SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
WASIAT LOMPAT TANGAN DALAMSISTIMPERDATA
DASAR HUKUM WASIAT
Adapun dasar hukum wasiat dalam KUH Perdata terdapat pada Pasal
874 sampai dengan Pasal 1002 KUH Perdata :
1. Tentang Ketentuan Umum
2. Tentang Kecakapan Seseorang Untuk Membuat Surat Wasiat
3. Legitime Portie
4. Bentuk Surat Wasiat
5. Wasiat pengangkatan Ahli Waris
6. Hibah Wasiat
7. Penunjukkan Ahli Waris
8. Penunjukan Ahli Waris Dengan Wasiat
9. Pencabutan dan Gugurnya Wasiat
ISTILAH WASIAT
wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang mendekati
kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus
dilaksanakan para penerima wasiat terhadap harta
peninggalannya atau pesan lain diluar harta peninggalan
Dasar hukum wasiat dalam hukum kewarisan islam, yakni al-qur’an
surah al-baqarah ayat 180 dan surah Al-Maidah ayat 106.
Pasal 872 BW yang menerangkan wasiat atau
testament, tidak boleh bertentangan dengan
undang-undang. Dan dalam pelaksanaannya
wasiat itu dinyatakan dalam suatu akta yang
dibuat dengan adanya suatu campur tangan
seorang pejabat resmi yang dituangkan dalam
akta notaris.
Menurut Kamus Hukum, Testament adalah Surat wasiat atau suatu akta
yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan
terjadi setelah ia meninggal dunia, terhadap harta peninggalannya. Surat
wasiat merupakan suatu pernyataan kehendak terakhir dari si pembuat
wasiat kepada orang-orang yang berhak menerima.
Unsur-Unsur Wasiat
I. Berbentuk suatu akta, dimana wasiat harus menunjuk
suatu tulisan, suatu yang tertulis.
II. Berisi pernyataan kehendak terakhir yang berarti
tindakan hukum sepihak
III. Apa yang terjadi setelah ia meninggal dunia, berarti
wasiat baru berlaku dan mempunyai akibat hukum
bilamana si pembuat meninggal dunia
Syarat-Syarat Wasiat
I. Seorang harus sudah mencapai umur 18 tahun atau
sudah dewasa, atau sudah kawin meskipun belum
berumur 18 tahun.
II. Harus sungguh-sungguh dan mempunyai pikiran yang
sehat. Jika dapat dibuktikan, bahwa pada waktu orang itu
membuat wasiat pikirannya tidak sehat atau sedang
terganggu, wasiat itu dapat dibatalkan oleh hakim.
III. Dan bagi penerima wasiat harus sudah dewasa.
Isi dari Surat Wasiat adalah :
a. Erfstelling → pasal 954 KUHPerdata
Testamentair erfgenaam
b. Legaat (berhubungan dengan harta) → pasal 957
KUHPerdata
Legetaris
c. Codicil (tidak berhubungan dengan harta)
JENIS-JENIS SURAT WASIAT
Burgerlijk Wetboek mengenal tiga macam/jenis cara
pembuatan surat wasiat, yaitu :
1. Surat wasiat yang ditulis sendiri (olografis)
2. Surat wasiat tak rahasia (openbaar)
3. Surat wasiat rahasia (geheim)
Ketiga jenis surat wasiat tersebut di atas memerlukan
campur tangan notaris dalam pembuatannya.
Syarat-syarat Saksi Dalam Pembuatan
Surat Wasiat
Mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapatnya seseorang
menjadi saksi dalam pembuatan surat wasiat adalah dimuat dalam pasal 4 BW, yang
antara lain disebutkan :
 Sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin.
 Penduduk Indonesia.
 Mengerti bahasa yang dipergunakan oleh si peninggal warisan dan yang
dipergunakan untuk/dalam surat wasiat.
Kemudian oleh pasal 944 ayat 2 BW, dinyatakan bahwa syarat-syarat, bagi
para saksi dalam pembuatan surat wasiat tak rahasia, saksi tidak diperbolehkan :
 Para ahli waris, sanak famili atau orang yang dihibahi barang-barang atau sanak-
sanaknya sampai derajad 4.
 Anak-anak, cucu-cucu, menantu ataupun cucu menantu Notaris.
 Pelayan-pelayan Notaris.
Larangan Dalam Pembuatan Wasiat
1.Wasiat lompat tangan aatau Fidei Commis
2.Wasiat antara suami istri
3.Wasiat dari orang yang belum dewasa
4.Wasiat buat mereka yang memiliki profesi
khusus dan sejenisnya
5.Wasiat untuk anak- anak luar kawin
WASIAT LOMPAT TANGAN DALAM SISTIM PERDATA
Pengertian secara harafiah Fidei Commis, Fidei berarti Kepercayaan
dan Commis berarti Kewajiban. Wasiat Lompat Tangan atau Fidei commis
adalah pemberian warisan kepada seorang ahli waris dengan ketentuan
bahwa ia diwajibkan menyimpan warisan itu, dan setelah lewat suatu waktu
tertentu atau kalau si ahli waris tersebut meninggal dunia, maka warisan itu
harus diterimakan kepada orang lain yang sudah ditetapkan dalam surat
wasiat. Hal ini bisa juga disebut pewarisan dengan cara lompat tangan atau
pewarisan secara melangkah (erfstelling over de hand). Orangnya yang
dibebani disebut fideicommisarius. Sedangkan orang yang ditunjuk untuk
menerima warisan terkemudian ini disebut verwachter.
bahaya wasiat lompat tangan atau fidei commis menurut
undang-undang yaitu :
I. Adanya penyalahgunaan harta untuk waktu yang lama oleh
ahli waris, dimana ia memperoleh keuntungan dari harta
tersebut setinggi mungkin. Misalnya uang tersebut
dibungakan, bukannya di depositokan.
II. Si ahli waris mula-mula tersebut akan menyia-nyiakan
pemeliharaan harta warisan.
I. Kreditur dari ahli waris yang mula-mula, tidak dapat
menuntut pengeksekusian dari harta warisan tersebut.
Karena ternyata harta tersebut bukan haknya.
Ada 2 macam wasiat lompat tanga atau fidei commis yang
diperbolehkan undang-undang, yaitu :
I. Untuk memenuhi keinginan seseorang yang hendak
mencegah kekayaannya dihabiskan oleh anak-anaknya.
Dalam wasiat, orang boleh membuat penetapan agar
anaknya tidak boleh menjual harta warisan dan agar harta
tersebut diwariskan lagi kepada anak-anak si ahli waris
sendiri.
I. Ketetapan yang berisi seorang waris harus mewariskan lagi
dikemudian hari apa yang masih ketinggalan dari warisan
yang diperolehnya itu. Jadi hanya sisanya saja kepada
seorang lain sudah ditetapkan. Lazim disebut dengan fidei
commis de residuo.
.
Dalam wasiaat lompat tangan atau fidei
commis terdapat tiga pihak :
1. Pewaris
2. Pemikul Beban
1. Penunggu
Berdasarkan pasal 973 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
menyatakan bahwa wasiat lompat tanga atau fidei commis
diperbolehkan asal :
1. Yang menjadi bezwarde adalah seorang anak atau lebih
2. Yang menjadi verwachter adalah sekalian anak atau
keturunan mereka masing-masing baik yang sudah maupun
yang masih akan dilahirkan.
3. Yang diberikan adalah bagian bebas (beschikbardeel)
daripada warisan.
.
Wasiat lompat tangan dalam sistim perdata

More Related Content

What's hot

Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
ENJ-300 Medidas de Coerción III
ENJ-300 Medidas de Coerción IIIENJ-300 Medidas de Coerción III
ENJ-300 Medidas de Coerción IIIENJ
 
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Arman Solit
 
Pendidikan anti korupsi - Alat bukti dalam Tipikor (Idik Saeful Bahri)
Pendidikan anti korupsi - Alat bukti dalam Tipikor (Idik Saeful Bahri)Pendidikan anti korupsi - Alat bukti dalam Tipikor (Idik Saeful Bahri)
Pendidikan anti korupsi - Alat bukti dalam Tipikor (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANADian Oktavia
 
Hukum Pidana Pemidanaan 2
Hukum Pidana Pemidanaan 2Hukum Pidana Pemidanaan 2
Hukum Pidana Pemidanaan 2alsalcunsoed
 
7. eksekusi dan peninjauan kembali putusan tun
7. eksekusi dan peninjauan kembali putusan tun7. eksekusi dan peninjauan kembali putusan tun
7. eksekusi dan peninjauan kembali putusan tunMoel Ryadhie
 
Bab 6 pertanggungjawaban pidana
Bab 6   pertanggungjawaban pidanaBab 6   pertanggungjawaban pidana
Bab 6 pertanggungjawaban pidanaNuelimmanuel22
 
4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undanganHIMA KS FISIP UNPAD
 
UU Nomor 1 Tahun 2023
UU Nomor 1 Tahun 2023UU Nomor 1 Tahun 2023
UU Nomor 1 Tahun 2023CIkumparan
 
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 

What's hot (20)

Hukum Acara Perdata
Hukum Acara PerdataHukum Acara Perdata
Hukum Acara Perdata
 
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
 
BERITA ACARA SUMPAH
BERITA ACARA SUMPAHBERITA ACARA SUMPAH
BERITA ACARA SUMPAH
 
ENJ-300 Medidas de Coerción III
ENJ-300 Medidas de Coerción IIIENJ-300 Medidas de Coerción III
ENJ-300 Medidas de Coerción III
 
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
 
Pendidikan anti korupsi - Alat bukti dalam Tipikor (Idik Saeful Bahri)
Pendidikan anti korupsi - Alat bukti dalam Tipikor (Idik Saeful Bahri)Pendidikan anti korupsi - Alat bukti dalam Tipikor (Idik Saeful Bahri)
Pendidikan anti korupsi - Alat bukti dalam Tipikor (Idik Saeful Bahri)
 
Makalah praperadilan
Makalah praperadilanMakalah praperadilan
Makalah praperadilan
 
Pelaksanaan putusan
Pelaksanaan putusanPelaksanaan putusan
Pelaksanaan putusan
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
 
Hukum Surat Berharga
Hukum Surat BerhargaHukum Surat Berharga
Hukum Surat Berharga
 
Hukum Pidana Pemidanaan 2
Hukum Pidana Pemidanaan 2Hukum Pidana Pemidanaan 2
Hukum Pidana Pemidanaan 2
 
7. eksekusi dan peninjauan kembali putusan tun
7. eksekusi dan peninjauan kembali putusan tun7. eksekusi dan peninjauan kembali putusan tun
7. eksekusi dan peninjauan kembali putusan tun
 
Bab 6 pertanggungjawaban pidana
Bab 6   pertanggungjawaban pidanaBab 6   pertanggungjawaban pidana
Bab 6 pertanggungjawaban pidana
 
Habeas corpus act
Habeas corpus actHabeas corpus act
Habeas corpus act
 
4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan4. proses pembuatan perundang undangan
4. proses pembuatan perundang undangan
 
UU Nomor 1 Tahun 2023
UU Nomor 1 Tahun 2023UU Nomor 1 Tahun 2023
UU Nomor 1 Tahun 2023
 
Bahan ajar lembaga kepresidenan
Bahan ajar   lembaga kepresidenanBahan ajar   lembaga kepresidenan
Bahan ajar lembaga kepresidenan
 
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARAHUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum internasional
Hukum internasionalHukum internasional
Hukum internasional
 

Similar to Wasiat lompat tangan dalam sistim perdata

Aspek Hukum Bab 7, 8, 9, 10
Aspek Hukum Bab 7, 8, 9, 10Aspek Hukum Bab 7, 8, 9, 10
Aspek Hukum Bab 7, 8, 9, 10Aditya Panim
 
Pembagian harta warisan berdasarkan surat wasiat dan uu
Pembagian harta warisan berdasarkan surat wasiat dan uuPembagian harta warisan berdasarkan surat wasiat dan uu
Pembagian harta warisan berdasarkan surat wasiat dan uuindra wijaya
 
pentadbiran-harta-pusaka
 pentadbiran-harta-pusaka pentadbiran-harta-pusaka
pentadbiran-harta-pusakaZamree Zakaria
 
I.2 Landasan Hukum Surat Berharga.pptx
I.2 Landasan Hukum Surat Berharga.pptxI.2 Landasan Hukum Surat Berharga.pptx
I.2 Landasan Hukum Surat Berharga.pptxdonihasmanto
 
15-Teknik Pembuatan Akta Kontrak (kontrak outentik).ppt
15-Teknik Pembuatan Akta Kontrak  (kontrak outentik).ppt15-Teknik Pembuatan Akta Kontrak  (kontrak outentik).ppt
15-Teknik Pembuatan Akta Kontrak (kontrak outentik).pptYyny123
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
Pembuktian
PembuktianPembuktian
Pembuktianepylian
 
Pentadbiran harta pusaka
Pentadbiran harta pusakaPentadbiran harta pusaka
Pentadbiran harta pusakaAlip Pg
 
AKAD SEBAGAI BINGKAI TRANSAKSI BISNIS SYARIAH.ppt
AKAD SEBAGAI BINGKAI TRANSAKSI BISNIS SYARIAH.pptAKAD SEBAGAI BINGKAI TRANSAKSI BISNIS SYARIAH.ppt
AKAD SEBAGAI BINGKAI TRANSAKSI BISNIS SYARIAH.pptSafwanMulyani1
 
Tugas ppt transaksi dan akad ps
Tugas ppt transaksi dan akad psTugas ppt transaksi dan akad ps
Tugas ppt transaksi dan akad psindahlestari157
 

Similar to Wasiat lompat tangan dalam sistim perdata (20)

Aspek Hukum Bab 7, 8, 9, 10
Aspek Hukum Bab 7, 8, 9, 10Aspek Hukum Bab 7, 8, 9, 10
Aspek Hukum Bab 7, 8, 9, 10
 
Hukum Waris BW.pdf
Hukum Waris BW.pdfHukum Waris BW.pdf
Hukum Waris BW.pdf
 
Pembagian harta warisan berdasarkan surat wasiat dan uu
Pembagian harta warisan berdasarkan surat wasiat dan uuPembagian harta warisan berdasarkan surat wasiat dan uu
Pembagian harta warisan berdasarkan surat wasiat dan uu
 
pentadbiran-harta-pusaka
 pentadbiran-harta-pusaka pentadbiran-harta-pusaka
pentadbiran-harta-pusaka
 
I.2 Landasan Hukum Surat Berharga.pptx
I.2 Landasan Hukum Surat Berharga.pptxI.2 Landasan Hukum Surat Berharga.pptx
I.2 Landasan Hukum Surat Berharga.pptx
 
15-Teknik Pembuatan Akta Kontrak (kontrak outentik).ppt
15-Teknik Pembuatan Akta Kontrak  (kontrak outentik).ppt15-Teknik Pembuatan Akta Kontrak  (kontrak outentik).ppt
15-Teknik Pembuatan Akta Kontrak (kontrak outentik).ppt
 
Fiqih wakaf
Fiqih wakafFiqih wakaf
Fiqih wakaf
 
Makalah aspk hukum
Makalah aspk hukumMakalah aspk hukum
Makalah aspk hukum
 
surat kuasa.pptx
surat kuasa.pptxsurat kuasa.pptx
surat kuasa.pptx
 
reto sako wie
reto sako wiereto sako wie
reto sako wie
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
Pembuktian
PembuktianPembuktian
Pembuktian
 
Pembuktian
PembuktianPembuktian
Pembuktian
 
Pembuktian
PembuktianPembuktian
Pembuktian
 
Jenazah
JenazahJenazah
Jenazah
 
Hukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptxHukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptx
 
Hukum waris
Hukum warisHukum waris
Hukum waris
 
Pentadbiran harta pusaka
Pentadbiran harta pusakaPentadbiran harta pusaka
Pentadbiran harta pusaka
 
AKAD SEBAGAI BINGKAI TRANSAKSI BISNIS SYARIAH.ppt
AKAD SEBAGAI BINGKAI TRANSAKSI BISNIS SYARIAH.pptAKAD SEBAGAI BINGKAI TRANSAKSI BISNIS SYARIAH.ppt
AKAD SEBAGAI BINGKAI TRANSAKSI BISNIS SYARIAH.ppt
 
Tugas ppt transaksi dan akad ps
Tugas ppt transaksi dan akad psTugas ppt transaksi dan akad ps
Tugas ppt transaksi dan akad ps
 

Recently uploaded

BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnisilhamsumartoputra
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxAudyNayaAulia
 

Recently uploaded (10)

BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 

Wasiat lompat tangan dalam sistim perdata

  • 1. WASIAT LOMPAT TANGAN DALAMSISTIMPERDATA
  • 2. DASAR HUKUM WASIAT Adapun dasar hukum wasiat dalam KUH Perdata terdapat pada Pasal 874 sampai dengan Pasal 1002 KUH Perdata : 1. Tentang Ketentuan Umum 2. Tentang Kecakapan Seseorang Untuk Membuat Surat Wasiat 3. Legitime Portie 4. Bentuk Surat Wasiat 5. Wasiat pengangkatan Ahli Waris 6. Hibah Wasiat 7. Penunjukkan Ahli Waris 8. Penunjukan Ahli Waris Dengan Wasiat 9. Pencabutan dan Gugurnya Wasiat
  • 3. ISTILAH WASIAT wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap harta peninggalannya atau pesan lain diluar harta peninggalan
  • 4. Dasar hukum wasiat dalam hukum kewarisan islam, yakni al-qur’an surah al-baqarah ayat 180 dan surah Al-Maidah ayat 106.
  • 5. Pasal 872 BW yang menerangkan wasiat atau testament, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Dan dalam pelaksanaannya wasiat itu dinyatakan dalam suatu akta yang dibuat dengan adanya suatu campur tangan seorang pejabat resmi yang dituangkan dalam akta notaris.
  • 6. Menurut Kamus Hukum, Testament adalah Surat wasiat atau suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, terhadap harta peninggalannya. Surat wasiat merupakan suatu pernyataan kehendak terakhir dari si pembuat wasiat kepada orang-orang yang berhak menerima.
  • 7. Unsur-Unsur Wasiat I. Berbentuk suatu akta, dimana wasiat harus menunjuk suatu tulisan, suatu yang tertulis. II. Berisi pernyataan kehendak terakhir yang berarti tindakan hukum sepihak III. Apa yang terjadi setelah ia meninggal dunia, berarti wasiat baru berlaku dan mempunyai akibat hukum bilamana si pembuat meninggal dunia
  • 8. Syarat-Syarat Wasiat I. Seorang harus sudah mencapai umur 18 tahun atau sudah dewasa, atau sudah kawin meskipun belum berumur 18 tahun. II. Harus sungguh-sungguh dan mempunyai pikiran yang sehat. Jika dapat dibuktikan, bahwa pada waktu orang itu membuat wasiat pikirannya tidak sehat atau sedang terganggu, wasiat itu dapat dibatalkan oleh hakim. III. Dan bagi penerima wasiat harus sudah dewasa.
  • 9. Isi dari Surat Wasiat adalah : a. Erfstelling → pasal 954 KUHPerdata Testamentair erfgenaam b. Legaat (berhubungan dengan harta) → pasal 957 KUHPerdata Legetaris c. Codicil (tidak berhubungan dengan harta)
  • 10. JENIS-JENIS SURAT WASIAT Burgerlijk Wetboek mengenal tiga macam/jenis cara pembuatan surat wasiat, yaitu : 1. Surat wasiat yang ditulis sendiri (olografis) 2. Surat wasiat tak rahasia (openbaar) 3. Surat wasiat rahasia (geheim) Ketiga jenis surat wasiat tersebut di atas memerlukan campur tangan notaris dalam pembuatannya.
  • 11. Syarat-syarat Saksi Dalam Pembuatan Surat Wasiat Mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapatnya seseorang menjadi saksi dalam pembuatan surat wasiat adalah dimuat dalam pasal 4 BW, yang antara lain disebutkan :  Sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin.  Penduduk Indonesia.  Mengerti bahasa yang dipergunakan oleh si peninggal warisan dan yang dipergunakan untuk/dalam surat wasiat. Kemudian oleh pasal 944 ayat 2 BW, dinyatakan bahwa syarat-syarat, bagi para saksi dalam pembuatan surat wasiat tak rahasia, saksi tidak diperbolehkan :  Para ahli waris, sanak famili atau orang yang dihibahi barang-barang atau sanak- sanaknya sampai derajad 4.  Anak-anak, cucu-cucu, menantu ataupun cucu menantu Notaris.  Pelayan-pelayan Notaris.
  • 12. Larangan Dalam Pembuatan Wasiat 1.Wasiat lompat tangan aatau Fidei Commis 2.Wasiat antara suami istri 3.Wasiat dari orang yang belum dewasa 4.Wasiat buat mereka yang memiliki profesi khusus dan sejenisnya 5.Wasiat untuk anak- anak luar kawin
  • 13. WASIAT LOMPAT TANGAN DALAM SISTIM PERDATA Pengertian secara harafiah Fidei Commis, Fidei berarti Kepercayaan dan Commis berarti Kewajiban. Wasiat Lompat Tangan atau Fidei commis adalah pemberian warisan kepada seorang ahli waris dengan ketentuan bahwa ia diwajibkan menyimpan warisan itu, dan setelah lewat suatu waktu tertentu atau kalau si ahli waris tersebut meninggal dunia, maka warisan itu harus diterimakan kepada orang lain yang sudah ditetapkan dalam surat wasiat. Hal ini bisa juga disebut pewarisan dengan cara lompat tangan atau pewarisan secara melangkah (erfstelling over de hand). Orangnya yang dibebani disebut fideicommisarius. Sedangkan orang yang ditunjuk untuk menerima warisan terkemudian ini disebut verwachter.
  • 14. bahaya wasiat lompat tangan atau fidei commis menurut undang-undang yaitu : I. Adanya penyalahgunaan harta untuk waktu yang lama oleh ahli waris, dimana ia memperoleh keuntungan dari harta tersebut setinggi mungkin. Misalnya uang tersebut dibungakan, bukannya di depositokan. II. Si ahli waris mula-mula tersebut akan menyia-nyiakan pemeliharaan harta warisan. I. Kreditur dari ahli waris yang mula-mula, tidak dapat menuntut pengeksekusian dari harta warisan tersebut. Karena ternyata harta tersebut bukan haknya.
  • 15. Ada 2 macam wasiat lompat tanga atau fidei commis yang diperbolehkan undang-undang, yaitu : I. Untuk memenuhi keinginan seseorang yang hendak mencegah kekayaannya dihabiskan oleh anak-anaknya. Dalam wasiat, orang boleh membuat penetapan agar anaknya tidak boleh menjual harta warisan dan agar harta tersebut diwariskan lagi kepada anak-anak si ahli waris sendiri. I. Ketetapan yang berisi seorang waris harus mewariskan lagi dikemudian hari apa yang masih ketinggalan dari warisan yang diperolehnya itu. Jadi hanya sisanya saja kepada seorang lain sudah ditetapkan. Lazim disebut dengan fidei commis de residuo. .
  • 16. Dalam wasiaat lompat tangan atau fidei commis terdapat tiga pihak : 1. Pewaris 2. Pemikul Beban 1. Penunggu
  • 17. Berdasarkan pasal 973 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa wasiat lompat tanga atau fidei commis diperbolehkan asal : 1. Yang menjadi bezwarde adalah seorang anak atau lebih 2. Yang menjadi verwachter adalah sekalian anak atau keturunan mereka masing-masing baik yang sudah maupun yang masih akan dilahirkan. 3. Yang diberikan adalah bagian bebas (beschikbardeel) daripada warisan. .