Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi dan lembaga-lembaga negara di Indonesia. UUD 1945 dijadikan konstitusi negara setelah proklamasi kemerdekaan. Lembaga-lembaga negara sebelum dan sesudah amendemen UUD 1945 meliputi MPR, Presiden, DPR, dan lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung.

2. POKOK BAHASAN
 PENGERTIAN KONSTITUSI
 UUD 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
 PENGERTIAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA
 LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA SEBELUM
AMANDEMEN UUD 1945
 LEMBAGA-LEMABAGA NEGARA SESUDAH
AMANDEMEN UUD 1945

3. PADA AWALNYA MANUSIA ITU BEBAS
J.J ROUSSEAU-- - > CONTRACT SOCIAL :
MANUSIA TERLAHIR DALAM KEADAAN
BEBAS DAN SEDERAJAT DALAM HAK-
HAKNYA, SEDANGKAN HUKUM
MERUPAKAN EKSPRESI DARI KEHENDAK
UMUM

4. KAPAN MULAI ADANYA KONSTITUSI ?
 Ketika Manusia Hidup Bersama
 Karena ........
BINGUNG!!!!!!!!!!!!!!!!

5. PENGERTIAN KONSTITUSI
• Konstitusi adalah Hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam
penyelenggaran suatu negara.
• Berupa tertulis (UUD) dan tidak tertulis
• Konstitusi Tertulis berasal dari nilai-nilai dan norma dasar yang hidup
dalam masayarakat dalam prakteknya dituangkan ke dalam naskah
UUD
• Konstitusi tidak tertulis berupa kebiasaan yang berulang kali dan
terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, diterima oleh
seluruh rakyat dan sebagai pelengkap aturan-aturan dasar yang tidak
terdapat didalam undang-undang dasar

6. UUD 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NKRI
Dalam sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18
Agustus 1945 UUD pertama kali disahkan sebagai konstitusi negara
indonesia.
1. Organisasi negara : UUD 1945 secara inplisit menganut doktrin Trias Politica
dalam arti pembagian kekuasaan. Sebagai buktinya, dalam UUD 1945 secara
konkret dijelaskan mengenai Majelis Pemusyawaratan Rakyat (Bab
II); Kekuasaan Pemerintahan Negara (Bab III), Dewan Perwakilan Rakyat
(Bab VII), dll yang memiliki peranan sebagai organisasi atau lembaga
eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif.
2. Hak Asasi Manusia : UUD 1945 memuat satu bab yang mengatur masalah
HAM, yang terdiri dari Pasal 28A-28 J Bab XA. Dalam Bab ini dijelaskan hak-
hak asasi manusia mulai dari haknya untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak
untuk berpendapat, dll.

7. PENGERTIAN LEMBAGA NEGARA
Lembaga negara indonesia adalah lembaga negara yang dibentuk
berdasarkan Konstitusi, hukum, atau peraturan yang lebih rendah.
Lembaga negara di tingkat pusat dapat dibagi menjadi empat tingkat
kelembagaan, yaitu:
Lembaga yang didirikan oleh Konstitusi sebagai Presiden, Wakil
Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK dan KY;
Lembaga yang ditetapkan oleh hukum sebagai Jaksa Agung, Bank
Indonesia, Komisi, KPK, KPI, PPATK, dan sebagainya;
Lembaga yang didirikan oleh peraturan pemerintah atau Keputusan
Presiden; dan
Didirikan oleh badan pengatur.

8. LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA SEBELUM
AMANDEMEN
- MPR
- Presiden dan Wakil Presiden
- DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
- DPA dan BPK
- MA (Mahkamah Agung)

10. LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA SESUDAH
AMADEMEN
lembaga-lembaga negara hasil amandemen UUD'45
- MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
- DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
- DPD (Dewan Perwakilan Daerah)
- Presiden dan Wakil Presiden
- MA (Mahkamah Agung)
- MK (Mahkamah Konstitusi)
- BPK (Badan Pemeriksa Keuangan
- KY (komisi Yudisial)

11. BANTUAN