Finalisasi penataan UPTD setelah melalui tahap evaluasi Gubernur -Oktober 2017-

1. FINALISASI PENATAAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
2017

2. 1. UPT Satuan Pendidikan
2. UPT Rumah Sakit Daerah
3. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat
4. UPT Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat
5. UPT Laboratorium Lingkungan
6. UPT Pengelola Pasar
7. UPT Metrologi Legal
8. UPT Balai Perbenihan Tanaman
9. UPT Balai Perikanan Budidaya
10.UPT Pengolahan Hasil Perikanan
11.UPT Sistem Penyediaan Air Minum
USULAN UPT YANG
DIAJUKAN KEPADA
GUBERNUR

3. HASIL EVALUASI GUBERNUR
1. UPT SATUAN PENDIDIKAN
2. UPT RUMAH SAKIT DAERAH
3. UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
4. UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN
5. UPT PENGELOLA PASAR DAN METROLOGI
LEGAL
6. UPT BALAI PERBENIHAN TANAMAN
7. UPT BALAI PERIKANAN BUDIDAYA
8. UPT PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
9. UPT PENGELOLAAN AIR MINUM
USULAN UPT YANG
DISETUJUI
GUBERNUR

4. HASIL EVALUASI GUBERNUR
UPT BALAI KESEHATAN JIWA MASYARAKAT tidak memenuhi syarat untuk
dibentuk kembali, berdasar kepada :
Pemetaan UPTD bidang kesehatan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan
Kementerian Kesehatan
Undang-Undang No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
Pasal 34 Pelayanan Kesehatan Jiwa dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a
merupakan pelayanan Kesehatan Jiwa yang diselenggarakan terintegrasi dalam pelayanan
kesehatan umum di Puskesmas dan jejaring, klinik pratama, praktik dokter dengan
kompetensi pelayanan Kesehatan Jiwa, rumah perawatan, serta fasilitas pelayanan di luar
sektor kesehatan dan fasilitas rehabilitasi berbasis masyarakat
Pasal 35 Pelayanan Kesehatan Jiwa rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf
b terdiri atas pelayanan Kesehatan Jiwa di rumah sakit jiwa, pelayanan Kesehatan Jiwa
yang terintegrasi dalam pelayanan kesehatan umum di rumah sakit, klinik utama, dan
praktik dokter spesialis kedokteran jiwa

5. Tindak Lanjut Evaluasi UPTD BKJM
• Kelembagaan UPTD BKJM dihapus, efektif mulai TA 2018
• Fungsi pelayanan kesehatan jiwa yang diselenggarakan oleh UPTD
BKJM diintegrasikan dengan fungsi pelayanan kesehatan RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH sebagai UPT pada Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

6. HASIL EVALUASI GUBERNUR
USULAN UPT
DISETUJUI DENGAN
CATATAN
1. UPT PENGELOLA PASAR
2. UPT METROLOGI LEGAL
UPT PENGELOLA PASAR DAN
METROLOGI LEGAL
I N T E G R A S I F U N G S I

7. HASIL EVALUASI GUBERNUR
USULAN UPT
DISETUJUI DENGAN
CATATAN
UPT SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM
UPT PENGELOLAAN AIR MINUM
PENYESUAIAN NOMENKLATUR

8. HASIL EVALUASI GUBERNUR
FUNGSI PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG TIDAK MEMENUHI
SYARAT UNTUK DIBENTUK MENJADI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS,
NAMUN MEMERLUKAN PENGELOLAAN OLEH SEBUAH UNIT KERJA,
MAKA DAPAT DIBENTUK MENJADI UNIT KERJA NON STRUKTURAL
KOORDINATOR LAYANAN
ADMINISTRASI DINAS
PENDIDIKAN
UPTD PENDIDIKAN
UNIT NON STRUKTURAL

9. PERATURAN BUPATI TENTANG UPT
• EFEKTIF BERLAKU MULAI TAHUN ANGGARAN 2018
• UPT EKSISTING MASIH TETAP MENJALANKAN TUGAS HINGGA AKHIR
TAHUN ANGGARAN 2017

10. TERIMA KASIH ATAS
PERHATIAN DAN
SINERGITAS YANG BAIK
BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
2017