SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
HAK-HAK ATAS TANAH
A.Pengertian Hak Atas Tanah.
B.Subjek Pemegang Hak Atas Tanah
C.Hak Atas Tanah Sebelum Berlakunya
UUPA
D.Hak Atas Tanah Berdasarkan UUPA
4
Permukaan
Bumi
Psl. 4 (1)
UUPA
Menguasai/
Memiliki
Mengambil
Hasil
Mempergunakan/
Mengolah
Apa itu Hak
Atas Tanah?
Prof. Boedi Harsono;
APA SAJA ISI DARI
HAK ATAS TANAH?
LARANGAN
KEWAJIBAN
WEWENANG
SUBYEK HAK
SUBJEK
HAK
SUBJEK
HUKUM
ORANG:
1.NATURLIJK
PERSOON /
2. RECHT
PERSOON
PENERIMA /
PEMEGANG
HAK ATAS
TANAH
CAKAP
HAK ATAS TANAH SEBELUM UUPA
A. EIGENDOM (Psl. 570)
B. ERFPACHT (Psl. 720)
C. OPSTAL (Psl. 711)
D. GEBRUIK (Psl. 821)
A. Hak GOGOL
F. Hak GRANT
G. Hak ULAYAT
JENIS HAK ATAS TANAH
(Berdasarkan Sifatnya)
HAK ATAS TANAH
PRIMER SKUNDER
POKOK/DASAR TAMBAHAN
Hub. Langsung Ada Perantara
MACAM-MACAM HAK ATAS TANAH MENURUT UUPA
A. Hak Milik, Psl 6 (1)
B. HGU, Psl. 28 (1)
C. HGB, Psl. 35 (1)
D. Hak Pakai, Psl. 41 (1)
E. Hak Sewa, Psl. 44 & 45
F. Hak Membuka Hutan
G. Hak Memungut Hasil Hutan
X  huruf H
H. hak-hak lain
yang tidak
termasuk dalam
hak-hak tersebut
diatas yang akan
ditetapkan
dengan Undang-
undang serta hak-
hak yang sifatnya
sementara
sebagai yang
disebutkan dalam
pasal 53
MACAM-MACAM HAK ATAS TANAH
MENURUT UUPA
A. Hak Gadai
B. Hak Bagi Hasil
C. Sewa Tanah
Pertanian
D. Hak Menumpang
PERKEMBANGAN REGULASI TTG HAT
 UU 11/2020 CIPTA KERJA  Inkonstitusional Bersyarat (2 Tahun) 
Mereduksi, Mengakuisisi, dan Menganulir beberapa Peraturan
Sebelumnya (Berkaitan Dengan HAT)
 Salah satu peraturan turunannya  PP No. 18/2021 tentang Hak
Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran
Tanah  Psl 103 PP No. 18/2021 mencabut:
1. PP No. 40/1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan
Hak Pakai Atas Tanah;
2. PP No. 103/2O15 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau
Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia;
3. Ketentuan mengenai jangka waktu pengumuman Pendaftaran
Tanah secara sistematik dan jangka waktu pengumuman
Pendaftaran Tanah secara sporadik dalam Pasal 26 ayat (1) dan
ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 7997 tentang Pendaftaran Tanah.
HAT BERDASARKAN PP NO 18/2021
 HPL  Pasal 4 sampai dengan Pasal 18
 HGU Pasal 19 sampai dengan Pasal 33  Psl.
22 (1); masa berlakunya  dipertegas menjadi
paling lama 35 tahun dari sebelumnya hanya 25
tahun kemudian dapat diperpanjang paling
lama 25 tahun dan dapat juga diperbarui paling
lama 35 tahun sehingga total jangka waktu
pengelola HGU bisa mencapai paling lama 95
tahun.
 HGB  Pasal 34 sampai Pasal 48
 HP  Pasal 49 sampai dengan Pasal 63
HAT BERDASARKAN PP NO 18/2021
Psl. 67, 69, 71, 72 dan 73; Orang asing bisa
memiliki HM atas SRS atau Tapak Rumah HP
di atas HM dengan Akta Perjanjian  di atas
HP (Pemerintah), HPL, HP di atas HM dengan
perjanjian  HM SEBAGAI HAK SKUNDER
 dibangun di kawasan ekonomi khusus,
Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan
bebas, kawasan industri, dan kawasan
ekonomi lainnya  batasan harga, luas, jlh
bidang dan peruntukan rumah tinggal/hunian.
Terima

More Related Content

Similar to 04. Hak Atas Tanah.pptx

Permen no.13 2016 tata cara orang asing
Permen no.13 2016 tata cara orang asingPermen no.13 2016 tata cara orang asing
Permen no.13 2016 tata cara orang asingahmad jaeni
 
Pp 11 2010 penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar
Pp 11 2010 penertiban dan pendayagunaan tanah terlantarPp 11 2010 penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar
Pp 11 2010 penertiban dan pendayagunaan tanah terlantarPeople Power
 
HAK MILIK dalam UU AGRARIA DI INDONESIA
HAK MILIK dalam UU AGRARIA DI INDONESIAHAK MILIK dalam UU AGRARIA DI INDONESIA
HAK MILIK dalam UU AGRARIA DI INDONESIAfajararyanto4
 
Jual beli tanah hak milik yang bertanda bukti petuk pajak bumi
Jual beli tanah hak milik yang bertanda bukti petuk pajak bumiJual beli tanah hak milik yang bertanda bukti petuk pajak bumi
Jual beli tanah hak milik yang bertanda bukti petuk pajak bumiSumardi Arahbani
 
HUKUM AGRARIA(KEL 8).pptx
HUKUM AGRARIA(KEL 8).pptxHUKUM AGRARIA(KEL 8).pptx
HUKUM AGRARIA(KEL 8).pptxelmiUtari
 
PP-No-40-Tahun-1996-tentang-HGU-HGB-dan-Hak-Pakai_2.pdf
PP-No-40-Tahun-1996-tentang-HGU-HGB-dan-Hak-Pakai_2.pdfPP-No-40-Tahun-1996-tentang-HGU-HGB-dan-Hak-Pakai_2.pdf
PP-No-40-Tahun-1996-tentang-HGU-HGB-dan-Hak-Pakai_2.pdfnesyanurhalimah1
 
slide share presentasi Upaya hukum
slide share presentasi Upaya hukumslide share presentasi Upaya hukum
slide share presentasi Upaya hukumUndip
 
PRESENTASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG HAK MILIK DI INDONESIA.pdf
PRESENTASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG HAK MILIK DI INDONESIA.pdfPRESENTASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG HAK MILIK DI INDONESIA.pdf
PRESENTASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG HAK MILIK DI INDONESIA.pdfUsmanJambak1
 
PPT PASAR BRINGKONING-1.pptx
PPT PASAR BRINGKONING-1.pptxPPT PASAR BRINGKONING-1.pptx
PPT PASAR BRINGKONING-1.pptxNanangWahyudi26
 
Penggantian Sertipikat Karena Hilang - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Penggantian Sertipikat Karena Hilang - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Penggantian Sertipikat Karena Hilang - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Penggantian Sertipikat Karena Hilang - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Ricco Survival Yubaidi
 
ppt tugas hpl akbar.pptx
ppt tugas hpl akbar.pptxppt tugas hpl akbar.pptx
ppt tugas hpl akbar.pptxAkbarRachmaddi
 
HUKUM_AGRARIA.pptx
HUKUM_AGRARIA.pptxHUKUM_AGRARIA.pptx
HUKUM_AGRARIA.pptxAdeFitri22
 
PPT HUKUM AGRARIA.pptx
PPT HUKUM AGRARIA.pptxPPT HUKUM AGRARIA.pptx
PPT HUKUM AGRARIA.pptxrafli472680
 
Hak WNA Terhadap Penguasaan Tanah di Indonesia
Hak WNA Terhadap Penguasaan Tanah di IndonesiaHak WNA Terhadap Penguasaan Tanah di Indonesia
Hak WNA Terhadap Penguasaan Tanah di IndonesiaRizki Gumilar
 
Paparan Regulasi Kepemilikan Hunian WNA (2 Agustus) (1).pptx
Paparan Regulasi Kepemilikan Hunian WNA (2 Agustus) (1).pptxPaparan Regulasi Kepemilikan Hunian WNA (2 Agustus) (1).pptx
Paparan Regulasi Kepemilikan Hunian WNA (2 Agustus) (1).pptxAndrewCalderon8
 

Similar to 04. Hak Atas Tanah.pptx (20)

Permen no.13 2016 tata cara orang asing
Permen no.13 2016 tata cara orang asingPermen no.13 2016 tata cara orang asing
Permen no.13 2016 tata cara orang asing
 
Hukum Agraria
Hukum AgrariaHukum Agraria
Hukum Agraria
 
Pp 11 2010 penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar
Pp 11 2010 penertiban dan pendayagunaan tanah terlantarPp 11 2010 penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar
Pp 11 2010 penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar
 
HAK MILIK dalam UU AGRARIA DI INDONESIA
HAK MILIK dalam UU AGRARIA DI INDONESIAHAK MILIK dalam UU AGRARIA DI INDONESIA
HAK MILIK dalam UU AGRARIA DI INDONESIA
 
Jual beli tanah hak milik yang bertanda bukti petuk pajak bumi
Jual beli tanah hak milik yang bertanda bukti petuk pajak bumiJual beli tanah hak milik yang bertanda bukti petuk pajak bumi
Jual beli tanah hak milik yang bertanda bukti petuk pajak bumi
 
HUKUM AGRARIA(KEL 8).pptx
HUKUM AGRARIA(KEL 8).pptxHUKUM AGRARIA(KEL 8).pptx
HUKUM AGRARIA(KEL 8).pptx
 
PP-No-40-Tahun-1996-tentang-HGU-HGB-dan-Hak-Pakai_2.pdf
PP-No-40-Tahun-1996-tentang-HGU-HGB-dan-Hak-Pakai_2.pdfPP-No-40-Tahun-1996-tentang-HGU-HGB-dan-Hak-Pakai_2.pdf
PP-No-40-Tahun-1996-tentang-HGU-HGB-dan-Hak-Pakai_2.pdf
 
Hukum Agraria
Hukum AgrariaHukum Agraria
Hukum Agraria
 
slide share presentasi Upaya hukum
slide share presentasi Upaya hukumslide share presentasi Upaya hukum
slide share presentasi Upaya hukum
 
PRESENTASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG HAK MILIK DI INDONESIA.pdf
PRESENTASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG HAK MILIK DI INDONESIA.pdfPRESENTASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG HAK MILIK DI INDONESIA.pdf
PRESENTASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG HAK MILIK DI INDONESIA.pdf
 
Bpn
BpnBpn
Bpn
 
PPT PASAR BRINGKONING-1.pptx
PPT PASAR BRINGKONING-1.pptxPPT PASAR BRINGKONING-1.pptx
PPT PASAR BRINGKONING-1.pptx
 
LAND RIGHT
LAND RIGHTLAND RIGHT
LAND RIGHT
 
Penggantian Sertipikat Karena Hilang - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Penggantian Sertipikat Karena Hilang - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Penggantian Sertipikat Karena Hilang - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Penggantian Sertipikat Karena Hilang - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
 
ppt tugas hpl akbar.pptx
ppt tugas hpl akbar.pptxppt tugas hpl akbar.pptx
ppt tugas hpl akbar.pptx
 
HUKUM_AGRARIA.pptx
HUKUM_AGRARIA.pptxHUKUM_AGRARIA.pptx
HUKUM_AGRARIA.pptx
 
T2 agraria
T2 agrariaT2 agraria
T2 agraria
 
PPT HUKUM AGRARIA.pptx
PPT HUKUM AGRARIA.pptxPPT HUKUM AGRARIA.pptx
PPT HUKUM AGRARIA.pptx
 
Hak WNA Terhadap Penguasaan Tanah di Indonesia
Hak WNA Terhadap Penguasaan Tanah di IndonesiaHak WNA Terhadap Penguasaan Tanah di Indonesia
Hak WNA Terhadap Penguasaan Tanah di Indonesia
 
Paparan Regulasi Kepemilikan Hunian WNA (2 Agustus) (1).pptx
Paparan Regulasi Kepemilikan Hunian WNA (2 Agustus) (1).pptxPaparan Regulasi Kepemilikan Hunian WNA (2 Agustus) (1).pptx
Paparan Regulasi Kepemilikan Hunian WNA (2 Agustus) (1).pptx
 

Recently uploaded

Clinical Legal Education - Jurnal Penyuluhan Komunitas Mantan PSK - A.pdf
Clinical Legal Education - Jurnal Penyuluhan Komunitas Mantan PSK - A.pdfClinical Legal Education - Jurnal Penyuluhan Komunitas Mantan PSK - A.pdf
Clinical Legal Education - Jurnal Penyuluhan Komunitas Mantan PSK - A.pdfNandaAuliaRahmaD
 
PPt DEMOKRASI dan Infrastruktur Politik.
PPt DEMOKRASI dan Infrastruktur Politik.PPt DEMOKRASI dan Infrastruktur Politik.
PPt DEMOKRASI dan Infrastruktur Politik.TriHR
 
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niagaaspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niagaastrinovianti699
 
pengantar delik NARKOTIKA.pptx termuat pasal - pasal
pengantar delik NARKOTIKA.pptx termuat pasal - pasalpengantar delik NARKOTIKA.pptx termuat pasal - pasal
pengantar delik NARKOTIKA.pptx termuat pasal - pasalilhamsyahh5053
 
HUKUM PEMERIKSAAN GUGATAN DI PENGADILAN
HUKUM  PEMERIKSAAN GUGATAN DI PENGADILANHUKUM  PEMERIKSAAN GUGATAN DI PENGADILAN
HUKUM PEMERIKSAAN GUGATAN DI PENGADILANsucisrirezeky02
 
materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggi
materi hukum perbankan di Indonesia  untuk perguruan tinggimateri hukum perbankan di Indonesia  untuk perguruan tinggi
materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggissuser8b8170
 

Recently uploaded (6)

Clinical Legal Education - Jurnal Penyuluhan Komunitas Mantan PSK - A.pdf
Clinical Legal Education - Jurnal Penyuluhan Komunitas Mantan PSK - A.pdfClinical Legal Education - Jurnal Penyuluhan Komunitas Mantan PSK - A.pdf
Clinical Legal Education - Jurnal Penyuluhan Komunitas Mantan PSK - A.pdf
 
PPt DEMOKRASI dan Infrastruktur Politik.
PPt DEMOKRASI dan Infrastruktur Politik.PPt DEMOKRASI dan Infrastruktur Politik.
PPt DEMOKRASI dan Infrastruktur Politik.
 
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niagaaspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
 
pengantar delik NARKOTIKA.pptx termuat pasal - pasal
pengantar delik NARKOTIKA.pptx termuat pasal - pasalpengantar delik NARKOTIKA.pptx termuat pasal - pasal
pengantar delik NARKOTIKA.pptx termuat pasal - pasal
 
HUKUM PEMERIKSAAN GUGATAN DI PENGADILAN
HUKUM  PEMERIKSAAN GUGATAN DI PENGADILANHUKUM  PEMERIKSAAN GUGATAN DI PENGADILAN
HUKUM PEMERIKSAAN GUGATAN DI PENGADILAN
 
materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggi
materi hukum perbankan di Indonesia  untuk perguruan tinggimateri hukum perbankan di Indonesia  untuk perguruan tinggi
materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggi
 

04. Hak Atas Tanah.pptx

  • 1.
  • 2. HAK-HAK ATAS TANAH A.Pengertian Hak Atas Tanah. B.Subjek Pemegang Hak Atas Tanah C.Hak Atas Tanah Sebelum Berlakunya UUPA D.Hak Atas Tanah Berdasarkan UUPA 4
  • 4. APA SAJA ISI DARI HAK ATAS TANAH? LARANGAN KEWAJIBAN WEWENANG
  • 5. SUBYEK HAK SUBJEK HAK SUBJEK HUKUM ORANG: 1.NATURLIJK PERSOON / 2. RECHT PERSOON PENERIMA / PEMEGANG HAK ATAS TANAH CAKAP
  • 6. HAK ATAS TANAH SEBELUM UUPA A. EIGENDOM (Psl. 570) B. ERFPACHT (Psl. 720) C. OPSTAL (Psl. 711) D. GEBRUIK (Psl. 821) A. Hak GOGOL F. Hak GRANT G. Hak ULAYAT
  • 7. JENIS HAK ATAS TANAH (Berdasarkan Sifatnya) HAK ATAS TANAH PRIMER SKUNDER POKOK/DASAR TAMBAHAN Hub. Langsung Ada Perantara
  • 8. MACAM-MACAM HAK ATAS TANAH MENURUT UUPA A. Hak Milik, Psl 6 (1) B. HGU, Psl. 28 (1) C. HGB, Psl. 35 (1) D. Hak Pakai, Psl. 41 (1) E. Hak Sewa, Psl. 44 & 45 F. Hak Membuka Hutan G. Hak Memungut Hasil Hutan X  huruf H H. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang- undang serta hak- hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53
  • 9. MACAM-MACAM HAK ATAS TANAH MENURUT UUPA A. Hak Gadai B. Hak Bagi Hasil C. Sewa Tanah Pertanian D. Hak Menumpang
  • 10. PERKEMBANGAN REGULASI TTG HAT  UU 11/2020 CIPTA KERJA  Inkonstitusional Bersyarat (2 Tahun)  Mereduksi, Mengakuisisi, dan Menganulir beberapa Peraturan Sebelumnya (Berkaitan Dengan HAT)  Salah satu peraturan turunannya  PP No. 18/2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah  Psl 103 PP No. 18/2021 mencabut: 1. PP No. 40/1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah; 2. PP No. 103/2O15 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia; 3. Ketentuan mengenai jangka waktu pengumuman Pendaftaran Tanah secara sistematik dan jangka waktu pengumuman Pendaftaran Tanah secara sporadik dalam Pasal 26 ayat (1) dan ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 7997 tentang Pendaftaran Tanah.
  • 11. HAT BERDASARKAN PP NO 18/2021  HPL  Pasal 4 sampai dengan Pasal 18  HGU Pasal 19 sampai dengan Pasal 33  Psl. 22 (1); masa berlakunya  dipertegas menjadi paling lama 35 tahun dari sebelumnya hanya 25 tahun kemudian dapat diperpanjang paling lama 25 tahun dan dapat juga diperbarui paling lama 35 tahun sehingga total jangka waktu pengelola HGU bisa mencapai paling lama 95 tahun.  HGB  Pasal 34 sampai Pasal 48  HP  Pasal 49 sampai dengan Pasal 63
  • 12. HAT BERDASARKAN PP NO 18/2021 Psl. 67, 69, 71, 72 dan 73; Orang asing bisa memiliki HM atas SRS atau Tapak Rumah HP di atas HM dengan Akta Perjanjian  di atas HP (Pemerintah), HPL, HP di atas HM dengan perjanjian  HM SEBAGAI HAK SKUNDER  dibangun di kawasan ekonomi khusus, Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi lainnya  batasan harga, luas, jlh bidang dan peruntukan rumah tinggal/hunian.