FOLLOW THE MONEY
Follow the money secara harfiah berarti mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan dalam suatu arus uang atau arus dana. Jejak-jejak ini akan membawa penyidik dan akuntan forensik ke arah pelaku fraud. Follow the money dilandasi gagasan yang sederhana namun teknik audit investigasi ini sangat ampuh. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur seputar follow the money mengingatkan kita bahwa bukan kejahatan utamanya saja seperti korupsi, penyuapan, penyelundupan barang dan manusia, pencurian, prostitusi, terorisme, dan lain-lain yang merupakan tindak pidana, tetapi juga pencucian uangnya sendiri adalah tindak pidana.
Uang sangat likuid dan mudah mengalir. Hal tersebut menyebabkan follow the money mempunyai banyak peluang untuk digunakan dalam investigasi. Namun mata uang kejahatan atau currency crime bukanlah uang semata. Mengetahui currency crime akan membuka peluang baru untuk menerapkan teknik follow the money.
FOLLOW THE MONEY
Follow the money secara harfiah berarti mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan dalam suatu arus uang atau arus dana. Jejak-jejak ini akan membawa penyidik dan akuntan forensik ke arah pelaku fraud. Follow the money dilandasi gagasan yang sederhana namun teknik audit investigasi ini sangat ampuh. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur seputar follow the money mengingatkan kita bahwa bukan kejahatan utamanya saja seperti korupsi, penyuapan, penyelundupan barang dan manusia, pencurian, prostitusi, terorisme, dan lain-lain yang merupakan tindak pidana, tetapi juga pencucian uangnya sendiri adalah tindak pidana.
Uang sangat likuid dan mudah mengalir. Hal tersebut menyebabkan follow the money mempunyai banyak peluang untuk digunakan dalam investigasi. Namun mata uang kejahatan atau currency crime bukanlah uang semata. Mengetahui currency crime akan membuka peluang baru untuk menerapkan teknik follow the money.
ETIKA PADA TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI PADA PENGGUNA, PENGELOLA, DAN PEMBUATAngling_seto
Perkembangan teknologi komputer sebagai sarana informasi memberikan banya keuntungan. Salah satu manfaatnya adalah bahwa informasi dapat dengan segera diperoleh dan pengambilan keputusan dapat dengan cepat dilakukan secara lebih akurat, tepat dan berkualitas. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi informasi, khususnya komputer menimbulkan masalah baru. Bahwa banyak sekarang penggunaan komputer sudah di luar etika penggunaannya, misalnya: dengan pemanfaatan teknologi komputer, dengan mudah seseorang dapat mengakses data dan informasi dengan cara yang tidak sah. Adapula yang memanfaatkan teknologi komputer ini untuk melakukan tindakan kriminal.
Davia et al. mengelompokan fraud dalam ketiga kelompok sebagai berikut:
a. Fraud yang sudah ada tuntunan hukum (prosecution), tanpa memperhatikan bagamana keputusan pengadian.
b. Fraud yang ditemukan, tapi belum ada tuntunan hukum.
c. Fraud yang belum ditemukan.
Chapter 8 management information system 12th edition 2012 laudonYanick Iglesias
Rangkuman Chapter 8 Mengamankan sistem Informasi,
Dirangkum dan diterjemahkan dari buku Sistem Informasi Manajemen edisi 12, Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon
BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Corruption & Fraud, Universitas Mercubuana, 2017 Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang kewenangan , kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
Korupsi merupakan kejahatan yang berat karena dapat merugikan masyarakat luas.Anti korupsi dapat di artikan sebagai prilaku menolak, menentang , mencegah ,dan memberantas adanya korupsi. Sikap Anti Korupsi dapat di tunjukan dengan cara sebagai berikut :
a) Melaporkan kepada yang berwajib apabila ada pejabat yang melakukan korupsi.
b) Membantu pemerintah atau pejabat yang berwenang dalam memberantas dan mengusut korupsi .
c) Menolak jika di beri uang oleh orang yang melakukan korupsi.
d) Memberi nasihat kepada orang lain agar tidak melakukan korupsi.
e) Menjelaskan kepada generasi muda/anak-anak tentang dampak negatif dari perilaku korupsi.
f) Mengawasi kegiatan pemerintahan/pejabat negara dan proyek-proyek pembangunan agar tidak melakukan korupsi.
ETIKA PADA TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI PADA PENGGUNA, PENGELOLA, DAN PEMBUATAngling_seto
Perkembangan teknologi komputer sebagai sarana informasi memberikan banya keuntungan. Salah satu manfaatnya adalah bahwa informasi dapat dengan segera diperoleh dan pengambilan keputusan dapat dengan cepat dilakukan secara lebih akurat, tepat dan berkualitas. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi informasi, khususnya komputer menimbulkan masalah baru. Bahwa banyak sekarang penggunaan komputer sudah di luar etika penggunaannya, misalnya: dengan pemanfaatan teknologi komputer, dengan mudah seseorang dapat mengakses data dan informasi dengan cara yang tidak sah. Adapula yang memanfaatkan teknologi komputer ini untuk melakukan tindakan kriminal.
Davia et al. mengelompokan fraud dalam ketiga kelompok sebagai berikut:
a. Fraud yang sudah ada tuntunan hukum (prosecution), tanpa memperhatikan bagamana keputusan pengadian.
b. Fraud yang ditemukan, tapi belum ada tuntunan hukum.
c. Fraud yang belum ditemukan.
Chapter 8 management information system 12th edition 2012 laudonYanick Iglesias
Rangkuman Chapter 8 Mengamankan sistem Informasi,
Dirangkum dan diterjemahkan dari buku Sistem Informasi Manajemen edisi 12, Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon
BE&GG, Riyoko Yudhi Wibowo, Hapzi Ali, Corruption & Fraud, Universitas Mercubuana, 2017 Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang kewenangan , kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
Korupsi merupakan kejahatan yang berat karena dapat merugikan masyarakat luas.Anti korupsi dapat di artikan sebagai prilaku menolak, menentang , mencegah ,dan memberantas adanya korupsi. Sikap Anti Korupsi dapat di tunjukan dengan cara sebagai berikut :
a) Melaporkan kepada yang berwajib apabila ada pejabat yang melakukan korupsi.
b) Membantu pemerintah atau pejabat yang berwenang dalam memberantas dan mengusut korupsi .
c) Menolak jika di beri uang oleh orang yang melakukan korupsi.
d) Memberi nasihat kepada orang lain agar tidak melakukan korupsi.
e) Menjelaskan kepada generasi muda/anak-anak tentang dampak negatif dari perilaku korupsi.
f) Mengawasi kegiatan pemerintahan/pejabat negara dan proyek-proyek pembangunan agar tidak melakukan korupsi.
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO BaruAhmad Abdul Haq
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
IBO adalah singkatan dari Individual Business Owner, atau pemilik bisnis individu dalam MLM Amway. Dikenal juga dengan sebutan ABO (Amway Business Owner).
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019Ahmad Abdul Haq
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
2. “Pengungkap Aib”
karyawan, mantan karyawan atau pekerja,
anggota dari suatu institusi atau organisasi yang
melaporkan suatu tindakan yang dianggap
melanggar ketentuan kepada pihak yang
berwenang
(Wikipedia)
3. InternalWhistleblower•: pekerja atau karyawan di dalam
suatu perusahaan atau institusi yang melaporkan suatu
tindakan pelanggaran hukum kepada karyawan lainnya
atau atasannya yang juga ada di dalam perusahaan
tersebut.
External Whistleblower•: pihak pekerja atau karyawan di
dalam suatu perusahaan atau organisasi yang melaporkan
suatu pelanggaran hukum kepada pihak diluar institusi,
organisasi atau perusahaan tersebut. (Wikipedia)
6. If someone is concerned about corruption or serious
wrongdoing in or by an organization, they have three
options.These are:
To stay silent - Jangan menjadi THREE WISE MONKEY
(SEE NO EVIL, HEAR NO EVIL,TALK NO EVIL)
To blow the whistle outside (the authorities or the media)
To blow the whistle internally or with the responsible
person
7.
8.
9.
10.
11.
12. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis
bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera
menanganinya secara aman;
Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran,
dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk
melaporkan terjadinya pelanggaran, karena kepercayaan
terhadap sistem pelaporan yang efektif;
Tersedianya mekanisme deteksi dini (early warning system)
atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu
pelanggaran;
Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah
pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum
meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik;
13. Mengurangi risiko yang dihadapi organisasi, akibat dari
pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum,
keselamatan kerja, dan reputasi;
Mengurangi biaya dalam menangani akibat dari terjadinya
pelanggaran;
Meningkatnya reputasi perusahaan di mata pemangku
kepentingan (stakeholders), regulator, dan masyarakat
umum; dan
Memberikan masukan kepada organisasi untuk melihat lebih
jauh area kritikal dan proses kerja yang memiliki kelemahan
pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan
perbaikan yang diperlukan.
14. PMK Nomor 103/PMK.09/2010
tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut
Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di
Lingkungan Kementerian Keuangan
KMK Nomor 149/KMK.09/2011
tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut
Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) serta Tata Cara
Pelaporan dan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan
Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan
Kementerian Keuangan
15. Pelapor Pelanggaran (whistleblower) adalah
pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian
Keuangan dan masyarakat
PMK 103/PMK.09/2010