SlideShare a Scribd company logo
HUKUM AGRARIA
KODE MATA KULIAH : HKUM 4211
BAGIAN I
Hak Hak Atas Tanah
A. Hak Hak Atas Tanah Sebelum Berlakunya UUPA
B. Arti dan Tempat Hak Atas Tanah Dalam Administrasi Pertanahan
C. Hak Penguasaan Atas Tanah dan Hak-Hak Atas Tanh Menurut
UUPA
HAK HAK ATAS TANAH
BAGIAN II
Hak Hak Atas Tanah
A. Macam Macam Hak Atas Tanah menurut UUPA
B. Prosedur Administrasi Permohonan Hak Atas Tanah
HAK HAK ATAS TANAH
BAGIAN I
Hak Hak Atas Tanah
A. Hak Hak Atas Tanah Sebelum Berlakunya UUPA
Sebelum berlakunya UUPA terdapat dua kelompok hak-hak atas tanah.
1. hak-hak atas tanah yang tunduk pada hukum barat yaitu hak
Eigendom, hak Opstal, Hak Erfpacht, Hak Sewa, Hak Pakai dan Hak
Pinjam
2. hak-hak atas tanah yang tunduk pada hukum adat yaitu hak ulayat
HAK HAK ATAS TANAH
BAGIAN I
Hak Hak Atas Tanah
Arti dan Tempat Hak Atas Tanah Dalam Administrasi Pertanahan
UUPA dilahirkan untuk mengakhiri dualisme hukum tanah di Indonesia. Hak
atas tanah bersumber dari hak menguasai negara atas tanah dapat diberikan
kepada perorangan baik pada WNI maupun WNA
HAK HAK ATAS TANAH
BAGIAN I
Hak Hak Atas Tanah
Hak Penguasaan Atas Tanah dan Hak-Hak Atas Tanah Menurut UUPA
Menurut Budi Harsono, berdasarkan UUPA dalam hukum tanah nasional dikenal
bermacam-macam hak penguasaan atas tanah yang meliputi :
1. Hak Bangsa Indonesia (Pasal 1 UUPA)
2. Hak Menguasai dari Negara (Pasal 2 UUPA)
3. Hak Ulayat masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut
kenyataannya masih ada (Pasal 3 UUPA)
4. Hak-hak Individu, hak-hak atas tanah (Pasal 4 UUPA)
HAK HAK ATAS TANAH

More Related Content

Similar to PPT HUKUM AGRARIA.pptx

20200505 1 Bahan Ajar Kapita Selekta Pertanahan-Ir. Ratmono, M.Si.pptx
20200505 1 Bahan Ajar Kapita Selekta Pertanahan-Ir. Ratmono, M.Si.pptx20200505 1 Bahan Ajar Kapita Selekta Pertanahan-Ir. Ratmono, M.Si.pptx
20200505 1 Bahan Ajar Kapita Selekta Pertanahan-Ir. Ratmono, M.Si.pptx
fadli32787
 
Jual beli tanah hak milik yang bertanda bukti petuk pajak bumi
Jual beli tanah hak milik yang bertanda bukti petuk pajak bumiJual beli tanah hak milik yang bertanda bukti petuk pajak bumi
Jual beli tanah hak milik yang bertanda bukti petuk pajak bumiSumardi Arahbani
 
Hukum Agraria
Hukum AgrariaHukum Agraria
Hukum Agraria
Shelly Selviana
 
Hak atas tanah
Hak atas tanahHak atas tanah
Hak atas tanahSyaifOer
 
Pp no 41 tahun 1996
Pp no 41 tahun 1996Pp no 41 tahun 1996
Pp no 41 tahun 1996Niko Utomo
 
Makalah hukum agraria di indonesia
Makalah hukum agraria di indonesiaMakalah hukum agraria di indonesia
Makalah hukum agraria di indonesia
Rahmanzie Share
 
Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2
Annisa Fitria SH MH M.kn
 
04. Hak Atas Tanah.pptx
04. Hak Atas Tanah.pptx04. Hak Atas Tanah.pptx
04. Hak Atas Tanah.pptx
DhaniDhanilla1
 
HUKUM_AGRARIA EDIT.pptx
HUKUM_AGRARIA EDIT.pptxHUKUM_AGRARIA EDIT.pptx
HUKUM_AGRARIA EDIT.pptx
wirapamungkas
 
3.-Hak-hak-Atas-Tanah hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian we...
3.-Hak-hak-Atas-Tanah hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian we...3.-Hak-hak-Atas-Tanah hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian we...
3.-Hak-hak-Atas-Tanah hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian we...
AntisNida1
 
Hak WNA Terhadap Penguasaan Tanah di Indonesia
Hak WNA Terhadap Penguasaan Tanah di IndonesiaHak WNA Terhadap Penguasaan Tanah di Indonesia
Hak WNA Terhadap Penguasaan Tanah di Indonesia
Rizki Gumilar
 
03. Konsep Hukum Penguasaan Hak Atas Tanah di Indonesia.pptx
03. Konsep Hukum Penguasaan Hak Atas Tanah di Indonesia.pptx03. Konsep Hukum Penguasaan Hak Atas Tanah di Indonesia.pptx
03. Konsep Hukum Penguasaan Hak Atas Tanah di Indonesia.pptx
DhaniDhanilla1
 
Dasar hukum agraria
Dasar hukum agrariaDasar hukum agraria
Dasar hukum agrariayoko14
 
LAND RIGHT
LAND RIGHTLAND RIGHT
LAND RIGHT
Listiana Nurwati
 
Hukum tata guna tanah
Hukum tata guna tanahHukum tata guna tanah
Hukum tata guna tanahsesukakita
 
Kewengan Pemerintah Daerah
Kewengan Pemerintah Daerah Kewengan Pemerintah Daerah
Kewengan Pemerintah Daerah
Samsul La Dunga
 
Tugas hukum pertanahan
Tugas hukum pertanahanTugas hukum pertanahan
Tugas hukum pertanahan
aisbrata1
 
Hukum hak tanggungan
Hukum hak tanggunganHukum hak tanggungan
Hukum hak tanggungan
Nakano
 

Similar to PPT HUKUM AGRARIA.pptx (20)

20200505 1 Bahan Ajar Kapita Selekta Pertanahan-Ir. Ratmono, M.Si.pptx
20200505 1 Bahan Ajar Kapita Selekta Pertanahan-Ir. Ratmono, M.Si.pptx20200505 1 Bahan Ajar Kapita Selekta Pertanahan-Ir. Ratmono, M.Si.pptx
20200505 1 Bahan Ajar Kapita Selekta Pertanahan-Ir. Ratmono, M.Si.pptx
 
Jual beli tanah hak milik yang bertanda bukti petuk pajak bumi
Jual beli tanah hak milik yang bertanda bukti petuk pajak bumiJual beli tanah hak milik yang bertanda bukti petuk pajak bumi
Jual beli tanah hak milik yang bertanda bukti petuk pajak bumi
 
Hukum Agraria
Hukum AgrariaHukum Agraria
Hukum Agraria
 
Makalah pbb
Makalah pbbMakalah pbb
Makalah pbb
 
Hak atas tanah
Hak atas tanahHak atas tanah
Hak atas tanah
 
Pp no 41 tahun 1996
Pp no 41 tahun 1996Pp no 41 tahun 1996
Pp no 41 tahun 1996
 
Makalah hukum agraria di indonesia
Makalah hukum agraria di indonesiaMakalah hukum agraria di indonesia
Makalah hukum agraria di indonesia
 
Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2
 
04. Hak Atas Tanah.pptx
04. Hak Atas Tanah.pptx04. Hak Atas Tanah.pptx
04. Hak Atas Tanah.pptx
 
HUKUM_AGRARIA EDIT.pptx
HUKUM_AGRARIA EDIT.pptxHUKUM_AGRARIA EDIT.pptx
HUKUM_AGRARIA EDIT.pptx
 
3.-Hak-hak-Atas-Tanah hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian we...
3.-Hak-hak-Atas-Tanah hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian we...3.-Hak-hak-Atas-Tanah hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian we...
3.-Hak-hak-Atas-Tanah hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian we...
 
Hak WNA Terhadap Penguasaan Tanah di Indonesia
Hak WNA Terhadap Penguasaan Tanah di IndonesiaHak WNA Terhadap Penguasaan Tanah di Indonesia
Hak WNA Terhadap Penguasaan Tanah di Indonesia
 
T2 agraria
T2 agrariaT2 agraria
T2 agraria
 
03. Konsep Hukum Penguasaan Hak Atas Tanah di Indonesia.pptx
03. Konsep Hukum Penguasaan Hak Atas Tanah di Indonesia.pptx03. Konsep Hukum Penguasaan Hak Atas Tanah di Indonesia.pptx
03. Konsep Hukum Penguasaan Hak Atas Tanah di Indonesia.pptx
 
Dasar hukum agraria
Dasar hukum agrariaDasar hukum agraria
Dasar hukum agraria
 
LAND RIGHT
LAND RIGHTLAND RIGHT
LAND RIGHT
 
Hukum tata guna tanah
Hukum tata guna tanahHukum tata guna tanah
Hukum tata guna tanah
 
Kewengan Pemerintah Daerah
Kewengan Pemerintah Daerah Kewengan Pemerintah Daerah
Kewengan Pemerintah Daerah
 
Tugas hukum pertanahan
Tugas hukum pertanahanTugas hukum pertanahan
Tugas hukum pertanahan
 
Hukum hak tanggungan
Hukum hak tanggunganHukum hak tanggungan
Hukum hak tanggungan
 

Recently uploaded

SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
intelkejarimimika07
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
thegoddescorp
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
CIkumparan
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
thegoddescorp
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Pelita9
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
MunirMisbah1
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
intelkejarimimika07
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
asmazn0001
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
Adhi Setyowibowo
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
adbangplk
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 

Recently uploaded (16)

SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 

PPT HUKUM AGRARIA.pptx

  • 1. HUKUM AGRARIA KODE MATA KULIAH : HKUM 4211
  • 2. BAGIAN I Hak Hak Atas Tanah A. Hak Hak Atas Tanah Sebelum Berlakunya UUPA B. Arti dan Tempat Hak Atas Tanah Dalam Administrasi Pertanahan C. Hak Penguasaan Atas Tanah dan Hak-Hak Atas Tanh Menurut UUPA HAK HAK ATAS TANAH
  • 3. BAGIAN II Hak Hak Atas Tanah A. Macam Macam Hak Atas Tanah menurut UUPA B. Prosedur Administrasi Permohonan Hak Atas Tanah HAK HAK ATAS TANAH
  • 4. BAGIAN I Hak Hak Atas Tanah A. Hak Hak Atas Tanah Sebelum Berlakunya UUPA Sebelum berlakunya UUPA terdapat dua kelompok hak-hak atas tanah. 1. hak-hak atas tanah yang tunduk pada hukum barat yaitu hak Eigendom, hak Opstal, Hak Erfpacht, Hak Sewa, Hak Pakai dan Hak Pinjam 2. hak-hak atas tanah yang tunduk pada hukum adat yaitu hak ulayat HAK HAK ATAS TANAH
  • 5. BAGIAN I Hak Hak Atas Tanah Arti dan Tempat Hak Atas Tanah Dalam Administrasi Pertanahan UUPA dilahirkan untuk mengakhiri dualisme hukum tanah di Indonesia. Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai negara atas tanah dapat diberikan kepada perorangan baik pada WNI maupun WNA HAK HAK ATAS TANAH
  • 6. BAGIAN I Hak Hak Atas Tanah Hak Penguasaan Atas Tanah dan Hak-Hak Atas Tanah Menurut UUPA Menurut Budi Harsono, berdasarkan UUPA dalam hukum tanah nasional dikenal bermacam-macam hak penguasaan atas tanah yang meliputi : 1. Hak Bangsa Indonesia (Pasal 1 UUPA) 2. Hak Menguasai dari Negara (Pasal 2 UUPA) 3. Hak Ulayat masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada (Pasal 3 UUPA) 4. Hak-hak Individu, hak-hak atas tanah (Pasal 4 UUPA) HAK HAK ATAS TANAH