Kasus korupsi pkn

1,766 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,766
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
48
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kasus korupsi pkn

  1. 1. Kasus Korupsi YangTerjadi Di Indonesia *Alvian Yusuf 01 *Refita Syaiskha 14 *Rizky Kurnia W 16 *Ronny Eka R 19
  2. 2. 1. Kasus Korupsi Al Amin Nasution
  3. 3. Mantan anggota Komisi Kehutanan Dewan Perwakilan Rakyat, AlAmin Nur Nasution divonis delapan tahun penjara. Majelis menilai, AlAmin hanya terbukti dalam dua dari tiga kasus korupsi yangdisangkakan jaksa. "Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadalam dakwaan pertama subsider dan dakwaan kedua," kata KetuaMajelis Hakim, Edward Pattinasarani, di Pengadilan Tindak PidanaKorupsi, Jakarta (5/1). Menurut hakim, dakwaan pertama tidak terbukti karena Aminsebagai anggota Komisi Kehutanan tidak mempunyai kewenangan untukmemutuskan soal peralihan fungsi hutan di Kabupaten Bintan. Al Amin juga mendapat hukuman membayar denda sebanyak Rp250 juta subsider enam bulan penjara. Hukuman ini lebih ringan darituntutan jaksa sebelumnya. Jaksa juga meminta hakim menjatuhihukuman denda sebesar Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara. Jaksajuga menuntut Amien mengembalikan uang yang dinikmati terdakwasebesar Rp 2,957 miliar.
  4. 4. Hal yang memberatkan menurut hakim, Al Amin seharusnya mencegahmenerima uang selaku anggota Dewan. Juga tidak seharusnya mencampuri urusanlegislatif. "Terdakwa pun seharusnya tidak berbuat keji menceredai amanat amanatrakyat dengan meminta rakyat," kata Hakim Slamet. Hal yang meringankan, terdakwamenyesali perbuatannya. "terdakwa masih muda dan masih memperbaiki danmemberikan kontribusi kepada negara," kata Hakim. Majelis menilai Amin telah menerima uang atas jabatan untuk proses alih fungsikawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang. Rencananya hutan lindung itu akandibangun kawasan pelabuhan Tanjung Api-api, Sumatera Selatan. Amien bertemu caloninvestor Chandra Antonio Tan. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh AzwarChesputera dan Sarjan Taher, Chandra menyerahkan uang dalam bentuk travel cheque."Al Amin menerima tiga lembar travel cheque senilai total Rp 75 juta," kata HakimHendra Yospin. Al Amin tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 9 April2008 di Pub Hotel Ritz Carlton Jakarta bersama Sekertaris Daerah Kabupaten BintanAzirwan. KPK menyita uang senilai Rp 4 juta saat penangkapan dan Rp 67 juta di mobilAl Amin. Penyidik juga menemukan uang SGD $30 ribu dari Azirwan. Selainuang, ditemukan fotokopi hasil rapat Komisi Kehutanan DPR perihal persetujuan alihfungsi di Bintan. Azirwan sendiri sedang menjalani sidang. Dia divonis hukuman selama2,5 tahun oleh majelis hakim. Al Amin meminta agar PT Almega Geosystem dimenangkan dalam proyekpengadaan tersebut dengan tujuan keuntungan berupa komisi sebesar 20 persen daritotal pembayaran untuk terdakwa dan Sekertaris Badan Planologi DepartemenKehutanan, M Ali Arsyad. "Ia mengancam akan mempersulit kelancaran proyek," kataHakim Martini.
  5. 5. Menurut dia, Amin mengungkapkan hal ini dalam pertemuan diRumah Makan Bebek Bali Senayan. Pertemuan tersebut dihadiri olehKetua Panitia Pengadaan Eko Widjajanto dan perwakilan dari PTAlmega Geosystem selaku distributor tunggal produk LEICA. Proyek pengadaan tersebut memutuskan PT Data Script sebagaipemenang lelang. Atas hal ini, Amin kemudian meminta Eko agar PTData Script memberikan komisi 5,5 persen dari nilai pembayaran danPT Almega Geosystem memberikan komisi sebesar 20 persen dari nilaipembayaran. Desember 2007, kata Hakim, Al Amin menerima penyerahan uangdari PT Data Script melalui Bambang Dwi Hartono senilai Rp 186 jutaatau sama dengan tiga persen dari pembayaran yang diterima PT DataScript. Atas hal ini, lanjut dia, Amin merasa uang yang diterimanya tidaksesuai dengan permintaannya sebesar 5,5 persen. Terdakwa, kataMartini, meminta kekurangannya serta mengancam akan membatalkankontrak dan akan mempermasalahkan pengadaan tersebut di DPR. PT Data Script kemudian memberikan tambahan uang sebesar Rp100 juta kepada Amin. Januari 2008, lanjut Kadek, Amin menerimauang dari PT Almega Geosystem sebanyak dua kali. Masing-masingsebesar Rp 1,2 miliar.
  6. 6. 2. Kasus Korupsi Eks Wali Kota Samarinda
  7. 7. Mantan Wali Kota Samarinda, Kalimantan Timur, AchmadAmins, hadiri pemeriksaan jaksa soal dugaan korupsi pengadaan lahanmatang untuk Korpri Samarinda, Jumat (11/2). Kehadiran Aminsmerupakan panggilan kedua untuk diperiksa sebagai saksi dugaanpenyelewengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun2007. Amins diperiksa Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan NegeriSamarinda, Bambang Dwi Murcolono, di ruangannya. Mengenakan batikcorak Kalimantan Timur dipadu celana abu-abu, ia diperiksa sejak pukul08.00 Wita. Usai diperiksa Amins yang ditunggu wartawan enggan memberikankomentar perihal pemeriksaannya. "Nanti saja setelah salat Jumat sayabalik (diperiksa) lagi," kata Amins kepada wartawan, Jumat (11/2).
  8. 8. Pengadaan lahan kapling tanah itu untuk anggota Korpri Samarindadi Kelurahan Sambutan dengan luas lahan 400 hektare.Pembebasan lahan menghabiskan Rp 27,6 miliar dari sumberAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2007. Amins meninggalkan kantor Kejaksaan Negeri sekitar pukul10.30 Wita. Ia dijemput dengan mobil Honda Freed warna merahhati dengan nomor polisi B 1537 KFM. Pengungkapan perkara ini bermula dari temuan BadanPemeriksa Keuangan (BPK). Kejaksaan dalam prosespenyidikan, telah memeriksa David Effendi dari PT Davido JayaMandiri dan Fauzi A Bahtar dari PT Tunas Satria Muda. Keduaperusahaan ini merupakan penjual tanah sekaligus pengembangperumahan untuk pegawai itu. Tapi hingga akhir pemeriksaanBPK, kedua perusahaan itu tidak dapat menunjukkan buktikepemilikan tanah seluas 400 hektare itu.
  9. 9. Sempat ngendon setahun di Mahkamah Agung (MA), akhirnya perkarakorupsi reklamasi pantai Bawean yang menimpa Suhabuddin (53), diterimaPengadilan Negeri Gresik. Dalam putusannya, majelis MA yang dipimpin JokoSarwoko mengganjar pria asal Bawean dengan vonis 1 tahun penjara. Dalam amar putusannya, majelis yang juga beranggotakan Qomariyah ESapardjaja dan Ahmadi Usman Sirathan mengabulkan kasasi JPU ataupemohon. Ini artinya, MA membatalkan putusan PN Gresik Nomor169/Pid.B/PN yang membebaskan segala dakwaan dari perkara korupsi senilaiRp1,1 miliar. Dalam amar putusan yang ditetapkan 27 Oktober 2009 itu, majelis MAjuga membebani denda warga Jalan Tanah Massa Perum Gresik Kota Barutersebut sebesar Rp50 juta subsider 2 bulan penjara. Turunnya putusan kasasi yang diajukan JPU Wido Utomo itu terbilanglama. Pasalnya, majelis MA sudah memutuskan 27 Oktober 2009, nyatanyabaru diterima Pengadilan Negeri Gresik pada 24 Januari 2011. Menanggapi hal ini, Humas Pengadilan Negeri (PN) Gresik H. FathulMujib menegaskan, bila hal itu menjadi urusan dari MA. "Atas suratpengantarnya, amar putusan dikirim dari MA pada 4 Januari 2011 dan barukami terima pada 24 Januari 2011,” ujarnya.
  10. 10. H. Fajtul Mujib juga menegaskan, bila sudah memberikan suratpemberitahuan atas salinan amar putusan MA tersebut. Bahkan, semuapihak-pihak sudah dikirimi surat tersebut, termasuk diantaranya denganKejari Gresik. Perkara korupsi reklamasi pantai Bawean senilai Rp 1,1 miliar,terdapat lima terdakwa. Selain, keempat terdakwa di atas, adatambahan Zainal Arifin, mantan Kesubdin Kelistrikan dan PertambanganBLH Gresik. Hanya untuk Zainal Arifin, saat sidang di Pengadilan Negeri(PN) Gresik Pebruari 2009 lalu diputus 1,5 tahun penjara. Saat bandingdikurangi 1 tahun. Dan, sekarang pria yang tinggal di Jalan KalimatanPerum GKB itu sudah bebas. Sementara, untuk empat rekannya JPU Wido Utomo mengajukankasasi, setelah pada 10 Pebruari 2009, majelis yang dipimpin Eddy KirBiantoro memutus bebas. Kendati keempat terdakwa dalam satuberkas, namun baru putusan Buang Idang Guntur dan Sihabuddin yangturun. Sedangkan, untuk Soemarsono dan Siti Kuntjarni belum jugaturun. Sementara itu, Plt Kasie Pidsus Kejari Gresik Adung Sutranggonomenegaskan, pihaknya masih belum bisa melakukan eksekusi. Karena,sampai saat ini pihaknya belum menerima salinan amar putusantersebut
  11. 11. 4. Kasus Dugaan Korupsi Soeharto
  12. 12. Kasus dugaan korupsi Soeharto menyangkut penggunaan uang negara oleh7 buah yayasan yang diketuainya, yaitu Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, YayasanSupersemar, Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais), Yayasan Dana AbadiKarya Bhakti (Dakab), Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan DanaGotong Royong Kemanusiaan, Yayasan Trikora. Pada 1995, Soehartomengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995. Keppres inimenghimbau para pengusaha untuk menyumbang 2 persen dari keuntungannyauntuk Yayasan Dana Mandiri. Hasil penyidikan kasus tujuh yayasan Soeharto menghasilkan berkassetebal 2.000-an halaman. Berkas ini berisi hasil pemeriksaan 134 saksi fakta dan9 saksi ahli, berikut ratusan dokumen otentik hasil penyitaan dua tim yangpernah dibentuk Kejaksaan Agung, sejak tahun 1999 Uang negara 400 miliar mengalir ke Yayasan Dana Mandiri antara tahun1996 dan 1998. Asalnya dari pos Dana Reboisasi Departemen Kehutanan dan posbantuan presiden. Dalam berkas kasus Soeharto, terungkap bahwa HaryonoSuyono, yang saat itu Menteri Negara Kependudukan dan Kepala BadanKoordinasi Keluarga Berencana Nasional, mengalihkan dana itu untuk yayasan.Ketika itu, dia masih menjadi wakil ketua di Dana Mandiri. BambangTrihatmodjo, yang menjadi bendahara yayasan ini, bersama Haryono, ternyatamengalirkan lagi dana Rp 400 miliar yang telah masuk ke yayasan itu ke dua bankmiliknya, Bank Alfa dan Bank Andromeda, pada 1996-1997, dalam bentukdeposito.
  13. 13. Dari data dalam berkas Soeharto, Bob Hasan palingbesar merugikan keuangan negara, diduga mencapai Rp3,3 triliun. Hal ini juga terungkap dari pengakuan AliAffandi, Sekretaris Yayasan Supersemar, ketika diperiksasebagai saksi kasus Soeharto. Dia membeberkan, YayasanSupersemar, Dakab, dan Dharmais memiliki saham di 27perusahaan Grup Nusamba milik Bob Hasan. Sebagiansaham itu masih atas nama Bob Hasan pribadi, bukanyayasan. Hutomo Mandala Putra, putra bungsu Soehartobersama bersama Tinton Suprapto, pernah memanfaatkannama Yayasan Supersemar untuk mendapatkan lahan 144hektare di Citeureup, Bogor, guna pembangunan SirkuitSentul. Sebelumnya, Tommy dan Tinton berusahamenguasai tanah itu lewat Pemerintah Provinsi JawaBarat, tapi gagal.
  14. 14. 5. Kasus Suap Pemilihan DGS BI
  15. 15. Beberapa kasus korupsi yang menyeret namaNurdin, kembali menjadi sorotan, diantaranya kasus cekperjalanan terkait pemenangan Miranda SwarayGoeltom sebagai Deputi Gubernur Senior BankIndonesia pada 2004 lalu. Nama Nurdin Halid disebut-sebut ikut menerima aliran dana cek perjalanan senilaiRp 500 juta. Hal itu terungkap dalam persidangan terpidanakasus yang sama, Hamka Yandhu pada 27 April 2010silam. Namun, Nurdin tidak masuk dalam daftar 25tersangka baru yang telah ditahan KomisiPemberantasan Korupsi (KPK). Nurdin ternyata juga pernah menjalani pemeriksaandi KPK pada 12 Oktober 2009, sebelum kasus HamkaYandhu disidangkan. Kala itu, Nurdin dimintaiketerangan sebagai saksi untuk Hamka Yandhu. Adanyapemeriksaan tersebut, semakin menguatkan indikasiketerlibatan Nurdin, meski dirinya membantah telahmenerima aliran dana dari Hamka.
  16. 16. Di bagian lain, Indonesia CorruptionWatch (ICW) kembali mendesak KPK untuksegera menindaklanjuti dugaan keterlibatanNurdin, terkait pengakuan Hamka Yandhu."Dalam persidangan kasus cek perjalanan diPengadilan Tipikor, terdakwa Hamka Yandhusempat mengatakan pernah menyetor uangcash Rp 500 juta ke Nurdin Halid. Tapisekarang hilang begitu, saja. Nurdin jugatidak masuk dalam list para tersangka barukasus tersebut. Pengakuan Hamka Yandhuharus ditindaklanjuti," papar WakilKoordinator ICW Emerson Yuntho.
  17. 17. Menurut keterangan Hamka, ketiga pihak tersebut meminta jatah mereka dibayar dengan uang tunai, bukan dalam bentuk cek perjalananseperti yang diberikan Hamka kepada 11 anggota komisi IX fraksi Partai Golkar lainnya. Sebelumnya, ketiga nama tersebut tidak disebut dalam dakwaan Hamka. Hal itu terungkap ketika Jaksa Penunut Umum (JPU) Siswanto menanyakan kepada Hamka, apakah dirinya memberikan jatah cek perjalanan sebanyakmasing-masing sepuluh lembar kepada Abdullah Zaini dan Nurdin Halid.
  18. 18. Uang yang dibagikan Hamka kepada tiga pihak tersebut, berasal daribagian milik Hamka sebesar Rp 2,25 miliar, yakni sebanyak 45 lembar cekperjalanan (satu cek bernilai Rp 50 juta). Hamka menerima duit panastersebut dari mantan staf Nunun Nurbaeti, Arie Malangjudo. Terkaitketerangan Hamka tersebut, Nurdin pernah menyatakan bantahannya."Tidak, itu tidak pernah, bantahnya saat itu. Selain Hamka, Pengadilan Tipikor telah memvonis tiga terpidanalainnya, yakni Dudhie Makmun Murod, Endin Soefihara dan Udju Djuhaeri.Dalam pengembangan kasus tersebut, KPK telah menetapkan 26 tersangkabaru para mantan anggota komisi IX DPR RI periode 1999-2004, yang jugamenerima aliran dana cek perjalanan. KPK juga telah melakukanpenahanan atas 24 tersangka. Dua tersangka yang tersisa, Jeffrey Tongas Lumbanbatu telahmeninggal dunia, sementara Anthony Zeidra Abidin telah menjaditerpidana kasus korupsi dan mendekam di Lapas Cipinang. Terlepas dari dugaan keterlibatan pada kasus cek perjalanan, Nurdinjuga diincar dalam dugaan suap yang melibatkan General ManagerPersisam Samarinda Aidil Fitri. Seperti yang diketahui, Pengadilan NegeriSamarinda telah memvonis Aidil dengan hukuman satu tahun penjara. Dia dinyatakan berslan lantaran telah menyalahgunakan penggunaandana klub yang berasal dari APBD. Dalam persidangan tersebut, PNSamarinda juga menyatakan Nurdin Halid dan Ketua Badan Liga SepakbolaIndonesia Andi Darussalam Tabusalla menerima uang dari hasil korupsiAPBD Kota Samarinda yang dilakukan Aidil.

×