E-mail: wartanasional@rocketmail.comEdisi 16/ Tahun XIII / 10 - 24 Juli 2013 Harga Eceran : Rp 5.000,- ( Luar Jabotabek di...
Edisi 16/ Tahun XIII / 10 -24 Juli 2013
EDITORIAL
2
KEPALA PERWAKILAN/ BIRO
POLDA METROJAYA : Wilson JAKARTA PUSAT: JAKART...
SUBANG, (WN)
Sejumlah warga masyarakat yang telah mengajukan permohonan
bantuan sosial baik dana aspirasi, hibah dan umum ...
Edisi 16/ Tahun XIII / 10 -24 Juli 2013
JAWA BARAT
4
Akses Jalan Utama di Desa Sukamanah Bobrok
PT AA Jaya Buang Limbah
ke...
Edisi 16/ Tahun XIII / 10 -24 Juli 2013
PENDIDIKAN
5
Model Korupsi di Sekolah
Semakin Canggih
Warga Sukabumi Tagih Pendidi...
HUKUM & KRIMINAL
Hal ini, menurut pengirim
SMS itu, merupakan arahan
Kapolri Jenderal Timur Pra-
dopo kepada Kapolda Metro...
Edisi 16/ Tahun XIII / 10 -24 Juli 2013
HUKUM & KRIMINAL
7
Hal itu untuk mengeta-
hui secara langsung biaya
sebenarnya ser...
Harian warta nasional
Harian warta nasional
Harian warta nasional
Harian warta nasional
Harian warta nasional
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Harian warta nasional

4,378 views

Published on

HARIAN WARTA NASIONAL

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,378
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Harian warta nasional

  1. 1. E-mail: wartanasional@rocketmail.comEdisi 16/ Tahun XIII / 10 - 24 Juli 2013 Harga Eceran : Rp 5.000,- ( Luar Jabotabek ditambah ongkos kirim) TAJAM, KRITIS DAN TERPERCAYA H A R I A N KEPALAUPTTERMINALMINTA DIEKSPOSRETRIBUSIJADIAJANG KORUPSIOKNUM PTAAJAYABUANGLIMBAH KEKALICIBALIGOTANPAIJIN Kepala UPT Terminal Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Ia Sunarya, meminta Harian Warta Nasional agar mengeskpos dulu ajang korupsi oknum pegawai dari retribusi kios di Sub Terminal Sadang Serang. “Kalau ada permasalahan di ekspos aja dulu iya, baru nanti kita klarifikasi,” tegas Ia Sunarya melalui pesan singkatnya kepada wartawan. PT AA JAYA yang berlokasi di jalan Cibaligo telah membuang limbah cairnya yang diduga mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dengan sembarangan dan tanpa ijin ke kali cibaligo atau saluran umum di lingkungan pemukiman warga Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi, Tengah Kota Cimahi tanpa memperhatikan dan menyadari telah melakukan pelanggaran terhadap UU RI No 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. HAL. 3 HAL. 4 FACEBOOK Redaksi Warta Nasional E-MAIL wartanasional@rocketmail.com harianwartanasional@yahoo.co.id SMS CENTER 082125582006 Wakapolri Bantah Terima Duit Simulator SIM >>bersambung hal . 11 >>bersambung hal . 11 >>bersambung hal . 11 >>bersambung hal . 11 CopotKadishub DKIJakarta RatusanMassaDesak PenuntasanKorupsi diDBMTRBanten INFO HUKUM Siti Badriah MAU TUA, MUDA, YANG PENTING ‘ANU’-NYA JAKARTA, (WN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini masih melakukan pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Simulator SIM Korlantas Polri. Pengembangan antara lain dalam menelusuri pihak penerima aliran dana Rp1,5 mil- iar proyek Simulator SIM yang salah satunya diduga mengalir kepada tim Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri. JAKARTA, (WN) Terkait proyek Renovasi Gedung ex Namru Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI Tahun Anggaran 2011 senilai 1,3 miliar yang dilaksakanan Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan telah berpotensi rugikan Negara. Akibatnya, Ketua LSM Infasi, Ian FJM Sihombing akan melaporkan secara resmi drg. Made Ayu Lely Suratri, M.Kes ke Kejaksaan karena diduga ikut memanipulasi volume pekerjaan Renovasi Gedung Ex Namru Pusat Biomedis dan JAKARTA, (WN) Lembaga Swadaya Masyarakat Investigasi Fakta konsitusi (INFASI) meminta Gubernur Jokowi untuk segera mencopot Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono dari jabatannya. Karena dia diduga ikut merestui pungli disetiap terminal Bis yang ada di DKI Jakarta. Permintaan ini disampaikan langsung oleh Ketua umum DPP LSM Infasi Ir. Ian FJM Sihombing ke- tika ditemui di kantornya di komplek pertokoan Pulomas Jakarta Timur. “Gubernur Jokowi harus segera mencopot Kadishub DKI Jakarta karena tidak becus menjalankan tugasnya ikut menikmati uang pungli yang dilakukan anak buahnya dis- etiap terminal bis, ujar Ian. Menurut Ian, LSM Infasi me- miliki segudang bukti pelanggaran Kadishub, Udar Pristono mulai dari pembiaran pungli, pembiaran ijin operasi bis Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) yang tidak miliki BERPOTENSIRUGIKANNEGARA Made Ayu Lely Terancam Dilaporkan ke Kejaksaan KPK PERIKSA WAKAPOLRI SELAMA 6 JAM TrihamasFinanceTidakPernahMenjaminkan BPKBKeLeasingLain Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi, pengem- bangan mengenai aliran dana itu sudah sampai ta- hap validasi bukti maupun keterangan saksi. “Semua di- validasi,” tegas Johan di kan- tor KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (9/7/2013). Johan menjelaskan, validasi tersebut perlu di- lakukan guna melihat benar tidaknya adanya aliran dana tersebut. Namun dia eng- gan mengungkapkan ke- tika disinggung apakah KPK telah mengkonfirmasi tim Itwasum yang menerima aliran dana tersebut saat proyek Simulator berlang- sung. “Bernilai benar kalau didukung bukti-bukti pen- dukung. Kalau tidak ada, ya tidak benar. Sampai hari ini belum ada kesimpulan,” ujarnya. Dalam kesempatan itu, Johan juga menolak men- jawab secara gamblang apakah kembali diperik- sanya Wakapolri Komisaris Jenderal Nanan Soekarna Wakapolri Komisaris Jenderal Nanan Sukarna beri keterangan usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, (9/7). Nanan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Brigadir Jenderal Didik Purnomo terkait proyek simulator ujian SIM. SERANG, (WN) Aparat kepolisian dan kejak- saan di Banten didesak untuk segera menuntaskan berbagai ka- sus dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Banten. Hal ini penting dilakukan karena angga- ran yang digunakan dinas tersebut mencapai triliunan rupiah namun fakta yang terjadi di lapangan ada begitu banyak jalan yang rusak parah. Hal tersebut disampaikan oleh ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Banten Menggugat, Banten Baromoter, Gemayasa, Karat dan Labak dalam aksinya di depan Kantor DBMTR Banten, Senin (8/7). Koordinator aksi Eman Suyaman, menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten khusus- nya DBMTR Banten selalu meng- klaim bahwa jalan yang dibangun sebagai saksi kasus proyek Simulator SIM untuk men- dalami dugaan aliran dana itu. Mengingat Nanan dik- etahui memimpin Irwasum saat digelarnya proyek Simu- lator SIM. Johan hanya me- nyatakan, Nanan diperiksa dalam kapasitas saksi untuk salah satu tersangka kasus Simu- lator yaitu Brigjen Di- dik Purno- mo. “Saya tidak tahu m a t e r i . Yang jelas dia (Nanan S u k a r n a ) diperiksa se- bagai saksi untuk DP (Didik Purnomo),” kata Johan. Johan juga tak memban- tah mencuatnya nama tim Irwasum menerima aliran dana proyek Simulator dik- etahui dari surat dakwaan tersangka kasus Simulator lainnya yang kini tengah menjalani persidangan yaitu Irjen Pol. Djoko Susilo. Mes- ki begitu untuk validasi lebih lanjut, KPK masih menung- gu putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Wakapolri Komisaris Jenderal Nanan Soekarna sendiri usai diperiksa KPK, mengakui benar dirinya dipang- gil penyidik KPk dalam kapasitas Irwasum yang membentuk tim pre-audit simula- tor SIM. “Jadi, hari ini saya dipanggil sebagai saksi un- tuk pemeriksaan terhadap Brigadir Jenderal DP (Didik Purnomo), Bambang, dan Budi Susanto. Justru saya hadir bukan sebagai Waka- polri, tetapi sebagai Irwa- sum,” kata Nanan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Seperti halnya pada pemeriksaan Maret lalu, Nanan mengungkapkan adanya tim pra-audit yang dibentuk Inspektorat Pen- gawasan Umum (Itwasum) sebelum Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal (Pol) Timur Pradopo menerbitkan surat keputusan yang mene- tapkan PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) sebagai pemenang lelang proyek simulator SIM roda empat. Menurut Nanan, ha- sil pemeriksaan pra-audit menerbitkan rekomendasi yang menyetujui PT CMMA sebagai pemenang lelang dengan sejumlah catatan. “Tim pra-audit adalah me- nyetujui hasil PPK (pejabat pembuat komitmen) melak- sanakan lelang dengan catatan, begitu kan,” tambah Nanan. Namun, Nanan tidak mengungkapkan detail apa yang menjadi catatan tim pra-audit tersebut. “Ya, ada yang harus disempurnakan, itu yang betul,” ujarnya. Jenderal bintang tiga ini pun menegaskan bahwa proses penunjukan rekanan proyek simulator SIM roda empat tersebut sudah sesuai dengan peraturan presiden. Tim pra-audit, menurut- nya, dibentuk khusus untuk mengawasi kewenangan yang diberikan kepada kua- sa anggaran, dalam hal ini adalah Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo selaku Kepala Korlantas Polri. H INGGA detik ini, Siti Badriah memilih untuk hidup melajang tanpa kekasih. Bukannya tak mau pacaran, Siti hanya mau melabuhkan hati ke pria yang sesuai dengan kriterianya. “Mau berondong tua atau berondong muda, yang penting anu-nya,” ceplos Siti membeberkan salahsatu kriteria saat berbincang di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, baru-baru ini. Jangan berpikir yang aneh-aneh dulu, yang dimaksud Siti dengan kata ‘anu’ ialah rasa nyaman.”Aku enggak pilih- pilih tipe. Yang penting nyaman sama Siti. Obrolannya bisa nyambung dan baik sama Siti dan yang punya masa depan menawan,” ia mengurai. Tapi, bila anda kepincut dengan Siti dan merasa punya kriteria seperti itu, jangan senang dulu berpikir bisa mendekati. Pasalnya, selain kriteria di atas, Siti juga memerlukan ijin orangtua untuk berpacaran. “Sebenarnya boleh sama orangtua, tapi fokus dulu ke karier. Apalagi perjuangan ku eksis di musik kan enggak gampang. Sempat jatuh bangun. Nanti kalau punya pacar takutnya langsung nikah. Jadi fokus ke keluarga dulu saja,” pungkas cewek yang punya impian menikah di usia 25 tahun tersebut. *** l Urus NPWP, SIUP, PKP, dll l SPT PPh Psl. 29/Tahunan Karyawan Swasta (ada bukti potong PPh 1721-A1 dari perusahaan, income hanya dari gaji perusahaan) l SPT PPh Psl. 29/Tahunan Perorangan non Karyawan Swasta (wiraswasta, pekerja tidak tetap, profesional, direksi / komisaris perusahaan) l SPT PPh Pasal 21/26 ( Tahunan) Badan Usaha Laporan bulanan/Masa PPN, PPh 21, PPh 25, PPh 23, dll l Pembukuan / Laporan Keuangan Komersial & Fiskal ( masing-masing ) ANDA MAU NGURUS? HUBUNGI: CV.HARIAN WARTA NASIONAL HP 08212 558 2006 PT. TRIHAMAS FINANCE adalah peru- sahaan leasing yang memiliki 52 kantor cabang di Jawa, Bali, dan Sumatera yang kantor pusatnya di Jakarta, Jalan Letnan Jenderal T.B. Simatupang, Kav. 11 Tanjung Barat, Jakarta 12530. Harian Warta Nasional mengonfirmasi- kan ke kantor PT. Trihamas Finance yang ada di Jalan BKR No. 14 Bandung, perihal adanya tudingan laporan dari debitur yang mengatakan bahwa ada salah satu BPKB debitur di over alih ke leasing lain. Deden H. Somantri, SH., yang sedang mengambil pendidikan S2 Magister Hukum di Band- ung, sebagai Kepala Remedial Area I, II, III, yang didampingi oleh Koordinator Remedial Hendro Sutrianto menge- mukakan bahwa itu tidak benar karena Trihamas Finance tidak per- nah sama sekali menjaminkan BPKB milik debitur kami lempar ke leasing lain itu adalah fitnah, kemungkinan ada debitur yang nakal mengkamb- ing hitamkan Trihamas Finance. Ada salah satu debitur yang membuatkan laporan palsu yang sudah kami laporkan ke Polresta Bandung yang mana debitur nakal tersebut yang bernama Rahmat, mengover alihkan ke debitur lain (baru) dan dijaminkan BPKB ke CV. JMM (Jaya Mega Mandiri) yang ada di Jalan Cihampelas, Bandung. Yang mengakibatkan adanya pen- gambilan paksa mobil angkot yang bernomor D 1999 AV yang masih atas nama milik Lusyana yang di duga masih hubungan family den- gan Rahmat oleh CV. JMM, karena ternyata secara diam-diam Rahmat mengoveralihkan ke debitur yang baru yang bernama Anggiat Benget Sitorus. Perbuatan CV. JMM yang menyita mobil D 1999 AV yang ber- modalkan BPKB yang dijaminkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab telah melanggar pasal 368 atau 170 (ayat 1), 362 atau 363 (ayat 4) atau 365 (ayat 2) ke 2 atau 480 dan perjanjian antara CV. JMM dengan Rahmat yang menjaminkan harta orang lain dan membuat per- nyataan seolah-olah miliknya di- anggap melanggar pasal 263, 264, dan 266 KUHP, ujar salah seorang pengamat hukum yang tidak mau disebut namanya. Deden H. Somantri, SH., men- gatakan pula perusahaan Trihamas Finance adalah perusahaan yang terbaik yang telah memperoleh penghargaan dari APPI sebagai perusahaan pembiayaan terbaik pada tanggal 7 Desember 2011 dan tanggal 23 Desember Tri- hamas Finance kembali mem- peroleh penghargaan dari majalah Infobank sebagai Multi Finance dengan predikat “Kinerja Keuan- gan yang Sangat Bagus selama tahun 2010”. Dan pada bulan Maret 2008, Trihamas Finance menyelenggarakan program um- roh bersama dengan mitra usaha bisnis, ujarnya. (P. Marbun)
  2. 2. Edisi 16/ Tahun XIII / 10 -24 Juli 2013 EDITORIAL 2 KEPALA PERWAKILAN/ BIRO POLDA METROJAYA : Wilson JAKARTA PUSAT: JAKARTA BARAT : Edward, JAKARTA UTARA: Musa Lubis, JAKARTA TIMUR : P. Hutajulu, Parlindungan JAWA BARAT: Martua Sirait, MS, Pantun, Anang Sujatko, Wawan Hermawan , T.Lumban Raja, CIMAHI : CIANJUR : Nunuh Nugraha SUKABUMI : Libra Rustiana, Asep Rohendi, KOTA BANDUNG : P.Marbun SH, BSC , KABUPATEN BANDUNG : KABUPATEN BANDUNG BARAT : Juliater Silaen, Parinton Rianto Sianipar, CIAMIS : Eri Supena, INDRAMAYU: , BANJAR : GARUT : Adam Pribadie , Deden Solihin, KOTA TASIKMALAYA/ KABUPATEN TASIKMALAYA : Hendra Setia Permana, SUMEDANG : CIREBON : Susanti SUBANG : Pohan, PURWAKARTA : Rekson, Christop, KARAWANG : Pariston Purba, AJIS L.TOBING, Ramlan Naibaho, KABIRO KOTA/KAB BEKASI : Rademan KOTA BEKASI : Anton, KABUPATEN BEKASI : Gomba Sianipar, Ojak Parlin S, BOGOR: M. Limbong, DEPOK : Samuel, BANTEN: LEBAK : TANGERANG: Pijar, Rosdiana, SEMARANG: Arief Setiawan, CILACAP : HabetieliTafonao, Amd, BANYUMAS : Dismo, Sutarso, Bagus Hermono,Wiwit Usman, Sigit, PURBALINGGA: Edward PS PROBOLINGGO: Hermawan, Roni, Lukman Hadi, Agung Bhudi Christanto ,LUMAJANG: Sudarsono, PASURUAN: Anton RA, SITUBONDO: Totok Hariyanto, BIRO MADURA : MISBAH, SITI FATIMAH PEKANBARU: SIAK : Awaluddin Butar-Butar, PELALAWAN : Yanti, MEDAN: Barimbing, TAPANULI TENGAH : Ridwan Hamzah, P BENGKULU: Lidya M, LAMPUNG BARAT: Rokda Wita, JAMBI: Samsul, PALEMBANG : Ahmad, LUBUKLINGGAU : Yoseph, BANGKA BELITUNG : Edwuard M, KALBAR : Ajan, NTT : Mikael Risdianto, Xaverianus Suban, Y. Prumentius, D.Djong, MANADO : Ibnu Kisman Ngau , NIAS : Delisama Ndruru PENASEHAT DAERAH: H.Nana, S.Pd, M.Pd Wartawan Surat Kabar Warta Nasional dalam tugas liputan dilengkapi dengan identitas dan nama tercantum di Box Redaksi Kebutuhan Naik Saat Menjalankan Puasa OLEH : REKSON H PASARIBU Pimpinan Redaksi OLEH : APIH LIBRA Kepala Perwakilan/Kepala Biro dan Koresponden di Harian Warta Nasional di seluruh Indonesia dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Bagi yang berminat dapat menghubungi : Hp. 08212 558 2006 ttd Redaksi DIBUTUHKAN DITERBITKAN OLEH CV. HARIAN WARTA NASIONAL NPWP : 31.769.303.4-407.000 BERDASARKAN UU PERS NO 40/1999 KONSULTAN HUKUM LBH-LSM“INFASI” KOMISARIS Sylvia Hutajulu DIREKTUR UTAMA/ PEMIMPIN REDAKSI Rekson H. Pasaribu PEMIMPIN UMUM Ir. Jamangalap Simanullang WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Ade Muksin DEWAN REDAKSI Ir. Jamangalap Simanullang Rekson H. Pasaribu Ade Muksin PIMPINAN PERUSAHAAN Martua Sirait WAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN Martahan Parulian REDAKTUR EKSEKUTIF Posta Tamba REDAKTUR PELAKSANA Rademan REDAKTUR Janri Sitorus SEKRETARIS REDAKSI Sylviah LAYOUT/ARTISTIK Azi Rifangga PEMBINA Ir. Ian FJM Sihombing Hj. Zakariani Santoso Panther Roland PENASEHAT HUKUM Mart Lumumba Malau,SH STAF REDAKSI Sahat LBN Gaol SE, Robert Sahat Marbun, Endang Suhaedi, M.Wilson Pasaribu, Edward PS, Sri Umiyati, Budi Setiawan, Edward Hutapea, D.Ferdinand, Sri Umiyati SH, Sulistiani, Dede Silvia, Atin AR, Rizki Desiyanti, Rafiqa Zubaida, Wuri Handayani, Abdullah, MM, Ayi Apandi, Asep Supriyadi ALAMAT REDAKSI Jl. Komplek Ruko Pulomas Blok VI No 15 Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, 13260 Telp/Fax: (021) – HP 082125582006, E-Mail: wartanasional@rocketmail.com, harianwartanasional@yahoo.co.id ALAMAT TATA USAHA/ BISNIS Perum Griya Ciwangi Blok H1 No 2, Kecamatan Bungursari, Purwakarta E-mail :wartanasional@rocketmail.com, NO REKENING BANK MANDIRI : 132-00-1264034-9, A/N : Rekson Hermanto P KEPALA PERWAKILAN JAWA BARAT Martua Sirait ALAMAT Perum Marga Asih, Blok B-5, No 2, Bandung KEPALA PERWAKILAN JAWA TIMUR HARIYANTO ALAMAT : JLN KH ABDUL HAMID, RT 01/RW 01, JREBENG LOR, KECAMATAN KEDOPOK, KOTA PROBOLINGGO KEPALA PERWAKILAN SULAWESI UTARA Ibnu Kisman Ngau Alamat : Jln Sungai Ranoketang, No 25, Kelurahan Karame Lingkungan Iii, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Silawesi Utara SIRKULASI: Komaludin, PERCETAKAN PT Temprina Printing (Isi Diluar Tanggungjawab Percetakan) Salam sejahtera kami ucap- kan dari kru Warta Nasional untuk mitra pembaca. Ki Hadjar Dewantara dan perkembangan pendidikan di Nusantara tanggal 2 Mei se- tiap tahunnya diperingati di- ambil dari hari lahir Ki Hadjar Dewantara, salah satu tokoh pendidikan yang namanya ma- syhur dalam lembaran sejarah bangsa Indonesia dikenal ke seluruh negara. Berikut ini cerita singkat mengenai Menteri Pendi- dikan pertama republik ini, yang punya sumbangsih be- gitu besar. Sebelum kami buka cerita singkat dari keluarga besar Warta Nasional, mohon maaf yang sebesar-besarnya Sejarah Singkat Ki Hadjar Dewantara bila ada kata tersisa, semoga kita semua masih ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perjalanan hidup sosok sebagai bangsawan yang besar di lingkungan keraton Yogya- karta, Raden Mas Soewardi Soerjaningrat (Ki Hadjar De- wantara) memperoleh pen- didikan yang layak setelah menamatkan sekolah dasar di Eiropeesche Lagere Scho- len (ELS, sekolah rendah ber- bahasa belanda selama tujuh tahun). Dia kemudian melan- jutkan sekolah ke Stovia. Say- ang, sekolahnya tidak selesai lantaran sakit. Ki Hadjar De- wantara kemudian bekerja sebagai jurnalis. Dia terkenal andal menyajikan tulisan yang bersifat komunikatif, dengan pesan yang mampu mem- bangkitkan semangat antiko- lonialisme bagi pembaca. Ada beberapa harian saat itu yang tercatat pernah menjadi tempat Ki Hadjar Dewantara menerbitkan tulisannya, yak- ni Sudijotomo, Tjahaja Timoer dan Poesara. Selain aktif menulis, Ki Hadjar Dewantara mengikuti organisasi sosial dan politik Budi Utomo. Seiring waktu dia berkenalan dengan to- koh penting seperti Douwes Dekker dan dr. Cipto Man- gunkusumo. Mereka bertiga lalu mendirikan Indische Par- ty pada tanggal 25 Desember 1913 yang bertujuan menca- pai Indonesia merdeka. Dike- mudian hari, organisasi ini ditolak pemerintah Belanda. Perjuangan tetap berlan- jut. Pada tahun 1913, ada dua artikel hasil goresan tangan beliau yang begitu terkenal, yakni “Als ik eens Nederlander was” (Jika saya seorang Belan- da) dan “Een voor allen mur ook allenvoor een” (Satu un- tuk semua tapi semua untuk satu juga). Tulisan “Jika saya seorang Belanda” membuat marah pemerintah kolonial. Guber- nur Jenderal Iden Burg men- ghukum Ki Hadjar Dewantara dengan mengasingkannya ke Pulau Bangka. Pemirsa pem- baca, tunda dulu sampai di sini. Nanti masih ada lanjutan cerita singkat Ki Hadjar De- wantara di episode yang akan datang. Sampai jumpa. R amadan tahun ini tampaknya bakal kita jalani dengan penuh keprihatinan. Kita prihatin karena Ramadan datang bersamaan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Kenaikan harga kebutuhan pokok itu dipicu dua hal. Pertama, penaikan harga bahan bakar minyak. Kedua, melonjaknya permintaan akan kebutuhan pokok selama Ramadan. Itu artinya kenaikan harga kebutuhan pokok pada Ramadan tahun ini lebih besar bila dibandingkan dengan tahun- tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya kenaikan harga kebutuhan pokok hanya dipicu oleh meningkatnya permintaan akan bahan pokok tersebut. Oleh karena itu, kita harus bersungguh-sungguh mengendalikan konsumsi. Bukankah hakikat puasa yang kita laksanakan selama Ramadan ialah menahan diri?. Itu artinya tanpa kenaikan harga kebutuhan bahan pokok pun kita semestinya mampu mengendalikan konsumsi. Apalagi, ketika harga kebutuhan bahan pokok melonjak tak terkendali, kita harus ekstra mengendalikan konsumsi. Penghematan atau pengendalian konsumsi sesungguhnya merupakan perlawanan atas kenaikan harga kebutuhan bahan pokok tersebut. Disebut perlawanan karena dengan menghemat, permintaan akan menurun. Hukum ekonomi mengatakan, bila permintaan menurun, penawaran pun menurun dan harga akhirnya ikut turun. Di sisi lain, kenaikan harga kebutuhan pokok membuat daya beli sebagian rakyat menurun. Kita prihatin melihat rakyat yang tak mampu menikmati Ramadan karena menurunnya daya beli mereka, karena kemiskinan mereka. Bila Anda kebetulan orang yang berkelebihan, Anda berkewajiban membantu mereka yang berdaya beli rendah itu. Itu lebih baik daripada Anda menghambur-hamburkan duit untuk memenuhi hasrat konsumtif Anda. Namun, kita hendaknya tidak menyalurkan sumbangan atau zakat buat orang-orang miskin tersebut secara langsung. Menyalurkan sumbangan atau zakat secara langsung akan menciptakan kerumunan yang berpotensi memunculkan keributan bahkan korban jiwa. Kita tentu masih ingat pembagian zakat secara langsung dan masif di Pasuruan, Jawa Timur, yang menyebabkan 21 orang tewas, pada Ramadan 2008. Kita hendaknya menyalurkan sumbangan melalui lembaga-lembaga sosial kredibel yang kini bermunculan di Tanah Air. Lembaga-lembaga ini memiliki database sangat baik sehingga zakat tersalurkan ke mereka yang memang berhak menerima. Memberikan zakat secara langsung bisa menyebabkan zakat jatuh ke tangan orang yang tidak tepat. Ini mirip dengan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang belakangan ketahuan banyak yang salah sasaran. Orang yang memberikan zakat secara langsung dan masif juga bisa dituding menyimpan maksud tertentu, misalnya memperlihatkan kepada khalayak bahwa dia orang kaya. Pemberi BLSM pun rawan dituding menyimpan maksud politis tertentu menjelang Pemilu 2014. Potensi modal sosial dan ekonomi rakyat untuk mengurangi kemiskinan di negeri ini ternyata sangat hebat, bisa lebih hebat daripada negara. (@) Oleh karena itu, kita harus bersungguh-sungguh mengendalikan konsumsi. Bukankah hakikat puasa yang kita laksanakan selama Ramadan ialah menahan diri?. Itu artinya tanpa kenaikan harga kebutuhan bahan pokok pun kita semestinya mampu mengendalikan konsumsi. “ SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA Mengucapkan TAHUN 1434 H
  3. 3. SUBANG, (WN) Sejumlah warga masyarakat yang telah mengajukan permohonan bantuan sosial baik dana aspirasi, hibah dan umum dihantuai rasa was was. Pasalnya, di kewatirkan Bantuan Sosial (Bansos) yang selama ini di tunggu tunggu dan telah diajaukanya kepada Pemerintah Daerah melalui Bagian Sosial Setda Subang tidak di terima, tergeser dengan adanya dugaan munculnya proposal fiktif. “Mudahan mudahan saja apa yang di khwatirkan adanya proposal fiktif tidak ada dan tidak terjadi, untuk itu diharapkan kepada Dinas instansi terkait dalam melaksanakan tugasnya tidak harus tembang pilih, “tegas Carmo, Tokoh Masyarakat asal Soklat. Sementara di tempat terpisah Kepala Bagian Sosial (Kabagsos) H. U Sutisna yang akrap dipanggil Ucok dan di damping H. Endang Kasubsi Kemasyarakatan dan Sosial mengatakan kepada Warta Nasional , mudah mudahan kekhwatiran masyarakat dengan adanya dugaan muncul proposal fiktif tidak akan terjadi. Kabagsos , jauh jauh sebelumnya kami dari Bagian Sosial melaksanakan cros cek kelapangan, mendata ulang kembali alamat yang di ajukan oleh masyarakat yang mengajukan permohonan tersebut. Hal itu dilakukan agar senantiasa tidak adanya proposal fiktif,jika ada yang tidak sesui dengan ajuan kami black list permohonan yang diajukan oleh masyarakat tersebut sekaligus di tangguhkan di tangguhkan dalam pencairanya “ tegas Ucok. (Asep Supriadi) Edisi 16/ Tahun XIII / 10 -24 Juli 2013 JAWA BARAT 3 Kepala UPT Terminal Minta Diekspos Retribusi Jadi Ajang Korupsi Oknum BANDUNG, (WN) Kepala UPT Terminal Dinas Perhubun- gan (Dishub) Kota Bandung, Ia Sunarya, meminta Harian Warta Nasional agar mengeskpos dulu ajang korupsi oknum pegawai dari retribusi kios di Sub Terminal Sadang Serang. “Kalau ada permasalahan di ekspos aja dulu iya, baru nanti kita klarifi- kasi,” tegas Ia Sunarya melalui pesan sing- katnya kepada wartawan. Walikota Ijinkan Pabrik Berdiri di Atas Sungai PT Indo Hasasi Textile Cemari Sungai Citarum Apa yang dikatakan oleh Ia Sunarya langsung dir- espon oleh wartawan den- gan melakukan investigasi ke dalam terminal dengan sumber para pengurus ang- kot. Dari keterangan para Pengurus Angkutan Kota (Angkot) tersebut diketahui bahwa alasan untuk menin- gkatkan PAD dari Sub Ter- minal Sadang Serang, oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung adalah dengan menyulap terminal menjadi pasar tradisional dengan ra- tusan kios dengan buruk rupa alis dibuat kios amburadul. Padahal, peruntukan terminal seharusnya digunakan untuk Angkutan Kota Trayek Sadang Serang-ST Hall dan Sadang Serang-Caringin. Imam Rusmana, salah sa- tunya pengurus angkot men- geluh dan mengatakan, ban- yaknya permasalahan di Sub Terminal Sadang Serang, di- antaranya banyaknya jongko dan kios didirikan di dalam KAB BANDUNG, (WN) Dalam pelaksanaan aktifitas- nya sehari-hari, PT Indo Hasasi Textile (IHT) telah membuang limbah cair yang diduga men- gandung Bahan Beracuran dan Berbahaya (B3) secara By pass tanpa proses Instalasi Pengelo- laan Air Limbah (IPAL) ke sungai citarum yang berlokasi di daerah Desa Andir, Kecamatan Bale En- dah, Kabupaten Bandung. Warga setempat merasa ter- ganggu dan dirugikan bila menci- um bau limbah cair yang dibuang dengan sembarangan tanpa ijin oleh PT IHT. Pembuangan limbah cair tersebut di duga tidak melalui proses Screen Equaliz, Aeration Basin I, II dan Clarifier (pengenda- CIMAHI, (WN) Menindak lanjuti pem- beritaan Harian Warta Na- sional pada Edisi 190 Hala- man 3 Kolom 3 yang berjudul “Wali Kota Harus Bongkar Bangunan Parmanen di Atas Sungai”, bangunan yang di- maksud berdiri kokoh di atas tanah milik Negara yang pe- runtukannya jelas untuk ke- pentingan umum dan tidak memiliki IMB (Ijin Mendiri- kan Bangunan). Maraknya bangunan yang didirikan di Sempadan Sungai bahkan diatas sungai Cibaligo yang berada di daerah Kelura- han Cibeureum, Kecamatan Cimahi, Selatan Kota Cimahi yang diperuntukkan untuk Industri dan Textile. Padahal, sudah jelas melanggar Per- aturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 20 Tahun 1995 yang berbunyi : Sempadan sungai ini adalah kawasan lindung, pada ayat (1) dikatakan di- SUBANG, (WN) Pengucuran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2013 bagi Desa- desa di Kabupaten Subang, semula ditujukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa terkait dengan pelaksanaan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Endingnya ingin ditingkatkan kapasitas keberdayaan masyarakat desa agar swadaya gotong royong semakin terpacu. Namun bagaimana fakta di lapangan, ternyata dana yang dikucurkan bagi 253 Desa/Kelurahan bernilai milyaran rupiah diduga kuat tak sedikit diselewengkan oknum yang ingin mengeruk keuntungan sesaat. Salah satu dugaan penyelewengan dana ADD terjadi di Desa Kumpay, Kecamatan Jalancagak. Berdasarkan pantauan di lapangan dan keterangan sumber, hingga saat ini pekerjaan fisik (pemagaran) kantor desa mangkrak. Terlihat di sekitar lokasi bangunan hanya terdapat gundukan matrial seperti batako, pasir,seadanya. Ketua LPMD Kumpay selaku Tim Pelaksana kegiatan fisik Rahmat Hidayat, saat dikonfirmasi Tim Warta Nasional kediamannya belum lama ini, mengaku bila dana peruntukan pembangunan pagar itu digunkan untuk membayar honorarium aparat desa seperti perangkat desa, anggota BPD, anggota LPMD, hingga Ketua RT/RW. Dirinya padahal mengetahui, bila proposal yang diajukan pada tahap-I tidak seluruhnya dipruntukan honorarium aparat. “ kami hawatir, bila pembagian honor tidak merata akan terjadi gejolak, maka itu atas kesepakatan bersama dana peruntukan dialihkan untuk membayar honor,” tuturnya berdalih. Dihadapan Tim Warta Nasional, Rahmat yang tugas kesehariaanya menjadiPNS(PLS-Red)diUPTDKecamatanJalancagakmenerangkan, untuk menuntaskan pembangunan fisik itu akan pinjam kepada pihak ketiga.” Lagian mangkraknya pembangunan pagar itu,lantaran susah mencari tenaga kerka,” ujarnya beralasan. Sejumlah kalangan LSM dan Ormas menyesalkan atas langkah Panitia pelaksana di Desa Kumpay itu, merekamendesak agar Irda Kabupaten Subang segera turun tangan, bahkan aparat penegak hukumpun diminta segera melakukan penyelidikan. “ Adili meraka, lantaran dinilai mencederai amanat yang telah dibebankan di pundaknya,”Ujar Ujang Carto aktivis LSM Alinasi Subang. (abh/esuh) KARAWANG, (WN) Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Karawang, menyatakan sejumlah perusahaan di daerah tersebut berencana menarik investasinya. Lantaran merasa keberatan atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah setempat. Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Karawang, Puji Isyanto mengatakan beberapa kali kebijakan pemerintah daerah setempat cukup merugikan kalangan pengusaha, sehingga membuat pengusaha kecewa. Ia menilai dukungan pemerintah daerah yang dinilai masih kurang itu, kemungkinan akan mengakibatkan para pengusaha berpikir ulang untuk menanamkan investasinya di Karawang. “Kebijakan pemerintah daerah yang kini dirasa merugikan kalangan pengusaha ialah masalah penyesuaian upah terkait dengan kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi,” kata Puji di Karawang, Ahad. Idealnya, kata dia, pemerintah daerah berperan menjadi fasilitator bagi buruh dan pengusaha dari setiap persoalan ketenagakerjaan. Namun, kenyataannya pemerintah daerah lebih terkesan sebagai fasilitator buruh dan mengesampingkan pengusaha. Puji menilai munculnya kesepakatan penyesuaian upah terkait dengan kenaikan harga BBM bersubsidi antara para buruh dari berbagai serikat pekerja yang tergabung dalam Aliansi Besar Karawang dengan pemerintah daerah itu cukup ‘memukul’ kalangan pengusaha di Karawang. Apindo Karawang sendiri memutuskan untuk melaporkan permasalahan itu ke Apindo Pusat. Sebab surat kesepakatan antara pemerintah daerah dengan para buruh Karawang tersebut juga ditembuskan ke Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. (Red/Manullang) terminal layaknya sudah sep- erti pasar, retribusi dipungut tanpa karcis, dan uang parkir motor pun ditagih seenaknya oleh suruhan Dishub tanpa karcis parkir dan penagih bu- kan juru parkir resmi yang pakai baju parkir, beber Imam. Imam selaku pengurus angkutan kota resah dan ter- ganggu oleh kesemrawutan para pedagang yang berada di dalam Terminal Sadang Serang,ada ratusan kios yang ada di dalam terminal ini diduga menadi ajang pung- utan yang dilakukan oleh Di- shub untuk memperkaya diri sendiri dan golongan para oknum,hal ini sudah pernah saya sampaikan kepada Ke- pala Sub Terminal Sadang Se- rang yang dulu pak Kurniawan dan yang sekarang Handi. Sedangkan menurut Sae- fudin, pegawai Dishub yang ditugaskan di Sub Terminal Sadang Serang mengaku me- mungut retribusi menjelaskan bahwa pasar yang ada didalam terminal seperti Jongko dan Kios di pungut Rp 3000/hari, pedagang kaki lima dipungut Rp 2000/hari, dan yang pakai roda dipungut Rp 1000/hari. Setelah dipungut, saya su- dah ditarget harus setor Rp 120.000/hari dari semua yang saya pungut tanpa karcis, ujarnya Saefudin. Kata Saefudin kalau tu- kang parkir setor Rp 60.000/ hari, penjaga WC umum yang berada di belakang kantor setor Rp 40.000/ hari, TPR pos 1 setor Rp 110.000/hari yaitu angkot Sadang serang- ST Hall, TPR pos 2 setor Rp 150.000/hari angkot Sadang serang-caringin. Semua setoran saya kasi- hkan/diterima oleh pak Hen- dra di Disub yang bertugas di Sub Terminal Sadang Serang, tegas saefudin. Diperkirakan pendapatan dari Sub Termi- nal Sadang Serang lebih dari Rp.480.000/hari x 30 hari Rp 14.400.000/bulan x 12 bulan Rp 172.800.000/tahun. Pendapatan satu sub ter- minal saja yaitu sadang se- rang di duga mencapai Rp 172.800.000,per tahun,ada berapa sub terminal di kota bandung? Dan berapa PAD yang diterima Kepala UPT Terminal setiap Sub Terminal Per Hari, per bulan dan per tahun?. Kepala UPT Terminal Dinas Perhubungan Kota Bandung Ia Sunarya saat mau dikonfirmasi, Selasa ti- dak berada dikantor, setelah dihubungi melalui telepon selulernya mengatakan saya sedang diluar, wartawan me- minta agar keesokan harinya berkenan dikonfirmasi terkait sub terminal sadang serang, Ia Sunarya meminta wartawan agar di ekspos, itu kan tugas wartawan kalau ada perma- salahan di ekspos aja dulu baru nanti kita klarifikasi, te- gas Ia Sunarya. (Martua) larang membuang sampah ke sungai & lingkungannya, pada ayat (2) mengatakan dilarang keras Mendirikan Bangunan Usaha & Tempat tinggal. Serta Peraturan Daerah Kota Cimahi No 14 Tahun 2012 Tentang Penataan Sempadan Sungai di mana didalamnya telah mengatur tentang larangan peman- faatan sempadan sungai un- tuk didirikan bangunan apa- pun, kecuali untuk prasarana umum atau utilitas public. Ironisnya, beberapa perusa- haan yang mendirikan ban- gunan di sempadan dibiarkan bahkan diatas sungai pun be- bas yang berlokasi di daerah jalan cibaligo. Diantaranya:, PT Beast Jaens, PT Leuwijaya Utama Textile, PT Mulia Le- stari, PT Dewa Sutratex, PT Medan Jaya. Desakan dari berbagai ka- langan masyarakat meminta agar bangunan yang dianggap liar tersebut diminta segera di bongkar oleh pemerintah kota cimahi. Sehingga Harian Warta Nasional melayangkan surat Wawancara khusus/ Klarifikasi ke Wali Kota Ci- mahi terkait bangunan yang berdiri kokoh di atas sungai, dengan nomor surat 021/ WW/Perw-JBR-WN/IV/2013 dan melampirkan foto ban- gunan yang dimaksud pada tanggal 23 April 2013. Aneh bin ajaib surat jawa- ban yang diterima Warta Nasional dari Kasubag Hu- mas Kota Cimahi pada tang- gal 29 mei 2013 tanpa Kop surat,nomor,cap,dan tanda tangan,sungguh luar biasa Kasubag Humas Kota ci- mahi atas nama Rukandi Juliadi S.Sos. NIP 19620703 1983031012 sesuai dengan yang tercantum di jawaban surat yang diberikan Bagian Humas kepada Warta Nasi- onal dan jawaban yang diteri- ma atas pertanyaan yang di sampaikan Warta Nasional kepada walikota tidak sesuai dengan harapan masyarakat, pada pertanyaan yang per- tama. Mengapa pemerintah tutup mata terhadap peru- sahaan yang mendirikan bangunan di atas sungai dan tidak memiliki IMB? Jawaban wali kota adalah, keberadaan bangunan kelima perusa- haan di wilayah cibaligo telah dibangun/berdiri sebelum kota cimahi menjadi daerah otonom,yakni pada era kabu- paten bandung. Sehingga proses penguru- san perijinan masih merupak- an kewenangan kabupaten bandung,sejauh ini pemerin- tah kota cimahi sejak berdiri sebagai daerah otonom se- lalu berupaya untuk senan- tiasa mensosialisasikan dan menegakkan aturan tentang pendirian bangunan sesuai dengan ketentuan perun- dang-undangan yang berlaku. Pertanyaan yang kedua, adanya dugaan oknum pe- jabat dari pemkot cimahi menerima uang koordinasi bulanan,dan jawaban men- gatakan tidak benar ada aparat pemerintah kota ci- mahi menerima setoran koordinasi bulanan dan per- tanyaan yang ke tiga adalah Apakah IBU Wali Kota Cimahi sependapat dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawabarat No 20 Tahun 1995 Bahwa sempadan sungai adalah ka- wasan lindung pada ayat (2) mengatakan Dilarang keras Mendirikan Bangunan Usaha & Tempat tinggal di sem- padan sungai/diatas sungai. Dan ke lima bangunan tersebut wajib dan harus di- bongkar? Dan jawaban yang diterima atas pertanyaan tersebut adalah, Kami san- gat setuju dengan ketentuan yang tercantum dalam PER- DA Provinsi Jawa Barat No- mor 20 Tahun 1995 Bahwa sempadan sungai adalah ka- wasan lindung yang dilarang dimanfaatkan untuk didiri- kan bangunan apapun,kecuali untuk utilitas public. Untuk menindaklanjuti hal tersebut Pemerintah Kota Cimahi telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang pe- nataan Sempadan sungai di mana didalamnya mengatur tentang larangan peman- faatan sempadan sungai untuk didirikan bangunan apapun,kecuali untuk prasa- rana umum atau utilitas pub- lic.jawaban yang ketiga tidak sesuai dengan yang si pertan- yakan. LIANKoordinatorLemba- ga Advokasi Hukum dan Ham menanggapi,memang hukum di Negara kita ini hanya ta- jam ke masyarakat bawah dan tumpul ke atas,buktinya wa- likota cimahi seolah-olah cuci tangan dan lepas tanggung jawab,cimahi kan sudah dae- rah otonom semua kebijakan ada di tangan kepala daerah yaitu wali kota,di samping ad- anya PERDA Jawabarat No 20 Tahun 1995. Pemerintah Kota Cimahi juga sudah menerbitkan PERDA No 14 Tahun 2012 Tentang penataan sempadan sungai,yang sudah jelas ada larangan pemanfaatan sem- padan sungai untuk mendiri- kan bangunan apapun,disini sangat jelas kalau Wali Kota Cimahi Hj ATTY SUHARTI tidak tegas dan tidak pu- nya nyali untuk menindak para pelaku usaha yang nakal,yang terang-terangan berani mendirikan bangunan di sempadan/diatas sungai dengan kasat mata pasti tidak memiliki IMB. (MARTUA) pan bakteri). Yang dinilai melang- gar perundang undangan yang tertuang di UU RI No 4 tahun 1982 tentang ketentuan keten- tuan pokok pengelolaan lingkun- gan hidup dan UU No 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkunan Hidup. Limbah industri harus dipros- es melalui water treatman yang yang lazim disebut Instalansi Pen- gelolaan Air Limbah ( IPAL ) se- belum di buang kesaluran umum. PT IHT tidak pernah memikirkan dampak lingkungan sekitar yang bisa membuat keresahan bagi warga sekitar. Apa yang dilaku- kan oleh PT Indo Hasasi Textile sudah jelas melanggar Peraturan Daerah Provinsi Jawa barat No 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 87 dikatakan. Setiap orang dan/atau pelaku usaha dilarang huruf (a), Mem- buang Limbah B3 ke media ling- kungan hidup tanpa melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan,huruf (c),membuang limbah ke media lingkungan hidup tanpa memenuhi baku mutu lingkungan hidup,huruf (d), membuang limbah ke me- dia lingkungan hidup tanpa ijin, ijin tersebut diperoleh dari Bupati Kabupaten Bandung,Cq Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. Serta melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 20 Tahun 1990,tentang Pen- gendalian Pencemaran Air,pada pasal 17 ayat (1) dan (2) men- gatakan bahwa Setiap badan atau perorangan yang membuang limbah cair wajib mentaati baku mutu limbah cair sebagaimana ditentukan dalam ijin pembuan- gan limbah cair yang ditetapkan baginya dan dilarang melakukan pencemaran. Dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 7 Tahun 2007 Tentang baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi ke- tel uap,dalam pasal 5 dikatakan untuk mendapatkan AMDAL atau rekomendasi UKL-UPL,setiap ketel uap disyaratkan memenuhi baku mutu emisi,juga membuang gas melalui cerobong yang dilengkapi sarana pendukung dan alat pengaman sesuai per- aturan yang berlaku. Yang paling ironis adalah di duga upah buruh atau gaji kary- awan PT Indo Hasasi Textile masih di bawah UMK Kabupaten Bandung Tahun 2013 yakni Rp 1.338.333 dan karyawan belum diberikan program jamsostek. Dalam hal ini jelas-jelas PT Indo Hasasi Textile sudah melanggar UU RI No 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ,dan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 1993 Tentang Penyelengg- araan Program Jamsostek,dalam pasal 3 ayat (2) dikatakan Setiap Tenaga Kerja berhak atas Jami- nan Sosial Tenaga Kerja dan pas- al 4 ayat (1) mengatakan bahwa Program Jamsostek adalah ke- wajiban bagi setiap perusahaan dalam melaksanakan hubungan kerja dengan karyawannya. Masalah batu bara yang ada di perusahaan diduga kuat tidak memiliki ijin penampungan dan termasuk ijin penampungan hasil pembakarannya. Hingga berita ini dimuat pihak PT Indo Hasasi Textile tidak menjawab surat Kon- firmasi harian Warta Nasional dengan nomor surat 028/Konf- Perw-JBR-WN/VI/13,dan melam- pirkan foto limbah yang diduga kuat limbah dari PT INDO HASASI TEXTILE. Sehinga segala infor- masi dan temuan WN di anggap benar adanya dan menjadi bahan untuk laporan kepada pihak-pihak yang dianggap mempunyai kom- petensi. (Martua) DanaADDDidugaBanyak Dilewengkan SejumlahPerusahaan AkanTarikInvestasi TERKAITPENCAIRANBANSOS Awas!ProposalFiktif Bermunculan
  4. 4. Edisi 16/ Tahun XIII / 10 -24 Juli 2013 JAWA BARAT 4 Akses Jalan Utama di Desa Sukamanah Bobrok PT AA Jaya Buang Limbah ke Kali Cibaligo Tanpa Ijin FBBGelarSosialisasiUndang-undangJasaKeuangan BangubdiDesaBelendung DidugaJadiBancakan CalonBupatiGarutHadir diKampungHalaman CIMAHI, (WN) PT AA JAYA yang berlokasi di jalan Cibaligo telah membuang limbah cairnya yang didu- ga mengandung Bahan Beracun dan Berba- haya (B3) dengan sembarangan dan tanpa ijin ke kali cibaligo atau saluran umum di lingkungan pemukiman warga Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi, Ten- gah Kota Cimahi tanpa memperhatikan dan menyadari telah melakukan pelangga- ran terhadap UU RI No 4 tahun 1982 ten- tang ketentuan-ketentuan pokok pengelo- laan lingkungan hidup. Serta PP No 20 tahun 1990 tentang pengendalian pence- maran air, PP No 27 tahun 1999 tentang Analisis menge- nai Dampak Lingkungan, Per- aturan Menteri Negara Ling- kungan Hidup No 30 tahun 2009 tentang tata cara laksa- na perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 serta pengawasan pemulihan aki- bat pencemaran limbah bahan berbahaya, UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Dae- rah Provinsi Jawa Barat No 1 tahun 2012 tentang Lingkun- gan Hidup dan Penataan Hu- kum Lingkungan. Pada pasal 87 di dalam perda ini menyebutkan setiap orang dan/atau pelaku usaha dilarang; poin (a).membuang limbah B3 kemedia lingkun- gan hidup tanpa melakukan CIMAHI, (WN) Pembuangan limbah cair yang diduga mengandung B3 yang dilakukan PT Oriental Em- broidery secara By pass tanpa proses Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) ke saluran umum yang berlokasi di Kelu- rahan Cigugur Tengah, Keca- matan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Warga setempat merasa ter- ganggu dan dirugikan bila men- ciumbaulimbahB3yangsangat menyengat dan bisa menimbul- kan penyakit bagi warga. Hal ini sudah berlangsung lama dan SUKABUMI, (WN) Sejak 15 tahun lalu sejak diaspalnya sarana perhubungan sepanjang 14 kilometer yang melewati Kampung Warung Tepus dan Kampung Ciayunan, Desa Sukamanah, Kecamatan Gegerbitung, wilayah Timur Kabupaten Sukabumi sampai kini tidak pernah lagi diperbaiki dan dibiarkan rusak parah dan sangat memprihatinkan, sedangkan jalan ini yang menghubungkan wilayah kabupaten Cianjur. Warga masyarakat dan SUBANG, (WN) Lagi, Bantuan Gubernur (Bangub) Propinsi Jabar diperuntukan pembangunan infra struktur perdesaan di Desa Belendung, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Jabar, senilai Rp.100,- juta diduga dijadikan bancakan. Bangub yang bersumber dari APBD-I tahun 2013, di Desa Belendung ini sesuai proposal untuk membangun Tembok Penahan Tanah (TPT) dan pengerasan Jalan. Namun sebelum dana itu diterapkan , Kades Belendung Sur sudah duluan menyunat sebesarRp.30,-juta. Sisanya sebesar Rp.70,- jutaan hanya di realisasikan kisaran 40% saja, selebihnya dijadikan ajang bancakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Ujar sumber yang mewanti-wanti tidak ingin disebut namanya. Ketua LPMD setempat Sapna yang juga mengaku pegawai Dinas Bimair kabupaten Subang saat dikonfirmasi di kediamannya menerangkan, bila dana bangub yang diterima dari Kades Belendung hanya sebesar Rp.70,-jutaan dari seluruh bantuan Rp.100,-juta. Dana sebesar itu menurut pengakuannya sudah diterapkan seluruhnya untuk memperkeras jalan dan TPT. “ Perkerasan jalan diterapkan untuk menyambung jalan yang sudah dibangun oleh Bina Marga, jadi tidak benar bila ada dana sisa yang dibagi- bagi,” Ujar Sapna berkilah. Sementara Kades Belendung Surnayim, ketika Warta Nasional hendak mengkonfirmasi meski berulang kali disambangi di kantornya selalu sedang tidak di tempat. Keterangan dihimpun Warta Nasional menyebutkan, bila program tersebut semula bertujuan untuk membenahi infrastuktur di pedesaan seperti; sarana produksi pertanian, sarana pemasaran dan prasarana perekonomian lainnya dimaksudkan untuk membuka akses perekonomian, agar daya beli masyarakat semakin terdongkrak. Namun faktanya di lapangan diduga kuat fisiknya tidak direalisasikan sepenuhnya. Oknum malahan menjadikannya program ini untuk bancakan. Menanggapi kondisi seperti itu aktifis LSM Protes Asep Wahyudin meminta agar aparat penegak hukum segera turun tangan. “ Polisi dan Kejari harus pro aktip, segera selidiki terendusnya kasus-kasus dugaan Tipikor , tangani secara serius hingga ke meja hijau. Bila dikemudian hari oknum-oknum yang terlibat terbukti melanggar hukum, penjarakan agar ada efek jera,” ujarnya. Asep juga menyesalkan adanya pembiaran kebijakan adminsitrasi (baca : Pembuatan SPJ fiktip), hal itu secara tidak langsung mentolelir tindakan korupsi itu sendiri. (Abh/Esuh) GARUT, (WN) Ada yang lain dalam acara peringatan Isra Mi’raj Muhamad S.A.W di Kampung Cicageur, Desa Padasuka, Kabupaten Garut. Calon Bupati Garut yang di usung Partai PDIP H.Memo Hermawan ikut hadir memeriahkan acara. Kepada Warta Nasional ,Yudi Setia Kurniawan Team sukses pemenangan H.Memo Hermawan untuk Kecamatan Cibatu mengatakan, hadirnya calon Bupati H. dalam acara Isro Mi’raj ini bukan untuk melakukan kampanye ataupun sosialisasi ke Wilayah Kecamatan Cibatu, tetapi semata-mata hanya kebetulan saja berkunjung, beliau merupakan warga asli kampung cicageur. “Jadi ini hanya menghadiri kegiatan rutin memperingati Isro Mi’raj di kampung halaman nya sendiri,”ujar Yudi. Yudi menambahkan, dalam acara tersebut bisa kita saksikan bersamabahwaH.memoHermawansamasekalitidakmelakukan orasi atau pun memperkenalkan diri kepada masyarakat yang hadir,ini karena Ia hadir hanya sebagai warga biasa yang akan mendengarkan tausyah yang dibawakan oleh Ustad H.Endang Rusmana yang sengaja di hadirkan dari Bandung. “Jadi ini hanya menghadiri tausyah saja”jelas nya. Selain Tausyah yang di sampaikan oleh Ustad Endang Rusmana ,turut di meriahkan juga oleh marawis yang di pimpin oleh Nandang.(Adam) SUBANG, (WN) Dewan Pimpinan Daerah Forum Bela Bangsa (DPD- FBB) Kabupaten Subang, ba- ru-baru ini telah memprakar- sai sosialisasi Undang-undang tentang Otoritas Jasa keuan- gan (OJK) yang dipusatkan di Aula STIESA Subang. Sosial- isasi yang diikuti dari berbagai elemen masyarakat, seperti anggota Ormas FBB, unsur birokrat, Mahasiswa, pengrus Majlis Ta’lim dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya juga tampak hadir anggota DPR-RI elemen lainnya mengatakan kepada wartawan Warta Nasional saat investigasi ke lapangan, jalan ini sangat potensial bagi ekonomi rakyat. Cuma kenapa selama 15 tahun ke belakang sampai saat ini tahun 2013 belum ada pemeliharaan, baik periodik maupun penetrasi. “Kami merasa ditelantarkan, sedangkan warga di sini lunas PBB,“ imbuh warga. Warga masyarakat Desa Sukamanah Kecamatan Gegerbitung mayoritas petani holtikultura yang bercocok tanam sayur mayur - penghasil tomat, cabe merah, sawi putih dan kol - sehingga daya jual pun lumpuh akibat jalan yang layaknya ditanami lele jumbo hampir sepanjang Warung Tepus-Ciayunan bergelombang persis kali setengah kekeringan. Bukan hanya itu saja, siswa-siswi pun yang melanjutkan sekolah ke tingkat SMA-SMK kesulitan walaupun jarak tempuhnya hanya 10 km ke pusat pendidikan Kecamatan Kota Gegerbitung. Bayangkan saja, ongkos ojek pun mencapai 25 ribu rupiah. Angkutan umum yang via Gegerbitung hanya dua unit, berangkatnya dari Cijember menuju Sukaraja Sukabumi. Setiap jam 0400 pagi, yang kesiangan otomatis lewat jam 0400 tidak masuk kelas. Yang dikhawatirkan warga pihak pemerintah Kabupaten Sukabumi ditelantarkan. Bahkan saat ini pun merasa terasingkan, mengharapkan sekali sesegera mungkin wilayah ini jangan jadi desa ataupun daerah tertinggal. “Kami pun mendengar, bahkan dari pemerintah propinsi dan kabupaten, yang diutamakan pertama infrastruktur daerah. Yang berikutnya menkngkatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan.” Memang suatu prepenshif kewajiban pemerintah terhadap masyarakat jangan sampai terjadi delebratif terus menerus ocehan masyarakat Sukabumi bobrok. “Memohon kepada pihak pemerintah kabupaten yang berkapasitas di Dinas Pekerjaan Umum (Binamarga), sudilah melangkahkan kaki ke wilayah yang dirasakan terpencil,” tandasnya. (ASEP/RADI) pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan,poin (c),dilarang membuang limbah ke media lingkungan hidup tanpa me- menuhi baku mutu lingkun- gan hidup,poin (d),dilarang keras membuang limbah kemedia lingkungan hidup tanpa ijin. Pembuangan lim- bah cair dengan sembarangan secara by pass yang dilakukan PT AA Jaya di duga tanpa me- lalui proses Instalansi Pem- buangan Air Limbah ( IPAL ) dimana dalam pelaksanaan aktifitasnya sehari-hari telah membuang limbah cairnya dan Limbah B3 ke saluran kali cibaligo atau saluran umum dan tanpa melalui proses Screen Equaliz,Aeration basin I,II dan Clarifier (pengenda- pan bakteri) dan PT AA JAYA telah mengabaikan keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup No Kep- 01/BAPEDAL/09/1995 ten- tang Analisis Dampak Ling- kungan Hidup. Sedangkan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan atau siapapun yang usahanya dan/atau kegiatannya meng- gunakan B3 menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3,dan/atau menimublkan ancaman serius terhadap ling- kungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pem- buktian unsur kesalahan (pas- al 88,UU No 32 tahun 2009 Tentang PPLH.). Sebagai sanksi denda dan pidana,akibat kelalaian mau- pun adanya unsur kesenga- jaan maka berdasarkan pasal 98 ayat (1) UU No 32 Tahun 2009 dikatakan Bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambient,baku mutu air,baku mutu air laut atau criteria baku kerusakan lingkungan hidup,dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit tiga miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah. Hingga berita ini dimuat PT AA JAYA tidak menjawab surat konfirmasi yang di- layangkan Warta Nasional yang bernomor;023/Konf- Perw-JBR-WN/VI/2013 serta melampirkan dokumentasi foto limbah yang dikirim pada tanggal 11 Juni 2013.sehinga segala informasi yang diteri- ma Warta Nasional dan hal- hal yang dipertanyakan diang- gap benar adanya. Bahwa PT AA JAYA tidak mampu menyikapi keresahan warga sekitar akibat dampak dari limbah cair yang telah melanggar Perundang-Un- dangan dan Peraturan Dae- rah Provinsi Jawabarat.PT AA JAYA di duga hanya mement- ingkan keuntungan semata tanpa memikirkan dampak lingkungan,diminta kepada para pihak-pihak yang diang- gap mempunyai kompetensi untuk menindak tegas para pelaku usaha khususnya yang bergerak di bidang industry dan textile yang telah mem- buang limbah ke media ling- kungan tanpa ijin. (Martua) PT Oriental Embroidery DidugaBuangLimbahTanpaProsesIpal warga tidak bisa berbuat apa apa bagaimana kami mau ber- tindak sedangkan pemerintah aja tidak mampu menegur dan menindak pihak perusahaan, ujar asep Tokoh Masyrakat ke- pada WN saat berpapasan di lokasi pembuangan limbah. Ini sudah jelas melanggar perundang undangan yang tertuang di UU RI No 4 tahun 1982 tentang ketentuan keten- tuan pokok pengelolaan ling- kungan hidup dan UU No 32 tahun 2009 Tentang Perlindun- gan dan Pengelolaan Lingkunan Hidup, limbah industry harus diprosesmelaluiwatertreatman yang yang lazim disebut Insta- lansi Pengelolaan Air Limbah ( IPAL ) sebelum di buang kesal- uran umum. PT Oriental Embroidery tidak pernah memikirkan dam- paklingkungansekitaryangbisa membuat keresahan bagi warga sekitar.Apa yang dilakukan oleh PT Oriental Embroidery sudah jelas melanggar Peraturan Dae- rahProvinsiJawabaratNo1Ta- hun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,pada pasal 87 dikatakan. Setiap orang dan/atau pelaku usaha dilarang huruf (a),Membuang Limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa melakukan pengelolaan lim- bah B3 yang dihasilkan,huruf (c),membuang limbah ke media lingkungan hidup tanpa me- menuhi baku mutu lingkungan hidup,huruf (d),membuang lim- bah ke media lingkungan hidup tanpa ijin. Ijin tersebut diperoleh dari Wali Kota Cimahi,Cq Di- nas Lingkungan Hidup Kota Cimahi,dan melanggar Per- aturan Menteri Lingkungan Hidup No 20 Tahun 1990,Ten- tang Pengendalian Pencemaran Air,pada pasal 17 ayat (1) dan (2) mengatakan bahwa Setiap badan atau perorangan yang membuang limbah cair wajib mentaati baku mutu limbah cair sebagaimana ditentukan dalam ijin pembuangan limbah cair yang ditetapkan baginya dan dilarang melakukan pence- maran. Dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 7 Ta- hun 2007 Tentang baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi ketel uap,dalam pasal 5 dikatakan untuk mendapat- kan AMDAL atau rekomen- dasi UKL-UPL,setiap ketel uap disyaratkan memenuhi baku mutu emisi,juga membuang gas melalui cerobong yang dileng- kapi sarana pendukung dan alat pengaman sesuai peraturan yang berlaku.dan di duga upah buruh atau gaji karyawan PT Oriental Embroidery masih di bawah UMK Kota Cimahi Ta- hun 2013 yakni Rp 1.338.333. dan karyawan belum semuanya diberikan program jamsostek. Hingga berita ini dimuat pi- hak PT Oriental Embroidery ti- dak menjawab surat Konfirmasi harian Warta Nasional dengan nomor surat 027/Konf-Perw- JBR-WN/VI/13,dan melam- pirkan foto limbah PT Oriental Embroidery.sehinga segala in- formasi dan temuan WN di ang- gap benar adanya dan menjadi bahan untuk laporan kepada pi- hak-pihak yang dianggap mem- punyai kompetensi. (Martua) Linda Megawati, di dampingi Ketua Komisi B DPRD Subang Sarmita, berjalan lancar dan cukup hangat ketika berlang- sung sesi tanya jawab. Menurut Ketua FBB Ka- bupaten Subang selaku peny- elenggara Yudhi Prayogi.T, so- sialisasi OJK ini dimaksudkan memberikan pencerahan bagi masyarakat yang kerap meng- gunakan fasilitas lembaga- lembaga keuangan. Sehingga diharapkan mereka paham akan hak dan kewajibannya bila kelak ingin memanfaat- kan OJK terkait kepentingan konsumen. Kadiv Hubungan dan Ker- jasama Internasional Lemba- ga OJK Pusat M.Ismail Riadi, sebagai pemateri tunggal me- maparkan, lembaga OJK ini idependen dalam menjalank- an tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pi- hak lain, kecuali hal-hal yang secara tegas diatur dalam un- dang-undang OJK. Menurut Ismail, kendati UU No. 21 tahun 2011 ten- tang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah ditetapkan sejak Nopember 2011, namun efek- tifnya baru 1 Januari 2013 artinya baru 6 bulan berja- lan. OJK itu sendiri berfungsi menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keselu- ruhan kegiatan di dalam sek- tor jasa keuangan. “ Fungsi itu dulu dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPE- PAM-LK), Bank Indonesia (BI) kini dilakukan OJK. Boleh dibilang mengalihkan gerbong kereta tanpa menghentikan lokomotifnya,” ujarnya. Lebih lanjut, kata Ismail OJK dibentuk bertujuan agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akutntabel; mampu mewu- judkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; mampu melindun- gi kepentingan konsumen dan masyarakat. Bahkan wewenangnya cukup strategis, yaitu menga- tur, mengawasi, menegur dan memberi sanksi berkaitan dengan kelembagaan bank dan mengenai kesehatan bank. Sementara OJK juga melaksanakan tugas pen- gaturan dan pengawasan ke- giatan jasa keuangan di sek- tor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lain- nya, pungkasnya. (Abh/Esuh) H.Memo (Putih Berpeci) saat mengikuti Acara Isro Mi’raj .
  5. 5. Edisi 16/ Tahun XIII / 10 -24 Juli 2013 PENDIDIKAN 5 Model Korupsi di Sekolah Semakin Canggih Warga Sukabumi Tagih Pendidikan Gratis Perpisahan SMPN 1 Cibatu Hadirkan Nuansa Budaya Daerah BiayaPerpisahan diSMPNegeri4Dipungut Rp650Ribu Kunjungansiswa Bangkok DiSMPN1Perpisahan Diisi CeramahIslami JAKARTA, (WN) Otonomi pendidikan tidak sepenuhnya berdampak baik. Dari sisi anggaran, celah dan model korupsi di sekolah semakin canggih. Beberapa di antaranya bahkan menyalahi nilai luhur pendidikan yang seharusnya diajarkan. Hal ini terungkap dari penelitian Indonesia Corrup- tion Watch (ICW) sepanjang tahun 2007 hingga 2010. Menurut Ade Irawan, Kepala Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, masalahnya ter- letak pada hubungan antara sekolah dengan dinas pendi- dikan. Otonomi sekolah yang diwujudkan melalui program Manajemen Berbasis Sekolah tidak benar-benar membuat sekolah otonom. “Dinas masih bisa mengontrol mereka,” ka- tanya kepada hukumonline di Jakarta, Rabu. Sekolah mudah dikon- trol karena dinas masih ber- wenang menentukan proyek yang dapat dilaksanakan seko- lah. Juga, mengatur penempa- tan (mutasi) kepala sekolah. Ade mengatakan, kewenangan ini dijadikan alat bagi dinas untuk meminta sejumlah ‘up- eti’ dari sekolah. “Sekolah ha- rus setor ke dinas,” ujarnya. Ade mengungkapkan, ada dua jenis setoran yang harus diberikan sekolah pada dinas. Pertama, disebut investment corruption. “Artinya, kepala sekolah ‘berinvestasi’ ke dinas. Tanpa diminta pun dia rutin memberikan uang,” jelasnya. Menurut Ade, hal ini di- SUKABUMI, (WN) Ratusan warga Kota Suka- bumi melakukan aksi unjuk rasa di Balai Kota Sukabumi, Senin. Mereka menagih janji BEKASI, (WN) Momen perpisahan kelulusan siswa-siswi kelas IX SMP N4, Cibitung, Kec Cibitung, Kab Bekasi diduga sebagai ajang pungutan liar (pungli) oleh panitia dan kepala sekolah untuk meraup ke untungan. Betapa tidak, pihak SMPN4 Cibitung telah mengadakan perpisahan bagi 270 orang siswa- siswi yang akan lulus sangat bertentangan dengan larangan yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. “Tahun ini, biaya yang dipungut sebesar Rp 650.000/murid, pada hal jika dihitung-hitung biaya perjalanan pulang pergi dari Bekasi ke Jogja ditambah biaya komsumsi tidak mencapai nilai sebesar itu, atau hanya berkisar Rp 350.000/murid,” ujar sumber wartawan yang segaja namanya tidak disebut. Menurutnya, kebijakan SMPN4 cibitung yg mengadakan acara perpisahan siswa siswi diluar daerah tersebut sangat tidak manusiawi karena tidak mempertimbangkan beban berat yang ditanggung orang tua murid. “Coba kalau acara perpisahan itu di adakan sekitar jawa barat atau di sekolahan pasti biayanya tidak sampai RP 650.000/murid, padahal orang tua siswa siswi saat ini sedang mempersiapkan uang besar untuk biaya melanjutkan pendidikan anakya pada jenjang SLTA, tuturnya. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi diharapkan supaya mengembalikan uang orangtua murid dan bila perlu mencopot jabatan kepala SMPN4 cibitung, sebagai kepsek SMPN4 cibitung dinilai mau bersenang senang diatas penderitaan orang tua murid. Sementara itu Kepala SMPN 4 Cibutung belum berhasil ditemui. (Red) GARUT, (WN) Ada yang lain ditampilkan saat perpisahan Siswa siswi ke- las IX SMPN 1 Cibatu Kabupaten Garut, dengan mengenakan gaun kebaya bagi siswi dan setelan jas bagi siswa nya nampak jelas terlihat keserasian dalam nuansa budaya daerah yang di tampilkan dalam acara perpisahan sekolah SMPN 1 Cibatu. H.Agus Kurniadi M.pd, se- laku Kepala Sekolah SMPN 1 Cibatu mengatakan,bahwa se- luruh staf pengajar yang ada di sekolah SMPN 1 Cibatu merasa GARUT, (WN) Selain di SMPN 1 Cibatu, acara yang sama dilaksanakan juga di SMPN 1 Sukawening Kabupaten Garut. Namun acara ini dilaksanakan dengan cara yang berbeda. Dengan mengambil hikmah suksesnya angka kelulusan 100 Persen, SMPN 1 Sukawening mengadakan Acara siraman Rohani dengan menghadirkan Penceramah Ustad H. Aep. Drs.H.Dedi Sutardi mengatakan, bahwa seluruh staf pengajar yang ada di sekolah merasa bangga dengan pencapaian prestasi yang di dapat oleh siswa sehingga mampu meraih nilai yang sangat memuaskan, ini buah dari ketekunan para siswa dalam proses belajar mengajar, ujar H.Dedi. Selain lulus seratus persen tambah Dedi, sekolah ini juga menjadi wakil bagi Kabupaten Garut Dalam acara Spksn Di bidang saint IPS,. Bahkan tahun ini masih yang terbaik se Kabupaten Garut Di Bidang saint IPS, kata dedi. Dedi Sutardi memohon maaf kepada seluruh orang tua / wali murid kelas IX apabila selama tiga tahun ini pihak sekolah beserta staf pengajar di SMPN 1 Sukawening dalam mendidik anak – anak nya melakukan hal –hal yang tidak berkenan di hati para murid dan orang tua murid, namun semua ini murni dilakukan demi kebaikan siswa siswi itu sendiri saya mewakili pihak sekolah meminta maaf yang sebesar besarnya, jelas Dedi. Komite Sekolah Nana Sutarna S.pd.MM mewakili para orang tua murid mengatakan sangat berterima kasih kepada pihak sekolah yang telah sudi membimbing anak anak nya hingga menjadikan anak yang cerdas dan berprestasi. “Kami atas nama orang tua murid sangat berterima kasih dan semoga kebaikan bapak dan ibu guru SMPN 1 Sukawening di balas oleh Tuhan Yang Maha Esa,”ujarnya. (Adam/Deden) TASIKMALAYA, (WN) Bertempat di aula SMK N 2 Tasikmalaya, Jum’at kemarin,Wakil Walikota Tasikmalaya Ir. H. Dede Sudrajat, MP menerima kun- jungan dari guru dan siswa Minburi techni- cal college Bangkok Thailand. “Kami menyambut baik dan mengapresiasi kerjasama ini yang sudah dirintis oleh kedua intitusi pendidikan dari kedua negara,dengan kerjasama ini terjalin saling pengertian dan ke- mitraan antar pribadi siswa dan guru,meningkatnya kompetensi dan kepedulian serta saling berbagi antar warga pendidikan kedua negara. Bagi pemerintah daerah eksistensi SMK N 2 ini dapat di jadikan BENCH MARKING untuk percontohan pengembangan bagi sekolah lain,dan menjadi media promosi untuk mengenalkan budaya dan produk daerah ke dunia internasional (wan) H.Agus Kurniadi Mpd (peci Hitam) kepsek SMPN 1 Cibatu bangga dengan apa yang telah di raih oleh murid nya yang mendapatkan prestasi yakni lu- lus dengan seratus persen.”ini buah dari ketekunan para siswa siswi dalam proses belajar mengajar,jar nya. Ia beserta para guru yang ada di lingkungan sekolah SMPN 1 Cibatu berharap su- paya siswa siswi yang telah meninggalkan sekolah ini dan melanjutkan ke jengjang yang lebih tinggi mampu membawa nama baik almamater sekolah nya dengan lebih meningkatkan prestasi sehingga menjadi ke- banggaan bagi kami dan orang tua nya kelak. H.Agus memo- hon maaf kepada seluruh orang tua /wali murid kelas IX apa- bila selama Tiga tahun ini pihak sekolah beserta staf pengajar di SMPN 1 Cibatu dalam mendi- dik anak – anak nya melakukan hal –hal yang tidak berkenan di hati para murid dan orang tua murid,namun semua ini murni dilakukan demi kebaikan siswa siswi itu sendiri.”saya mewakili pihak sekolah meminta maaf yang sebesar besarnya”jelas Agus. Acara perpisahan dilan- jutkan dengan berbagai kreasi seni yang dilakukan oleh siswa siswi SMPN 1 Cibatu,yang di- awali dengan seni lengser khas Jawa Barat dilanjutkan dengan Drum band Sekolah SMPN 1 Cibatu Yang belum lama ini meraih Juara ke 2 se Kabupaten Garut,Tari Daerah dan Modern serta di akhiri oleh acara dangdut yang membuat seluruh siswa yang ada di SMPN 1 Cibatu Larut dalam keceriaan. (Adam/deden) lakukan agar posisi kepala sekolah aman dari mutasi ke tempat yang tidak diinginkan. Selain itu, agar proyek dinas diprioritaskan ke sekolahnya. Jenis kedua disebut extor- tion. Dalam hal ini dinas yang secara aktif meminta dana dari kepala sekolah. “Misalnya dana Bantuan Operasional Sekolah sudah turun, sekitar 10-20 persen pasti diminta untuk dinas. Bisa dilakukan oleh kepala dinas maupun pegawai dinas. Ini kita sebut pemerasan,” tegasnya. Kondisi ini mendorong sekolah untuk ‘kreatif’ men- cari sumber pendanaan. Se- lain membebankan biaya ke- pada murid, banyak cara lain dilakukan sekolah. Misalnya, ICW menemukan manipulasi kuitansi di sejumlah sekolah di Jakarta. “Kuitansi belanja ada, tapi barangnya tidak ada,” jelasnya. Lebih parah, sejumlah dana yang didapat sekolah untuk keperluan perleng- kapan proses belajar tidak dipakai sama sekali. Ketika ada pemeriksaan, sekolah jus- tru menyewa barang-barang tersebut. “Cuma disewa sela- ma pemeriksaan agar terlihat ada barangnya,” kata dia. Sayangnya, kata Ade, mo- dus-modus korupsi di sekolah seperti itu seringkali tidak dianggap bermasalah. Sebab, jumlahnya kecil dan tidak melibatkan orang-orang yang dianggap penting. “Dianggap hanya korupsi kecil-kecilan dan terjadi pembiaran. Kalau- pun ada kepala sekolah yang dikenai sanksi, hanya mutasi atau pengembalian uang ko- rupsi,” katanya. Permasalahan ini diamini Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Fasli Djalal. “Pe- nyelenggaraan pendidikan di Indonesia memang belum sepenuhnya baik,” ujarnya. Menurut Fasli, otonomi daerah yang menyertakan otonomi pendidikan memang berpotensi memunculkan pen- guasa baru di daerah. Apalagi, sistem komando pusat ala orde baru masih menjiwai sekolah negeri. “Budaya menyenangkan atasan masih kuat,” katanya. Karena alasan itulah pro- gram manajemen berbasis sekolah diluncurkan. Pogram ini menekankan penting- nya peranan sekolah yang otonom, dan peranan orang tua serta masyarakat Sekolah diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus ke- butuhan sendiri. “Program ini jadi jalan untuk memperbaiki profesionalisme penyelengga- raan sekolah,” lanjutnya. Kemudian, program manajemen berbasis sekolah diperkuat dengan pembentu- kan komite sekolah. Komite ini terdiri dari perwakilan orang tua dan guru. “Kalau ini dijalankan dengan baik, tentu pengelolaan sekolah akan ba- gus,” ujarnya. Namun, Ade menepis pembentukan komite seko- lah sebagai solusi perbaikan. Berdasarkan penelitian ICW, komite sekolah justru sering- kali dibajak oleh kepala seko- lah untuk kepentingannya. Hal ini karena mekanisme pembentukan komite belum jelas. Tidak ada aturan yang menegaskan mengenai pihak yang dapat menjadi anggota komite, cara memilihnya, dan bentuk pertanggungjawaban komite. “Akibatnya, komite diisi oleh orang-orang yang dekat dengan kepsek sehingga fungsinya tidak jalan,” sergah dia. (Wilson) Wali Kota Sukabumi yang akan membebaskan biaya pe- nerimaan peserta didik baru (PPDB) mulai tingkat SD hing- ga SMA. Massa yang mayoritas ter- diri dari ibu-ibu ini mengeluh- kan masih adanya pungutan dalam PPDB. Padahal sebe- lumnya wali kota Sukabumi terpilih, Mohammad Muraz menjanjikan pendidikan gra- tis bagi warga miskin. “Masih ada pungutan dalam penerimaan siswa baru di sejumlah sekolah,” ujar Koordinator Aksi yang ter- gabung dalam Forum Rakyat Miskin Bersatu (FRMB), Tatan Kustandi. Informasi yang diperolehnya pungutan di tingkat SMA mencapai sekitar Rp 500 ribu per siswa. Menurut Tatan, seharus- nya pungutan biaya pendidi- kan mulai dari SD hingga SMA digratiskan. Pasalnya, alokasi anggaran pendidikan di Kota Sukabumi cukup besar. Tatan menuturkan, pungutan dalam PPDB dinilai sangat member- atkan warga miskin. Dam- paknya dikhawatirkan banyak siswa yang tidak meneruskan pndidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga ia ber- harap pemkot benar-benar mewujudkan janjinya untuk menggratiskan biaya pendidi- kan. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Sukabumi, Ayep Supriatna di hadapan ratusan massa membenarkan masih adanya biaya pendidikan di tingkat SMA dan SMK. “Un- tuk tingkatan SD dan SMP su- dah tidak ada lagi pungutan,” terang dia. Namun, kata Ayep, pung- utan yang dibebankan sekolah ke orang tua harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku. Bila ada sekolah yang mener- apkan biaya pendidikan ma- hal, maka akan diberikan tin- dakan oleh pemkot. Ayep menuturkan, ren- cananya biaya pendidikan untuk tingkat SMA/SMK me- mang akan digratiskan sama seperti SD dan SMP. Kebi- jakan tersebut akan diberlaku- kan dalam beberapa tahun ke depan. (red/asep) JAKARTA, (WN) Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) didesak untuk menghentikan “proyeknisasi” dunia pendidikan seperti selama ini terjadi. Kasus gedung sekolah baru yakni SMPN 289 Cilincing, Jakarta Utara yang dibangun tanpa akses sebagai bukti bahwa anggaran yang dialokasikan ke Dinas Pendidikan (Disdik) hanya untuk mencari keuntungan. Hal itu ditegaskan pengamat kebijakan publik dari Universitas Stop Pemroyekan Dunia Pendidikan Indonesia Andrinof Chaniago dan Koordinator Fitra Uchok Skydafi di Jakarta, Selasa (9/7). Menurut Andrinof, adanya bangunan yang dibangun pada masa lalu dan tak bisa digunakan tidak hanya terjadi di Disdik DKI namun juga di rusun Marunda. “Inilah cara berpikir pejabat yang tidak patut dicontoh. Yang penting proyeknya jalan. Yang dipikirkan bagaimana menghabiskan anggaran tanpa peduli apakah bangunan itu bisa digunakan atau tidak,” ujarnya. Dikatakan, setiap pembangunan fasilitas publik, harus terlebih dulu memikirkan sarana dan prasarana penunjang. Sebab, percuma membangun gedung bagus kalau ternyata tidak bisa digunakan. “Gedung sekolah tanpa akses semakin mempertontonkan kebroborokan pejabat Disdik DKI. DPRD DKI juga tak melakukan pengawasan atas proyek itu,” tambahnya. Andrinof mengingatkan, aparat penegak hukum untuk turun tangan menangani kasus SMPN 289. Sebab, dari perencanaan sudah ada pelanggaran hukum di sana. Uchok menilai, blusukan Jokowi selama ini tidak tepat sasaran dan hanya seremonial. Sebab, kasus SMPN 289 yang sudah setengah tahun selesai dibangun lepas dari blusukan Jokowi. “Ini sangat ironis. Anggaran pendidikan DKI sangat besar,” ujarnya. Uchok juga mengungkapkan, anggaran di Dinas Pendidikan DKI lebih banyak dialokasikan untuk “proyeknisasi”. Anggaran dialokasikan tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Jokowi memastikan lahan untuk bangunan SMPN 289 merupakan lahan milik negara. Oknum yang menutup jalan tersebut dinilai hanya mengklaim tanah untuk meminta uang pengganti. “Itu tanahnya jelas sudah milik kita. Kemudian ada yang klaim, dan aksesnya ditutup,” kata Jokowi, Senin (8/7). Jokowi berjanji blusukan ke lokasi SMPN 289 dalam waktu dekat. Hal tersebut untuk mengetahui alasan pasti dari oknum yang menutup jalan tersebut. (SP)
  6. 6. HUKUM & KRIMINAL Hal ini, menurut pengirim SMS itu, merupakan arahan Kapolri Jenderal Timur Pra- dopo kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Eko Bayuse- no. “Pelayanan yang dimaksud meliputi pemeriksaan sampai pemberkasan oleh reserse dan unit laka lantas, sidik jari, SKCK, surat izin keramaian, SIM, STNK, BPKB, surat jalan, pengawalan, penjagaan, patro- li, dan lain-lain,” tulis SMS itu. Pada bagian lain, sang pengirim juga menginforma- sikan bahwa operasi bersih akan dilakukan oleh tiga tim dari Mabes Polri, yaitu tim BEKASI, (WN) Dirlantas Polda Me- trojaya seharusnya bersi- kap tegas kepada seluruh jajarannya yang tidak taat aturan, terutama petugas di bagian pengurusan Sim Polresta Kota Bekasi demi perbaikan citra Kepolisian di mata ma- syarakat. Pasalnya, warga masyarakat yang datang untuk membuat SIM baru mengeluhkan atas Pung- gutan Liar (Pungli) untuk mendapatkan SIM harus mengeluarkan uang seki- ra Rp 350.000 hingga Rp 400.000. JAKARTA, (WN) Terdakwa Indar Atmanto Mantan Direktur Utama (Dirut), PT Indosat Mega Media (IM2), keberatan atas putusan Majelis Hakim Tipikor melakukan korupsi atas penggunaan frekuensi 2,1 GHz milik PT Indosat Tbk. Menurut Indar Atmoko, usai pembacaan surat putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Seninakan mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor. Menurut Antonius, Ketua KEPRI, (WN) Tindak pidana korupsi di wilayah Provinsi Kepri dikhawatirkan akan bertambah banyak di masa mendatang. Hal itu tak terlepas dari tidak tegasnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi. Kekhawatiran itu disampaikan Pengamat Hukum di Kepri, Lukman Nawir SH, Minggu di Tanjungpinang. Dia menyorot lambannya pengungkapan kasus dugaan korupsi anggaran rumah dinas (rumdis) eks Walikota (Wako) dan Wakil Walikota Tanjungpinang, Suryatati A Manan dan Edward Mushalli yang kini ditangani Kejaksaan Tinggi Kepri. “Itu sudah jelas secara faktual. Namun dengan dikembalikannya uang ke negara bukan berarti unsur pidana tidak terpenuhi alias tidak bisa diangkat, kan begitu. Juga bukan berarti pidananya hapus dengan sendirinya. Nanti kan hakim bisa mempertimbangkan secara hukum dalam satu persidangan yaitu termasuk dalam kontek kategori hal-hal yang meringankan. Biar masyarakat juga mengerti,” jelasnya. Lukman mempersilahkan bila Kejaksaan Tinggi akan kembali menggelar perkara ini. Namun ia menilai untuk tidak berlarut-larut karena ia melihat masyarakat sudah menunggu-nunggu kasus ini terungkap secara transparan. (Yus). LAMPUNG, (WN) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung segera memeriksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pesawaran Tarno Ngegedek. Pemeriksaan terkait adanya dugaan peny- alahgunaan anggaran kegiatan pelaksanaan pembangunan ta- hap II Jembatan Way Sekam- pung, Kabupaten Pesawaran, 2012 senilai Rp8,6 miliar. Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejak- saan Tinggi (Kejati) Lampung Heru Widjatmiko menjelas- kan pemanggilan Kadis PU Pesawaran masih sebagai terperiksa.”Belum ditetapkan agendanya, tapi yang pasti JAKARTA, (WN) Kejaksaan Agung menetapkan inisial DN, SE (Kepala Cabang Bank Permata Cabang Kenari Jakarta Pusat) dan inisial Drs. S mantan (Direktur Keuangan PT Pengembangan Pariwisata Bali atau Bali Tour Development Corporation (BTDC) sebagai tersangka, dalam kasus pembobolan deposito BTDC di Permata sebesar Rp6 miliar. Menurut Setia Untung Arimuladi (Kepala Pusat Penerangan Hukum) di Kejagung, Sabtu, 6/6, “Tim penyidik telah memiliki cukup bukti untuk dijadikan tersangka sesuai : Print-77/F.2/ Fd.1/06/2013,untuk tersangka DN dan Sprindik Nomor : Print-78, untuk tersangka S,” Lanjut Untung, Namun demikian belum dapat memastikan kedua tersangka akan dipanggil dan selanjutnya ditahan. Mereka dijerat dengan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Nomor 31/1999 yang diubah dengan UU No21/2000 dengan ancaman 20 tahun penjara. Untuk diketahui, Dwika Noviarti (DN) Kacab Bank Permata Kenari, dan Solichin (S) (mantan Direktur Keuangan BTDC), Mereka akan segera diajukan pencegahan (Cegah) berpergian ke luar negeri. Tim penyidik diketuai Fadil Zumhana dengan tujuh anggota timnya, mulai memeriksa mantan Relation Manager Permata Indra Safa, Relation Manager Credit Permata Cicilia Seviane, Padyaningsih (Branch srvice Manager Permata) dan Widyaningsih (Teller Permata). Kasus ini diduga berawal dari pencairan dana deposito berjangka serta pemanfaatan bunga dari deposito berjangka miliki PT BTDC, yang disimpan di Bank Permata Kenari oleh PT Incor Energy senilai Tp6 miliar. “Diduga pencairan dan pemanfaatan dana deposito itu tanpa mempergunakan bilyet giro yang asli. Aplikasi pencairan bukanditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Pencairan dilakukan tanpa melakukan konfirmasi kepada PT BTDC terlebih dahulu.” (Sun) LAMPUNG, (WN) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung tampaknya tidak merelakan PT Adhira Finance lepas begitu saja. Setelah dinyatakan tidak ditemukan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung, kejaksaan tampaknya enggan menerbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) terhadap perkara itu. Usaha keras dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) kendati Kejaksaan Negeri (Kejari) melaporkan hasil penyidikan dengan disertai permohonan pengehentian perkara karena bukan hanya tidak ditemukan kerugian negara, tapi juga tidak ditemukan adanya tindak pindana. Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung mengatakan ,”Kita sekarang masih berusaha mencari celah pasal yang akan diterapkan, dan itu sedang dibedah penyidik. Kita belum bisa keluarkan SP3, karena belum selesai ditelaah. Ya memang tidak ada kerugian, tapi belum tentu dengan tindak pidana yang lainnya,” Pasal lain yang akan diterapkan tidak berkenaan dengan korupsi malainkan perbuatan tindak pidana lain atau tindak pidana lainya. Karena diakui oleh Heru, jika untuk pidana korupsi atau tindak pidana yang menyangkut keuangan negara sudah tidak dimungkinkan mengingat hasil uadit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan tidak ada kerugian negara dalam perkara itu. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bandar Lampung, Widiantoro sendiri mengakui alasan usulan meng-SP3-kan perkara fidusia PT Adhira Finance, jika dalam perkara yang menjadi inisiatif kejari tersebut, BPK menyatakan tidak ada tindak pidana atau delik.(Yus). Hentikan Pungli di Polda Metro Jaya BEREDAR SMS TEGURAN WAKAPOLRI JAKARTA, (WN) Sebuah pesan SMS berantai beredar di- kalangan pejabat dan anggota Polda Met- ro Jaya pada pekan lalu. SMS itu, yang disebut-sebut dikirim oleh petugas Divisi Propam Mabes Polri, bertuliskan agar se- luruh personil di Polda Metro Jaya tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun terkait pelayanan kepada masyarakat. khusus siluman bentukan Wakapolri Komjen Nanan Su- karna, tim geledah tangkap Bareskrim Polri, dan tim silu- man gabungan Propam dan Irwasum Polri. Sang pengirim pesan pun menginstruksikan supaya anggota Polda Metro Jaya agar tetap melaksanakan tu- gas dengan benar, jujur, tidak menerima pemberian apa- pun, tidak pungli, memeras, dan melaksanakan pelayanan prima. “Berpedoman berani karena benar, takut karena salah,” tutupnya. Beberapa petugas yang sehari-hari ber- tugas di pelayanan publik pun mengakui menerima SMS itu. “Sekarang ‘tiarap’ bos, ngeri,” jawabnya saat wartawan menanyakan hal itu, Minggu. Berdasarkan sumber lain di kepolisian, SMS itu meru- pakan jawaban atas teguran Nanan Sukarna dalam acara pertemuan pimpinan Polri un- tuk membahas beberapa Per- aturan Kapolri (Perkap) yang baru di Mabes Polri, sekitar dua minggu lalu. Saat itu, di hadapan ratu- san perwira tinggi dan menen- gah Polri, Nanan menegur Ka- polda Metro Jaya karena di institusinya terdapat banyak pungli. Bahkan, nilainya men- capai Rp1,5 miliar per hari. Teguran itu menjadi tonggak untuk “bersih-bersih” di Polda Metro Jaya. (MI/Edwards) Polda Belum Benahi Prosedur Pengurusan SIM Kota Bekasi Kejati Segera Periksa Kadis PU Pesawaran Pantuan Warta Nasional, seharusnya warga yang men- gurus SIM hanya menge- luarkan pembayaran melalui Bank BRI adalah Rp 100.000, Kesehatan Rp 20.000 dan Asuransi Rp 30.000. Karena itulah, semangat reformasi di Polresta Bekasi Kota belum menyentuh jajaran petugas di- lapangan di satuan lalu lintas (Satlantas). Sulitnya persyaratan dan prosedur untuk mengantongi SIM dinilai menjadi ajang bisnis bagi oknum petugas, ini menjadi keuntungan bagi oknum petugas dengan men- gabaikan prosedur dan tidak mentaati PP 50 Tahun 2010, dengan menerapkan pung- utan diatas ketentuan atau disebut dengan Pungutan Liar (Pungli). “Hal ini dibuktikan dengan tindakan oknum petugas yang secara terkoordinir melegal- kan pungli. Dengan merogoh kocek pemohon, oknum petugas dapat mengeluarkan SIM, tanpa mengikuti ujian teori dan praktek, adapun yang mengikuti teori, praktek hanya formalitas saja.” Seperti yang di alami HJ. Lain lagi, MR salah satu pemohon SIM C baru, men- gaku gagal saat mencoba mengurus secara langsung, ia mengaku, akan lama mengu- rus SIM jika melewati prose- dur biasa. Bahkan sering dinyatakan tidak lulus saat mengikuti ujian teori dan praktek. Tapi, begitu mengelu- arkan dana tambahan kepada oknum di tempat pembuatan SIM, urusannya jadi lancar,” bebernya kepada wartawan di lokasi Satpas SIM Kota Bekasi. Menurut, MR dilokasi dia tiba-tiba dihampiri salah seorang oknum petugas pelay- anan satpas SIM “Mau Diban- tu Bu” ungkap si petugas sambil menawarkan jasanya. dengan terpaksa MR merogoh sakunya untuk mengeluarkan uang sebesar Rp350.000,- tak lama MR dipanggil untuk ber- poto berselang beberapa me- nit MR sudah mendapatkan SIM C Baru. Hasil pantauan wartawan, modus pungli pembuatan SIM Kota Bekasi bermacam cara, salah satu oknum ber- nama Eeng dan Bejo diduga terlibat dalam permainan pungli, bahkan informasi yang didapat mereka merupakan kepala koordinator lapangan untuk membawahi beberapa anak buahnya. Uniknya dari modus ini, sang kepala koor- dinator hanya duduk sambil menunggu disalah satu wa- rung (kantin) belakang Polres Kota Bekasi lalu anak buahnya datang menghampiri dan membawa beberapa lem- bar berkas si pemohon SIM. Disinilah sang kepala koordinator yang ber- peran untuk meluluskan si pemohon SIM tanpa mengijkuti ujian teori dan praktek. Disamping itu, berjubelnya pemohon yang akan membuat SIM, alhasil kenyataan dilapan- gan untuk ujian teori han- ya segelintir pemohon, begitu juga yang mengi- kuti ujian praktek dapat dihitung dengan jemari tangan. Sedangkan Bejo saat dihubungi wartawan den- gan singkat mengatakan tidak ada tanggapan saya, yang jelas saya sudah ti- dak koodinir lagi, itu dulu, ujarnya mengelak.Sedan- gkan, Kapolresta Kota Bekasi belum berhasil ditemui. (Red/wilson) untuk melengkapi berkas yang sudah ada kami akan me- manggil Kadis PU Pesawaran,” kata Heru, kemarin. Tarno Ngegedek meru- pakan kuasa pengguna ang- garan (KPA) dalam kegiatan pembangunan jembatan yang tidak sesuai spesifikasi terse- but. Dalam kegiatan tersebut, beberapa item pengerjaan jem- batan diduga tidak sesuai spe- sifikasi dan volume dalam kon- trak. Tidak hanya itu, penyidik juga menduga ada gratifikasi dari rekanan PT Buana Permai Jaya pada Kepala Dinas PU Pe- sawaran sebesar Rp650 juta. Dalam perkara tersebut juga menyangkut nama Asisten Inteligen (Asintel) Kejati Lam- pung Sarjono Turin, yang juga diduga menerima becking fee sebesar Rp. 350 juta. “Ya, kami memang sudah mengantongi tersangkanya, tapi tidak berarti siapa yang kami panggil itu tersangka. Nanti kami akan ungkapkan ke publik siapa yang menjadi tersangka dalam perkara ini. Ini juga perlu klarifikasi ket- erangan dari saksi-saksi yang sudah kami peroleh. Kadis PU yang rencana akan kami panggil itu juga untuk me- lengkapi keterangan saksi lain. Kalau memang sudah ada yang mengerucut, baru akan kami simpulkan,” kata dia.(Yus). Jaksa Tuntut 10 Tahun Hakim Putus 4 Tahun Majelis Hakim mengatakan, saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Indar Atmanto dengan pidana penjara empat tahun, Majelis Hakim berpendapat terdakwa Indar dinyatakan bersalah merugikan negara karena PT IM2 tidak membayar up front fee dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio kepada negara atas penggunaan frekuensi 2,1 benar. Kami akan melakukan perlawanan hukum,” ujarnya. Menurut Basrief Arief (Jaksa Agung), belum bisa memastikan apakah pihaknya akan mengajukan banding atas vonis kasus IM2. Seperti diketahui, vonis hakim jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa tim penuntut umum Kejaksaan Agung yang mengajukan hukuman 10 tahun penjara serta denda Rp500 juta. “Saya belum baca surat putusannya. Nanti dikaji dulu,” (Sun) Ghz milik Indosat. Selain hukuman penjara, Indar juga dijatuhi hukuman denda Rp200 juta. Sementara PT IM2 diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1,358 triliun. Atas hukuman uang pengganti tersebut, Presiden Direktur PT Indosat Tbk, Alexander Rusli mengaku keberatan. Alex menegaskan, perusahaannya akan melakukan langkah hukum lanjutan untuk melawan putusan Pengadilan Tipikor.”Dakwaan adalah tidak Dakwaan adalah tidak benar. Kami akan melakukan perlawanan hukum,” ujarnya. Menurut Basrief Arief (Jaksa Agung), belum bisa memastikan apakah pihaknya akan mengajukan banding atas vonis kasus IM2. KejatiKepriLamban TuntaskanKasusRumahDinas KejagungTetapkanMantan PejabatBankPermata SebagaiTersangka KejatiPaksaPerkarakan PTAdhiraFinance Edisi 16/ Tahun XIII / 10 -24 Juli 20136
  7. 7. Edisi 16/ Tahun XIII / 10 -24 Juli 2013 HUKUM & KRIMINAL 7 Hal itu untuk mengeta- hui secara langsung biaya sebenarnya serta terhindar dari pungutan liar. “Kalau ada yang aneh-aneh tunjukan sama saya. Saya malah senang biar kami tindak,” kata Kom- pol Iwan. Direktorat Lalu lin- tas, lanjut Iwan, selama ini berkomitmen untuk terus memberantas pungli serta meningkatkan profesional- isme dalam pelayanan pada masyarakat. “Kami akan tin- dak tegas pungli,” ujar Iwan. Sebelumnya, Presiden LIRA, HM. Jusuf Rizal men- gatakan, pungutan liar ter- jadi dengan cara memonopoli GARUT, (WN) Pungutan liar di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Garut sudah mencapai titik puncaknya. Sehingga, banyak warga yang merasa diberatkan dengan adanya Pungutan Liar (Pungli) tersebut. Pungutan yang dirasa memberatkan ini, biasanya terjadi pada proses perizinan dan kelengkapan kendaraan. Seorang warga Kecamatan Cibatu, Jay (31), mengaku dirinya pernah dipungut pada proses pengurusan surat-surat BANDUNG, (WN) Polrestabes Bandung mencatat, 15 tindak kejahatan rata- rata terjadi setiap harinya di wilayah hukum mereka. Pada saat Ramadan, polisi terus mengoptimalkan kewaspadaan dan meningkatkan patroli baik siang atau malam. “Jika dirata-ratakan, per minggunya ada sekitar 90-100 kejadian tindakan kriminal. Makanya, setiap hampir 1 jam 40 menit rentan terjadi kejahatan,” ujar Waka Polrestabes Bandung, AKBP Awal Chairuddin di Mapolrestabes Bandung, Senin (8/7/2013). Pelaku kejahatan tidak memilih-milih tempat atau waktu kejadian.Di mana ada kesempatan mereka pasti beraksi.Oleh karena itu, sebut Wakapolrestabes, tidak ada titik rawan kejahatan di Bandung.Pasalnya, sifat dari para pelaku aksi kejahatan itu random (acak) dalam melakukan aksinya. Kepolisian mengimbau agar masyarakat lebih waspada dalam menyelamatkan dirinya ataupun barang berharga miliknya. Termasuk juga bisa berperan aktif dalam memberikan informasi- informasi kepada polisi. Seperti bila menemukan hal-hal yang mencurigakan di lingkungannya, segera melapor ke kantor polisi terdekat. (tim) GARUT, (WN) Kejaksaan Negeri Garut, memusnahkan barang bukti 123 bendera organisasi Negara Islam Indonesia (NII) yang sebelumnya sudah mendapat putusan pengadilan Garut, Jawa Barat, Senin. Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Agus Suratno, mengatakan barang bukti bendera NII itu milik terdakwa, Sensen Komara yang mengaku sebagai Presiden NII wilayah Garut. Bendera itu, kata Agus, terdiri dari 122 bendera warna merah dan 1 bendera warna hijau berlambang gambar bulan sabit dan bintang di tengah. Selain bendera, Kejaksaan juga memusnahkan barang bukti lainnya berupa tongkat kebesaran yang selalu dibawa Sensen bermahkota hewan dimusnahkan dengan cara dibakar. “Barang bukti bendera yang dimusnahkan ini didapat dari Sensen,” katanya. Pemusnahan tersebut dalam rangka memperingati hari Bhakti Adhyaksa HUT ke-53 yang dihadiri sejumlah pejabat pemerintah daerah, kepolisian dan TNI.Kejaksaan bukan hanya memusnahkan atribut NII melainkan barang bukti pelanggaran hukum lainnya sejak tahun 2011 sampai 2013 dimusnahkan. Barang bukti yang dimusnahkan yaitu 2,5 gram sabu-sabu, 7,5 kilogram ganja dan sejumlah obat-obatan terlarang serta minuman keras jenis wiski dan vodka tiruan. Kemudian barang bukti uang palsu pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu dengan total Rp15 juta, benda tajam hasil tindakan kejahatan, dan dinamit serta senjata api palsu. Barang bukti lainnya berupa buku catatan judi togel, dan alat untuk mengemas minuman keras palsu serta 9.940 bungkus tembakau strip hijau dan 2.946 bungkus tembakau strip merah. “Bungkus tembakau itu dimusnahkan karena tidak memiliki pita cukai asli atau disebut palsu,” kata Agus. (RED/ADAM) JAKARTA, (WN) Aparat Satreskrim Polres Jakbar menangkap seorang pria atas nama ET atas kasus pemerasan di Perumahan Taman Kebun Jeruk Indah, Selasa (9/7) dinihari. Penangkapan tersebut merupakan hasil dari perkembangan kasus pemerasan yang melibatkan tokoh pemuda , Hercules yang kini mendekam di sel Polda Metro Jaya. Bersenjata lengkap, sejumlah petugas bergerak merangsek masuk ke dalam rumah. Tanpa perlawanan, ET yang disebut-sebut sebagai ‘tangan kanan’ Hercules itu dibekuk tanpa perlawanan.”Penangkapan ini adalah pengembangan kasus pemerasan yang melibatkan Hercules,” ujar Kasat Reskrim Polres Jakbar AKBP Hengki Haryadi. Hengki menambahkan, tersangka ET sendiri terlibat dalam kasus pemerasan dan kekerasan sejak 2006 lalu. “Kita sendiri sudah memiliki cukup bukti untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku,” katanya lagi. “Kami sudah melakukan penyelidikan selama 3 bulan sebelum melalukan penangkapan,”. (pos) JAKARTA, (WN) Polres Jakarta Pusat menahan 108 orang setelah melakukan razia preman pada 1 Juli 2013 hingga 7 Juli 2013. Polisi pun meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan ketika berada di wilayah Tanah Abang dan Gambir.108 orang itu berprofesi, antara lain, sebagai tukang parkir liar, pengamen, penjambret, dan pencuri kendaraan bermotor. Dari mereka, polisi menyita satu senjata api rakitan, lima golok, satu samurai, lima unit kunci leter T, satu jam tangan, lima telepon genggam, dan uang tunai Rp 700.000. Sebanyak 51 dari 108 orang itu ditetapkan sebagai tersangka tindak kriminal, dan sisanya mendapatkan teguran. “Razia dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada warga yang akan menunaikan ibadah puasa,” kata Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat, Ajun Komisaris Rahmat, Senin (8/7/2013).”Daerah yang rawan di Jakarta Pusat adalah Tanah Abang dan Gambir sehingga kami meminta kepada warga agar berhati-hati,” tambahnya. (wilson) JAKARTA, (WN) Aksi AW (33) mengedarkan minuman keras dengan cara meracik, harus berakhir.Ia berhasil diringkus Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, di Rumah Susun Jakarta Utara. AW menggeluti pekerjaan ini sudah satu tahun. “Kami ringkus pelaku Minggu (7/7) malam,” ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Donny Adityawarman di Mapolres Metro Jakarta Utara, Senin (8/7). Sebanyak 500 botol miras berbagai merek bersama bahan meracik minuman tersebut disita polisi.Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat mengenai adanya peredaran miras di kawasan Rusun Jakarta Utara.Selanjutnya, polisi melakukan penyelidikan, dan berhasil mengamankan AW di dalam rumah sedang mengoplos minuman. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya itu AW digelandang ke Mapolres Metro Jakarta Utara. Di kantor polisi, pelaku meracik miras dengan bahan-bahan alkohol 96 persen, minuman Lipovitan, air dan zat pewarna.”Saya dapat botol minuman keras bermerek dari pemulung Jakarta Barat, satu botol saya beli sebesar Rp 20 ribu,” ujarnya. Kini aksi AW harus berakhir dengan mendekam di tahanan sel tahanan Mapolres Metro Jakarta Utara. (Wilson) Ditlantas Polda Metro Jaya Sudah Komit ‘Perangi’ Pungli JAKARTA, (WN) Direktorat Lalulintas Polda Metro berkomitmen terus memberantas pungutan liar (pungli), dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.Kepala Seksi BPKBDitlantasPoldaMetroJayaKomisaris Iwan Satriadi saat dikonfirmasi meminta masyarakat agar mengurus langsung pengurusan berkas-berkas yang berkaitan dengan Ditlantas Polda Metro Jaya. mitra pelayanan pembuatan STNK, SIM dan BPKB, dengan cara wajib memasukkan dana ke rekening oknum pejabat di Dirlantas Polda Metro Jaya. Dia mengatakan, praktek pungli dan aroma dugaan Ko- rupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dilakukan secara ter- organisir melalui kebijakan internal Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya. “Kami sudah menginves- tigasi serta memperoleh in- formasi dari berbagai pihak berkait atas dugaan pungli dalam pelayanan STNK, BPKB, SIM, Nomor Pilihan maupun Nomor bantuan se- mentara.Dana pungli tersebut ditengarai langsung masuk dalam satu rekening yang di- duga merupakan milik oknum pimpinan Direktorat Lalu Lin- tas Polda Metro Jaya. Setiap harinya mampu mencapai milyaran rupiah,” ujarnya me- maparkan. Praktik pungli itu dilakukan melalui kebijakan baru internal yang juga meng- gelisahkan banyak mitra lem- baga tersebut, karena semua mitra yang mendapatkan pe- lajaran pembuatan STNK, SIM dan BPKB diwajibkan mema- sukkan sejumlah dana ke rek- ening seorang oknum pejabat di Ditlantas Polda Metro Jaya. Dikatakan, untuk BPKB seharusnya dari Mabes Polri hanya Rp90 ribu, namun di- jual di Polda Metro Jaya Rp375 ribu untuk mobil dan Rp325 ribu untuk sepeda motor.Be- lum lagi pengurusan nomor bantuan, minimal Rp1 juta per nomor dan nomor pilihan den- gan tarif minimal Rp10 juta per nomor. Itupun masih akan bertambah jika nomor yang dipesan spesial. LIRA berjanji akan membawa skandal ini ke Komisi Pemberantasan Korup- si (KPK) untuk diaudit investi- gasi. (jurnal/edwars) Pungli di Samsat Garut Dibiarkan kendaraan bermotor. Pelakunya tak lain adalah seorang oknum anggota Polisi. Menurutnya, pemungutan dilakukan diantaranya untuk biaya cek fisik kendaraan, plat nomor, dan penerbitan surat tanda nomor kendaraan (STNK). “Tarif yang dikenakan tidak sesuai dengan PP No 50 Tahun 2010 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak. Misalnya pada saat mengganti STNK. Saya harus mengeluarkan biaya tambahan yang tidak disertai dengan bukti penerimaan uang atau kwitansi,” kata Jay kemarin. Besaran pungutan, sebut Jay, diantaranya adalah biaya cek fisik nomor mesin dan rangka kendaraan sebesar Rp20 ribu dan biaya cetak plat nomor kendaraan Rp10 ribu. Namun bila mengacu pada PP 50 Tahun 2010, sejumlah pungutan ini tidak tercantum.“Semua ini baru saya ketahui saat saya akan membuat STNK baru. Maklum, beberapa waktu lalu STNK motor saya yang asli hilang, makanya saya perlu membuat STNK baru. Lebih mencengangkan lagi, saya kaget ketika membuat STNK duplikat itu ternyata harganya sangat mahal. Biayanya mencapai Rp650 ribu. Padahal, sesuai ketentuan biaya penerbitan STNK untuk motor hanya sebesar Rp50 ribu,” tuturnya. Pungutan yang sama juga dikeluhkan oleh seorang pengusaha angkutan kota (Angkot), Usman, 45. Diungkapkan Usman, selain cek fisik dan plat nomor, para pengusaha juga mengeluhkan mahalnya biaya balik nama (BBN) kendaraan.“Biaya yang dikenakan sebesar Rp125 ribu. Padahal berdasarkan ketentuan, biaya yang dikenakan hanya sebesar Rp100 ribu saja.Kalau satu mobil angkot tidak jadi masalah.Tapi kalau banyak pusing juga saya nantinya. Belum lagi harus bayar asuransi pada saat penggantian STNK itu,” ujarnya. Oleh karena itulah, besarnya biaya di kantor Samsat ini cukup memberatkan para pengusaha lain seperti dirinya. Apalagi setiap hari, para pengusaha harus mengeluarkan biaya tambahan yang cukup besar seperti pungli di jalan dan denda tilang. Dari informasi yang dihimpun, praktek pungli juga terjadi pada plat nomor kendaraan cantik. Plat nomor seperti ini, biasanya diperjual belikan hingga harga Rp 2 juta. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Garut AKP Sulman Azis membantah adanya praktek pungli di kantor SAMSAT Garut. Menurutnya, seluruh mekanisme dalam proses pengecekan dan penerbitan STNK di kantor SAMSAT dibebaskan dari biaya.“Tidak ada biaya apapun yang kami bebankan pada setiap warga yang menjadi wajib pajak,” katanya. Sulman pun mengimbau agar setiap warga yang merasa dirugikan dengan pelayanan anggota kepolisian di kantor SAMSAT untuk segera melaporkan hal tersebut kepada dirinya. Ia menjamin, pihaknya akan merahasiakan identitas warga yang melapor. ( GE/Red) SetapHariAda 15Kejahatan PolisiRaziadiTanah AbangdanGambir PolisiTangkap AnakBuahHercules PengoplosMiras Ditangkap Mabes Polri Akan Panggil ICW Soal Laporan Anggota DPR JAKARTA, (WN) Kepala Bagian (Kabag) Produksi dan Dokumen- tasi (Proddok) Mabes Polri, Kombes Pol Hilman Thayib mengatakan, pihaknya akan memanggil Indonesia Cor- ruptions Watch (ICW) terkait laporan anggota DPR RI, Ah- mad Yani (PPP) dan Syari- fuddin Suding (Hanura) ke Bareskrim Mabes Polri beber- apa waktu yang lalu. “Iya. Selama diperlukan untuk penyelidikan kita akan panggil. Tentu kita akan dal- ami dengan memeriksa saksi, kalau ada pengembangan akan kita panggil,” kata Hilman kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Senin. Hil- man menambahkan, berkas laporan kedua Anggota DPR tersebut kini tengah diselidiki oleh tim penyidik Mabes polri. “Yang pasti kalau ada laporan dari masyarakat yang masuk, tentu laporan tersebut akan ditindak lanjuti, pemerik- saan saksi-saksi dan meminta perkembangan kasus-kasus ini,” tandasnya. Sebelumnya, ICW merilis daftar nama poli- tisi yang kembali maju men- jadi caleg tetapi dinilai tidak pro dalam pemberantasan ko- rupsi. Rilis itu berangkat dari kekhawatiran terhadap wajah parlemen.Dalam catatan ICW, terdapat delapan kasus besar dan dua ribu transaksi mencu- rigakan berlangsung di DPR. Dua politikus Senayan yaitu Politisi Partai Hanura, Syari- fuddin Sudding dan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP, Ahmad Yani kemudian mel- aporkan ICW ke Badan Res- erse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri lantaran diang- gap telah mencemarkan nama baik. (oke/edward) Kejaksaan Musnahkan 123 Bendera NII Polisi Bongkar Lapak Judi Koprok di Pasar Rawamangun JAKARTA, (WN) Petugas Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya membongkar judi jenis koprok yang biasa digelar di Pasar Pagi Rawamangun, Jakarta Timur, pada Minggu (16/6) dini hari. Dari pembongkaran tersebut, petugas berhasil menangkap satu orang tersangka. “Kami berhasil meringkus satu tersangka AJ (30). Kemudian barang bukti yang diamankan yakni satu lembar lapak terbuat dari karpet putih bergambar mata, empat buah dadu dan alat koprok,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto, di Mapolda Metro Jaya, Selasa (18/6). Menurut Rikwanto, tersangka AJ sudah membuka lapak judi tersebut sejak tiga bulan lalu yakni pada Maret 2013. Tersangka AJ biasanya membuka lapak setiap hari mulai malam hingga dini hari atau dari pukul 20.30 WIB hingga 02.00 WIB. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka AJ dijerat Pasal 303 KUHP tentang Tindak Pidana Perjudian dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. (Jenri)

×