1. NUSANTARA
8 Edisi 30/Th XIII/ 17 - 1 Maret 2015
AnggotaDPRDIngkarJanji,Ibudan
AnakTerlantar5HaridiMessPemda
KJRI Penang Dorong Magneti
Marelli Berinvestasi di Indonesia
Kejari Simpang Ampek
Banding Kasus BBI
Bupati Usulkan 3 Raperda
Kepada Legislatif
TANJABBARAT, JAMBI,
(WN) - Bupati Tanjung Jabu-
ng Barat Drs.H.Usman Er-
mulan,MM menyampaikan
tiga Nota Pengantar Ranca-
ngan Peraturan Daerah (Ra-
perda) usulan eksekutif kepa-
da legislatif, pada Rapar Pari-
purna masa persidangan perta-
ma, di Gedung DPRD Tanjab
Barat, Rabu kemarin.
Rapat paripurna yang dibuka
oleh Ketua DPRD Faizal
Riza,ST, dihadiri para wakil
ketua dan Anggota Dewan,
Wakil Bupati Katamso, Ang-
gota Forkompimda, Sekda
H.Mukhlis, para Asisten, Staf
Ahli, para kepala Bagian
Setda serta kepala SKPD dan
Kepala Perbankan.
Ketiga Raperda yang diusul-
kan eksekutif diantaranya:
Raperda tentang Retribusi Izin
MemperpanjangTenaga Kerja
Asing (IMTA), Raperda tenta-
ng Izin Usaha Jasa Kontruksi
dan Raperda tentang peruba-
han kedua atas Perda Nomor
09 tahun 2011 tentang Retri-
busi Perizinan Tertentu.
Bupati Usman Ermulan me-
ngatakan, dari tiga Raperda
yang akan dibahas dimasa
sidang pertama ini, tentunya
merupakan tugas, kewajiban
dan tanggung jawab kita ber-
sama, sebagai konsekuensi
pelaksanaan tugas dan tang-
gung jawab selaku penyeleng-
gara pemerintahan daerah.
Untuk memberikan pelayanan
yang terbaik kepada masyara-
kat, sebagaimana yang diama-
nahkan dalam Undang-Unda-
ng, maupau amanah yang di-
percayakanmasyarakatkepada
kita, kata Bupati.
Bupati berharap dengan
ditetapkannya Raperda ten-
tang Retribusi Perpanjangan
IMTA menjadi Perda, dapat
melakukan pungutan retribusi
perpanjangan IMTA, yang
kedepan dapat mendukung
peningkatan Pendapatan Da-
erah, begitu pula dengan
Raperda Usaha jasa Kontruk-
si, diharapkan dapat memberi-
kan arah pertumbuhan dan
perkembangan jasa konstruksi
dalam mewujudkan struktur
usaha yang kokoh, Handal,
berdaya saing tinggi dan
menghasilkan pekerjaan kon-
struksi yang berkualitas, serta
melalui Raperda perizinan
tertentu, Pemkab dapat mem-
bebaskan retribusi untuk Ru-
mah Ibadah yang pada perda
sebelumnya dipungut retri-
busi,” jelas Bupati.
“Saya berharap agar ke tiga
raperda ini, kiranya dapat
dibahas dan dikaji bersama
secara seksama, dengan tetap
memegang teguh asas “sparing
partner”yangdijiwaisemangat
kemitraan yang bersifat pro-
fesionaldandemokratis,dalam
upaya mewujudkan asas Mu-
syawarah dan mufakat dalam
pembahasan nantinya,” demi-
kian harapan Bupati.(AF)
Kejari Lhoksukon Cekal
Dua Tersangka
Pembangunan Jembatan
Masyarakat Minta Kelola Ratusan
Lahan Gambut yang Terbengkalai
PONOROGO, (WN) – Ko-
munitasLintasPonorogomenagih
janjiKejaksaanNegeriPonorogo,
JawaTimur, yang akan menahan
paksa Wakil BupatiYuni Widya-
ningsih, setelah 30 hari surat ijin
penahanan dilayangkan oleh
kejaksaan Ponorogo kepada Ke-
mentrianDalamNegeri.
Sebagaimanaramaidiberitakan
berbagai media, Sucipto, kepala
kejaksaan negeri Ponorogo me-
nyatakantelahmengajukansurat
ijin penahanan ke Kemendagri.
Menurutnya, sesuai peraturan,
untukmenahankepalaatauwakil
kepala daerah, harus mendapat-
kan persetujuan Menteri Dalam
Negeri (Mendagri). Mekanisme
tersebut sesuai dengan pasal 90
UU Nomer 23 tahun 2014, ten-
tang pemerintah daerah, bahwa
penyidikan yang dilanjutkan
dengan penahanan, perlu perse-
tujuantertulismenteri,baikuntuk
bupati ataupun wakil bupati.
Setelah pengiriman surat ijin
penahanan tersebut, Kejari
memiliki waktu selama 30 hari
untukmenungguterbitnyasurat
ijin penahanan tersebut. Akan
tetapi apabila setelah 30 hari,
namun tidak segera menerbit-
kansuratijinpenahanan,Kejari
berhak melakukan penjem-
putan paksa untuk ditahan.
DankalaituKasiPidsusKejari
Ponorogo menyatakan bahwa
“bila sampai 30 hari ijin pena-
hanan dari kemendagri belum
terbit, kami akan melakukan
penjemputan paksa untuk
menahan tersangka”.
Danuar, koordinator Kolor
menyatakan bahwa kejari Pono-
rogo seharusnya menepati janji-
nya.Jangansampaiterkesanbah-
wa selama ini dalam penyidikan
kasus dugaan korupsi yang me-
libatkan wakil bupati ponorogo
itu hanya sekedar mencari po-
pularitas. Dimana dalam penyi-
dikan kasus ini memang terlihat
bahwaseringkalikejaksaannegeri
Ponorogo selalu mengundang
media massa untuk meliputnya.
“Janganlah penyidikan kasus
ini terkesan hanya mencari
popularitasuntuktujuantertentu,
akan tetapi proses penyidikan-
nyatidakseriusatautidaksesuai
standard operasional prosedur
yang ditetapkan”, ujar Danuar
Haryadi.(KOLOR)
Tagih Janji Kajari Ponorogo
UntukTahan Wakil Bupati
BANYUASIN, WN – Kisah Sriatun (40) dan puteranya
Ahmad Fajar (10), warga miskin di Kabupaten
Banyuasin ini patut dijadikan inspirasi bagi kita
semua. Untuk mengadu nasib ke Damang Wahyuni,
anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, sang Ibu ini
pun ditemukan dalam keadan linglung dan
terlantar selama lima (5) hari di Mess kantor
Pemda Banyuasin karena tidak ada orang yang
membantunya.
MANUSIA adalah makhluk sosial
yang saling tolong-menolong di dalam
kehidupan bermasyarakatnya. Yang
kaya membantu yang lemah.Tetapi ka-
ta itu hanya retorika bagi sebagian ora-
ng, karena pada kenyataanya hati miris
saat melihat pemandangan ibu Sriatun
di mess Pemda hanya pakaian lusuh
dan kumal yang menempel ditubuhnya.
Sriatun, warga Desa Margo Mulyo 16
RT. 004/RW 001, Kecamatan Muara
Sugihan, Kabupaten Banyuasin saat
dihubungi Harian Warta Nasional me-
ngatakan, saya sudah 5 hari menginap
di mess Pemkab ini untuk menemui
anggota DPRD Banyuasin Damang
Wahyuni dari partai Golkar yang
pernah menjanjikan membuatkan
sebuah rumah buat saya, ujarnya.
Menurut Sriatun, dia tidak tinggal di
rumah mereka selama 5 hari karena
mendapat intimidasi dari Kepala Desa
di lingkungan Desa Mulyo. “Hanya
kesini meminta perlindungan terhadap
Ibu Damang yang wakil rakyat itu”,
ungkapnya.
SaatHarianWartaNasionalmenghubu-
ngi Damang Wahyuni via ponselnya,
beliaumembenarkankalauyangbersang-
kutan memang dia kenal,” ya pak nanti
ibuSriatunsayajemput,sayabarupulang
dari jakarta”, katanya singkat.(EFRI)
Pengangkatan
Dokter PTT
Menuai Masalah
PENANG, (WN) – Dalam rangka
mempromosikan potensi Indonesia
bagi pasar otomotif, pada tanggal 14
Januari 2015, Konjen RI PenangTau-
fiq Rodhy didampingi Pelaksana
Fungsi Ekonomi/HOC menyampai-
kan Siaran Pers kepada Harian Warta
Nasional bahwa mereka telah
melakukan kunjungan dan pertemuan
dengan manajemen Malaysian Auto-
motive Lighting Sdn Bhd anak
perusahaan Magneti Marelli yang
berlokasi di Batukawan Pulau Pinang.
Managing Director MalaysianAuto-
motive Lighting Sdn Bhd – Magneti
Marelli Penang, Mr.N Ramaiah
menyambutbaikkunjungandimaksud
danmengemukakanrencananyauntuk
bertemu dengan pihak-pihak terkait di
Indonesia dalam rangka penjajakan
awal kemungkinan melakukan inves-
tasi di Indonesia di bidang lampu
otomotif (Automotive Lighting).
Indonesia dipandangnya sebagai
pasar potensial bagi otomotif dan
suku cadangnya. Saat ini Malaysian
Automotive Lighting Sdn Bhd Mag-
neti Marelli Penang utamanya
memasok kebutuhan lampu otomotif
untuk perusahaan lokal Malaysia
seperti Proton dan Perodua, disam-
ping beberapa perusahaan di Indone-
sia seperti GM, Suzuki dan Honda
serta berharap dapat memperluas
pasokan ke perusahaan lainnya.
Perusahaan yang berlokasi di
kawasan industri baru – Batukawan
dimaksud saat ini mempekerjakan
sekitar 700 orang dan 60 diantaranya
berasal dari Indonesia. Menanggapi
pertanyaan mengenai pekerja Indo-
nesia, manajemen perusahaan di-
maksud merasa puas dengan kinerja
para pekerja Indonesia, baik yang
masih aktif maupun yang sudah
berhenti dan kembali ke Indonesia.
Konjen RI menyampaikan terima
kasihatasinformasidimaksuddanakan
memfasilitasi sekiranya membutuhkan
tambahan pekerja. Disamping itu,
Konjen juga meminta agar Magneti
Marelli Penang dapat segera mengko-
munikasikan KJRI Penang mengenai
berbagai hal yang terjadi terhadap para
pekerja dari Indonesia.(REKSON)
PASAMANBARAT,(WN)–JaksaPe-
nuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri
Simpang Ampek, Kabupaten Pasaman
Barat,SumateraBaratmenyatakanban-
ding terhadap putusan majelis hakim
terhadap 2 terdakwa kasus pemba-
ngunanBalaiBenihIkan(BBI),Kamis.
“Kami akan banding karena diputus
duatahunenambulan,dendaRp50juta
dan subsider dua bulan kurungan
padahal tuntutan kita tujuh tahun
penjara,”kataKepalaKejaksaanNegeri
SimpangAmpek,YudiIndraGunawan
kepada tim redaksi website Kejaksaan
Agung via telepon selulernya.
Kedua terdakwa yakni, Nellyar-
wisma dan Mirza Fadli juga dituntut
pidana denda sebesar Rp200 juta,
subsiderempatbulankurungan.Tidak
hanyaitu,JPUjugamewajibkankedua
terdakwa untuk membayarkan uang
penggantimasing-masingRp457juta.
Untuk diketahui, terdakwa Nellyar-
wisma merupakan mantan Kepala Di-
nas Kelautan dan Perikanan (DKP)
Pasaman Barat, sedangkan Mirza
Fadli, menjabat sebagai mantan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) dalam proyek tersebut.
Nellyarwisma dan Mirza Fadli
dijerat karena diduga tidak bekerja
sesuai tugas, dan diduga membuat
laporan hasil pekerjaan fiktif untuk
pencairan dana sebanyak 100 persen.
KetikaituNellyarwismayangmenja-
bat sebagai pengguna anggaran proyek
pembangunan BBI Talu tahun 2012
dengan nilai kontrak Rp1,9 miliar.
Dari hasil pemeriksaan ditemukan
beberapa item pekerjaan yang tidak
sesuai dengan kontrak maupun
dokumen perencanaan yang dibuat
oleh CV Nugraha Chakti Consultant
sehingga negara mengalami kerugian
sebesar Rp914,28 juta.(PD)
BANYUASIN, (WN) - Pengangkatan
dokter PTT (Pegawai Tidak Tetap) tahun
2014 di Kabupaten Banyuasin menuai
masalah dengan adanya kecurangan.
Pasalnya, sebanyak tujuh orang dokter PTT,
diantaranya merupakan “siluman’’ yang
tidak pernah bertugas di Banyuasin namun
tiba-tiba diangkat menjadi PNS.
Terbukti diantara ke 7 dokter, atas nama
dr.N yang lulus PNS mendapatkan
penugasan di Desa Mekarsari, Kecamatan
Pulau Rimau, Kab.Banyuasin. Padahal
nama tersebut tidak pernah bertugas,
apalagi bertugas di ExsTranmigasi tersebut.
Ironinya, dokter yang bertugas di desa ter
sebut tidak pernah diusulkan menjadi PNS.
Pengangkatandr.Ntersebutdidugakuatada
permainandaripihakDinkesKab.Banyuasin
yang menyelimuti nama Dr.N tersebut. dr.N
diusulkantidaksesuaidenganfaktayangada,
ungkap Deni salah satu LSM Mera Putih
kepada wartawan kemarin.
Informasi yang dihimpunun lembaga ini
dilapangan maupun dari Badan Kepega-
waian Daerah (BKD), nama7 Dokter PTT
yakni dr.Mutik Kusuma Dewi, dr.Natasya
Wanda Yunizar, dr.Mustiar Hakim, dr.Win-
sri Mahgdalena, dr.Ari Pauta, dr.Otti
Afriyanti Daryatmo dan dr.Nopitri
Handayani. Sedangkan dr.N tidak pernah
tercatat dan bertugas di Desa Mekarsari.
Mengapa dia yang diusulkan, padahal dr.N
tidak bertugas disana ?
Beberpa orang dokter yang kami tanyai
bahkan tidak pernah mengenal dr.N, akan
tetapi mengapa tiba tiba ?. Ini akibat tidak
transparanya Pemerintah Banyuasin yang
pimpinan Yan Anton Ferdian.SH dalam
permasalahn ini.
Semustinya sebelum adanya tes PNS
untuk dokter PTT, kalau memang ada
pengumuman dari Menteri Kesehatan RI
mengapa tidak diumumkan terlebih dahulu
? masalah ini kenapa ditutup tutupi oleh
pihak yang ada kepentingan?(EFRI)
BANYUASIN,(WN)-Ratusanhek-
tar lahan tidur di Dusun Satu, Desa
Tebing Abang, Kecamatan Rantau
Bayur,Banyuasinterbengkalaibegitu
sajaolehpemerintahKab.Banyuasin.
Lahanlahantersebutmerupakanlahan
gambutyangsangatluasmembentang
dusun satu DesaTebingAbang seluas
540 hektar. Setiap tahun lahan lahan
menjadipemandanganyangluarbiasa,
dikarenakan menjadi lalapan api.
Toko masyarakat Desa Tebing
Abang Hamsatun, mengatakan sa-
ya merancang pengajuan proposal
ke Bupati Banyuasin, Yan Anton
Ferdian.SH melalui Kadis Per-
tanian akan membuka lahan perta-
nian dengan cara cetak sawah.
“Saya yakin katanya, jika lahan
lahan tersebut dibuka dan dijadikan
lahan pertanian bisa menghasilkan
Padiyangcukuplumayan,“ujarHam-
satu kepada Harian Warta Nasional.
Menurut Hamsatun lahan yang
tidak produktif ini sangat disayang-
kan jika dibiarkan begitu saja,
alangkah baiknya jika kita meminta
bantuan kepada pemerintah mem-
fasilitasi dan mengucurkan dana
mengelolah lahan tersebut. katanya.
Kepala Desa Tebing Abang
Bpk.Zaenal Arifin membenarkan
kalau di desa tersebut masih
memiliki ratusan hektar lahan tidur,
beliau sangat merespon jika ma-
syarakat berkeinginan mengelolah
lahan gambut tersebut menjadi la-
han Pertanian. “Saya siap mem-
bantu apa yang dibutuhkan oleh
masyarakat baik surat menyurat
maupun yang lainya.
Mengingat dengan adanya lahan
tidur ini diproduktifkan maka akan
menekan juga angka pengangguran
didesa ini. ungkapnya.(SUP)
ACEH,(WN)–KejaksaanNe-
geri (Kejari) Lhoksukon men-
cekal dua tersangka dugaan
korupsi proyek pembangunan
jembatan rangka baja modifi-
kasi di Desa Rayeuk Pange,
Pirak Timur, Aceh Utara. Pen-
cekalan ke luar negeri tersebut
berlaku sejak Januari hingga
Juni 2015 mendatang.
Kedua tersangka yang men-
dapat pencekalan ini adalah
Ibrahim H selaku Direktur PT
Putra Aroensa dan Edi S sela-
ku Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) proyek.
Kepala Kejaksaan Negeri
(Kajari) Lhoksukon, T Rah-
matsyah, mengatakan, Kita
mencekal mereka agar proses
penyidikan tidak terhambat,
mengingat kasus masih dalam
proses pemberkasan.
Sedangkan pencekalan itu
sendiri sudah kita terima awal
Januari 2014 kemarin dan itu
adalah hak penyidik, ujar Ia
mengatakan penyidik akan
memanggil kembali kedua
tersangka apabila nantinya
masih dibutuhkan keterangan
tambahan.
“Saat ini kita sedang me-
nunggu hasil audit kerugian
negara dari Badan Pengawa-
san Keuangan dan Pembangu-
nan (BPKP) PerwakilanAceh.
Namun demikian tidak me-
nutup kemungkinan akan ada
tersangka lainnya, mengingat
penyidik masih mengembang-
kan kasus ini,” katanya.
Sebelumnya,penyidikKejak-
saan Negeri Lhoksukon Aceh
Utara, memeriksa Hanafiah,
rekanan proyek pembangunan
jembatan rangka baja modifi-
kasi di Desa Rayeuk Pange,
Kecamatan Pirak Timu, Aceh
Utara. Ia menjalani pemerik-
saan sebagai tersangka untuk
pertama kalinya, Rabu, 13
Agustus 2014. Berdasarkan
kontrak, anggaran pembangu-
nan jembatan tersebut sebesar
Rp.2.860.600.000.(YUS)
