1. Surabaya Post 3rabu
13 mei 2015Nasional
JAKARTA–Pengembangankasusdu-
gaankorupsipenjualankondensat
terusdilakukanDirektoratTindak
Pidana Ekonomi dan Khusus Ba-
dan Reserse Kriminal Polri. Per-
kembangan terakhir, penyidikan
mengarah pada dugaan keterliba-
tan pejabat di Kementerian En-
ergi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM).
Direktur Tindak Pidana Eko-
nomidanKhususBareskrimPolri
Brigjenpol Victor Edison Siman-
juntakmengatakanbahwadugaan
keterlibatan oknum Kementeri-
an ESDM tersebut didapatkan se-
telah penyidik memeriksa empat
dari enam saksi kemarin. Mereka
adalah pejabat di SKK Migas dan
pejabat PT TPPI (PT Trans-Pacific
Petrochemical Indotama). Adapun
dua saksi yang seharusnya hadir
tidak memenuhi panggilan peny-
idik.
Kata Victor, setelah pemerik-
saan saksi, pihaknya melakukan
gelar perkara. ’’Hasilnya, kami
menduga ada keterlibatan (Ke-
menterian ESDM). Saksi-saksi
mengarahkesana,”ujarVictor.
Dari empat saksi itu, diketahui
bahwa Kementerian ESDM seba-
gai lembaga yang menaungi SKK
Migas membiarkan SKK Migas
menyetujui kontrak penjualan
kondensat dengan PT TPPI pada
Maret 2009. Pada tahun 2008,
SKKMigastidakmenyetujuikon-
trak penjualan karena PT TPPI
mengalamipersoalanfinansial.
Kerja sama tersebut menu-
ai kerugian negara dalam jumlah
besar. Tahun 2010, PT TPPI ti-
dak menyerahkan uang hasil pen-
jualan kondensat sebesar 208 juta
dollar AS. PT TPPI sempat mem-
bayar sebesar 140 juta dollar AS.
Namun, PT TPPI kembali tidak
menyerahkan hasil penjualan
pada2011sebesar31jutadollarAS.
Akhir tahun 2011, total tunggakan
PT TPPI mencapai 142 juta dollar
AS ditambah penalti karena men-
gendapkanuangnegara.
Lalu siapa pejabat yang di-
maksud? Jenderal polisi bintang
satu itu masih enggan mengung-
kapnamapejabattersebut.Sebab,
polisimasihperlumelakukanpen-
dalaman penyidikan. Pihaknya
juga akan melakukan pemeriksa-
ansaksitambahan.
Pada2009,SKKMigasmelaku-
kan proses penunjukan langsung
penjualan kondensat bagian ne-
gara kepada PT TPPI. Penunju-
kan langsung itu tidak melalui ke-
tentuan berdasarkan Keputusan
Kepala BP Migas Nomor KPTS-
20/BP0000/2003-SO tentang
Pedoman Tata Kerja Penunju-
kan Penjual Minyak Mentah atau
Kondensat Bagian Negara dan
Keputusan Kepala BP Migas No-
mor KPTS-24/BP00000/2003-
SOtentangPembentukanTimPe-
nunjukanPenjualMinyakMentah
atauKonsensatBagianNegara.
TindakanitumelanggarPasal2
dan atau Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
KorupsidanatauPasal3danPasal
6 Undang-Undang Nomor 25 Ta-
hun 2003 tentang Tindak Pidana
PencucianUang.
Dalam kasus ini, polisi mem-
perkirakan jumlah kerugian ne-
gara akibat korupsi dan pencu-
cian uang penjualan kondensat
inimencapaitriliunanrupiah.Ka-
sus ini diduga melibatkan pejabat
PT TPPPI dan pejabat dari SKK
Migas. Ada tiga tersangka yang
ditetapkan dalam kasus ini, yakni
HW,RPdanDH.(fid)
JAKARTA – Sidang Komisaris Utama
PT Bukit Jonggol Asri (BJA) Kwee
Cahyadi Kumala alias Swie Teng
memasuki agenda tuntutan ke-
marin. Pria yang juga dikenal se-
bagai bos Sentul City itu dituntut
jaksa 6,5 tahun penjara, denda Rp
500 juta, subsidair 5 bulan kurun-
gan. Swie Teng dianggap mengha-
langi penyidikan perkara di KPK
dan Rachmat Yasin yang menjabat
Bupati Bogor.
“Menuntut supaya Majelis Ha-
kim Pengadilan Tipikor yang me-
meriksa dan mengadili perkara
ini, memutuskan menyatakan ter-
dakwa Kwee Cahyadi Kumala te-
lah terbukti secara sah dan meya-
kinkan menurut hukum bersalah
melakukan tindak pidana korup-
si,” ujar Jaksa KPK Surya Nel-
li membacakan surat tuntutan di
Pengadilan Tindak Pidana Korup-
si Jakarta tadi siang.
Menurut Jaksa KPK, Swie Teng
terbukti menghalangi penyidikan
KPK dengan cara memerintahkan
sejumlah orang untuk memutus
mata rantai keterlibatan dirinya
karena kasus suap Rachmat Ya-
sin setelah F.X Yohan Yap ditang-
kap KPK.
Salah satu cara memutus keter-
libatan, Swie Teng menurut Jaksa
memerintahkan sejumlah orang
untuk memindahkan dokumen
berkaitan dengan proses pengu-
rusan rekomendasi tukar menu-
kar kawasan hutan atas nama PT
BJA.
Selain itu jaksa menyebut ada-
nya pengarahan terhadap anak
buahSwieTengyangakanbersaksi
di KPK untuk ‘melimpahkan’ per-
buatan pidana suap kepada Harya-
di Kumala dengan menyebut uang
yang digunakan sebagai suap me-
rupakan sepengetahuan Haryadi
sebagai pemilik PT Brilliant Per-
dana Sakti (BPS).
Jaksa juga menyebut Swie
Teng juga menyuap Rachmat Ya-
sin. Nilainya sebesar Rp 5 miliar
melalui FX Yohan Yap sebagaima-
na dakwaan kedua. Fulus itu di-
berikan dengan tujuan agar Ra-
chmat Yasin selaku Bupati Bogor
menerbitkan surat rekomenda-
si tukar menukar kawasan hutan
atas nama PT BJA ke Menteri Ke-
hutanan
Swie Teng memang membu-
tuhkan surat rekomendasi karena
perusahaannya ingin menindak-
lanjuti rencana pengembangan
kota mandiri BJA. Keinginan soal
pengembangan bisnis properti ini
sehingga membutuhkan percepa-
tan penerbitan rekomendasi, me-
nurut Jaksa KPK disampaikan
Swie Teng ke Rachmat Yasin pada
Januari 2014.
“Pemberian uang sejumlah Rp
5 miliar dari terdakwa melalui FX
Yohan Yap untuk diberikan ke Ra-
chmat Yasin, mempunyai maksud
supaya Rachmat Yasin mener-
bitkan surat Nomor: 522/624/
tanggal 29 April 2014 perihal re-
komendasi tukar menukar kawa-
san hutan,” papar Jaksa Andry
Prihandono.
Menurut Jaksa duit Rp 5 miliar
berasal dari pencairan deposito PT
BPS di Bank Victoria. PT BPS dite-
gaskan Jaksa dikendalikan oleh
Swie Teng. Namun duit yang sam-
paikeRachmatYasinmenurutJak-
saKPKhanyaRp4,5miliaryangdi-
serahkan secara bertahap yakni Rp
1 miliar pada Februari 2014, Rp 2
miliar pada Maret dan Rp 1,5 miliar
padaMei2014.ndha/fjp/fid
Kantor Kementerian ESDM di Jakarta. Polisi menelusuri dugaan keterkaitan pejabat kantor itu dalam kasus korupsi penjualan kondensat.
Telusuri Keterlibatan Pejabat ESDM
Penyuap Bupati Bogor Dituntut 6,5 Tahun
JAKARTA – Sebanyak 14 perusahaan kini
sedang jadi sorotan Kementerian Ke-
lautan dan Perikanan. Mereka diduga
terlibat praktek perdagangan manusia
(trafficking) dan memperbudak anak
buahkapal(ABK)asing.
Menteri Kelautan dan Perikanan
SusiPudjiastuti,modusperusahaan-pe-
rusahaan itu mirip dengan yang dilaku-
kan oleh PT Pusaka Benjina Resources
diBenjina,KepulauanAru,Maluku.“Pe-
rusahaan-perusahaan itu akan segera
ditindak,”ujarSusi.
Susi belum bersedia menyebut-
kan identitas 14 perusahaan perikanan
tersebut. Yang jelas, kata Susi, Kemen-
terian Kelautan dan Perikanan sudah
menyerahkan laporan tersebut kepada
polisiuntukdiselidikilebihjauh.Adake-
mungkinan 14 perusahaan itu melang-
gar Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2007tentangPerdaganganManusiade-
ngan sanksi 15 tahun penjara, Undang-
Undang Hak Asasi Manusia, serta Un-
dang-Undang Ketenagakerjaan yang
bisamenjeratkoorporasi.
Sementara itu, Ketua Satuan Tugas
Anti Illegal Fishing Kementerian Ke-
lautandanPerikananMasAchmadSan-
tosa menyatakan dugaan perbudakan
itu ditemukan berdasarkan hasil anali-
sisdanevaluasiterhadap16perusahaan
perikanandiAmbon,Maluku.Ternyata,
cumaduaperusahaanyangtidakmeng-
gunakanABKasing.Sedangkan14peru-
sahaan lain mempekerjakan 2.061 ABK
asingpada119kapal.“InimelanggarUn-
dang-UndangPerikananyangmelarang
penggunaanABKasing,”ujarnya.
Praktek perbudakan ABK mencu-
at awal tahun lalu setelah muncul lapo-
ran mengenai kasus PT Pusaka Benjina
Resources. Perusahaan perikanan yang
beroperasi di Perairan Benjina, Aru,
Maluku, ini mempekerjakan ABK asal
Myanmarsertamenggunakankapaleks
asing.KepolisianDaerahMalukumeng-
ungkapkan data adanya 1.185 ABK yang
bekerja di kapal eks asing di Benjina.
Setiap tahun ada sekitar 20-30 ABK di
Benjinayangtewas.nfid
14 Perusahaan
Terjerat Kasus
Trafficking
JAKARTA - Panglima TNI Jen-
deral Moeldoko menegaskan
penyelundupan narkoba di
perbatasan wilayah Indone-
sia begitu parah. Jenderal bin-
tang empat itu menyebut dae-
rah perbatasan terparah ada
di Kalimantan yang berdeka-
tan dengan Malaysia menjadi
salah satu pintu masuk uta-
ma peredaran barang haram
tersebut.
Moeldoko bahkan sempat
melayangkan protes ke Pang-
lima Tentara Diraja Malay-
sia. Sebab, dia heran dengan
sistem Malaysia yang lebih
ketat namun penyelundu-
pan mudah dilakukan di per-
batasan Indonesia.
“Itu yang perbatasan Ka-
limantan. Itu saya sudah
komplain juga ke Panglima
Malaysia. Kenapa yang di Ma-
laysiaketatbegitukokbisalari
diperbatasan Malaysia?” kata
Moeldoko di Aula Gatot Sub-
roto Mabes TNI Cilangkap Ja-
karta Timur tadi pagi.
Dia menekankan penga-
wasan terhadap penyelundu-
pan narkoba di wilayah per-
batasan saat ini sudah bisa
ditekan dengan baik. Namun,
hal ini kurang diekspos media
massa.
“Ini cukup berhasil baik
ya. Mungkin kurang diekspos.
Itu yang perbatasan Kaliman-
tan-Malaysia. Itu iya (paling
parah) Kalimantan-Malay-
sia,”sebutmantanKepalaStaf
TNI Angkatan Darat (KSAD)
itu.
Moeldokopunmengatakan
salah satu upaya pemberan-
tasan narkoba di wilayah per-
batasan ini dengan menger-
ahkan Bintara Pembina Desa
(Babinsa). Babinsa menurut-
nya masuk struktur TNI yang
bisa diandalkan untuk perso-
alan pemberantasan narko-
ba. nhat/bar/fid
Penyidikan Kasus Korupsi
Penjualan Kondensat
Perbatasan RI-Malaysia
Pintu Masuk Narkoba