1. Studi Kasus Penyimpangan Atas Pengelolaan Keuangan Negara Pada Pembangunan
Bandar Udara Buntu Kunik, Mengkendek, Tana Toraja
Juniarti Mirna Sampe Bu’tu
220605552020
Kelas E
Ilmu Administrasi Negara
Universitas Negeri Makassar
ABSTRAK
Analisis Kinerja Kuangan Daerah merupakan bentuk akuntabilitas dan kewenangan keuangan
dari usat ke daerah. Daerah yang mampu mengelolah keuangannya secara efektif dan efisien
tentunya diharakan mampu mendorong perekonomian melalui penyerapan anggaranpada
sektor-sektor produktif dan potensinya sehingga mampu meningkatkan efisienasi, efektifitas,
dan kemandirian secara menyeluruh. Dalam penelitian ini analisis rasio indeppendensi,
efisiensi dan efektifitas digunakan untuk melihat sejauh mana pemerintah kabupaten Tana
Toraja dalam mengelolah keuangan daerahnya.
PEMBAHASAN
KASUS KORUPSI BANDAR UDARA BUNTU KUNIK
Dua dari delapan tersangka kasus koruppsi pembebasan lahan Bandar Udara Buntu Kuni
yang terletak di Kecamatan Mengkendek, Tana Toraja, Sulawesi Selatan kini tengan
menjalani proses persidangan di tingkat kasasi pada Mahkamah Agung (MA). Kedua
tersangka tersebut, yakni Enos Karoma, mantan Sekda Kabupaten Tana Toraja dan Ruben
randi, mantan Camat Mengkendek. Keduanya merupakan ppanitia pengadaan tanah atau
panitia sembiln dalam kegiatan pembebasan lahan pembangunan Bandara Buntu Kunik yang
kini telah berubah nama menjadi Bandara Udara Toraja. Mahkamah Angung (MA)
menganulir vonis bebas kepada mantan Sekertaris Daerah Tana Toraja, Enos Karoma, dalam
kasus korupsi pembangunan bandara. Enos Karoma harus menjalani hukuman 2 tahun
penjara dan denda sebesar Rp50.000.000 karena korupsi senilai Rp7 Miliar lebih.
Kasus bermula saat Kabupaten Tana Toraja akan membangun Bandar Udara Buntu Kuni
Mengkendek di lokasi baru. Rencana itu tertuang dalam tahun anggaran 2011-2022. Ternyata
pembebasan lahan mengalami sejumlah masalah sehingga aparat bertindak akibat terjadinya
penggelembungan harga tanah.
Berdasaran laporan BPKP, proyek tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan
negara Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten
Tana Toraja sebesar Rp7.369.425.158.
Ketua Forum Mahasiswa Toraja (Format), Waldi, mengatakan bahwa para ppenikmat dana
korupsi tersebut juga diproses. “ini kan bukan hanya persoalan satu orang saja yang diproses,
2. tetapi adanya beberapa terduga yang juga menikmati uang tersebut dan belum diproses.
Kiranya Tipikdor Polda SulSel bertindak cepat,” ucap Waldi kepada TribunToraja.com,Sabtu
(5/8/2023).
Waldi juga mengatakan bahwa banyak kasus corpus yang mengkrak dan belum adanya
kejelasan. “Kami (Format) juga banyak catatan atas buruknya kinerja Penyidik Tipikor Polda
SulSel dalam penanganan perkara korupsi di Toraja. Kami mendesak penyidik Tipikor Polda
SulSel agar konsisten dalam penanganan hukum,” jelasnya.
DAFTAR PUSTAKA
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230720153051-12-975708/kasus-korupsi-bandara-
ma-vonis-eks-sekda-tana-toraja-2-tahun-penjara
https://www.liputan6.com/amp/5362166/menguber-keberadaan-6-tersangka-lain-di-kasus-
korupsi-lahan-bandara-toraja
https://toraja.tribunnews.com/2023/08/05/format-desak-tipikor-polda-sulsel-periksa-ara-
penikmat-uang-korupsi-bandara-buntu-kuni-toraja
https://makassar.antaranews.com/amp/berita/381825/dua-terdakwa-dugaan-koruppsi-bandara-
mengkendek-toraja-disidangkan
https://kareba-toraja.com/kejari-tna-toraja-eksekusi-terpidana-korupsi-pembebasan-lahan-
bandara-buntu-kunik/?ampp