Dokumen ini membahas tentang sarana dan prasarana pelayanan terpadu penyakit tidak menular di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dokumen ini menjelaskan latar belakang pentingnya penguatan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar, pengelolaan peralatan kesehatan di puskesmas, dan pentingnya pengujian dan kalibrasi peralatan kesehatan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan.
1. SARANA DAN PRASARANA PTM DI FKTP
RUDIYANTO, SKM
DISAMPAIKAN PADA PELATIHAN PELAYANAN TERPADU PENYAKIT TIDAK
MENULAR DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
Palu, Tanggal 13 MARET 2019
2. I. LATAR BELAKANG
• PERMENKES NOMOR 75 TAHUN 2014 TENTANG PUSKESMAS >
PRINSIPNYA PENYELENGGARAAN PKM ADALAH PEMERATAAN
DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN HARUS
DAPAT DI AKSES DAN TERJANGKAU SELURUH MASYARAKAT DI
WILAYAHNYA.
• PENGUATAN PERMENKES NOMOR 75 TAHUN 2014 YAITU SPA
(SARANA PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN)
• DATA ASPAK BERDASARKAN INFORMASI BAHWA 33,34 % PKM
YANG BELUM MEMENUHI STANDAR (SPA). SEBAGIAN BESAR
DITEMUKAN DI DAERAH DTPK (DAERAH TERTINGGAL
PERBATASAN KEPULAUAN).
3. • SPA SULTENG PER 31 DESEMBER 2018 : 54,07 %
S ( SARANA) = 83 64 %
P ( PRASARANA) = 39, 17 %
A (ALAT KESEHATAN ) = 20, 83 %
• TAHUN 2017 KEMENKES MELAKUKAN UPAYA DAN PERBAIKAN SPA
MELALUI DANA DAK AFIRMASI YAITU PEMBANGUNAN DAN
PENINGKATAN FUNGSI BANGUNAN.
• DANA DAK AFIRMASI DI PERUNTUKAN UNTUK DTPK DALAM
BENTUK KEGIATAN YAITU :
> PEMBANGUNAN PKM BARU SESUAI STANDARD
> PENINGKATAN FUNGSI BANGUNAN DENGAN MENINGKATKAN
PKM NON PERAWATAN KE PKM PERAWATAN
> PEMENUHAN STANDAR PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN.
4. • TAHUN 2017 KEMENKES TELAH MELAKSANAKAN
PEMBANGUNAN DAN PEMENUHAN ALKES (DAK AFIRMASI)
124 PKM DAERAH PERBATASAN DAN 362 PKM DAERAH
TERTINGGAL.
• TAHUN 2018 DAK AFIRMASI :
> 257 PKM DAERAH PERBATASAN
> 7 PKM DAERAH TERTINGGAL
• TAHUN 2019 DAK AFIRMASI
> SULTENG DAPAT DAK AFIRMASI 9 KABUPATEN.
6. Sesuai Kebutuhan Puskesmas
1. Perencanaan Kebutuhan
Sesuai Spesifikasi Puskesmas
2. Proses Pengadaan
Dinas Kesehatan Provinsi
Dinas Kesehatan Kab/Kota
Mengacuh Pada Perpres No. 14 / 2015
3. Penerimaan
4. penggunaan
5. Pemeliharaan / Perbaikan
6 Inventori / dokumentasi
Puskesmas
Buat SOP (Setiap Jenis Alat Kesehatan Elektronik)
Sumber Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan ?
Pemeliharaan Tidak Terencana
(Pada Saat Alat Digunakan Rusak)
Pemeliharaan Terencana Sesuai Jadwal
b. Dibuatkan SBBK dan SBBM
a. Harus Selalu Dikelola / Update Data Terkini
7. A. DASARHUKUM => PERMENKESNO.54TAHUN2015
B. KEWAJIBANPENGUJIANDANKALIBRASIALATKESEHATAN
PERSYARATANKALIBRASIOLEHKOMITEAKREDITASIRUMAHSAKIT(KARS)
ATAUPUNJOINCOMISSIONINTERNASIONAL(JCI)>PERALATANKESEHATAN
SUDAHMEMPUNYAILABELKALIBRASI(HIJAUDANMERAH)
TUNTUTANKUALITASPELAYANANKESEHATAN>ALATKESEHATANHARUSEFISIEN,
EFEKTIF,VALIDDANAKURAT.
III. KALIBRASI
8. KEMAMPUAN LABORATORIUM KALIBRASI
DI INDONESIA LAB. KALIBRASI
BPFK PEMERINTAH : 4 (MEDAN, JAKARTA, SURABAYA DAN
MAKASSAR)
BPFK SWASTA : 26 NAMUN SEBAGAIAN BESAR ADA DI
JAKARTA/MAKASSAR DAN KEMAMPUANNYA
TIDAK SEBANYAK BPFK.
• LPFK ( SURAKARTA, BANJAR BARU)
• UPFK ( PALEMBANG, JAYAPURA)
• UPT. LAB DAN KALIBRASI ( MATARAM)
• UPT. KALIBRASI DAN PEMELIHARAAN ( SULAWESI TENGAH..?)
MINIMAL ALAT KESEHATAN HARUS DI KALIBRASI MINIMAL SATU TAHUN
SATU KALI