Dokumen tersebut membahas tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja menurut peraturan pemerintah Indonesia. Dokumen ini juga menjelaskan 18 syarat penerapan K3 di tempat kerja, program Zero Accident untuk mencegah kecelakaan, dan kewajiban pekerja dalam penerapan K3.

1. KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN (K2)
DAN HUKUM KETENAGAKERJAAN
Diasuh oleh :
firmansyah.kepnp@gmail.com
http://firmansyah-
kepnp.blogspot.com
https://www.edmodo.com
Program Studi Teknik
Listrik
Jurusan Teknik Elektro
Politeknik Negeri Padang
Tahun 2022
SUB MATERI 07 :
Standar
Keselamatan Kerja
Motto :
Zero Accident
Culture

2. Standar Keselamatan dan Kesehatan
Kerja
Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Permenaker
No 5 Tahun 2018. Peraturan Menteri Tenaga Kerja
(Permenaker) No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) bertujuan meningkatkan perlindungan
bagi pekerja, produktivitas, dan menciptakan kondisi kerja yang
baik bagi dunia usaha.

3. 18 Syarat Penerapan K3
(Keselamatan dan Kesehatan
Kerja) di Tempat Kerja
■ Syarat-syarat Penerapan K3 (Keselamatan dan
Kesehatan Kerja) di tempat kerja tertuang dalam Undang-
Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal
3 (tiga). Pada pasal tersebut disebutkan 18 (delapan belas)
syarat penerapan keselamatan kerja di tempat kerja di
antaranya sebagai berikut

4. 18 Syarat Penerapan K3
(Keselamatan dan Kesehatan
Kerja) di Tempat Kerja
1. Mencegah & mengurangi kecelakaan kerja.
2. Mencegah, mengurangi & memadamkan kebakaran.
3. Mencegah & mengurangi bahaya peledakan.
4. Memberi jalur evakuasi keadaan darurat.
5. Memberi P3K Kecelakaan Kerja.
6. Memberi APD (Alat Pelindung Diri) pada tenaga kerja.
7. Mencegah & mengendalikan timbulnya penyebaran suhu, kelembaban,
debu, kotoran, asap, uap, gas, radiasi, kebisingan & getaran.
8. Mencegah dan mengendalikan Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan
keracunan.
9. Penerangan yang cukup dan sesuai.

5. 18 Syarat Penerapan K3
(Keselamatan dan Kesehatan
Kerja) di Tempat Kerja
10.Suhu dan kelembaban udara yang baik.
11.Menyediakan ventilasi yang cukup.
12.Memelihara kebersihan, kesehatan & ketertiban.
13.Keserasian tenaga kerja, peralatan, lingkungan, cara & proses kerja.
14.Mengamankan & memperlancar pengangkutan manusia, binatang,
tanaman & barang.
15.Mengamankan & memelihara segala jenis bangunan.
16.Mengamankan & memperlancar bongkar muat, perlakuan &
penyimpanan barang
17.Mencegah tekena aliran listrik berbahaya.
18.Menyesuaikan & menyempurnakan keselamatan pekerjaan yang
resikonya bertambah tinggi.

6. Pengertian, Dasar Hukum dan
Ruang Lingkup Kesehatan Kerja
Pengertian Kesehatan Kerja menurut joint ILO/WHO Committee 1995
ialah penyelenggaraan dan pemeliharaan derajat setinggi-tingginya
dari kesehatan fisik, mental dan sosial tenaga kerja di semua
pekerjaan, pencegahan gangguan kesehatan tenaga kerja yang
disebabkan kondisi kerjanya, perlindungan tenaga kerja terhadap
resiko faktor-faktor yang mengganggu kesehatan, penempatan dan
pemeliharaan tenaga kerja di lingkungan kerja sesuai kemampuan
fisik dan psikologisnya, dan sebagai kesimpulan ialah penyesuaian
pekerjaan kepada manusia dan manusia kepada pekerjaannya.

7. Dasar Hukum Kesehatan Kerja
1. Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 3 (tiga) dan pasal 8 (delapan).
2. Peraturan Menteri Perburuhan no 7 Tahun 1964 tentang Syarat-Syarat Kesehatan, Kebersihan serta
Penerangan di Tempat Kerja.
3. Permenaker No 2 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam
Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.
4. Permenaker No 1 Tahun 1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja.
5. Permenaker No 3 Tahun 1983 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.
6. Permenaker No 1 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja
dengan Manfaat Lebih Baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jamsostek.
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 333 Tahun 1989 tentang Diagnosa dan Pelaporan Penyakit
Akibat Kerja.
8. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No 1 Tahun 1979 tentang Pengadaan Kantin dan Ruang Makan.
9. Surat Edaran Dirjen Binawas tentang Perusahan Catering Yang Mengelola Makanan Bagi Tenaga
Kerja.

8. Program Zero Accident (Kecelakaan
Nihil) di Tempat Kerja
■ Program zero accident (kecelakaan nihil) ialah tanda penghargaan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja yang diberikan pemerintah kepada manajemen
perusahaan yang telah berhasil dalam melaksanakan program Keselamatan
dan Kesehatan Kerja sehingga mencapai nihil kecelakaan (zero accident).
Penghargaan zero accident (kecelakaan nihil) diberikan kepada perusahaan
yang telah berhasil mencegah terjadinya kecelakaan kerja di tempat kerja tanpa
menghilangkan waktu kerja.

9. Dasar Hukum pelaksanaan program
zero accident (kecelakaan nihil) di
tempat kerja
1. Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Undang-Undang No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.
3. Permenaker RI No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
4. Permenaker RI No 3 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pelaporan
dan Pemeriksaan Kecelakaan.
5. Kepmenaker RI no 463 Tahun 1993 tentang Pola Gerakan
Nasional Membudayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

10. Kriteria/kategori/kelompok kecelakan kerja yang
menghilangkan waktu kerja menurut program zero accident
(kecelakaan nihil) antara lain :
1. Kecelakaan kerja yang menyebabkan tenaga kerja tidak
dapat kembali bekerja dalam waktu 2 x 24 jam.
2. Kecelakaan kerja ataupun insiden tanpa korban jiwa
(manusia/tenaga kerja) yang menyebabkan terhentinya
proses/aktivitas kerja maupun kerusakan
peralatan/mesin/bahan melebihi shift kerja normal berikutnya.

11. Tidak termasuk dalam kriteria/kategori/kelompok
kecelakaan kerja yang menghilangkan waktu kerja
menurut program zero accident (kecelakaan nihil) di
tempat kerja
1. Kehilangan waktu kerja akibat kecelakaan kerja
karena perang, bencana alam ataupun hal-hal
lain di luar kendali perusahaan.
2. Kehilangan waktu kerja karena proses medis
tenaga kerja.

12. 5 Kewajiban Tenaga Kerja Terhadap
Penerapan K3 (Keselamatan dan
Kesehatan Kerja)
Kewajiban Tenaga Kerja Terhadap Penerapan K3
(Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di tempat kerja tertuang
dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan
Kerja pasal 12 dimana terdapat 5 (lima) kewajiban utama
tenaga kerja dalam penerapan K3 di tempat kerja.

13. 5 (lima) kewajiban utama tenaga kerja dalam
penerapan K3 di tempat kerja, antara lain :
1. Memberi keterangan yang benar apabila diminta pegawai pengawas /
keselamatan kerja.
2. Menggunakan (APD) Alat Pelindung Diri yang diwajibkan.
3. Memenuhi dan menaati semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan.
4. Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat-syarat K3
yang diwajibkan.
5. Menyatakan keberatan kerja dimana syarat K3 dan APD yang
diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal khusus ditentukan lain
oleh pegawai pengawas dalam batas yang dapat
dipertanggungjawabkan.

15. Syukron