Presented by Edmon Makarim (Fakultas Hukum UI) ID IGF 2016 Sesi Hukum 2 - Mengintegrasikan Hak Asasi Manusia dalam Pelembagaan Kebijakan Keamanan Dunia Maya: Tawaran Bagi Indonesia Jakarta, 15 November 2016

1. kac
HAM & Cybersecurity + Resilience:
Kajian Hukum thp HAM dan Keamanan/Ketahanan Nasional dalam Cyberspace
DR. Edmon Makarim S.Kom, S.H., LL.M
Dosen Inti Penelitian Bidang Hukum Telematika FHUI
Social/
Cultural
Attack

2. kac
Internet & CyberSecurity
Apa yang menjadi
sumberdaya Internet ?
• IP address
• Domain Name
• Aplikasi dan konten
• Data Pribadi ?
Siapa saja Actors di
Internet ???
No Central Authorization:
• IAB (Internet Architectural Board)
• ISOC (Internet Society)
• IETF (Internet Engineering Task Force)
• IRTF (Internet Research Task Force)
• ISTF (Internet Societal Task Force)
• IANA (Internet Assigned Numbers Authority) => ICANN
(Internet Corporations for Assigned Name and Numbers)
ITU => “Cybersecurity is the collection of tools, policies,
security concepts, security safeguards, guidelines, risk
management approaches, actions, training, best
practices, assurance and technologies that can be used to
protect the cyber environment and organization and user’s
assets.
The Global Cybersecurity Agenda:
1) Legal Measures => cybercrime legislation
2) Technical and Procedural Measures => End users and
businesses (direct approach); and Service providers
and software companies
3) Organizational Structures => highly developed
organizational structures, avoid overlapping,
4) Capacity Building & User’s education => public
campaigns + open communication of the latest
cybercrime threats
5) International Cooperation => Mutual Legal Assistance
of the LEA’s

3. Evolusi Bangsa: Identitas & Kultur

4. Konstitusi &
Telematika
Konstitusi
UUD-NRI 1945
(Amend 1-4)
International Instruments
(Convention/ Agreement)
+ Int’l Customary Law:
• Freedom of Expression
• Access to knowledge
• Access to technology
• Access to administration
• Privacy, Dignity & Reputation
• Right Against Self-Incrimination
• Due Process of Law
Doctrine + Ethics
• Privacy
• Accuracy
• Property
• Accessibility/ Availibility
• Accountability
• Responsibility
• Due Process
HAM  Hak Individual
(Individual Rights):
Kepentingan Umum dan
Public Trust Obligation
Pemangku
Kepentingan
Harmonisasi Per-UU-an dan Implementasi
+ Mapping Konflik Kepentingan
Kelembagaan Pelaksana PUU
(Administrasi Negara)
Kementerian + LPNK & LNS
Art.19 ICCPR:
Merdeka
Bersatu
Berdaulat
Adil dan Makmur
Kewajiban Konstitusional
• Menjunjung tinggi hukum
dan pemerintahan (ps.27
ayat (1))
• Keamanan Negara => ikut
bela Negara (ps 27 ayat
(2) dan 30 )
• Menghargai HAM orang
lain dalam tertib kehidupan
bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara (ps 28J
ayat (1) dan (2))
• Mengikuti pendidikan
dasar (ps 31 ayat (2))

5. Pasal 28C
(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan
demi kesejahteraan umat manusia. **)
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat,
bangsa dan negaranya. **)
Pasal 28I
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku
surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. **)
(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. **)
(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. **)
(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama
pemerintah. **)
(5) Untuk menegakan dan melindungi hak assi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka
pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.**)
Pasal 32
(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat
dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya. ****)
(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. ****)
Pasal 33
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabangcabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesar
kemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional. ****)
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. ****)

6. Hak atas Informasi dan Komunikasi
UUD 1945 ICCPR
Pasal 28F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi
dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala
jenis saluran yang tersedia. **)
Pasal 28J
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia
orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. **)
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap
orang wajib tunduk kepada pembatasan yang
ditetapkan dengan undangundang dengan maksud
sematamata untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan
untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, nilainilai agama, keamanan,
dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat
demokratis. **)
Article 19 ICCPR:
1. Everyone shall have the right to hold opinions without
interference.
2. Everyone shall have the right to freedom of
expression; this right shall include freedom to seek,
receive and impart information and ideas of all kinds,
regardless of frontiers, either orally, in writing or in
print, in the form of art, or through any other media of
his choice.
3. The exercise of the rights provided for in paragraph 2
of this article carries with it special duties and
responsibilities. It may therefore be subject to certain
restrictions, but these shall only be such as are
provided by law and are necessary:
(a) For respect of the rights or reputations of others;
(b) For the protection of national security or of public
order (ordre public), or of public health or morals.

7. kac
Dinamika Reformasi Hukum
Pasal 30
(1) Tiaptiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha
pertahanan dan keamanan negara. **)
(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui
sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara
Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik
Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan
pendukung. **)
(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan
Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas
mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan
kedaulatan negara. **)
(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas
melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan
hukum. **)
(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara
Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di
dalam menjalankan tugasnya, syaratsyarat keikutsertaan warga
negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan
undangundang. **)
UU 2/2002
Kepolisian
UU 34/2004 TNI
UU 16/2004
Kejaksaan
UU 48/2009 Kekuasaan Kehakiman
UU 3/2002
Pertahanan
Pasal 1
(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
UndangUndang Dasar. ***)
(3) Negara Indonesia adalah negara hukum. ***)
Konstitusi:
UU 17/2011 Intelijen
UU 11/2008 ITE
UU 14/2008 KIP
UU 16/2012 Indust.Han
UU 5/2014 ASN
HAN KAM TIBMAS
UU 23/2014 PemDa
UU 39/2008
Kementrian
UU 30/2014 Adm Pemth
UU 25/2009
Pelayanan Publik
UU 43/2009 Kearsipan
UU 39/99
HAM
UU 40/99
Pers
UU 36/99 Telekomunikasi
UU 43/2008
Wilayah Negara
UU 32/2002 Penyiaran

8. kac

9. Harmonisasi dan Kewenangan terkait Cyberspace
Wilayah kewenangan National Cybersecurity yang ada di Indonesia, meliputi 6 (enam) wilayah :
Cyber Defence (Pertahanan Siber), Cyber Crime (Kejahatan Siber), Cyber Intelligence (Intelijen Siber), Cyber
Security (Keamanan Siber), Cyber Resilience (Ketahanan Siber), dan Cyber Diplomacy (Diplomasi Siber)

10. kac
Konstitusi
Protect cyberspace
environment
InfoComm
Preventive and capacity
building
Intelligence
KEMKOMINFO BIN LEMSANEG KEMDIKBUD
Protect militer cyberspace
environment
Defense
KEMHAN TNI
Investigation and Prosecution
of criminal in cyberspace
Law Enforcement
POLRI
KEMENKOPOLHUKAM
Koordinator
Coordinator-Incident Response Team
KEJAKSAAN
Badan-Badan
Lembaga-lembaga
lainnya?
Presiden
Dewan-Dewan
<resources: modifikasi dari bahan presentasi Prof Zaenal H, Sekjen Detiknas >
34
Kementerian
KemLu
KemDagri
KemHAN
Strategic ?
Tactical ?
Operational ?
KumHAM
Komisi-Komisi
LPNK & LNS
4
Desk
Cyber

11. Kesimpulan
• Selain Hak Konstitusional juga ada kewajiban konstitusional Warga Negara. Tidak hanya
Negara yg berkewajiban melindungi HAM melainkan juga Pelaku Usaha & Masyarakat.
• K/L yang telah ada punya keterbatasan kewenangan berdasarkan PerUU terhadap
cyberspace, atau setidaknya menyiratkan refleksi benturan kepentingan/kewenangan, yg
dikhawatirkan justru akan menurunkan akuntabilitas pemerintahan itu sendiri;
• Perlu ada suatu badan ketahanan informasi dan keamanan cyber yang menjamin HAM dan
merupakan representasi dari multi-stakeholders serta mampu menjalankan cyber-diplomacy
dengan baik. Karakternya harus terlihat heterogen dan inklusif dengan semua komponen
dan para pemangku kepentingan. Jangan sampai terkesan menyiratkan “cyber-operation”
karena berdasarkan International Humanitarian Law justru akan mengakibatkannya menjadi
sasaran yang sah untuk diserang (attack).
• Kedalam, Badan tsb diharapkan dapat menjadi sentra koordinasi, kerjasama dan kolaborasi
(3K) information-sharing, serta juga mampu secara operasional untuk melakukan
konsolidasi, sinkronisasi/harmonisasi dan pengendalian, sehingga kinerja semua
kewenangan dapat menjadi lebih terpadu dalam melakukan pengendalian/ penanggulangan
ancaman cyber;
• Menjelang itu terbentuk, dalam jangka pendek perlu ada yang mengisi tugas, fungsi dan
peran terhadap kevakuman ataupun tidak optimalnya kewenangan, sekiranya hal itu
ditemukan. Sebelum ada BCN maka DCN perlu menjalankan rekomendasi UN-GGE 2015.

12. kac
Terima Kasih
• Mata => wawasan
• Lampu => ide intelektual
• Senyum => Optimisme
• IC/processor => TIK
• Web => geostrategis
Nusantara

13. kac
LAMPIRAN

14. ITU cybersecurity
# ITEM ELEMENTS OF A NATIONAL CYBERSECURITY
PROGRAMME
1. Top Government Cybersecurity Accountability Top
government leaders are accountable for devising a national
strategy and fostering local, national and global cross-sector
cooperation.
2. National Cybersecurity Coordinator An office or individual
oversees cybersecurity activities across the country.
3. National Cybersecurity Focal Point A multi-agency body
serves as a focal point for all activities dealing with the
protection of a nation’s cyberspace against all types of cyber
threats.
4. Legal Measures Typically, a country reviews and, if necessary,
drafts new criminal law, procedures, and policy to deter, respond
to and prosecute cybercrime.
5. National Cybersecurity Framework Countries typically adopt
a Framework that defines minimum or mandatory security
requirements on issues such as risk management and
compliance.
6. Computer Incident Response Team (CIRT) A strategy-led
programme contains incident management capabilities with
national responsibility. The role analyses cyber threat trends,
coordinates response and disseminates information to all
relevant stakeholders.
7. Cybersecurity Awareness and Education A national
programme should exist to raise awareness about cyber threats.
8. Public-Private Sector Cybersecurity partnership
Governments should form meaningful partnership with the
private sector.
9. Cybersecurity Skills and Training Programme A programme
should help train cybersecurity professionals.
10. International Cooperation Global cooperation is vital due to
the transnational nature of cyber threats.
On top of the five Pillars, the GCA contains seven strategic goals.
These are:
1) Elaboration of strategies for the development of a model
cybercrime legislation that is globally applicable and
interoperable with existing national and regional legislative
measures;
2) Elaboration of global strategies for the creation of appropriate
national and regional organisational structures and policies on
cybercrime;
3) Development of a strategy for the establishment of globally
accepted minimum security criteria and accreditation schemes
for hardware and software applications and systems;
4) Development of strategies for the creation of a global
framework for watch, warning and incident response to ensure
cross-border coordination between new and existing
initiatives;
5) Development of global strategies for the creation and
endorsement of a generic and universal digital identity
system and the necessary organisational structures to
ensure the recognition of digital credentials across
geographical boundaries;
6) Development of a global strategy to facilitate human and
institutional capacity building to enhance knowledge and
know-how across sectors and in all the abovementioned
areas; and
7) Proposals on a framework for a global multi-stakeholder
strategy for international cooperation, dialogue and
coordination in all the above-mentioned areas.

15. UN-GGE 2010-2015 => InfoTel
• In paragraph 3 of its resolution 64/25,
the General Assembly invited all
Member States to continue to inform
the Secretary-General of their views
and assessments on the following
questions:
(a) General appreciation of the issues of
information security;
(b) Efforts taken at the national level to
strengthen information security and
promote international cooperation in
this field;
(c) The content of the concepts
mentioned in paragraph 2 of the
resolution;
(d) Possible measures that could be
taken by the international community
to strengthen information security at
the global level.
• Peaceful
• Open
• Free
• Secure
• Stable
• Accessible
• Growth
=====
• Inclusive
• Tolerant
• Accountable
• Multilateral
Management of
the global
resources for the
Global Wealth
UN Charter:
 Kedaulatan negara;
 persamaan kedaulatan;
 penyelesaian sengketa
dengan cara damai;
 menahan diri dari
ancaman atau
penggunaan kekerasan
dalam hubungan
internasional;
 non-intervensi dalam
urusan internal negara
lain;
 menghormati hak asasi
manusia dan
kebebasan
fundamental.

16. Limiting norms Good practices & positive duties
1. states should not knowingly allow their
territory to be used for internationally
wrongful acts using ICTs;
2. states should not conduct or knowingly
support ICT activity that intentionally
damages critical infrastructure;
3. states should take steps to ensure supply
chain security, and should seek to prevent
the proliferation of malicious ICT and the
use of harmful hidden functions;
4. states should not conduct or knowingly
support activity to harm the information
systems of another state’s emergency
response teams (CERT/CSIRTS) and
should not use their own teams for
malicious international activity;
5. states should respect the UN resolutions
that are linked to human rights on the
internet and to the right to privacy in the
digital age.
• states should cooperate to increase
stability and security in the use of ICTs
and to prevent harmful practices;
• states should consider all relevant
information in case of ICT incidents;
• states should consider how best to
cooperate to exchange information, to
assist each other, and to prosecute
terrorist and criminal use of ICTs;
• states should take appropriate measures
to protect their critical infrastructure;
• states should respond to appropriate
requests for assistance by other states
whose critical infrastructure is subject to
malicious ICT acts;
• states should encourage responsible
reporting of ICT vulnerabilities and should
share remedies to these.

17. ASEAN ICT Master Plan => 2015-2020
VISION AIM 2020
• Digitally-enabled
Programmes for continual education and
upgrading to equip ASEAN citizens with the
latest infrastructure, technology, digital skill
sets, information, applications and services.
• Secure.
A safe and trusted ICT environment in
ASEAN, providing reassurance in the online
environment by building trust in online
transactions via a robust infrastructure.
• Sustainable
Responsible & environmentally friendly use
of ICT.
• Transformative
A progressive environment for the disruptive
use of technology for ASEAN's social and
economic benefits.
• Innovative
A supportive entrepreneurial environment
that encourages innovative and novel uses
of ICT.
• Inclusive and Integrated
Empowered and connected citizens and
stakeholders.
OUTCOMES 2020
1. Economic
Development &
Transformation
2. People Integration &
Empowerment through
ICT
3. Innovation
4. ICT Infrastructure
Development
5. Human Capital
Development
6. ICT in the Single
Market
7. New Media & Content
8. Information Security &
Assurance
ASEAN will build a trusted
digital ecosystem, so that
transactions and information
exchanges will be safe, secure,
and trustworthy.

18. kac
Models Regulations of PKI
Cross Recognition
• Self-Regulation
=>communities PKI
• “Mesh” PKI =>
Peer-to-peer
• “bridge” CSP.
Identity &
e-transaction