PPh 25 adalah pajak angsuran yang dibayarkan oleh perusahaan sebagai pengurang pajak terutang

1. JAK PENGHASILAN PASAL
25

2. PENGERTIAN
PPh Pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar
sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun
pajak berjalan
Dasar Hukum Pasal 25 UU No. 7 Tahun 1983 diubah
dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

3. MENGHITUNG ANGSURAN BULANAN
 Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh WP
sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu
dikurangi dengan:
a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
dan Pasal 23
b. Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
c. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh
dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas)
atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

4. PERHITUNGAN ANGSURAN PPh Pasal 25 Bagi WAJIB PAJAK
OP
Besarnya angsuran PPh Pasal 25 th 2012 adalah:
PPh terutang tahun 2011 Rp. 30.000.000
Pengurangan:
PPh Ps 21 Rp. 5.000.000
PPh Ps 22 Rp. 2.000.000
PPh Ps 23 Rp. 2.000.000
PPh Ps 24 Rp. 3.000.000
Total Kredit Pajak Rp. 12.000.000
Dasar perhitungan PPh Ps 25 th 2012 Rp. 18.000.000
Besarnya PPh Ps 25 per bulan untuk tahun pajak 2012:
Rp. 18.000.000 / 12 bulan = Rp. 1.500.000,-

5. JURNAL
PPh Pasal 25 1.500.000 (D)
Kas/Bank 1.500.000 (K)

6. Menghitung Angsuran PPh untuk Bulan-bulan sebelum
Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh
 Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh WP untuk
bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak
Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT
Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk
bulan terakhir tahun pajak yang lalu.
 Contoh:
Tuan Dias menyampaikan SPT PPh 2011 pada Maret 2012. Angsuran
PPh Desember 2011 adalah Rp 1.000.000. Maka, besarnya angsuran
PPh ps 25 untuk bulan Januari dan Februari 2012 masing-masing
adalah Rp 1.000.000.

7. Menghitung Angsuran PPh Pasal 25 Apabila dalam tahun Berjalan
Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk Tahun Pajak Yang Lalu
Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak
(SKP) untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung
kembali berdasarkan SKP tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya
setelah bulan penerbitan SKP.
Contoh:
Berdasarkan SPT PPh 2016 yg disampaikan WP pada Februari 2017,
perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar adalah
sebesar Rp1.500.000. Pada Juni 2017 diterbitkan SKPKB 2016 yg
menghasilkan besarnya angsuran pajak mulai bulan Juli 2017 Rp
2.000.000/bulan.
Penetapan besarnya pajak berdasarkan SKP tsb bisa sama, lebih besar
atau lebih kecil dari angsuran pajak sebelumnya berdasarkan SPT.

8. PPh Pasal 25 Dalam Hal-hal tertentu
Dirjen Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya
angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu,
sebagai berikut :
o Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian
o Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur
o SPT PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang
ditentukan
o WP diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT PPh
o WP membetulkan sendiri SPT PPh yang mengakibatkan angsuran
bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan
o Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan WP.

9. Wajib Pajak Berhak atas Kompensasi Kerugian
Jika WP berhak atas kompensasi kerugian, besarnya angsuran
PPh Pasal 25 sama dengan PPh yang dihitung atas dasar
penghitungan PPh dikurangi dengan PPh yang dipotong/dipungut
di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai ketentuan Pasal 21,
22,23,24 UU PPh, kemudian dibagi 12 atau banyakanya bulan
dalam tahun pajak.

10. Contoh
Penghasilan kena pajak PT Putra Jaya th 2016 Rp 700.000.000. Sisa kerugian th lalu yg
masih dpt dikompensasikan Rp 800.000.000 Sisa kerugian yg belum dikompensasikan
th 2016 Rp 100.000.000
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2017 :
 Penghasilan kena pajak th 2016 Rp 700.000.000
 Sisa kerugian yg blm dikompensasi th 2016 Rp 100.000.000 (-)
 Penghasilan yg dipakai sbg dasar penghitungan Rp 600.000.000
angsuran PPh Ps 25
 PPh Terutang (UU 36/2008) :
25% x Rp 600.000.000 = Rp 150.000.000
Angsuran PPh 25 per bulan th 2012 :
1/12 x Rp 150.000.000 = Rp 12.500.000

11. PPh 25 Atas Penghasilan Tidak
Teratur
Jika WP memperoleh penghasilan tidak teratur maka besarnya angsuran
PPh Pasal 25 adalah sama dengan PPh yang dihitung dengan dasar
penghitungan PPh dikurangi dengan PPh yang dipotong/dipungut di luar
negeri yang boleh dikreditkan sesuai ketentuan Pasal 21, 22, 23 dan Pasal
24.

12. Contoh
 Pada 2016 PT A memperoleh penghasilan bruto Rp 14.800.000.000
 Penghasilan neto yang bersifat teratur dari usaha dagang Rp
148.000.000 (PKP)
 Sedangkan penghasilan tidak teratur dari menyewakan mobil selama
tahun 2016 sebesar Rp 72.000.000.
 Maka Penghasilan yg dipakai sbg dasar penghitungan PPh Pasal 25
pada tahun 2017 PT A adalah hanya dari penghasilan teratur saja.
 PT A telah dipungut PPh Pasal 22 oleh pihak lain sebesar Rp 2.900.00
 Sehingga angsuran PPh Pasal 25 untuk th 2017 ?

13. Penghasilan neto (teratur) Rp 148.000.000
Tidak asa sisa kerugian yang bisa dikompensasi sehingga besarnya PKP adalah Rp 148.000000
Penghasilan kena pajak memperoleh fasilitas :
(Rp 4.800.000.000/ Rp 14.800.000) = Rp 48.000.000
Penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas :
Rp 148.000.000 – Rp 48.000.000 = Rp 100.000.000
PPh yang terutang :
50% x 25% x Rp 48.000.000 Rp 6.000.000
25% x Rp 100.000.000 Rp 25.000.000
Rp 31.000.000
Kredit pajak/pengurangan:
- PPh pasal 22 Rp 2.900.000 (-)
Dasar penghitunga angsuran Rp 28.100.000
Angsuran bulanan PPh Pasal 25 tahun 2017 :
Rp 28.000.000/12 = Rp 2.341.667

14. PPh 25 atas SPT terlambat / Perpanjangan SPT
/ Pembetulan SPT
hak yang diberikan untuk melaporkan SPT PPh di atas tiga bulan
setelah akhir tahun pajak (31 Maret tahun berjalan), dengan
prasyarat melaporkan penghitungan sementara penghasilan saat
mengajukan permohonan.
Untuk bulan-bulan setelah WP menyampaikan SPT Tahunan PPh,
besarnya angsuran PPh Pasal 25 dihitung berdasarkan SPT tahunan
tersebut.

15. Contoh
PT anandam menyampaikan permohonan perpanjangan waktu
penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun pajak 2016 pada tanggal 10 Jan
2017, dengan melampirkan penghitungan sementara sebagai berikut :
PPh yang terutang th 2016 sebesar Rp 100.000.000
PPh Pasal 22, 23, 24 th 2016 yang dapat dikreditkan sebesar Rp
42.500.000
Izin perpanjangan wwaktu penyampaian SPT Tahunan PPh
diberikan samapa dengan 30 Juni 2017
PPh pasal 25 Desember 2016 sebesar Rp 4.000.000
SPT Tahunan PPh tahun pajak 2016 disampaiakan juni 2017, dnegan
data sebagai berikut :
PPh yang terutang Rp 125.000.000
PPh pasal 21,22,23 dan 24 yang dapat dikreditkan sebesar
42.500.000

16. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam th 2017 :
Angsuran pph pasal 25 bulan ajn-maret 2017 sebesar Rp 4.000.000
Angsuran pph pasal 25 bulan april sampai mei 2017 dihitung berdasarkan
SPT Tahunan PPh tahun pajak 2016 (perhitungan sementara), yaitu :
PPh terutang Rp 100.000.000
Kredit pajak yang diperolehkan (Pasal 22,23,24) Rp 42.500.000 (-)
Dasar penghitungan angsuran Rp 57.500.000
Angsuran PPh pasal 25 untuk bulan April sampai dengan Mei 2017 :
Rp 57.500.00/12 Rp 4.791.667
Angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan April samapi dnegan Des 2017 dihitung
berdasarkan SPT Tahunan tahun pajak 2016 (perhitungan sementara), yaitu :

17. PPh terutang Rp 125.000.000
Kredit pajak yang diperolehkan (Pasal 22,23,24) Rp 42.500.000 (-)
Dasar penghitungan angsuran Rp 82.500.000
Angsuran PPh pasal 25 bulan April sampai dengan Des 2017 :
Rp 82.500.000/12 Rp 6.875.000
PPh pasal 25 untuk bulan april sampai mei 2017 yang telah disetor sebesar
Rp 4.791.667 sebulan, padahal yang seharusnya sebesar Rp 6.875.000
sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp 2.083.333 setiap bulan untuk
bulan april sampai mei 2017. jumlah tersebut harus disetor da teruntang
bunga sebagai berikut :
 untuk masa april 2017, terutang bunga 2% per bulan dihitung sejak 16
meni 2017 samoai dengan tanggal penyetoran
 Untuk masa mei 2017, terutang bunga 2% per bulan dihitung sejak 16
juni 2017 sampai dengan tanggal penyetoran

18. WP Membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh yang
mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar daripada
angsuran bulanan sebelum pembetulan
Jika nilai [Z] > [ Y], maka WP diwajibkan menyetorkan kekurangan pembayaran untuk
setiap masa (bulan) pajak yang termasuk di kurun [Periode B].
Kekurangan pembayaran = [Z] – [Y]
Jika tanggal penyetoran kekurangan pembayaran untuk setiap masa (bulan) pajak
melewati tanggal 16 bulan berikutnya, maka WP akan dibebani bunga.
Bunga = (Z)-(Y) x 20% x Masa keterlambatan
•Bunga = ([Z] – [Y]) x 2% *xMasa Keterlambatan
Masa keterlambatan adalah selisih antara tanggal penyetoran kekurangan
pembayaran dengan tanggal 16 bulan berikut setelah masa pajak.
Jika nilai [Z] < [ Y], maka kelebihan pembayaran dapat diperhitungkan untuk
masa pajak berikutnya.

19. Perubahan Keadaan Usaha atau Kegiatan WP
19
Peningkatan usaha adalah ketika
diperkirakan terjadi peningkatan PPh
terutang menjadi lebih tinggi dari 150%
dari dasar pengenaan PPh 25.
Penurunan usaha adalah jika selama 3
bulan atau lebih WP dapat menunjukkan
bahwa PPh terutang untuk tahun pajak
tersebut menjadi lebih rendah dari 75%
dari dasar pengenaan PPh 25.
150
%
75
%

20. Contoh
PT Trendy yang juga bergerak di bidang konveksi dalam tahun 2017
membayar angsuran bulanan sebesar Rp. 18.000.000 Mulai Mei 2017
PT Trendy mengalami peningkatan penjualan yang sangat besar dan
diperkirakan PKP-nya akan lebih besar dibanding th sebelumnya. Oleh
karena itu, berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak mulai Agustus 2017
dapat disesuaikan menjadi lebih besar daripada Rp 18.000.000

21. WP Bank dan Sewa dengan
Hak Opsi
21
PPh dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal
menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan,
dikurangi kredit PPh 24, selanjutnya dibagi 12.
Jika terdapat WP bank atau sewa dengan hak opsi baru, maka angsuran
tiap bulan selama triwulan pertama adalah:
Jumlah PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas
penerimaan laba rugi fiskal triwulan pertama yang disetahunkan
kemudian dibagi 12.
Wajib Pajak Bank dan Sewa dengan Hak Opsi

22. WP BUMN dan BUMD
22
Ditetapkan berdasar kewenangan
Menkeu
PPh dihitung berdasarkan tarif umum
atas laba rugi fiskal menurut RKAP
dikurangi kredit pajak, kemudian dibagi
12.
Jika RKAP belum disahkan, angsuran
sama dengan angsuran bulan terakhir
tahun pajak sebelumnya.

23. WP OP Pengusaha Tertentu (WPOPPT)
23
Merupakan WP yang melakukan kegiatan usaha bidang
perdagangan, memiliki lebih dari 1 tempat usaha atau
tempat usaha berbeda dengan domisili.
Angsuran PPh 25 adalah 0.75% dari peredaran bruto tiap
bulan di tiap – tiap tempat usaha.
Definisi WPOPPT
Penghitungan Angsuran PPh 25

24. SOAL OP
Tuan Hakim (K/1), penghasilan tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Penghasilan neto = 546.000.000
- PTKP K/1 = 63.000.000
- PKP = 483.000.000
- KREDIT PAJAK
PPh Pasal 21 = 28.500.000
PPh Pasal 22 = 250.000