Dampak perubahan iklim sudah terjadi di beberapa wilayah Indonesia, seperti
mundurnya awal musim hujan, musim kemarau terjadi dua kali dalam setahun,
ataupun curah hujan di atas normal. Kondisi ini menimbulkan masalah apabila tidak
diantisipasi, sehingga program pemerintah dalam upaya mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim menjadi penting. Namun upaya tersebut belum berjalan secara optimal
karena masalah perubahan iklim masih dipandang sebagai masalah lingkungan dan
hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. DPR
juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan
iklim. Tanggung jawab DPR tersebut dapat dilakukan melalui pelaksanaan tiga fungsi
DPR, yaitu melalui fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi legislasi.
KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI PERUBAHAN IKLIM TERKAIT KONDISI EKONOMI DI IND...Ika Mariescha
Indonesia merupakan penghasil emisi gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia. Tidak dapat dipungkiri, Indonesia sedang menghadapi berbagai dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. WWF Indonesia (1999) memperkirakan, temperatur akan meningkat antara 1,30° C sampai dengan 4,60° C pada tahun 2100 dengan trend sebesar 0,10° C – 0,40° C per tahun. Selanjutnya, pemanasan global akan menaikkan muka air laut sebesar 100 cm pada tahun 2100. Oleh karena itu, dalam konferensi PBB tentang Perubahan Iklim tahun 2007 yang lalu di Bali, Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2020 sebesar 26 persen dari BAU (business as usual) dengan upaya sendiri dan sebesar 41 persen dengan bantuan internasional.
Provinsi Sulawesi Selatan adalah provinsi yang menjadi tolak ukur pembangunan di Indonesia Bagian Timur dan telah berkomitmen untuk melaksanakan amanat Perpres 61 Tahun 2011 tentang RAN-GRK dengan menuangkan rencana penurunan emisi karbon lewat penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). Serta menyadari pula bahwa aksi mitigasi yang dilakukan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah prov. Sulsel semata, namun menjadi tanggung jawab kabupaten / kota secara bersama-sama.
Dampak Perubahan Iklim Global Pada Masalah Pembangunan Dan LingkunganEthelbert Phanias
Perubahan iklim merupakan fenomena global, dimana dampaknya akan dirasakan pula secara global oleh seluruh umat manusia di seluruh belahan bumi. Terlepas dari apakah daerah tersebut memberikan kontribusi terhadap terjadinya perubahan iklim atau tidak. Perubahan iklim pada kenyataannya sangat berdampak terhadap kelangsungan hidup umat manusia.
KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI PERUBAHAN IKLIM TERKAIT KONDISI EKONOMI DI IND...Ika Mariescha
Indonesia merupakan penghasil emisi gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia. Tidak dapat dipungkiri, Indonesia sedang menghadapi berbagai dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. WWF Indonesia (1999) memperkirakan, temperatur akan meningkat antara 1,30° C sampai dengan 4,60° C pada tahun 2100 dengan trend sebesar 0,10° C – 0,40° C per tahun. Selanjutnya, pemanasan global akan menaikkan muka air laut sebesar 100 cm pada tahun 2100. Oleh karena itu, dalam konferensi PBB tentang Perubahan Iklim tahun 2007 yang lalu di Bali, Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2020 sebesar 26 persen dari BAU (business as usual) dengan upaya sendiri dan sebesar 41 persen dengan bantuan internasional.
Provinsi Sulawesi Selatan adalah provinsi yang menjadi tolak ukur pembangunan di Indonesia Bagian Timur dan telah berkomitmen untuk melaksanakan amanat Perpres 61 Tahun 2011 tentang RAN-GRK dengan menuangkan rencana penurunan emisi karbon lewat penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). Serta menyadari pula bahwa aksi mitigasi yang dilakukan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah prov. Sulsel semata, namun menjadi tanggung jawab kabupaten / kota secara bersama-sama.
Dampak Perubahan Iklim Global Pada Masalah Pembangunan Dan LingkunganEthelbert Phanias
Perubahan iklim merupakan fenomena global, dimana dampaknya akan dirasakan pula secara global oleh seluruh umat manusia di seluruh belahan bumi. Terlepas dari apakah daerah tersebut memberikan kontribusi terhadap terjadinya perubahan iklim atau tidak. Perubahan iklim pada kenyataannya sangat berdampak terhadap kelangsungan hidup umat manusia.
I.2 Rumusan Masalah
Masalah yang dirumuskan dalam makalah ini adalah masalah perubahan iklim global dan apa dampaknya bagi manusia. Rumusan masalah secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut :
1. Apakah yang di maksud dengan Perubahan Iklim ?
2. Apakah tanda-tanda perubahan iklim global ?
3. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan iklim global ?
4. Apakah dampak dari perubahan iklim global ?
5. Bagaimanakah pengendalian perubahan iklim ?
I.3 Tujuan Masalah
Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah agar mahasiswa dapat :
1. Mengetahui apa yang dimaksud dengan Perubahan Iklim
2. Mengetahui tanda-tanda perubahan iklim global
3. Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan iklim global
4. Mengetahui dampak dari perubahan iklim global
5. Mengetahui bagaimana cara pengendalian perubahan iklim
Makalah Pengaruh Pemanasan Global Terhadap Meningkatnya Frekuensi dan Intensi...Rimbawan Ank
Pemanasan global (Global Warming) pada dasarnya merupakan fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca (greenhouse effect) yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas - gas seperti karbondioksida (CO2), metana (CH4), dinitrooksida (N2O) dan CFC sehingga energi matahari terperangkap dalam atmosfer bumi. Berbagai literatur menunjukkan kenaikan temperatur global termasuk Indonesia yang terjadi pada kisaran 1,5 – 40º C pada akhir abad 21. Pemanasan global menimbulkan dampak yang luas dan serius bagi lingkungan biogeofisik (seperti pelelehan es di kutub, kenaikan muka air laut, perluasan gurun pasir, peningkatan hujan dan banjir, perubahan iklim, punahnya flora dan fauna tertentu, migrasi fauna dan hama penyakit, dan sebagainya).
Pengetahuan singkat dan padat mengenai Pemanasan Global untuk umum, merupakan referat IKM FK UKM yang dimuat ulang karena penulis merasa topiknya masih relevan
I.2 Rumusan Masalah
Masalah yang dirumuskan dalam makalah ini adalah masalah perubahan iklim global dan apa dampaknya bagi manusia. Rumusan masalah secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut :
1. Apakah yang di maksud dengan Perubahan Iklim ?
2. Apakah tanda-tanda perubahan iklim global ?
3. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan iklim global ?
4. Apakah dampak dari perubahan iklim global ?
5. Bagaimanakah pengendalian perubahan iklim ?
I.3 Tujuan Masalah
Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah agar mahasiswa dapat :
1. Mengetahui apa yang dimaksud dengan Perubahan Iklim
2. Mengetahui tanda-tanda perubahan iklim global
3. Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan iklim global
4. Mengetahui dampak dari perubahan iklim global
5. Mengetahui bagaimana cara pengendalian perubahan iklim
Makalah Pengaruh Pemanasan Global Terhadap Meningkatnya Frekuensi dan Intensi...Rimbawan Ank
Pemanasan global (Global Warming) pada dasarnya merupakan fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca (greenhouse effect) yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas - gas seperti karbondioksida (CO2), metana (CH4), dinitrooksida (N2O) dan CFC sehingga energi matahari terperangkap dalam atmosfer bumi. Berbagai literatur menunjukkan kenaikan temperatur global termasuk Indonesia yang terjadi pada kisaran 1,5 – 40º C pada akhir abad 21. Pemanasan global menimbulkan dampak yang luas dan serius bagi lingkungan biogeofisik (seperti pelelehan es di kutub, kenaikan muka air laut, perluasan gurun pasir, peningkatan hujan dan banjir, perubahan iklim, punahnya flora dan fauna tertentu, migrasi fauna dan hama penyakit, dan sebagainya).
Pengetahuan singkat dan padat mengenai Pemanasan Global untuk umum, merupakan referat IKM FK UKM yang dimuat ulang karena penulis merasa topiknya masih relevan
Sidoarjo Sebagai Kota Minapolitan di IndonesiaPusat kawasan minapolitan di Kabupaten Sidoarjo berada di Kecamatan Candi, dengan sub pusat kawasan pada Kecamatan Sedati dan Kecamatan Sidoarjo, serta kawasan penyanggah minapolitan berada di kecamatan Waru, Kecamatan Buduran dan Kecamatan Jabon (Keputusan Bupati Sidoarjo No.188/34/404.1.3.2/2012)
Model spasial temporal dampak kenaikan muka air laut terhadap permukiman pend...robert peranginangin
Wilayah pesisir (terutama pulau kecil) sangat rentan terkena dampak dari peningkatan muka air laut. Terendamnya wilayah-wilayah yang merupakan sentra ekonomi akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Untuk menghindari kerugian tersebut perlu pengelolaan pulau-pulau kecil dengan memanfaatkan model spasial dinamik/temporal. Tujuan studi adalah mengembangkan model spasial dinamik/temporal untuk mengkaji kerentanan permukiman penduduk di pulau-pulau kecil. Metode yang digunakan adalah pemodelan sistem dinamik/temporal (SD) dipadukan dengan Sistem Informasi Geografis (SIG) berdasarkan identifikasi isu dan kondisi lingkungan di pulau kecil, yaitu Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan, Kabupaten Jepara. Data yang digunakan adalah data pertumbuhan penduduk (data sekunder) dan peta dasar Pulau Karimunjawa dan Kemujan. Asumsi yang digunakan pada pemodelan adalah tidak terjadi bencana alam atau musibah yang mengurangi jumlah penduduk, kematian dianggap sebagai kematian normal dengan mengacu umur rata-rata harapan hidup penduduk Indonesia (69 tahun), tidak ada kegiatan reklamasi pantai, tidak ada perubahan ekosistem secara signifikan. Pemodelan spasial dinamik/temporal mengikuti tahapan sesuai dengan prosedur pemodelan. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa bila fraksi sea level rise (SLR) 10 cm per tahun, akan berdampak pada penurunan ketersediaan lahan permukiman. Tinggi kenaikan muka air laut berkisar antara 0,5 meter pada tahun ke-10, hingga mencapai ketinggian kenaikan 5,0 meter pada tahun ke-100. Akibatnya akan terjadi genangan air laut di permukiman penduduk seluas 13,02 ha pada tahun ke-10 danpada tahun ke-100 menjadi 226,5 ha. Diperlukan upaya rekayasa lingkungan, seperti membangun tanggul pantai dan memperbaiki rancangan konstruksi bangunan permukiman, agar dapat mengurangi dampak terhadap ketersediaan lahan permukiman. Kenaikan muka air laut yang berdampak terhadap penduduk dan permukiman di Pulau Karimunjawa dan Kemujan membutuhkan adanya adaptasi sebagai upaya mitigasi dampak.
12_Antisipasi Bencana Hidrometeorlogi di Indonesiasakuramochi
Indonesia merupakan negara yang rawan bencana hidrometeorologi yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material. Untuk itu perlu upaya penanggulan yang konkret yaitu melalui: (1) Penjabaran Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) dalam berbagai kebijakan, didukung kelembagaan yang kuat, legislasi yang implementatif, dan pendanaan yang mencukupi; (2) Upaya preventif secara teknis yang nyata untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi secara lebih terencana dan terintegrasi. Di sisi lain, DPR juga perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RAN PRB dan penggunaan dana bencana, serta memasukkan isu pengurangan risiko bencana dalam berbagai produk legislasinya.
Dampak Cuaca tak Menentu : Tantangan dan Adaptasi di Era Moderndavinahendriananda
Cuaca yang tak menentu semakin menjadi perhatian global dengan perubahan iklim yang terus berlangsung. Dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari, ekonomi, dan lingkungan semakin dirasakan, menimbulkan tantangan signifikan yang memerlukan upaya adaptasi dan mitigasi.
9_Kondisi Sosial Ekonomi dan Kekerasan Seksual pada Anaksakuramochi
Kekerasan seksual terhadap anak penerus bangsa ini terus bermunculan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab peningkatan kasus tersebut. Tulisan ini mengulas kondisi sosial ekonomi pelaku dan upaya pencegahan tindak kekerasan seksual. Pemerintah telah membentuk Satgas antikekerasan anak sebagai salah satu upaya pencegahan. Diharapkan satgas ini melibatkan partisipasi masyarakat setempat karena mereka yang lebih memahami situasi dan kondisi di wilayahnya. Selain itu, Pemerintah diharapkan dapat mengatasi masalah kemiskinan, rendahnya pendidikan, pengangguran, serta membatasi pornogra dan minuman keras (miras). DPR perlu memberikan ruang gerak yang luas untuk dilakukannya pembaruan hukum dengan menambah hukuman bagi pelaku kekerasan seksual pada anak.
10_Upaya Perlindungan Terhadap Penyintas Kejahatan Seksualsakuramochi
Kasus-kasus yang marak diberitakan akhir-akhir ini memperlihatkan telah terjadinya peningkatan kuantitas dan tingkat kekejaman kejahatan seksual di Indonesia. Fenomena ini mendorong pemerintah untuk menerbitkan Perppu Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai upaya untuk memberikan efek jera dengan meningkatkan berat hukuman bagi para pelaku kejahatan. Namun demikian, penanganan masih terfokus pada pelaku kejahatannya saja, sedangkan para penyintas kejahatan seksual (mereka yang berhasil lolos dari upaya pemerkosaan, dan atau mereka yang telah menjadi korban pemerkosaan akan tetapi tidak dibunuh atau tidak meninggal) belum mendapatkan perhatian yang cukup. Oleh karena itu perlu program pemerintah yang terpadu dipimpin oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai upaya memberikan hak perlindungan penyintas kejahatan seksual. Pelaksanaan program ini harus diawasi oleh DPR agar dapat dijalankan sesuai sasaran.
8_Dampak Negatif Reklamasi Teluk Jakartasakuramochi
Reklamasi Teluk Jakarta dilakukan sebagai upaya untuk memperluas wilayah daratan untuk kepentingan ekonomi dari suatu daerah perkotaan yang memiliki permasalahan keterbatasan lahan. Akan tetapi, reklamasi Teluk Jakarta berdampak negatif yang menyebabkan masyarakat di sekitarnya kehilangan tempat tinggal dan akses terhadap sumber mata pencaharian. Dampak sosial ini seharusnya dapat dihindarkan melalui upaya pemerintah dengan mengedepankan dinamika sosial yang ada di lapangan. DPR harus mempertegas pengawasan selama penghentian proyek reklamasi dan mendorong pemerintah untuk menemukan solusi mengurangi dampak negatif reklamasi bagi masyarakat.
Aksi demo pengemudi taksi konvensional pada 22 Maret 2016 menuntut diblokirnya layanan transportasi berbasis online berakhir dengan kerusuhan. Dalam perpektif akademis, fenomena ini disebut revolusi industri tahap keempat yang ditandai saling terhubungnya antarindividu dan perubahan struktur bisnis konvensional. Dalam jangka pendek, polemik ini harus diselesaikan dengan cara membuat atau memperbarui regulasi yang adil bagi kedua pihak. Cara lain adalah dengan memaksa perusahaan penyedia transportasi berbasis online untuk tunduk pada aturan yang ada. Dalam jangka panjang, pemerintah harus mempersiapkan segala pranata sosial akibat penggunaan aplikasi daring yang berpotensi merambah pada semua bidang kehidupan, tidak hanya transportasi.
Sampai saat ini aborsi tidak aman (unsafe abortion) akibat kehamilan yang tidak diinginkan masih merupakan salah satu penyebab tingginya Angka Kematian Ibu (AKI). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, aborsi hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, yaitu berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat pemerkosaan. Mengingat tindakan aborsi di Indonesia dilarang, kecuali dalam kondisi tertentu, maka upaya yang dapat dilakukan adalah yang bersifat preventif. Melalui fungsi pengawasan yang dimiliki, DPR perlu terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, khususnya yang terkait dengan upaya preventif untuk mencegah terjadinya aborsi yang tidak aman, sehingga pada akhirnya AKI dapat diturunkan dan target agenda pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dapat diwujudkan.
4_Kontroversi Izin Lingkungan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandungsakuramochi
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tak henti menuai kontroversi. Sebagian pihak beranggapan bahwa KCJB belum dibutuhkan di tengah upaya pemerintah mengembangkan perkeretaapian nasional ke wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Namun, pemerintah nampaknya memberikan perhatian besar agar proyek ini dapat berlangsung dalam waktu yang cepat, terutama dalam hal perizinan. Proses izin lingkungan KCJB yang terkesan terburu-buru dan tidak selaras dengan RTRW dapat saja mengakibatkan izin yang dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga memunculkan kekhawatiran akan merusak rezim perizinan lingkungan yang merupakan instrumen penting dalam melindungi lingkungan hidup.
Wacana Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengenai perekrutan rektor asing untuk memimpin perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia banyak mendapatkan respons negatif, terutama dari kalangan anggota DPR dan pengamat. Kehadiran rektor warga negara asing di PTN dapat mengganggu birokasi pendidikan Indonesia, memberikan ruang bagi nilai-nilai asing yang mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip nasionalisme, bahkan menghina kualitas sumber daya manusia dalam negeri. Oleh karena itu, wacana ini perlu dipertimbangkan untuk ditolak karena bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Alih-alih mengambil tenaga asing, pemerintah perlu memfokuskan pada penguatan kualitas tenaga dalam negeri dan menjadikan PTN sebagai institusi perubahan yang menumbuhkembangkan rasa nasionalisme di kalangan generasi muda.
13_Optimalisasi Peran orang Tua dalam Pengembangan Karakter Siswa di Tahun Aj...sakuramochi
Memasuki tahun pelajaran 2016/2017, pemerintah telah mengupayakan berbagai perubahan dalam menciptakan karakter siswa yang positif sebagai bagian dari revolusi mental. Upaya pelibatan orang tua dalam kegiatan di sekolah dilakukan melalui kampanye agar orang tua mengantarkan anak-anak ke sekolah serta berinteraksi dengan guru sejak hari pertama sekolah. Keterlibatan ini diharapkan akan membangun kemitraan antara orang tua dan sekolah sehingga proses pendidikan di rumah maupun sekolah dapat berjalan dengan baik untuk menciptakan karakter siswa yang positif. Oleh karena itu, Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Hari Pertama Sekolah perlu didukung. Upaya pemerintah tersebut merupakan bentuk konkret realisasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 mengenai Penumbuhan Budi Pekerti di lapangan. Dalam hal ini, DPR perlu mengawasi dan mendorong penyusunan kebijakan-kebijakan yang mampu menanamkan pembangunan karakter yang positif.
14_Akhiri Mendidik Anak Dengan Kekerasansakuramochi
Kekerasan terhadap anak masih terus terjadi sehingga diangkat sebagai tema peringatan hari anak nasional tahun 2016. Mendidik dengan kekerasan masih menjadi budaya yang perlu dihapus dan diubah menjadi pola pendidikan yang lebih produktif dan berperspektif perlindungan hak anak. Orang tua dan sekolah semestinya berkolaborasi dalam proses pendidikan, termasuk dengan memanfaatkan berbagai teknologi informasi dan komunikasi yang tepat. Untuk memastikan upaya perlindungan dilakukan hingga pada unit sosial terdekat pada anak, DPR RI perlu mendorong terwujudnya peraturan terkait perlindungan anak. Sebaliknya, aturan-aturan yang sudah ada juga perlu dievaluasi efektivitasnya agar dapat mewujudkan kondisi terbaik tumbuh kembang anak.
15_Wacana Penerapan Full Day School Untuk Siswa SD dan SMPsakuramochi
Untuk memperkuat penanaman pendidikan karakter di sekolah, Mendikbud mewacanakan perpanjangan jam sekolah atau full day school (FDS) terhadap siswa SD dan SMP. Usulan ini memicu polemik. Tulisan ini akan membahas bagaimana pengaruh FDS terhadap karakter anak dan apakah FDS dapat diterapkan di semua SD dan SMP di Indonesia. Berdasarkan kajian literatur, FDS bisa menurunkan perilaku bermasalah dan meningkatkan perkembangan pribadi serta sosial anak, tergantung dari isi program dan juga pendekatan pelatihan yang digunakan. Beberapa permasalahan mendasar dalam sistem pendidikan kita, yaitu rendahnya kualitas guru, belum meratanya distribusi guru, serta belum amannya lingkungan sekolah mengindikasikan Indonesia belum siap menerapkan FDS di SD dan SMP di semua wilayah untuk saat ini.
16_Kendali Jumlah Perokok Untuk Melindungi Kesehatan Perempuansakuramochi
Wacana kenaikan tarif cukai dan harga rokok di Indonesia menjadi isu hangat yang sedang bergulir. Kenaikan harga rokok dianggap sebagai salah satu upaya atau alat kendali untuk menurunkan jumlah perokok. Penurunan jumlah perokok diharapkan dapat mengurangi risiko kesehatan yang dialami masyarakat. Perempuan dan anak- anak termasuk dalam kelompok rentan mengalami bahaya rokok. Selain upaya dari Pemerintah, DPR, dan stakeholders lainnya; dibutuhkan pula peran serta masyarakat dalam mengendalikan jumlah perokok dan bahaya rokok.
2 Melawan Terorisme Melalui Sosialisasi dan Pendidikansakuramochi
Hasil studi dan pengalaman empiris dalam menangani terorisme yang dilakukan PBB
menyimpulkan bahwa para teroris menganggap kondisi sosial yang mereka rasakan
hanya dapat diubah melalui kekerasan. Konsep pencegahan konvensional tidak efektif
lagi dalam upaya pemberantasan ideologi terorisme, sehingga diperlukan upaya
bersama dalam melawan musuh bersama. Kemajemukan masyarakat Indonesia dari
sisi etnik, suku, agama, pendidikan, dan ragam kelas sosial mengharuskan adanya
sosialisasi yang tepat dan dilindungi pelaksanaannya oleh peraturan yang berlaku.
Momentum Revisi Undang-Undang Anti Terorisme yang sudah disetujui untuk masuk
dalam Prolegnas 2016 menjadi awal gerakan bersama seluruh instansi yang terlibat,
seperti BNPT, Kepolisian, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, dan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, dalam melawan terorisme secara sinergis.
3 Mewaspadai Ancaman Virus Zika di Indonesiasakuramochi
Penyebaran virus Zika semakin mengkhawatirkan. Virus yang ditularkan melalui
nyamuk Aedes aegypti tersebut telah menjangkiti lebih dari 20 negara, termasuk
Indonesia. Gejala dan tanda infeksi virus Zika lebih ringan dibanding DBD namun
berdampak pada kelainan mikrosefalia dan Guillain Barre. Mengingat penyebaran virus
Zika sudah lintas negara, maka 1 Februari 2016 WHO mengumumkan status Public
Health Emergency of International Concern. Begitupun dengan pemerintah Indonesia
mengeluarkan travel advisory pada 3 Februari 2016 setelah ditemukan virus Zika di
Provinsi Jambi dan mengoptimalkan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang ada.
Namun upaya menanggulangi wabah penyakit lintas negara tidak hanya sebatas itu.
DPR perlu mendorong revisi UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular karena sudah tidak relevan dengan perkembangan penularan penyakit dan tidak lagi relevan dengan kebijakan WHO.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
2. - 10 -
e. Sulawesi, antara lain di Donggala, Luwu,
Mamuju, dan Parigi Mountong; dan
f. Maluku dan Papua, antara lain di Pulau
Buru, Pulau Seram, Maluku Tenggara,
Kota Jayapura, dan sebagian Keerom
(BMKG, 2016).
Untuk wilayah yang mengalami curah
hujan di atas normal akan dihadapkan
pada terjadinya bencana banjir, tanah
longsor, krisis air bersih, gagal panen,
dan meningkatnya penyebaran penyakit
demam berdarah. Bahkan beberapa wilayah
yang sudah masuk musim hujan seperti di
Lampung, Bengkulu, juga Padang, saat ini
mengalami banjir dan tanah longsor akibat
curah hujan yang tinggi. Bagi daerah-daerah
pertanian seperti daerah sentra penghasil
beras di Jawa Tengah dan Jawa Barat,
mundurnya awal musim hujan berpengaruh
terhadap awal musim tanam dan lamanya
masa paceklik.
Selain itu, BMKG juga memperkirakan
wilayah Sumatera bagian utara dan
Kalimantan Utara akan mendapat 2 kali
musim kemarau di tahun 2016, yaitu di
bulan Januari–Februari dan Agustus–
September. Terjadinya musim kemarau
dua kali dalam tahun 2016 tersebut perlu
diwaspadai, terutama di wilayah Riau.
Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun
Pekanbaru tanggal 6 Januari 2016
ditemukan 4 titik panas yang tersebar di
daerah Bengkalis, Meranti, dan Pelalawan.
Wilayah provinsi ini sangat berpotensi
terjadi kebakaran hutan dan lahan karena
lebih dari 50% wilayahnya merupakan
kawasan gambut yang mudah terbakar
ketika musim kemarau. Titik panas juga
ditemukan di wilayah Sumatera Selatan
dan Sumatera Utara. Potensi kebakaran
hutan dan lahan juga diperkirakan terjadi di
wilayah-wilayah lain seperti Jawa Tengah,
Jawa Timur, dan sebagian di Sulawesi,
Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua
Barat. Potensi ini didasarkan pada hasil
analisa parameter cuaca yang dilakukan
BMKG per 7 Januari 2016.
Mundurnya awal musim hujan,
munculnya dua musim kemarau dalam
satu tahun, serta terjadinya curah hujan
di atas rata-rata normal di beberapa
wilayah Indonesia adalah gambaran telah
terjadi perubahan iklim di Indonesia
sebagai dampak dari pemanasan global.
Pemanasan global terjadi sebagai akibat dari
meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
di atmosfer bumi.
Perubahan iklim tidak hanya
berdampak pada munculnya berbagai
kejadian ekstrem seperti disebutkan
sebelumnya, tetapi juga dapat meningkatkan
jumlah penduduk miskin dan tidak
tercapainya sasaran pembangunan yang
telah ditargetkan. Oleh karena itu perlu ada
upaya untuk mengantisipasinya,
Mitigasi dan Adaptasi terhadap
Perubahan Iklim
Untuk mengantisipasi dampak
perubahan iklim perlu dilakukan upaya
mitigasi dan adaptasi. Menurut UNFCCC
(United Nations Framework Convention
on Climate Change), mitigasi adalah upaya
intervensi manusia dalam mengurangi
sumber atau penambah gas rumah kaca
(GRK) yang telah menimbulkan pemanasan
global. Sedangkan adaptasi adalah upaya
menghadapi perubahan iklim dengan
melakukan penyesuaian yang tepat,
bertindak untuk mengurangi berbagai
pengaruh negatifnya, atau memanfaatkan
dampak positifnya (UNDP, 2007).
Pemerintah Indonesia sudah
memasukkan upaya mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim dalam perencanaan
pembangunan. Dalam RPJPN 2005-
2025, perubahan iklim menjadi salah satu
tantangan yang harus dihadapi dalam
pembangunan. Kemudian diterjemahkan
dalam RPJMN 2004 -2009, RPJMN 2010-
2014, RPJMN 2015-2019, dan dalam
kebijakan-kebijakan pembangunan untuk
mengantisipasi perubahan iklim. Upaya
antisipasi perubahan iklim lebih spesifik
dituangkan dalam dokumen Rencana
Aksi Nasional Perubahan Iklim (RAN-PI)
dan Indonesia Climate Change Sectoral
Roadmap (ICCSR).
Agenda mitigasi diarahkan untuk
mereduksi emisi gas rumah kaca pada
sektor-sektor ekonomi prioritas, yaitu sektor
energi, kehutanan, pertanian-perikanan,
dan infrastruktur yang didasarkan pada
penetapan sasaran-sasaran reduksi per
sektornya. Sedangkan agenda adaptasi
diarahkan untuk mengembangkan pola
pembangunan yang tahan terhadap
dampak perubahan iklim dan gangguan
3. - 11 -
anomali cuaca yang terjadi saat ini, dan
antisipasi dampaknya ke depan. Tujuan
jangka panjangnya adalah terintegrasinya
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
ke dalam perencanaan pembangunan
nasional dengan mengintegrasikan aspek
ekonomi, sosial, dan ekologi. Selain itu,
harus berjalan bersamaan dengan usaha
pemberantasan kemiskinan dan kegiatan
pembangunan ekonomi karena masyarakat
miskin merupakan golongan yang paling
rentan terhadap dampak perubahan iklim
(Kementerian Lingkungan Hidup, 2007).
Namun dalam praktiknya, berbagai
dokumen perencanaan mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim tersebut belum
dilaksanakan dengan baik. Dampak akibat
perubahan iklim masih saja dirasakan oleh
masyarakat. Banjir masih terjadi di mana-
mana. Kebakaran hutan dan lahan masih
saja belum dapat teratasi dengan segera
seperti yang terjadi hampir setiap tahun,
dan lain sebagainya. Selama ini, perubahan
iklim hanya dilihat sebagai permasalahan
lingkungan hidup semata dan menjadi
tanggung jawab Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan. Padahal semua
kementerian dan lembaga, menurut UNDP
perlu terlibat, karena perubahan iklim
berdampak terhadap semua sektor dan sendi
kehidupan manusia.
Tanggung Jawab Bersama
Seperti yang telah diuraikan
sebelumnya, beberapa sektor akan
terdampak atas perubahan iklim. Sektor
pertanian akan dihadapkan pada masalah
menurunnya produksi pertanian (terutama
beras). Penurunan produksi pertanian
ini tentunya akan mengancam ketahanan
pangan. Menurunnya produksi bahan
pangan mengakibatkan harga pangan di
masyarakat perlahan mulai naik. Kemudian,
di sektor infrastruktur akan dihadapkan
dengan masalah banjir karena curah
hujan di atas normal. Kondisi banjir akan
mengakibatkan sulitnya masyarakat untuk
mendapatkan air bersih dan meningkatnya
penyebaran penyakit demam berdarah.
Sektor kehutanan dan lingkungan hidup
akan dihadapkan pada kemungkinan
terjadinya kebakaran hutan dan lahan, yang
jika tidak diantisipasi dengan cepat akan
menimbulkan bencana asap seperti yang
terjadi pada tahun lalu. Banyak sektor akan
terdampak secara langsung ataupun tidak
langsung dengan terjadinya kebakaran hutan
dan lahan.
Oleh karena itu, mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim harus dilakukan oleh
berbagai sektor dan menjadi tanggung jawab
bersama. Tidak hanya menjadi tanggung
jawab Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, tetapi juga kementerian-
kementerian lain yang terkait. DPR juga ikut
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
upaya mitigasi dan adaptasi perubahan
iklim.
Tanggung jawab DPR dalam upaya
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
dapat dilakukan melalui pelaksanaan
fungsi anggaran, pengawasan, dan legislasi.
Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, DPR
dapat mengarahkan pembiayaan APBN
ditujukan untuk melaksanakan upaya
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
dalam berbagai sektor, seperti pembiayaan
dalam pengembangan energi yang ramah
lingkungan, mengantisipasi banjir, bencana
longsor, kebakaran hutan dan lahan,
pencegahan penyebaran penyakit akibat
perubahan iklim, sosialisasi upaya mitigasi
dan adaptasi perubahan iklim, dan masih
banyak hal lagi yang terkait.
Dalam pelaksanaan fungsi
pengawasan, melalui beberapa Komisi
yang terkait, DPR dapat melakukan
pengawasan terhadap kebijakan ataupun
program mitigasi dan adaptasi perubahan
iklim. Seperti Komisi IV yang bermitra
dengan Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, Kementerian Pertanian,
Kementerian Perikanan dan Kelautan,
dan Bulog dapat melakukan pengawasan
terhadap kebijakan pemerintah dalam upaya
penurunan emisi GRK, mengatasi gagal
panen, kebijakan impor beras, dan kebijakan
mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan.
Komisi V yang bermitra dengan
Kementerian Perhubungan dan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat dapat mengawasi kebijakan
pemerintah dalam pengurangan emisi
dari sektor transportasi, mengantisipasi
banjir, penyediaan air bersih, perbaikan
infrastruktur yang ada untuk mengurangi
dampak akibat perubahan iklim yang harus
ditanggung masyarakat.
4. - 12 -
Komisi VI yang bermitra dengan
Kementerian Perdagangan dapat
melakukan pengawasan terhadap kebijakan
pemerintah dalam impor bahan pangan
akibat menurunnya produksi pangan dalam
negeri. Komisi VII yang bermitra dengan
Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral melakukan pengawasan dalam
upaya pengembangan energi yang ramah
lingkungan. Komisi VIII yang bermitra
dengan Badan Nasional Penanggaulangan
Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial
dapat mengawasi upaya mitigasi dan
adaptasi bencana karena perubahan
iklim. Komisi IX yang bermitra dengan
Kementerian Kesehatan dapat melakukan
pengawasan terhadap upaya antisipasi
berkembangnya penyakit akibat perubahan
iklim.
Sementara dalam pelaksanaan fungsi
legislasi, DPR dapat mulai membentuk
beberapa undang-undang yang memang
diperlukan untuk mendukung pelaksanaan
upaya mitigasi dan adaptasi perubahan
iklim, seperti RUU tentang Pencegahan
Kebakaran Hutan dan Lahan, RUU tentang
Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan, RUU tentang Perubahan
atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi, dan RUU tentang
Pengelolaan Sumber Daya Alam.
Penutup
Wilayah Indonesia sangat rentan
terhadap perubahan iklim. Dampak
perubahan iklim sudah dirasakan di banyak
wilayah. Untuk mengurangi dampak dari
perubahan iklim tersebut perlu dilakukan
upaya antisipasi. Upaya antisipasi dapat
dilakukan melalui mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim.
Upaya mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim tidak hanya menjadi
tanggung jawab Pemerintah, tetapi juga
merupakan tanggung jawab DPR. Upaya
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim DPR
dapat dilakukan melalui pelaksanaan ketiga
fungsinya, yaitu fungsi anggaran, fungsi
pengawasan, dan fungsi legislasi.
Referensi
BMKG. 2016. Prakiraan Musim Hujan 2015-
2016, di http://dataweb.bmkg.go.id/
cews/pikam/pdf/PMH2015_2016.pdf.
diakses tanggal 7 Januari 2016.
Kementerian Lingkungan Hidup. 2007.
Rencana Aksi Nasional Dalam
Menghadapi Perubahan Iklim. Jakarta:
Kementerian Lingkungan Hidup.
UNDP. 2007. Sisi Lain Perubahan Iklim,
Mengapa Indonesia harus Beradaptasi
untuk Melindungi Rakyat Miskinnya.
Jakarta: UNDP Indonesia Country
Office,
“276 Rumah Terendam, Ratusan Warga
Sempat Mengungsi”, Kompas, Kamis, 7
Januari 2016.
“BMKG Imbau Waspadai Kebakaran dan
Banjir”, Media Indonesa, Selasa, 5
Januari 2016.
“BMKG Masih Deteksi Titik Panas di Riau”,
Suara Pembaruan, Rabu, 6 Januari
2016.
“Empat Titik Panas Muncul Lagi di Riau”,
Kompas, Kamis, 7 Januari 2016.
“Dampak El Nino, Musim Tanam Padi
Mundur”, Republika, Kamis, 7 Januari
2016.
“Jalur Lampung-Bengkulu Terputus Lagi”,
Kompas, Kamis, 7 Januari 2016.
“Paceklik Lebih Lama”, Republika, Kamis, 7
Januari 2016.
“Sekilas tentang Perubahan Iklim – Climate
Change at a Glance”, di https://unfccc.
int/files/meetings/cop_13/press/
application/pdf/sekilas_tentang_
perubahan_iklim.pdf, diakses tanggal 8
Januari 2016.