolah.
5.2.4 Desa Tangguh Bencana
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi
dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang
merugikan, jika terkena bencana. Dengan demikian sebuah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah sebuah
desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman diwilayahnya dan mampu
mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas
demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang
mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas
untuk pemulihan pasca keadaan darurat.
BPBD Kabupaten Tulungagung berperan aktif untuk mengembangkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana serta
turut mendorong dan memfasilitasi desa/kelurahan untuk merencanakan dan melaksanakan program ini. Selain
bantuan teknis, BPBD Kabupaten Tulungagung juga turut memberikan dukungan sumber daya untuk
pengembangan program di tingkat desa/kelurahan dan masyarakat.
Sekarang ini sudah ada 2 desa yang dikembangkan menjadi Desa Tangguh Bencana yaitu ; Desa Tebu Ireng
yang berada di Kecamatan Besuki dan Desa Sine yang berada di Kecamatan Kalidawir dan akan ditindak lanjuti
kepada desa-desa lainnya yang menjadi wilayah berdampak bencana tsunami.
5.3 Pelatihan Dan Sosialisasi
5.3.1 Sosialisasi Pelaksanaan Prosedur Evakuasi Tsunami
Dalam menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang Pengurangan Resiko Bencana Tsunami,
maka BNPB Kabupaten Tulungagung terus melakukan Kegiatan Sosialisasi antara lain ; Pada tahun 2013 telah
dilakukan sosialisasi tentang Prosedur Evakuasi serta latihan simulasi evakuasi dipantai Sine desa Kalibatur
Kecamatan Kalidawir.

35. Page | 35
Sosialisasi lain juga telah dilakukan dalam membentuk Posko Siaga Darurat dan Antisipasi Bencana yang
dilaksanakan pada 30 Januari 2012, yang melibatkan peserta sosialisasi dari unsur terkait : Koramil, Polsek,
UPTD Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, perangkat desa, tokoh masyarakat, masyarakat peduli hutan dan
elemen masyarakat lainnya.
Ditempat yang sama BNPB Kabupaten Tulungagung bersama GIZ juga telah melatih 32 orang peserta yang
merupakan Kader Tsunami (Katsumi) yang nantinya akan berperan sebagai relawan yang aktif membantu
didalam penanganan bencana yang terjadi di Kabupaten Tulungagung.
5.3.2 Sosialisasi Dan Simulasi Peningkatan Kapasitas Kelompok Rentan
Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten
Tulungagung ini sebagai bagian dari upaya peningkatan
kapasitas anak-anak difabel/ penyandang cacat yaitu di
antaranya sosialisasi dan simulasi gempa bumi di
sekolah luar biasa. Kegiatan ini diikuti siswa-siswa,
orang tua, guru, serta pegawai di lingkungan sekolah
sehingga ada kesepahaman antara siswa, guru, dan
orang tua dalam melakukan penanggulangan bencana.
Melalui sosialisasi dan simulasi gempa bumi, anak-anak
di lingkungan sekolah luar biasa mendapatkan informasi
mengenai kemungkinan bencana gempa bumi, langkah
perlindungan diri di dalam & luar ruangan apabila terjadi
gempa bumi, dan cara mengikuti petunjuk evakuasi
karena bencana gempa bumi biasanya diiringi rangkaian
peristiwa seperti: bangunan roboh, kaca pecah,
kebakaran, tanah longsor/amblas/retak, atau bahkan
tsunami (apabila di tepi pantai atau danau). Kegiatan ini
diharapkan menjadi satu langkah dalam meminimalkan
jatuhnya korban dan timbulnya kerugian akibat dari
bencana.