- Indonesia menargetkan penurunan emisi sebesar 29% untuk periode 2020-2030 dan mendukung penuh INDC yang disusun untuk mengatasi perubahan iklim
- INDC memberi penekanan pada adaptasi perubahan iklim di sektor pangan, energi, dan air sambil mempertimbangkan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan dan masyarakat adat
- Dokumen INDC akan diserahkan kepada Sekretariat UNFCCC pada September 2015 untuk mendukung up
SOLUSI EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS KONSTlTUSI/UUD' 45 SEBAGAI PIONIR DALAM AS...Repository Ipb
Tulisan ini membahas konsep green economy menurut United Nations Environmental Program (UNEP). Green economy didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial serta mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Tulisan ini menjelaskan pentingnya green economy untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dengan mengakui nilai keanekaragaman hayati, memainkan peran dalam penanggulangan
Acara "Saatnya Generasi Muda Berubah untuk Mengatasi Perubahan Iklim" di UNHAS membahas peran generasi muda dalam menghadapi perubahan iklim. Pembicara menyatakan perubahan iklim tidak bisa dihindari dan negara harus mempersiapkan diri. Indonesia akan menyampaikan komitmen pengurangan emisi di COP21 dengan memperhatikan kekhasan sebagai negara kepulauan. Generasi muda dituntut berperan aktif dalam menghadapi tantangan
Dokumen tersebut membahas tiga upaya utama pemerintah dalam pelestarian lingkungan hidup, yaitu penerapan konstitusi hijau, penegakan hukum lingkungan, dan pembentukan masyarakat ekologi. Konstitusi hijau merupakan upaya preventif, penegakan hukum lingkungan sebagai upaya represif, sedangkan pembentukan masyarakat ekologi melalui pendidikan merupakan upaya persuasif pemerintah.
SOLUSI EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS KONSTlTUSI/UUD' 45 SEBAGAI PIONIR DALAM AS...Repository Ipb
Tulisan ini membahas konsep green economy menurut United Nations Environmental Program (UNEP). Green economy didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial serta mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Tulisan ini menjelaskan pentingnya green economy untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dengan mengakui nilai keanekaragaman hayati, memainkan peran dalam penanggulangan
Acara "Saatnya Generasi Muda Berubah untuk Mengatasi Perubahan Iklim" di UNHAS membahas peran generasi muda dalam menghadapi perubahan iklim. Pembicara menyatakan perubahan iklim tidak bisa dihindari dan negara harus mempersiapkan diri. Indonesia akan menyampaikan komitmen pengurangan emisi di COP21 dengan memperhatikan kekhasan sebagai negara kepulauan. Generasi muda dituntut berperan aktif dalam menghadapi tantangan
Dokumen tersebut membahas tiga upaya utama pemerintah dalam pelestarian lingkungan hidup, yaitu penerapan konstitusi hijau, penegakan hukum lingkungan, dan pembentukan masyarakat ekologi. Konstitusi hijau merupakan upaya preventif, penegakan hukum lingkungan sebagai upaya represif, sedangkan pembentukan masyarakat ekologi melalui pendidikan merupakan upaya persuasif pemerintah.
LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTANSeger Sugiyanto
Lingkungan hidup sebagai bagian dari kehidupan yang patut untuk kita jaga. dengan pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan.
Presented by Muhammad Yusuf, Director of Directorate of the Coastal and Small Islands Utilization at Webinar - Coastal Zone Rehabilitation for Low Carbon Development on 31 March 2022.
Dokumen tersebut membahas tentang peran Indonesia dalam COP21 di Paris, termasuk komitmen pengurangan emisi sebesar 29% pada 2030, kerangka negosiasi, harapan untuk mencapai kesepakatan yang seimbang, dukungan pendanaan dan transfer teknologi, serta peran penting mekanisme REDD+ dalam mengurangi emisi hutan dan penyelamatan negara-negara hutan.
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan masalah lingkungan hidup secara global, dimulai dari Konferensi Stockholm tahun 1972 hingga Protokol Kyoto tahun 2001. Berbagai konferensi internasional dan deklarasi menekankan pentingnya kerjasama global dalam perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, kondisi lingkungan hidup dan sosial ekonomi masyarakat terus memburuk.
Indonesia akan menyerahkan INDC (Intended Nationally Determined Contributions) kepada Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim pada September 2015. INDC berisi komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 2019 serta meningkatkan ketahanan iklim daerah. Diskusi terkait INDC diadakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan beberapa kementerian lain untuk membahas program penurunan emisi.
Dokumen ini membahas tentang permasalahan lingkungan akibat pembangunan yang terus meningkat dan menghasilkan limbah berbahaya. Diperlukan pengelolaan limbah yang baik agar tidak mencemari lingkungan dan merugikan kesehatan. Dokumen ini juga menjelaskan definisi lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan undang-undang. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah pembangunan berkelanjutan yang memper
Dokumen tersebut membahas konsep pembangunan berkelanjutan menurut beberapa sumber dan analisis konflik antar stakeholder di Makassar. Konsep pembangunan berkelanjutan mencakup tiga pilar utama yaitu ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Dokumen ini juga mengidentifikasi stakeholder kunci di Makassar seperti pemerintah, nelayan, industri, dan pariwisata serta menganalisis potensi konflik antara stakeholder-stake
Pengaruh perubahan iklim global pada perencanaan pembangunan wilayah fixAndy Herlambang
konsentrasi GHG di atmosfer adalah akibat aktivitas anusia di seluruh dunia. Emisi dari permukiman, transportasi, industri telah mengakibatkan pemanasan global.
Makalah ini membahas dua masalah utama yaitu masalah kependudukan dan lingkungan hidup di Indonesia. Masalah kependudukan meliputi besarnya jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah namun sumber daya alam terbatas, persebaran penduduk yang tidak merata, rendahnya kualitas penduduk dalam hal pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sedangkan masalah lingkungan hidup meliputi lahan kritis, kerusakan hutan, pence
LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTANSeger Sugiyanto
Lingkungan hidup sebagai bagian dari kehidupan yang patut untuk kita jaga. dengan pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan.
Presented by Muhammad Yusuf, Director of Directorate of the Coastal and Small Islands Utilization at Webinar - Coastal Zone Rehabilitation for Low Carbon Development on 31 March 2022.
Dokumen tersebut membahas tentang peran Indonesia dalam COP21 di Paris, termasuk komitmen pengurangan emisi sebesar 29% pada 2030, kerangka negosiasi, harapan untuk mencapai kesepakatan yang seimbang, dukungan pendanaan dan transfer teknologi, serta peran penting mekanisme REDD+ dalam mengurangi emisi hutan dan penyelamatan negara-negara hutan.
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan masalah lingkungan hidup secara global, dimulai dari Konferensi Stockholm tahun 1972 hingga Protokol Kyoto tahun 2001. Berbagai konferensi internasional dan deklarasi menekankan pentingnya kerjasama global dalam perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, kondisi lingkungan hidup dan sosial ekonomi masyarakat terus memburuk.
Indonesia akan menyerahkan INDC (Intended Nationally Determined Contributions) kepada Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim pada September 2015. INDC berisi komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 2019 serta meningkatkan ketahanan iklim daerah. Diskusi terkait INDC diadakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan beberapa kementerian lain untuk membahas program penurunan emisi.
Dokumen ini membahas tentang permasalahan lingkungan akibat pembangunan yang terus meningkat dan menghasilkan limbah berbahaya. Diperlukan pengelolaan limbah yang baik agar tidak mencemari lingkungan dan merugikan kesehatan. Dokumen ini juga menjelaskan definisi lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan undang-undang. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah pembangunan berkelanjutan yang memper
Dokumen tersebut membahas konsep pembangunan berkelanjutan menurut beberapa sumber dan analisis konflik antar stakeholder di Makassar. Konsep pembangunan berkelanjutan mencakup tiga pilar utama yaitu ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Dokumen ini juga mengidentifikasi stakeholder kunci di Makassar seperti pemerintah, nelayan, industri, dan pariwisata serta menganalisis potensi konflik antara stakeholder-stake
Pengaruh perubahan iklim global pada perencanaan pembangunan wilayah fixAndy Herlambang
konsentrasi GHG di atmosfer adalah akibat aktivitas anusia di seluruh dunia. Emisi dari permukiman, transportasi, industri telah mengakibatkan pemanasan global.
Makalah ini membahas dua masalah utama yaitu masalah kependudukan dan lingkungan hidup di Indonesia. Masalah kependudukan meliputi besarnya jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah namun sumber daya alam terbatas, persebaran penduduk yang tidak merata, rendahnya kualitas penduduk dalam hal pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sedangkan masalah lingkungan hidup meliputi lahan kritis, kerusakan hutan, pence
Dokumen tersebut membahas dampak perubahan iklim terhadap kawasan pertambakan di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Dampak tersebut antara lain berupa peningkatan banjir dan abrasi pantai yang mengakibatkan berkurangnya lahan tambak dan mangrove. Dokumen juga menyebutkan langkah adaptasi yang dapat dilakukan seperti penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan tanggap bencana serta sosialisasi informasi
Indonesia berhasil menurunkan sampah plastik di laut sebesar 39% menurut PBB. PLTSa Putri Cempo Surakarta sudah beroperasi sejak 30 Oktober sebagai bagian dari program PSN pemerintah. Kabupaten Bandung kehabisan kuota pengiriman sampah ke TPA Sarimukti sehingga sampah menumpuk di TPS sementara.
Antisipasi perubahan iklim_untuk_ketahan-pangan-fixNurdinUng
Dokumen tersebut membahas dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan di Indonesia, termasuk pengaruh perubahan iklim terhadap produksi pertanian dan upaya yang perlu dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan iklim, seperti adaptasi lingkungan pertanaman."
Adaptasi Perubahan Iklim di Kawasan Pesisir dan NDCCIFOR-ICRAF
Presented by Dra. Sri Tantri Arundhati, M.Sc, Direktur Adaptasi Perubahan Iklim, KLHK at Webinar - Coastal Zone Rehabilitation for Low Carbon Development on 31 March 2022.
Peran kehutanan dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklimYayasan CAPPA
1. Dokumen tersebut membahas peran sektor kehutanan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta jaminan hak atas lingkungan dan warga.
2. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan untuk menanggulangi perubahan iklim seperti rehabilitasi hutan dan pengurangan kebakaran hutan.
3. Dokumen tersebut juga membahas berbagai dampak perubahan iklim seperti peningkatan suhu bumi
1_Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklimsakuramochi
Dampak perubahan iklim sudah terjadi di beberapa wilayah Indonesia, seperti
mundurnya awal musim hujan, musim kemarau terjadi dua kali dalam setahun,
ataupun curah hujan di atas normal. Kondisi ini menimbulkan masalah apabila tidak
diantisipasi, sehingga program pemerintah dalam upaya mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim menjadi penting. Namun upaya tersebut belum berjalan secara optimal
karena masalah perubahan iklim masih dipandang sebagai masalah lingkungan dan
hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. DPR
juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan
iklim. Tanggung jawab DPR tersebut dapat dilakukan melalui pelaksanaan tiga fungsi
DPR, yaitu melalui fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi legislasi.
Organisasi bukan kerajaan (NGO) memainkan peranan penting dalam pembangunan lestari melalui tiga langkah utama: penghutanan semula untuk mengekalkan kelembapan dan suhu, kempen kesedaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, dan mengetatkan undang-undang untuk melindungi alam sekitar.
Buku ini merangkum perjalanan lima tahun Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) sejak didirikan pada 2008, meliputi perannya dalam koordinasi kebijakan nasional dan dukungan terhadap posisi Indonesia dalam perundingan internasional. Buku ini juga menjelaskan tentang perubahan iklim, dampaknya, dan upaya adaptasi serta mitigasi yang dilakukan DNPI bekerja sama dengan berbagai pihak.
Makalah ini membahas tentang konservasi kawasan, mencakup definisi konservasi dan bentuk-bentuknya, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan konservasi, serta cara menanggulangi permasalahan tersebut.
Artikel ini membahas pentingnya mengakui tindakan konservasi berbasis area yang efektif selain Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Indonesia. Artikel ini juga membahas beberapa contoh tindakan konservasi berbasis area yang efektif, seperti sasi dan MPA (Marine Protected Area), serta tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan tindakan konservasi tersebut. Artikel ini juga membahas pentingnya melibatkan masyarakat lokal dalam tindakan konservasi dan pentingnya memperhatikan aspek sosial dan ekonomi dalam implementasi tindakan konservasi.
Penulis berpendapat bahwa meskipun MPA penting untuk konservasi laut, namun bukan satu-satunya alat yang efektif. Tindakan lain, seperti konservasi berbasis masyarakat dan sistem pengelolaan tradisional, juga telah berhasil dalam melestarikan ekosistem laut di Indonesia. Para penulis memberikan contoh OECM yang berhasil, seperti sistem sasi laut di Maluku Tenggara Barat dan sistem panglima laut di Pulau Weh.
Artikel ini juga membahas tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan tindakan konservasi laut yang efektif di Indonesia, seperti kurangnya pendanaan, penegakan hukum yang lemah, dan konflik antara tujuan konservasi dan mata pencaharian lokal. Para penulis menekankan pentingnya melibatkan masyarakat lokal dalam upaya konservasi dan menemukan solusi yang seimbang antara tujuan konservasi dengan kebutuhan masyarakat lokal.
Similar to Siaran pers pengumuman indc indonesia (20)
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
1. SIARAN PERS
Nomor : S.563/PHM-1/2015
INTENDED NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTION (INDC) TELAH
DITERIMA DAN DIDUKUNG SEPENUHNYA OLEH PRESIDEN JOKO WIDODO
Indonesia menargetkan penurunan emisi sebesar 29% untuk periode 2020 – beyond
Jakarta, 2 September – Dokumen Intended Nationally Determined Contribution (INDC)
Indonesia atau Kontribusi yang diniatkan dan ditetapkan secara nasional menargetkan
pembangunan masa depan rendah karbon dengan fokus pada sektor pangan, energi, dan
sumber daya air, serta memperhatikan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan. INDC
Indonesia memiliki kekhasan dengan menjadikan masyarakat adat sebagai faktor penting
dalam upaya mengatasi perubahan iklim.
Dokumen INDC tersebut disusun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)
bersama Dewan Pengarah Penanganan Perubahan Iklim dengan melibatkan seluruh
kementerian yang terkait dan para stakeholders. Senin 31 Agustus 2015, Sekretaris Kabinet
(Seskab) Pramono Anung yang mendampingi Presiden Jokowi menerima Menteri LHK Siti
Nurbaya, Utusan Khusus Presiden bidang Perubahan Iklim Rachmat Witoelar, Ketua Dewan
Pengarah Penanganan Perubahan Iklim Sarwono Kusumaatmadja mengatakan “Presiden
menginginkan Indonesia sebagai negara kepulauan itu memiliki karakter, kekhasan. Karena
itu, message apa yang akan disampaikan di dalam forum itu supaya kita tidak hanya
sekedar mengikuti apa yang menjadi kemauan dunia”.
Penjelasan mengenai Dokumen INDC Indonesia digelar pada Rabu (2/9) di Jakarta. Hadir
sebagai pembicara Menteri LHK Siti Nurbaya, Utusan Khusus Presiden bidang Perubahan
Iklim Rachmat Witoelar, Ketua Dewan Pengarah Penanganan Perubahan Iklim Sarwono
Kusumaatmadja. Sedangkan Pendiri Yayasan Perspektif Baru (YPB) Wimar Witoelar
sebagai fasilitator.
Menurut Menteri LHK Siti Nurbaya, Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting
dalam penanganan isu perubahan iklim global karena posisi geografis dan hamparan hutan
tropis. “Indonesia memandang upaya-upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbasis
lahan dan berbasis lautan sebagai satu strategi terpadu menuju ketahanan nasional di
bidang pangan, energi, dan sumber daya air sesuai prinsip Wawasan Nusantara,” kata Siti
Nurbaya.
Sarwono Kusumaatmadja mengatakan “INDC Indonesia telah diterima dan didukung
sepenuhnya oleh presiden Joko Widodo. Hal yang ditonjolkan adalah Indonesia menjadikan
adaptasi perubahan iklim sebagai isu kunci yang mendesak untuk ditangani. “Sasaran
adaptasi Indonesia adalah memelihara ekonomi nasional yang kuat, menjamin ketahanan
pangan, melindungi kesejahteraan rakyat, dan sektor yang terpapar dampak perubahan
iklim,” kata Sarwono.
Menurut Rachmat Witoelar, pengajuan INDC oleh masing-masing negara sangat penting
dalam konferensi perubahan iklim atau COP 21 Paris. Berdasarkan INDC tersebut akan
diambil suatu kesepakatan global yang harus dilaksanakan secara konsekuen oleh masing-
2. masing negara. “Ini untuk menjawab tantangan agar suhu dunia tidak meningkat melebihi
dua derajat,” kata Rachmat.
Wimar Witoelar mengatakan perubahan iklim tidak bisa dihindari pasti akan terjadi, setiap
negara harus mempersiapkan langkah, memperkecil dampaknya, bahkan mencuri
langkahnya untuk meningkatkan kehidupan. Untuk ini Dewan Pengarah Penanganan
Perubahan Iklim yang dipimpun Sarwono Kusumaatmadja melakukan dialog intensif selama
beberapa minggu yang kemudian telah diserahkan kepada Presiden Jokowi. INDC ini akan
menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yg memiliki kekhasan sendiri sebagai negara
kepulauan, multi ragam budaya dengan tulang punggung masyarakat adat yg kuat semua
ini membangun resiliance iklim terutama dalam bidang pangan, air, energi. Diharapkan pada
COP21 di paris, Indonesia akan tampil berkarakter dan menyumbangkan gagasan khusus
untuk membangun penyelamatan bumi dari becana perubahan iklim
Konferensi internasional mengenai perubahan iklim di bawah naungan PBB atau The
Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC) yang dikenal dengan sebutan COP akan digelar di Paris, Perancis pada 30
November - 11 Desember 2015.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan “Indonesia akan
menyerahkan INDC ke Sekretariat United Nations Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC) pada pekan kedua September 2015. Penyerahan INDC tersebut
sebagai langkah Indonesia ikut serta dalam upaya global mengatasi perubahan iklim dalam
pertemuan COP 21 di Paris”, kata Siti.
COP tersebut akan diikuti 195 negara anggota dan dipandang sebagai salah satu peluang
terakhir dari kesepakatan global untuk memerangi perubahan iklim dengan mengarah pada
kesepakatan universal dan mengikat untuk menjaga pemanasan global tidak melebih 2 °C.