1. 1
B A B 1
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang Masalah
Dalam sistem hukum yang dianut di berbagai negara, terdapat kekuasaan yudikatif yang
antara lain mempunyai wewenang mengawal dan menafsirkan konstitusi. Kekuasaan ini
dijalankan oleh lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang dapat berdiri sendiri terpisah dari
MA atau dilekatkan menjadi bagian dari fungsi MA. Jika berdiri sendiri, lembaga itu sering
disebut Mahkamah Konstitusi (MK) (Ni’matul huda,2005:201).
Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK
(Constitutional Court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan
Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga
yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu
perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Setelah
disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK,
MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara
sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat.DPR
dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah
Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara
bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan
disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4316).Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui
Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang
dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada
tanggal 16 Agustus 2003.Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari
MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK
sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945
(www.mahkamahkonstitusi.go.id).
Melihat dari uraian sejarah Mahkamah Konstitusi diatas maka kami kelompok penulis tertarik
untuk menulis makalah yang akan mengupas sekilas tentang Mahkamah konstitusi yang akan
kami tuangkan dalam Bab Pembahasan.
B.Rumusan Masalah
Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara
jelas dan sistematis. Perumusan masalah dimaksudkan untuk lebih menegaskan masalah yang

2. 2
akan diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai
tujuan atau sasaran yang dikehendaki.
Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut :
1. Mengapa Mahkamah Konstitusi perlu dibentuk?
2. Apa fungsi dan wewenang dari Mahkamah konstitusi?
3. 3.Bagaimana struktur organisasi Mahkamah Konstitusi?

3. 3
BAB II
PEMBAHASAN
A. Alasan mengapa perlu dibentuknya Mahkamah Konstitusi
Mahkamah konstitusi di bentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi
dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Karena itu Mahkamah konstitusi biasa disebut sebagai
the guardian of the constitution seperti sebutan yang biasa dinisbatkan kepada Mahkamah Agung
di Amerika Serikat (Jimly Asshiddiqie,2006:154).
Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama tinggi
dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sama-sama merupakan
pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (judiciary) yang merdeka dan terpisah dari cabang-
cabang kekuasaan lain, yaitu pemerintah (executive) dan lembaga permusyawaratan-perwakilan
(legislature). Kedua mahkamah ini sama-sama berkedudukan hukum di Jakarta sebagai ibukota
Negara Republik Indonesia. Hanya struktur kedua organ kekuasaan kehakiman ini terpisah dan
berbeda sama sekali satu sama lain. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat
pertama dan terakhir tidak mempunyai struktur organisasi sebesar Mahkamah Agung yang
merupakan puncak sistem peradilan yang strukturnya bertingkat secara vertikal dan secara
horizontal mencakup lima lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan militer.
Meskipun tidak secara persis, Mahkamah Agung dapat digambarkan sebagai puncak peradilan
yang berkaitan dengan tuntutan perjuangan keadilan bagi orang per orang ataupun subjek hukum
lainnya, sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak berurusan dengan orang per orang, melainkan
dengan kepentingan umum yang lebih luas. Perkara-perkara yang diadili di Mahkamah
Konstitusi pada umumnya menyangkut persoalan-persoalan kelembagaan negara atau institusi
politik yang menyangkut kepentingan umum yang luas ataupun berkenaan dengan pengujian
terhadap norma-norma hukum yang bersifat umum dan abstrak, bukan urusan orang per orang
atau kasus demi kasus ketidak-adilan secara individuil dan konkrit. Yang bersifat konkrit dan
individuil paling-paling hanya yang berkenaan dengan perkara ‘impeachment’ terhadap
Presiden/Wakil Presiden( artikel Jimly Asshiddiqie “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam
Struktur Ketatanegaraan Indonesia” ). Mengapa hal tersebut perlu dipisahkan? Menurut Jimly,
pada hakikatnya keduanya memang berbeda. Seperti yang biasa saya sebut untuk tujuan
memudahkan pembedaan, Mahkamah Agung pada hakikatnya adalah ‘court of justice’,
sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah ‘court of law’ yang satu mengadili ketidakadilan untuk
mewujudkan keadilan, sedangkan yang kedua mengadili sistem hukum dan sistem keadilan itu
sendiri (Ni’matul huda,2005:202-203).

4. 4
B. Fungsi Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi
Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi MK Republik Indonesia
dilengkapi dengan lima kewenangan atau sering disebut empat kewenangan ditambah satu
kewajiban,yaitu:
a. Menguji undang-undang terhadap UUD;
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar;
c. Memutus pembubaran partai politik;
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
e. Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wapres telah melakukan pelanggaran
hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya,
atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi
memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;
Putusan-putusan dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kelima jenis kewenangan
Mahkamah Konstitusi tersebut pada pokoknya merupakan wujud konkrit dari fungsi pengawalan
dan penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap hukum dasar Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam melakukan fungsi peradilan dalam keempat bidang kewenangan tersebut, MK melakukan
penafsiran UUD 1945,sebagai satu – satunya lembaga Negara yang mempunyai kewenangan
tertinggi untuk menafsirkan UUD 1945. Karena itu disamping berfungsi sebagai pengawal UUD
1945, MK juga biasa disebut sebagai The sole interpreter of the constitution.
Bahkan dalam rangka kewenangannya untuk memutus perselisihan hasil pemilu, MK juga dapat
disebut sebagai pengawal proses demokratisasi dengan cara menyediakan sarana dan jalan
hukum untuk menyelesaikan perbedaan pendapat diantara pentelenggaraan pemilu dengan
peserta pemilu yang dapat memicu terjadinya konflik polotik dan bahkan konflik social ditengah
masyarakat. Dengan adanya MK, potensi konflik semacam itu dapat di redam dan bahkan
diselesaikan secara beradab di meja merah MK (Jimly Asshiddiqie,2006:155-156).
C. Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi
Dalam Pasal 24 C ayat (3) UUD 1945 ditentukan bahwa MK mempunyai Sembilan orang hakim
konstitusimyang ditetapkan oleh presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh
Mahkamah Agung tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) dan tiga orang oleh
Presiden. Ayat (4) nya menentukan bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih
dari dan oleh hakim konstitusi. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang
tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak
merangkap sebagai pejabat Negara (Pasal 24 C ayat (5).

5. 5
Selain itu, untuk memperlancar tugas dan kerja Setjen dan Kepaniteraan, susunan organisasi
MKRI dibuat terdiri dari empat biro dan satu pusat dengan masing-masing tugas pokok dan
fungsinya, yaitu sebagai beriku
Tugas dan Fungsi
1. Sekretaris Jenderal
Sekretaris Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis administratif kepada
seluruh unsur di lingkungan Mahkamah Konstitusi dengan fungsi:
a. Koordinasi pelaksanakan teknis administratif di lingkungan Sekretaris Jenderal dan
Kepaniteraan;
b. Penyusunan rencana dan program dukungan teknis adminidtratif;
c. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan,
perlengkapan, dan kerumahtanggaan;
d. Pelaksanaan kerja sama, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga;
e. Pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan persidangan;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang
tugasnya.
2. Panitera
Kepaniteraan mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis administrasi justisial kepada
Mahkamah Konstitusi dengan fungsi:
a. Koordinasi pelaksanaan teknis administratif justisial;
b. Pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara;
c. Pembinaan pelayanan teknis kegiatan:
- pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
- sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- pembubaran partai politik;
- persilihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah
melakukan pelanggaran hukum berupa Pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,
tindak pidana berat lainnya, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau
Wakil Presiden;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang
tugasnya.

6. 6
3. Biro Perencanaan dan Keuangan
Biro perencanaan dan keuangan mempuanyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan
rencana, program dan anggaran serta pengelolaan keuangan di lingkungan Mahkamah Konstitusi
dengan fungsi:
a. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program;
b. Penyusunan rencana anggaran Mahkamah Konstitusi;
c. Pembinaan pelaksanaan anggaran Mahkamah Konstitusi;
d. Penyusunan dan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan Mahkamah Konstitusi;
e. Pelaksanaan pembukuan keuangan Mahkamah Konstitusi;
f. Penyusunan perhitungan anggaran Mahkamah Konstitusi;
g. Pelaksanaan verifikasi terhadap bukti-bukti anggaran pendapatan dan belanja Mahkamah
Konstitusi;
h. Pelaksanaan perbendaharaan di lingkungan Mahkamah Konstitusi;
i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.
4. Biro Umum
Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga, pelayanan
administrasi umum, keamanan, kepegawaian, serta pengolahan perlengkapan di lingkungan
Mahkamah Konstitusi dengan fungsi:
1. Pengolahan urusan tata usaha Mahkamah Konstitusi;
2. Pengeloaan dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Mahkamah Konstitusi;
3. Pelaksanaan urusan pengamanan dan rumah tangga;
4. Penyiapan pembinaan dan pengaturan pengelolaan perlengkapan dan menganalisa
kebutuhan serta
5. penyusunan pembakuan perlengkapan;
6. Pelaksanaan pengadaaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan perlengkapan;
7. Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan statik perlengkapan;
8. Penyiapan penetapan kebijakan penghapusan.
5. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan hubungan masyarakat
dan lembaga resmi, pemberian informasi, penyuluhan, sosialisasi dan komunikasi kepada
masyarakat mengenai Mahkamah Konstitusi, hubungan kerjasama dengan negara-negara lain,
badan-badan/lembaga Internasional, program dan evaluasi, pengelolaan penerbitan,
dokumentasi, dan publikasi serta urusan protokol dan tata usaha pimpinan dengan fungsi:
1. Pemberian informasi, komunikasi, penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat dan
menampung aspirasi yang timbul dalam masyarakat tentang kebijaksanaan dan kegiatan
Mahkamah Konstitusi;

7. 7
2. Pelaksanaan urusan publikasi baik langsung maupun tidak langsung melalui media massa,
cetak, elektronik, dan audio visual;
3. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan kerjasama dengan kelembagaan pemerintah maupun
non pemerintah;
4. Pendokumentasian dan publikasi kegiatan Mahkamah Konstitusi;
5. Pengelolaan urusan protokol dan tata usaha pimpinan.
6. Biro Administrasi Perkara dan Persidangan
Biro Administrasi Perkara dan Persidangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
administrasi perkara dan pelayanan persidangan Mahkamah Konstitusi dengan fungsi:
1. Pelaksanan urusan tata usaha perkara, administrasi perkara, administrasi keuangan perkara,
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan persidangan, dan tugas administrasi lainnya yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Penelaahan perangkat kelengkapan formal dan penyiapan berkas permohonan perkara,
pembuatan resume permohonan perkara dan berkas-berkas terkait;
3. Penyiapan surat pemberitahuan dan pengumuman penetapan hari sidang;
4. Penyiapan surat penyampaian permintaan keterangan/risalah rapat yang berkenaan dengan
perkara;
5. Pengumpulan dan penyusunan kaidah hukum putusan perkara;
6. Penyusunan statik, dokumentasi, dan penyusunan laporan bulanan perkara serta pengarsipan
putusan perkara;
7. Penyiapan rencanan kebijakan teknis di bidang sarana persidangan, penyusunan rencana
kebutuhan,pemantauan, pengevaluasaian penyusunan laporan prasarana dan sarana
persidangan;
8. Pelaksanaan pengadaan, penyaluran sarana persidangan, inventarisasi, penyimpanan,
pemeliharaan serta penyiapan sarana persidangan;
9. Penyuluhan dan sosialisasi undang-undang Mahkamah Konstitusi, beserta peraturan
pelaksanaannya kepada masnyarakat;
10. Pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan;
11. Pelaksanaan urusan tata usaha biro.
7. Pusat Penelitian dan Pengkajian
Pusat Penelitian dan Pengkajiian Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Pusat adalah
nsure penunjang pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
di bidang penelitian dan pengkajian mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan
pengembangan di lingkungan Mahkamah Konstitusi berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dengan fungsi:
a. Penyusunan rencana dan program penelitian, pengkajian dan penggembangan;

8. 8
b. Pelaksanaan penelitian, pengkajian, pendidikan dan latihan serta pengembangan;
c. Pelaksanaan dokumentasi hasil penelitian dan pengkajian;
d. Pengelolaan administrasi jabatan fungsional peneliti;
e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dan
pengkajian;
f. Pengelolaan perpustakaan;
g. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat (www.mahkamahkonstitusi.go.id).

9. 9
B A B III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Mahkamah konstitusi di bentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi
dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Karena itu Mahkamah konstitusi biasa disebut
sebagai the guardian of the constitution seperti sebutan yang biasa dinisbatkan kepada
Mahkamah Agung di Amerika Serikat.
2. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi MK Republik Indonesia
dilengkapi dengan lima kewenangan atau sering disebut empat kewenangan ditambah satu
kewajiban,yaitu:
a. Menguji undang-undang terhadap UUD;
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar;
c. Memutus pembubaran partai politik;
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
e. Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wapres telah melakukan pelanggaran
hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat
lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;
3. Mengenai struktur organisasi MK, Dalam Pasal 24 C ayat (3) UUD 1945 ditentukan bahwa
MK mempunyai Sembilan orang hakim konstitusimyang ditetapkan oleh presiden, yang
diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung tiga orang oleh Dewan
Perwakilan Rakyat ( DPR ) dan tiga orang oleh Presiden. Selain itu, untuk memperlancar
tugas dan kerja Setjen dan Kepaniteraan, susunan organisasi MKRI dibuat terdiri dari empat
biro dan satu pusat dengan masing-masing tugas pokok dan fungsinya.

10. 10
DAFTAR PUSTAKA
 Jimly Asshiddiqie.2006.Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca
Reformasi.Jakarta: Konstitusi Press bekerjasama dengan PT.Syaamil Cipta Media
 Ni’matul huda.2005. Hukum Tata Negara Indonesia.Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada
 Undang-Undang:
 Undang – Undang Dasar RI 1945
 Undang – Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
 Internet:
 www.mahkamahkonstitusi.go.id
 artikel Jimly Asshiddiqie “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur
Ketatanegaraan Indonesia”

11. 11
TUGAS
KUMPULAN SOAL PELAJARAN DAN JAWABAN
OLEH :
NAMA : WA ODE ST. RAHMAWATI AMALIA NASIR
KELAS : III UNGGULAN
SD NEGERI 10 KATOBU
2014

12. 12
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR................................................................................................i
DAFTAR ISI..............................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN..........................................................................................1
A. Latar Belakang................................................................................................. 1
B. Tujuan................................................................................................................ 1
BAB II PEMBAHASAN......................................................................................... 3
A. Alasan mengapa perlu dibentuknya Mahkamah Konstitusi ................................ 4
B. Fungsi Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi................................................ 5
C. Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi......................................................... 7
BAB III PENUTUP................................................................................................ 9
A. KESIMPULAN................................................................................................. 9
B. SARAN............................................................................................................. 9
DAFTAR PUSTAKA............................................................................................ 10

13. 13
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur saya panjatkan atas rahmat dan hidayah yang telah Allah berikan kepada
Saya, sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktu yang telah diberikan
untuk menyelesaikan makalah ini. Makalah ini berisi tentang “MAHKAMAH KONSTITUSI”
Dan harapan saya semoga makalah ini dapat membantu. mahasiswa dalam proses
pembelajaran.
Saya menyadari bahwa isi makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu keritik
dan saran dari saudara atau saudari sangat saya harapkan untuk kesempurnaan makalah pada
kemudian hari.
Raha, Juni 2014
Penulis
i
ii