Budgeting process in Indonesia in the reformation era was evolved tremendously. This slide try to figure out the dynamism of the changes.

1. Dinamika Penyusunan Anggaran
Deddy S. Bratakusumah, PhD
deddys@bappenas.go.id
0816968367
2022

2. Reformasi Anggaran
2

3. Pengertian Anggaran
Berasal dari kata budget (Inggris), sebelumnya dari kata
bougette (Perancis) yang berarti sebuah tas kecil.
(Sumber: Kementerian Keuangan)

4. Pengertian Anggaran
John F. Due
A budget, in the general sense of the term, is a financial plan for a
spesific period of time. A government budget therefore, is a statement
of proposed expenditures and expected revenues for the coming
period, together with data of actual expenditures and revenues for
current and past period
Governmental Accounting Standarts Board (GASB),
anggaran (budget) adalah Rencana operasi keuangan, yang
mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber
pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode
waktu tertentu.
Wildavsky:
Anggaran merupakan: catatan masa lalu, rencana masa depan,
mekanisme pengalokasian sumber daya; metode untuk
pertumbuhan; alat penyaluran pendapatan; mekanisme untuk
negosiasi; harapan-aspirasi-strategi organisasi; satu bentuk kekuatan
kontrol; alat atau jaringan komunikasi

5. Pengertian Anggaran
Arti Luas :
meliputi jangka waktu anggaran direncanakan, dilaksanakan
dan dipertanggungjawabkan.
Arti Sempit :
meliputi rencana pengeluaran dan penerimaan dalam satu
tahun saja.
Dalam anggaran negara, biasanya disebut dahulu mengenai
perencanaan pengeluaran atau belanja, baru dikemukakan
rencana penerimaannya (berbeda dengan anggaran
perusahaan yang biasanya disusun dahulu rencana
penjualan dan penerimaannya).

6. 6
Rencana keuangan tahunan Pemerintah/Pemerintah
Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah/Pemerintah Daerah dan DPR/DPRD, dan
ditetapkan dengan Undang-undang/Peraturan Daerah
Pengertian APBN
(Sumber: Kementerian Keuangan)

7. 1. Fungsi otorisasi: Dasar untuk melaksanakan pendapatan dan
belanja tahun ybs
2. Fungsi perencanaan: Pedoman bagi manajemen dalam
merencanakan kegiatan pada tahun ybs
3. Fungsi Pengawasan: Pedoman penilaian apakah kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan
4. Fungsi Alokasi: Diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja,
mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta
meningkatkan efisiensi
5. Fungsi Distribusi: Kebijakan anggaran harus memperhatikan rasa
keadilan dan kepatutan
6. Fungsi Stabilisasi: Alat untuk memelihara dan mengupayakan
keseimbangan fundamental perekonomian daerah
Fungsi Anggaran
(Sumber: Kementerian Keuangan)

8. Prinsip Penyusunan Anggaran
Transparan
Dapat memberikan informasi tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang
diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan
Partisipatif
Melibatkan masyarakat dalam setiap proses penganggaran
Disiplin
Menghindari duplikasi anggaran termasuk implementasinya
Keadilan
Penggunaan anggaran dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa
diskriminasi dalam pelayanan
Rasional dan terukur
Pendapatan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan
belanja merupakan batas tertinggi
Efisiensi dan efektivitas
Pemanfaatan dana dengan sebaik-baiknya untuk pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat (Sumber: Kementerian Keuangan)

9. Aspek Penyusunan Anggaran
Perencanaan
Program dan kegiatan harus jelas arah dan sasarannya
sebelum disetujui
Politik
Memuat mekanisme kolektif yang menentukan diambilnya
keputusan tentang “siapa memperoleh apa” dan “siapa yang
menanggung bebannya”
Ekonomi
Alokasi sumber daya
Akuntansi
Informasi penerimaan dan pengeluaran disusun berdasarkan
item penerimaan dan pengeluaran yang memudahkan
pengawasan
(Sumber: Kementerian Keuangan)

10. a. Disiplin Anggaran (Budget Dicipline);
b. Kesinambungan (Sustainability);
c. Transparansi (Tranparency);
d. Efisiensi (Efficiency);
e. Akuntabilitas (Accountability).
Dalam rangka mewujudkan “Good Governance”.
Aspek Reformasi Anggaran
(Sumber: Kementerian Keuangan)

11. Line Item Budget
Anggaran
Defisit/Surplus
I-Account
Unified Budget
Performance Based
Budgeting
Dual Budget
T-Account
Anggaran
Berimbang
Anggaran Pembangunan
Berbasis RENSTRA
Klasifikasi Belanja
menurut Organisasi dan Ekonomi
Klasifikasi Belanja menurut
Organisasi, Fungsi, dan Ekonomi
Seluruh Anggaran
berbasis RENSTRA
Perubahan Sistem Anggaran

12. 1. Tiga pendekatan penganggaran (pilar penganggaran)
a. Penganggaran Terpadu;
b. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (MTEF);
c. Penganggaran Berbasis Kinerja.
2. Tiga klasifikasi penganggaran
a. Klasifikasi Ekonomi;
b. Klasifikasi Fungsi;
c. Klasifikasi Organisasi.
Sistem Anggaran
(Sumber: Kementerian Keuangan)

13. Penganggaran Terpadu
Pendekatan Penganggaran terpadu dilakukan dengan merubah
format/klasifikasi belanja negara terdiri dari:
Klasifikasi Ekonomi (jenis belanja)
Klasifikasi Fungsi
Klasifikasi Organisasi/Bagian Anggaran
Penerapan Penganggaran Terpadu saat ini meliputi :
Menyatukan Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan
Menyatukan dokumen pelaksanaan anggaran dari semula DIK, DIP, DIPP,
DIKS dan SKO menjadi DIPA;
Menyatukan Kantor dan Proyek sebagai pelaksana kegiatan menjadi
Satuan Kerja;
Menyempurnakan kode MAK sesuai Bagan Akun Standar (BAS).
(Sumber: Kementerian Keuangan)

14. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
Pasal 1 poin 5 PP 21/2004:
KPJM adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan,
dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan
dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan
mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada
tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju
Prakiraan Maju (Pasal 1 poin 6 PP 21/2004):
Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran
berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan
program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan
anggaran tahun berikutnya.
(Sumber: Kementerian Keuangan)

15. 15
Suatu sistem anggaran
• mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau
output
• dari perencanaan alokasi biaya atau input yang
ditetapkan
• dengan menggunakan pengukuran kinerja yang jelas
dan terukur
Penganggaran Berbasis Kinerja
(Sumber: Kementerian Keuangan)

16. 16
5 KOMPONEN POKOK
DALAM PENGANGGARAN
BERBASIS KINERJA
SATUAN KERJA SEBAGAI
PENANGUNGJAWAB
PENCAPAIAN
KELUARAN/OUTPUT KEGIATAN/
SUBKEGIATAN
SATUAN KERJA MEMPUNYAI
KELUARAN YANG JELAS & TERUKUR
SEBAGAI AKIBAT DARI PELAKSANAAN
KEGIATAN
PEMBEBANAN
ANGGARAN PADA JENIS
BELANJA YANG SESUAI
PERHITUNGAN ANGGARAN
DIDASARKAN PADA STANDAR
BIAYA (BERSIFAT UMUM DAN
BERSIFAT KHUSUS
RANGKAIAN TINDAKAN YG
DILAKSANAKAN SATUAN KERJA
SESUAI DENGAN TUGAS POKOKNYA
UNTUK MENGHASILKAN KELUARANAN
YANG DITENTUKAN (Sumber: Kementerian Keuangan)

17. 17
Fokus Pengukuran Kinerja
MENGUBAH FOKUS PENGUKURAN
bergeser
Besarnya
Jumlah
Alokasi
Sumber Daya
Hasil yang
dicapai dari
Penggunaan
Sumber Daya
(Sumber: Kementerian Keuangan)

18. PENETAPAN
PROGRAM
PENETAPAN
KEGIATAN/
SUB KEG.
PENETAPAN
SASARAN: OUTPUT
& OUTCOME
PENETAPAN
JENIS &
BESARAN INPUT
PELAKSANAAN
KEGIATAN &
PEMBELANJAAN
PERTANG-
GUNG
JAWABAN
PENGUKURAN
KINERJA
Siklus
Anggaran
Kinerja
1 s/d 5 dimuat
didalam dokumen
anggaran
MENGHITUNG
ANGGARAN DNG
STANDAR BIAYA
(Sumber: Kementerian Keuangan)

19. Proses Penganggaran Berbasis Kinerja
Output
Program &
Kegiatan
Input:
Pendanaan
Outcome
Outcome
Outcome
“Efisiensi” “Efektivitas”
Input:
sumber-sumber
daya/dana yang
diperlukan agar
pelaksanaan kegiatan
dapat berjalan untuk
menghasilkan keluaran
Output:
Barang atau jasa yang
dihasilkan oleh kegiatan
yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian
sasaran dan tujuan
program dan kebijakan
Outcome:
Segala sesuatu yg
mencerminkan
berfungsinya keluaran
dari kegiatan-kegiatan
suatu program/ ukuran
tentang pencapaian
sasaran stratejik instansi
pemerintah
(Sumber: Kementerian Keuangan)

20. Kerangka Konseptual
Penganggaran
Berbasis
Kinerja
RENSTRA
RENJA
• Mengendalikan dan mengarahkan setiap
program/kegiatan dg mengacu kepada
rencana
• Setiap satuan kerja dpt lebih selektif dlm
merencanakan program/kegiatan
• Menghindari duplikasi pembiayaan/tumpang
tindih anggaran
• Program
• Sasaran Terukur Program
• Pengguna Program
• Kegiatan
Keputusan stratejik untuk
peningkatan kualitas
organisasi, efisiensi &
optimalisasi sumber daya,
evaluasi, dan pelaporan
kinerja
Budget
Entity
Isu Stratejik
(Sumber: Kementerian Keuangan)

21. 21
Kerangka Konseptual
Sistem Monitoring & Pelaporan Kinerja
Budget
Execution
Alokasi Anggaran
Mempertimbangkan
Hasil Yang
Diharapkan
Kegiatan
• Efisiensi
• Efektivitas
• Akuntabilitas
Pengukuran Kinerja Evaluasi
Realisasi Rencana
Target Kinerja
RENSTRA
• Visi
• Misi
• Tujuan
• Sasaran
• Strategi
• Output
• Outcome
• Manfaat
(Sumber: Kementerian Keuangan)

22. Dasar Penyusunan Anggaran Berdasarkan
Prestasi Kinerja
Penyusunan anggaran
berdasarkan prestasi
kinerja dilakukan
berdasarkan
capaian kinerja
indikator kinerja
analisis standar belanja
standar satuan harga
standar pelayanan minimal
ditetapkan
dengan
keputusan
kepala
daerah
(Sumber: Kementerian Keuangan)

23. Capaian Kinerja adalah ukuran prestasi kerja yang akan
dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan
faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan
dari setiap program dan kegiatan.
indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai
pada setiap program dan kegiatan satuan kerja perangkat
daerah.
Analisis Standar Belanja adalah penilaian kewajaran atas
beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan
suatu kegiatan
Standar Satuan Harga adalah harga satuan setiap unit
barang/jasa yang berlaku disuatu daerah
Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur kinerja dalam
menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang
merupakan urusan wajib daerah
Penjelasan
(Sumber: Kementerian Keuangan)

24. Indikator Kinerja
 Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau
kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu
sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi.
 Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan
dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat
kinerja,
(Sumber: Kementerian Keuangan)

25. Kriteria Indikator Kinerja yang baik
Spesifik dan jelas (Spesific)
Dapat diukur secara obyektif (Measurabel)
Dapat dicapai (Attainabel)
Terkait pada hasil (Relevance)
Untuk kurun waktu tertentu (Time bound)
(Sumber: Kementerian Keuangan)

26. Karakteristik Indikator Kinerja
(Spesifik dan jelas )
Indikator kinerja harus sesuai dengan program dan atau
kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan
informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja dari
kegiatan atau program dan tidak berdwimakna .
Contoh:
kurang tepat lebih tepat
Jumlah penduduk miskin
(kriteria miskin berbeda-beda)
Jumlah penduduk dgn pendapatan < Rp
10.000 per hari
Jumlah masy yang taat hukum
(taat hukum tdk spesifik)
% angkutan kota yang memenuhi syarat
kelayakan
% pengemudi angkot yang memiliki izin
mengemudi sesuai dgn klasifikasinya
(Sumber: Kementerian Keuangan)

27. Karakteristik Indikator Kinerja
(Measurabel / Dapat diukur )
Indikator kinerja dapat diukur secara obyektif baik yang
bersifat kuantitatif maupun kualitatif : Jika ada dua pihak atau
lebih yang mengukur dengan indikator kinerja yang
bersangkutan mempunyai kesimpulan yang sama
Contoh:
kurang tepat lebih tepat
Tingkat pemahaman peserta
bimbingan teknis
% atau jumlah peserta bimtek
SAKIP yg mampu menjawab 80%
pertanyaan dengan benar
(Sumber: Kementerian Keuangan)

28. Karakteristik Indikator Kinerja
(dapat dicapai)
Indikator kinerja yang ditetapkan merupakan sesuatu kinerja yang akan
dapat dicapai oleh organisasi. Sehingga dalam penetapan indikator kinerja
perlu mempertimbangkan sumberdaya yang ada dan hal-hal yang bersifat
controllable dan uncontrollable bagi organisasi
Contoh:
kurang tepat lebih tepat
% penurunan penderita HIV/AIDS
(Indikator sebuah Puskesmas)
% atau jumlah penderita HIV/AIDS
yg mendapat layanan pengobatan
dan konsultasi
(Sumber: Kementerian Keuangan)

29. Karakteristik Indikator Kinerja
( Relevance)
Indikator kinerja harus terkait dengan apa yang akan diukur
Contoh:
kurang tepat lebih tepat
Sasaran: Menurunnya penduduk miskin
Indikator: Jlh kajian tentang efektivitas
Bantuan Langsung Tunai (BLT)
% penduduk berpenghasilan kurang dari
US$ 2 per hari
Sasaran: Meningkatnya taraf pendidikan
masyarakat propinsi X
Indikator: Jumlah sekolah yang menerima
hibah pendidikan
 % murid tingkat SLTA yang lulus dengan
NEM diatas standar nasional
 % lulusan sekolah kejuruan yang diterima
bekerja sesuai dengan jurusannya
(Sumber: Kementerian Keuangan)

30. Karakteristik Indikator Kinerja
(Untuk kurun waktu tertentu)
Indikator kinerja yang ditetapkan dapat menggambarkan
sesuatu kinerja dicapai untuk kurun waktu tertentu.
Contoh:
kurang tepat lebih tepat
• Produksi padi
• % penurunan beban pencemaran
akibat kendaraan
• Produksi padi per musim panen
• Kadar gas CO kendaraan angkutan
umum yg diuji selama tahun 200X
(Sumber: Kementerian Keuangan)

31. Performance
Management &
Budgeting
Planning &
Budgeting
Reporting
& Review
Accounting &
Monitoring
Keterkaitan
(Sumber: Kementerian Keuangan)

32. Pandemi Covid-19
32

33. 33
Pandemi Covid-19 merupakan sebuah kejadian luar biasa
serta berdampak sangat mendalam, termasuk bagi
Indonesia. Dibandingkan dengan berbagai krisis yang telah
dialami sebelumnya, seperti Krisis Keuangan Asia 1998 dan
Krisis Keuangan Global 2009, pandemi Covid-19 jelas
memberikan dimensi yang berbeda. Krisis keuangan
terdahulu umumnya merupakan sebuah man-made, atau
dengan kata lain ditimbulkan akibat kesalahan pengelolaan
manusia dalam sektor keuangan.
Munculnya Pandemi Covid - 19

34. 34
Kebijakan Menghadapi Pandemi
(Sumber: PEN)

35. 35
Bauran Kebijakan
(Sumber: PEN)

36. 36
Batasan defisit anggaran:
1. Melampaui 3 % (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB)
selama masa penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan
perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling
lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022;
2. Sejak Tahun Anggaran 2023 besaran defisit akan kembali menjadi
paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto
(PDB); dan
3. Penyesuaian besaran defisit sebagaimana dimaksud pada angka 1
menjadi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan secara
bertahap.
Kebijakan Defisit Anggaran
(Sumber: UU No 2/2020)

37. 37
1. Anggaran Pendapatan Negara;
2. Anggaran Belanja Negara;
3. Surplus/Defisit Anggaran; dan
4. Pembiayaan Anggaran.
Postur Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
Dalam hal diperlukan, Menteri Keuangan dapat menetapkan perubahan
atas rincian Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
setelah berkonsultasi dengan Presiden
(Sumber Perpres 72/2020)

38. 38
Biaya Penanganan Covid-19
(Sumber: PEN)

39. 39
Kebijakan APBN
1. Relokasi Anggaran
2. Refocusing Anggaran
3. Penyesuaian Anggaran Secara Otomatis (AA)
(BOTTOM UP)
(TOP DOWN)

40. 40
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 199 /PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi
Anggaran
Ketentuan Revisi Anggaran

41. 41
Latar Belakang
(Sumber: DJA KemKeu)

42. 42
Kebijakan Automatic Adjustment dan Self-
Blocking merupakan kewenangan Menteri Keuangan yang
diperlukan apabila kondisi perekonomian menuju ke arah
yang tidak sesuai dengan asumsi yang sudah dibangun di
awal. Kebijakan ini menjadi bantalan untuk mengantisipasi
ketidakpastian.
Automatic Adjustment
(Sumber: DJA KemKeu)

43. 43
Ketentuan Automatic Adjustment
(Sumber: DJA KemKeu)

44. 44
Contoh Realisasi Anggaran 2022

45. Penutup
45

46. 46
Dengan Demikian
1. Kebijakan Automatic Adjustment dan Self-Blocking
merupakan instrument dalam pengelolaan anggaran
pada Masa Kedaruratan.
2. Manakala Masa Kedaruratan ini telah berakhir, maka
kebijakan pengelolaan anggaran akan / harus kembali
didasarkan kepada peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

47. 47
Terima kasih

48. Biodata
Ir.Deddy Supriady Bratakusumah, BE, MURP, MSc, PhD was born in Bandung, Indonesia in December 19, 1954.
His elementary educations was completed in Bandung. He was graduated the degree of Civil Engineer from State
Polytechnic (ATN) in 1977, and the degree of Sanitary Engineer from Institute of Technology Bandung (ITB) in 1983.
In August 1991 he was granted the degree of Master of Urban and Regional Planning from School of Architecture,
University of Miami, Florida, USA. He received Master of Science degree in Regional Science from Cornell
University, Ithaca, New York, USA, in January 1996, and finally he granted the PhD in Regional Science in May
1996 from Cornell University, USA.
He also attended some short courses: (1) The Economics Institute, University of Colorado, Boulder, USA, 1989, (2)
The Harvard Institute of Affordable Housing, Harvard University, USA, 1990, (3) The Institute for Public-Private
Partnerships, Washington, DC., 1995, (4) JICA, Training Course on Local Government Administration for Indonesia,
Hiroshima, Japan, 2001, (5) The Johns Hopkins University and LAN-RI, Training of Trainers (TOT) on Learning
Organization and Systems Thinking (LOST), Jakarta, 2003, (6) Endeavour Executive Award, University of New
South Wales, Sydney, Australia, 2008, (7) Innovative Government, Lee Kuan Yew School of Public Policy,
Singapore, 2009, (8) Change Management in a Globalized World, London School of Economics and Political
Science, London, 2012, (9)Training for Trainers on Monitoring and Evaluation, Takushoku University, Tokyo, Japan,
2015, (10) Urban Nexus Training of Trainers (ToT), German Cooperation, GIZ and Bappenas, Jakarta, 2018. (12)
Japan-IMF Macroeconomic Seminar for Asia (JIMS), National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Tokyo,
Japan, 2019, Fintech Expert Program Flex, IFC (World Bank)-Alipay, 2022.

49. 49
His carreer began as an individual consultant in some consulting firms from 1977 until 1986. Since
1986 he is working as Civil Servant at National Development Agency (Bappenas)/Ministry of
National Development Planning, his position among others; (1) Development Planner, (2) Chief of
the Local Autonomy Study Center, (3) Chief of the National Civil Servant Training Center, (4)
Advisory Expert to Minister on Governance and Local Autonomy, (5) Deputy Minister for
Governance, and (6) Senior Planner and Trainer in Governace.
During his tenure he is also serving as lecturer in IPB University, University of Indonesia,
Pasundan University, Brawijaya University and Esa Unggul University. His academic rank is
“Lektor”.