makalah yang berguna untuk K3

1. MAKALAH
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)
DAN
KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN (K2)
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas
Mata Kuliah K3
Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018
Oleh :
Daru Cahyo Ulung
1531120105 / 07
D3 Teknik Listrik 3F
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
PROGRAM STUDI TEKNIK LISTRIK
MALANG

2. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin
keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya, dan
manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur.
Keselamatan dan keamanan kerja mempunyai banyak pengeruh terhadap faktor
kecelakaan, karyawan harus mematuhi standart (K3) agar tidak menjadikan hal-hal yang negative
bagi diri karyawan. Terjadinya kecelakaan banyak dikarenakan oleh penyakit yang diderita
karyawan tanpa sepengetahuan pengawas (K3), seharusnya pengawasan terhadap kondisi fisik di
terapkan saat memasuki ruang kerja agar mendeteksi sacera dini kesehatan pekerja saat akan
memulai pekerjaanya. Keselamatan dan kesehatan kerja perlu diperhatikan dalam lingkungan
kerja, karena kesehatan merupakan keadaan atau situasi sehat seseorang baik jasmani maupun
rohani sedangkan keselamatan kerja suatu keadaan dimana para pekerja terjamin keselamatan pada
saat bekerja baik itu dalam menggunakan mesin, pesawat, alat kerja, proses pengolahan juga tempat
kerja dan lingkungannya juga terjamin. Apabila para pekerja dalam kondisi sehat jasmani maupun
rohani dan didukung oleh sarana dan prasarana yang terjamin keselamatannya maka produktivitas
kerja akan dapat ditingkatkan. Masalah kesehatan adalah suatu masalah yang kompleks, yang
saling berkaitan dengan masalah-masalah lain di luar kesehatan itu sendiri. Banyak faktor yang
mempengaruhi kesehatan, baik kesehatan individu maupun kesehatan masyarakat, antara lain:
keturunan, lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan.
B. Rumusan Masalah
Penulisan makalah mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, dimaksudkan untuk
memperoleh gambaran yang jelas tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Berdasarkan hal
tersebut, dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:
1. Apa pengertian keselamatan dan kesehatan kerja (K2 dan K3)?
2. Apa yang menjadi dasar pemberlakuan kesehatan dan keselamatan Kerja (K3) di Indonesia?
3. Apa pola penerapan K2 dan K3?
4. Apa pengaruh K2 untuk kinerja karyawan?
5. Apa sanksi sanksi pada keselamatan ketenagakelistrikan?

3. BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Keselamatan Ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah-angkah pengamanan
instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal
bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia, serta kondisi akrab lingkungan (ramah
lingkungan), dalam arti tidak merusak lingkungan hidup disekitar instalasi tenaga listrik.
Upaya untuk mewujudkan “ A 3 “ dapat dilakukan dengan ;
a. Standarisasi
b. Penerapan 4 pilar K2
c. Sertifikasi
d. Penerapan SOP / IK
e. Adanya pengawas pekerjaan
Sedangkan dengan K3 sendiri merupakan Suatu pemikiran atau upaya untuk menjamin
keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani, tenaga kerja pada khususnya dan
masyarakat pada umumnya terhadap hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adl dan
makmur berdasarkan dasar filosofinya sendiri. Maupun dari segi keilmuan dan penerapannya
dalam usaha mencegak kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit pada saat di lapangan.
B. Dasar Pemberlakuan
Pemerintah memberikan jaminan kepada karyawan dengan menyusun Undang-undang
Tentang Kecelakaan Tahun 1947 Nomor 33, yang dinyatakan berlaku pada tanggal 6 januari 1951,
kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah Tentang Pernyataan berlakunya peraturan
kecelakaan tahun 1947 (PP No. 2 Tahun 1948), yang merupakan bukti tentang disadarinya arti
penting keselamatan kerja di dalam perusahaan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 1992, menyatakan bahwa sudah sewajarnya apabila tenaga kerja juga berperan aktif dan
ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan program pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan
demi terwujudnya perlindungan tenaga kerja dan keluarganya dengan baik. Jadi, bukan hanya
perusahaan saja yang bertanggung jawab dalam masalah ini, tetapi para karyawan juga harus ikut
berperan aktif dalam hal ini agar dapat tercapai kesejahteraan bersama.
Penerapan program K3 dalam perusahaan akan selalu terkait dengan landasan hukum
penerapan program K3 itu sendiri. Landasan hukum tersebut memberikan pijakan yang jelas
mengenai aturan yang menentukan bagaimana K3 harus diterapkan.
Berdasarkan Undang-Undang no.1 tahun 1970 pasal 3 ayat 1, syarat keselamatan kerja yang
juga menjadi tujuan pemerintah membuat aturan K3 adalah :
a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.
c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan.
d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian
lain yang berbahaya.

4. e. Memberi pertolongan pada kecelakaan.
f. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja.
g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran,
asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran.
h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik physik maupun psychis,
peracunan, infeksi dan penularan.
i. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai.
j. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik.
k. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup.
l. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban.
m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.
n. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang.
o. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan.
p. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang.
q. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya.
r. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahayakecelakaannya
menjadi bertambah tinggi.
Undang-Undang tersebut selanjutnya diperbaharui menjadi Pasal 86 ayat 1 Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa setiap pekerja/ buruh berhak untuk
memperoleh perlindungan atas:
a) Keselamatan dan kesehatan kerja
b) Moral dan kesusilaan
c) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
Sedangkan ayat 2 dan 3 menyebutkan bahwa “untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna
mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan
kerja.” (ayat 2), “Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.” (ayat 3). Dalam Pasal 87 juga
dijelaskan bahwa Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan
kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen.
C. Pola Penerapan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja
POLA PENERAPAN K2 / K3
Pola pelaksanaan K3 dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Pola penerapannya sesuai dengan Budaya Perusahaan
b. K2/K3 didefinisikan dan dipahami dengan jelas oleh segenap karyawan
c. Adanya komitmen yang jelas dari Top Manajemen
d. Pengorganisasian K2 / K3 ditangani dengan jelas oleh;
 Pejabat yang bertanggung jawab terhadap program K2/K3
 Ahli K3

5.  P2K3 (Panitia Pembina K3)
 Disusunnya rencana kerja K2/K3 yang meliputi kegiatan / program – program sebagai berikut
:
 Program teknis Operasional,meliputi ;
- Perlindungan dan pencegahan kecelakaan
- Pendidikan dan Pelatihan
- Pencegahan dan penaggulangan bahaya kebakaran
- Kesehatan kerja
- Investigasi,pelaporan dan tindak lanjut kecelakaan
- Pemeliharaan dan peningkatan K2 / K3
 Program Manajemen meliputi;
- Zero Accident ( Kecelakaan Nihil)
- SMK3 (Sistem Manajemen K3)
Hasil penerapan program K2 / K3 dapat dilihat pada Statistik dan kinerja unit – unit PLNkhususnya
dalam kinerja K2 / K3 serta adanya penghargaan prestasi K2 / K3 dari pihak / institusi yang
berwenang.
D. Pengaruh K2 Terhadap Penilaian Tingkah Kinerja Unit – Unit PT PLN (Persero)
Dituangkan dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) yang mengatur tentang Sistem
penilaian tingkat kinerja PT PLN(Persero) Pembangkit, Wilayah, Distribusi, Penyaluran dan Pusat
Pengatur Beban serta Jasa Penunjang.
Dalam Keputusan Direksi tersebut :
• K2 Merupakan salah satu indikator kinerja yang dinilai pada “ Perspektif Bisnis Internal ”
• K2 adalah indikator yang digunakan untuk mengukur ketaatan unit – unit PLN untuk
melaksanakan kewajiban :
- Keselamatan kerja
- Keselamatan Instalasi
- Keselamatan Umum
- Keselamatan Lingkungan
E. Sanksi – Sanksi Pada Keselamatan Ketenagalistrikan
Berdasarkan Undang-undang NO 30 tahun 2009 pasal 50 dan 51, sanksi-sanksi (Ketentuan
Pidana) yang berkaitan dengan Keselamatan Ketenagalistrikan adalah sebagai berikut:
Pasal 50:
(1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 ayat (1) yang rnengakibatkan matinya seseorangkarenatenaga listrik dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin
usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah)
(3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan
tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwiljibkan untuk member ganti rugi kepada
korban.

6. (4) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 51:
(1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 ayat (1) sehingga mempengamhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terputusnya aliran
listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

7. BAB III
PENUTUP
3.1 Simpulan
Dari pemaparan makalah di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kesehatan dan
keselamatan kerja adalah suatu usaha dan upaya untuk menciptakan perlindungan dan keamanan
dari resiko kecelakaan dan bahaya baik fisik, mental maupun emosional terhadap pekerja,
perusahaan, masyarakat dan lingkungan. Jadi kesehatan dan keselamatan kerja tidak melulu
berkaitan dengan masalah fisik pekerja, tetapi juga mental, psikologis dan emosional.
Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu unsur yang penting dalam
ketenagakerjaan. Oleh karena itulah sangat banyak berbagai peraturan perundang-undangan yang
dibuat untuk mengatur nmasalah kesehatan dan keselamatan kerja. Meskipun banyak ketentuan
yang mengatur mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, tetapi masih banyak faktor di lapangan
yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja yang disebut sebagai bahaya kerja dan
bahaya nyata. Masih banyak pula perusahaan yang tidak memenuhi standar keselamatan dan
kesehatan kerja sehingga banyak terjadi kecelakaan kerja.
3.2 Saran
Saran yang bisa penulis sampaikan, adalah untuk memperkaya ilmu kesehatan khususnya
di bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di laboratorium, yang berupa Alat Pelindung
Diri dan identifikasi kecelakaan kerja yang biasa terjadi di laboratorium ini dapat diajarkan melalui
mata kuliah K3. Tujuannya adalah siswa dapat menyadari dan bertanggungjawab terhadap hasil
pekerjaan di laboratorium, mendapat pengetahuan dan memaknai bahwa K3 terdapat kandungan
makna yang dalam apabila kita mengkajinya. Di samping itu mahasiswa dapat mempelajari,
memahami, dan menerapkan fungsi Alat Pelindung Diri dan pencegahan terjadinya kecelakaan
kerja di kehidupan sehari-hari.