Pendahuluan.
Pada era 1960 sejak berlakunya Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) , Badan Pertanahan Nasional mengalami beberapa kali pergantian penguasaan dalam hal ini kelembagaan. tentunya masalah tersebut berpengaruh pada proses pengambilan kebijakan. ketika dalam naungan kementerian agraria sebuah kebijakan diproses dan ditindaklanjuti dari struktur Pimpinan Pusat sampai pada tingkat Kantah, namun ketika dalam naungan Departemen Dalam Negeri hanya melalui Dirjen Agraria sampai ketingkat Kantah. disamping itu secara kelembagaan Badan Pertanahan Nasional mengalami peubahan struktur kelembagaan yang rentan waktunya sangat pendek.
Untuk mengetahui perubahan tersebut dibawah ini adalah sejarah kelembagaan Badan Pertanahan Nasional :
Tahun 1960 – 1970 :
– Tahun 1960 – 1963
Pada awal berlakunya UUPA, semua bentuk peraturan tentang pertanahan termasuk Peraturan Pemerintah masih di keluarkan oleh Presiden dan Menteri Muda Kehakiman. kebijakan itu ditempuh oleh pemerintah karena pada saat itu Indonesia masih mengalami masa transisi.
– Tahun 1963
tahun ketiga sejak berlakunya uupa,dibentuklah sebuah departemen pertanian dan agraria yang dipimpin oleh sadjarwo, S.H. pada saat itu pertanian dan agraria masih dalam satu naungan menteri pertanian dan agraria.
– tahun 1965
pada tahun 1965 agraria dipisah dan dijadikan sebagai lembaga yang terpisah dari naungan menteri pertanian dan pada saat itu menteri agraria dipimpin oleh R.Hermanses. S.H
– tahun 1968
Pada tahun 1968 secara kelembagaan mengalami perubahan.pada saat itu dimasukan dalam bagian departemen dalam negeri dengan nama direktorat jenderal agraria. selama periode 1968 – 1990 tetap bertahan tanpa ada perubahan secara kelembagaan begitupula dengan peraturan yang diterbitkan.
Tahun 1990 – 2000
– tahun 1990
pada periode ini kembali mengalami perubahan.agraria dipisah dan dijadikan sebagai lembaga tersendiri dengan nama menteri Negara agraria/badan pertanahan nasional yang kemudian dipimpin oleh Ir.Soni Harsono. pada saat itu terjadi perubahan yang signifikan karena merupakan awal terbentuknya badan pertanahan nasional.
– tahun 1998
Pada tahun ini masih menggunakan format yang sama dengan nama Menteri Negara agraria/badan pertanahan nasional.perubahan yang terjadi hanya pada puncuk pimpinan saja yakni Ir.Soni Harsono diganti dengan Hasan Basri Durin.
Tahun 2000 – 2010
– tahun 2002 – 2005
tahun 2002 kemudian mengalami perubahan yang sangat penting.pada saat itu badan pertanahan nasional dijadikan sebagai lembaga Negara.kedudukannya sejajar dengan kementerian.pada awal terbentuknya BPN RI dipimpin oleh Prof.Lutfi I.Nasoetion, MSc.,Ph.D
– tahun 2005 – 2010
pada tahun 2005 sampai saat ini BPN RI yang dipimpin oleh Joyo Winoto, Ph.D. dalam kurun waktu lima tahun tidak terjadi perubahan kelembagaan sehingga tetap pada format yang sebelumnya.
Pendahuluan.
Pada era 1960 sejak berlakunya Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) , Badan Pertanahan Nasional mengalami beberapa kali pergantian penguasaan dalam hal ini kelembagaan. tentunya masalah tersebut berpengaruh pada proses pengambilan kebijakan. ketika dalam naungan kementerian agraria sebuah kebijakan diproses dan ditindaklanjuti dari struktur Pimpinan Pusat sampai pada tingkat Kantah, namun ketika dalam naungan Departemen Dalam Negeri hanya melalui Dirjen Agraria sampai ketingkat Kantah. disamping itu secara kelembagaan Badan Pertanahan Nasional mengalami peubahan struktur kelembagaan yang rentan waktunya sangat pendek.
Untuk mengetahui perubahan tersebut dibawah ini adalah sejarah kelembagaan Badan Pertanahan Nasional :
Tahun 1960 – 1970 :
– Tahun 1960 – 1963
Pada awal berlakunya UUPA, semua bentuk peraturan tentang pertanahan termasuk Peraturan Pemerintah masih di keluarkan oleh Presiden dan Menteri Muda Kehakiman. kebijakan itu ditempuh oleh pemerintah karena pada saat itu Indonesia masih mengalami masa transisi.
– Tahun 1963
tahun ketiga sejak berlakunya uupa,dibentuklah sebuah departemen pertanian dan agraria yang dipimpin oleh sadjarwo, S.H. pada saat itu pertanian dan agraria masih dalam satu naungan menteri pertanian dan agraria.
– tahun 1965
pada tahun 1965 agraria dipisah dan dijadikan sebagai lembaga yang terpisah dari naungan menteri pertanian dan pada saat itu menteri agraria dipimpin oleh R.Hermanses. S.H
– tahun 1968
Pada tahun 1968 secara kelembagaan mengalami perubahan.pada saat itu dimasukan dalam bagian departemen dalam negeri dengan nama direktorat jenderal agraria. selama periode 1968 – 1990 tetap bertahan tanpa ada perubahan secara kelembagaan begitupula dengan peraturan yang diterbitkan.
Tahun 1990 – 2000
– tahun 1990
pada periode ini kembali mengalami perubahan.agraria dipisah dan dijadikan sebagai lembaga tersendiri dengan nama menteri Negara agraria/badan pertanahan nasional yang kemudian dipimpin oleh Ir.Soni Harsono. pada saat itu terjadi perubahan yang signifikan karena merupakan awal terbentuknya badan pertanahan nasional.
– tahun 1998
Pada tahun ini masih menggunakan format yang sama dengan nama Menteri Negara agraria/badan pertanahan nasional.perubahan yang terjadi hanya pada puncuk pimpinan saja yakni Ir.Soni Harsono diganti dengan Hasan Basri Durin.
Tahun 2000 – 2010
– tahun 2002 – 2005
tahun 2002 kemudian mengalami perubahan yang sangat penting.pada saat itu badan pertanahan nasional dijadikan sebagai lembaga Negara.kedudukannya sejajar dengan kementerian.pada awal terbentuknya BPN RI dipimpin oleh Prof.Lutfi I.Nasoetion, MSc.,Ph.D
– tahun 2005 – 2010
pada tahun 2005 sampai saat ini BPN RI yang dipimpin oleh Joyo Winoto, Ph.D. dalam kurun waktu lima tahun tidak terjadi perubahan kelembagaan sehingga tetap pada format yang sebelumnya.
KKPR menggantikan izin lokasi dan berbagai izin pemanfaatan ruang (IPR) dalam membangun dan mengurus tanah yang awalnya merupakan kewenangan pemerindah daerah (Pemda). KKPR berfungsi sebagai salah satu perizinan dasar yang perlu didapatkan sebelum pelaku usaha dapat melanjutkan proses perizinan berusaha
TUGAS Tutorial Online 2 Hukum Agraria HKUM4211.pdfIndra Sofian
Administrasi dilibatkan
dalam urusan Pertanahan, hal-hal yang
dianggap penting mengenai Administrasi Pertanahan, hak atas tanah harus didaftarkan
pada Kantor Pertanahan
KKPR menggantikan izin lokasi dan berbagai izin pemanfaatan ruang (IPR) dalam membangun dan mengurus tanah yang awalnya merupakan kewenangan pemerindah daerah (Pemda). KKPR berfungsi sebagai salah satu perizinan dasar yang perlu didapatkan sebelum pelaku usaha dapat melanjutkan proses perizinan berusaha
TUGAS Tutorial Online 2 Hukum Agraria HKUM4211.pdfIndra Sofian
Administrasi dilibatkan
dalam urusan Pertanahan, hal-hal yang
dianggap penting mengenai Administrasi Pertanahan, hak atas tanah harus didaftarkan
pada Kantor Pertanahan
Contoh Kegiatan Good Governence Fenti Anita SariFenti Anita Sari
Hubungan tanah dengan manusia adalah sangat erat, dimana tanah sebagai benda tetap, akan selalu utuh dan selalu abadi yang tidak akan musnah di permukaan bumi kecuali adanya hari akhir.
Karena hal itu, maka setiap perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah, misalnya pembuatan sertifikat tanah, di perlukan suatu instansi yang mengurusnya, seperti camat,/PPAT dan BPN, supaya tidak terjadinya peristiwa hukum dalam penggunaan hak atas tanah, seperti banyak terjadi di Indonesia.
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2...Kota Serang
http://www.kotaserang.com/2013/12/kumpulan-perda-kota-dan-kabupaten-serang.html
PEMERINTAH KABUPATEN SERANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 5 TAHUN 2001TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN PANTAI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Bpn
1. SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH
DIREKTORAT PENGATURAN DAN
PENETAPAN HAK TANAH DAN RUANG
2018
2. Pasal 2 ayat (2)
UUPA
Pasal 19 ayat (1)
UUPA
Pasal 33 ayat (3)
UUD 1945
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Hak Menguasai dari Negara memberi wewenang untuk :
1) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan
dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut
2) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dengan bumi, air dan ruang angkasa
3) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan
ruang angkasa
Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia
Pasal 4 ayat (1)
UUPA
Atas dasar hak menguasai dari Negara, ditentukan adanya
macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut
tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-
orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain
serta badan-badan hukum
I. LANDASAN FILOSOFIS
3. Kepastian & Perlindungan
Hukum
Tersedianya Informasi
kepada pihak
berkepentingan
Tertib Administrasi
Pertanahan
Rangkaian
Kegiatan yang
dilakukan
Pemerintah
Terus menerus
Berkesinambungan
Teratur
Pengumpulan,
Pengolahan, Pembukuan,
Penyajian dan
Pemeliharaan data fisik
dan yuridis
2TUJUAN
Peta dan Daftar
3
Mengenai Bidang Tanah
dan Sarusun, termasuk
pemberian surat tanda
bukti hak, serta hak-hak
tertentu yang membebani
1
34
5
II. PENDAFTARAN TANAH
4. Kondisi hingga Tahun 2017
• Dari total 126 juta bidang tanah yang ada
di Indonesia, 52 juta bidang telah terdaftar
dan bersertipikat hingga tahun 2017
• Dari 52 juta bidang yang sudah terdaftar,
20 juta bidang belum terploting ke dalam
peta
52 juta bidang
terdaftar & bersertipikat.
Capaian tahun
2017
In progress
Target 2025
Jumlah bidang di luar kawasan hutan Indonesia (juta bidang)
126 juta bidang
Arahan Presiden Joko Widodo
Kementerian ATR/BPN agar melakukan percepatan penerbitan sertipikat sehingga
pada tahun 2025 atau sebelum tahun tersebut, seluruhnya dapat mencapai 100%.
74 juta bidang
akan teregistrasi .
TARGET 2017 2018 2019 2020 2021
5.000.000 bidang 7 jt bidang 9 jt bidang 10 jt bidang 10 jt bidang
III. TARGET PENDAFTARAN TANAH
5. Pendaftaran
Tanah
Pendaftaran Tanah
Pertama Kali
Pemeliharaan Data
Pendaftaran Tanah
PENETAPAN
PEMERINTAH
UNDANG-
UNDANG
(KONVERSI)
PERBUATAN
HUKUM
PERISTIWA
HUKUM
PENDAFTARAN TANAH UNTUK
PERTAMA KALI
adalah kegiatan pendaftaran yang
dilakukan terhadap obyek pendaftaran
tanah yang belum didaftar
PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH
adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk
menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam
peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama,
surat ukur, buku tanah, dan sertipikat dengan
perubahan-perubahan yang terjadi kemudian.
IV. PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH
7. PERUBAHAN DATA
FISIK
Pemisahan
sebagian/beberapa
bidang tanah
Pemecahan bidang
tanah
Penggabungan
bidang tanah
PERUBAHAN DATA
YURIDIS
Peralihan hak : jual beli,
tukar menukar, hibah,
inbreng
Peristiwa hukum: pewarisan
Penggabungan/
peleburan perusahaan
Pembebanan hak atas tanah
dan hak tanggungan
Hapusnya hak
Pembagian Hak Bersama
Perubahan data berdasarkan
Putusan/Penetapan
Pengadilan
Perpanjangan/pembaharuan
hak atas tanah
VI. TATA CARA PEMELIHARAAN DATA DAN
PENDAFTARAN TANAH
8. TATA CARA PEMBERIAN HAK ATAS TANAH
PEMOHON
DASAR
PENGUASAAN
TANAH
PENGUKURAN
PEMERIKSAAN
TANAH
SK PENETAPAN
KAKAN
DITERUSKAN KE
KANWIL/MENTERI
PENGUKURAN
PEMERIKSAAN
TANAH
SK PENETAPAN
KANWIL
DITERUSKAN KE
MENTERI
KANTAH
KANWIL
SERTIPIKAT BPHTB
SK PENETAPAN
MENTERI
VII. ALUR PROSES PENDAFTARAN TANAH SPORADIK
