2. GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN INDONESIA
Tahapan perkembangan :
Masa sebelum terjajah ( < tahun 1600 )
Masa penjajahan ( tahun 1600 - 1945 )
Masa sebelum 1966/ Orde Lama ( tahun 1945 - 1966 )
Masa sesudah 1966 ( era Orde Baru )
3. A. ERA ORDE LAMA ( 1945 - 1966 )
Perekonomian berkembang kurang menggembirakan :
Kehidupan politik tidak stabil ( pergantian kabinet )
Defisit anggaran belanja negara terus meningkat ( cetak uang baru > inflasi
- sejak 1955- )
Nasionalisasi perusahaan asing - 1951 / 1958 ( UU No 78 / 1958 tentang
Investasi Asing > tutupnya Bursa Efek Jakarta > pelarian kapital )
Hilangnya pangsa pasar ( gula, karet alam dll ) dalam perdagangan
internasional ( ekspor < 10% PDB > neraca pembayaran tertekan >
depresiasi rupiah )
Kejanggalan sistem moneter ( Bank merupakan hasil nasionalisasi
termasuk BI ( De Javasche bank ), BI ( 1953 ) berfungsi :
1. menstabilkan nilai mata uang
2. mengatur sirkulasi uang
3. mengawasi dan mengembangkan perbankan dan kredit, memasok
kredit / premi kepada pemerintah sebesar 30% dari penerimaan
pemerintah - 1957/58, sistem pengendalian kurs.
4. B. MASA PERALIHAN ( 1966 - 1968 )
Peralihan kepemimpinan akibat pemberontakan PKI.
Ekonomi kacau :
Ketidak-mampuan memenuhi kewajiban utang LN ( >US $
2milyar )
Penerimaan ekspor hanya setengah dari pengeluaran impor
Ketidak-berdayaan mengendalikan anggaran belanja dan
memungut pajak
Laju inflasi tinggi (30-50% perbulan)
Sarana dan prasarana ekonomi yang buruk
5. Prioritas kebijakan ekonomi:
Memerangi inflasi
Mencukupkan stok pangan (beras)
Merehabilitasi prasarana perekonomian
Meningkatkan ekspor
Menediakan /menciptakan lapangan kerja
Mengundang kembali investasi asing
Dalam jangka pendek, program ekonomi Orde Baru :
Tahap penyelamatan (juli-desember 1966)
Tahap rehabilitasi (januari-juni 1967)
Tahap konsolidasi (juli-desember 1967)
Tahap stabilisasi (januari-juni 1968)
Kebijakan yang ditempuh: anggaran berimbang, terbentuknya IGGI,
kembali jadi anggota IMF,UU PMA, PMDN, Perbankan,Bank sentral,
bank asing.
Dalam jangka panajng berupa Repelita yang dimulai 1 April 1969.
6. C. ERA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
Sasaran : Trilogi Pembangunan -pertumbuhan, pemerataan, dan
stabilitas.
Per-pelita
Repelita I (1969-74) : prioritas adalah stabilitas ekonomi.
Repelita II (1974-79): prioritas adalah pertumbuhan
ekonomiRepelita III-Vi: pemerataan
Kinerja perekonomian dalam Pelita I-II cukup memuaskan :
Pertumbuhan ekonomi 7% pertahun
Pertumbuhan ekonomi 11% jadi 24% terhadap PDB
Tabungan pemerintah meningkat
Penerimaan devisa meningkat (migas -80%)
7. Tahun 1970-an perekonomian Indonesia mengalami gangguan :
Harga minyak dunia turun dan kuota produksi minyak
Ekspor neto turun 38% dan ekspor nonmigas turun 30% sedangkan impor
nonmigas meningkat
Neraca berjalan defisit US$2,7milyar (1981) dan US$6,7milyar (1982)
Pertumbuhan ekonomi 2,24% (1982)
Implikasinya :
Angaran belanja dihemat (1983-84)
Menambah pinjaman LN
Membatasi impor dan mendorong ekspor nonmigas
Mengurangi perjalanan ke LN
Menggalakkan produksi Dn
Devaluasi rupiah (1983)
Penjadwalan ulang proyek pemerintah
Menaikkan harga bbn (1984)
Pengurangan subsidi pupuk /pestisida
Bunga berdasarkan mekanisme pasar
Sistem pagu kredit dihapus
8. Pelita IV : kebijakan dregulasi dan debirokratisasi. Pelita V
Perekonomian Indonesia membaik engan pertumbuhan
6,7%/tahun.
Selama PJP I : pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7%/tahun,
pendapatan perkapita naik dari US$70 (1969) jadi US$770
(1993), penduduk miskin turun dari 70 juta orang (60%) jadi
25,9 juta orang (13,7%).
Aspek Ekonomi
Berhasil mencapai stabilitas nasional, yang dicapai melalui:
Penelolaan makro ekonomi yang berhati-hati
Partisipasi masyarakat meningkat
Anggaran berimbang dan dinamis
Penerapan devisa bebas
Terpeliharanya stabilitas nasional (Ekonomi dan politik).
9. D. PENDAPATAN NASIONAL
Prestasai ekonomi Indonesia dapat diukur dengan variabel
agregat, yaitu Pendapatan Nasional. Melalui Pendapatan
Nasional dapat diketahui: Pertumbuhan ekonomi,
Pendapatan perkapita, dan Struktur ekonomi. Tingkat
kesejahteraan dapat diukur dengan pendapatan perkapita.
Pendapatan Nasional dapat diartikan :
Sempit: National Income (NI)
Luas: PDB/GDB, PNB/GNP. PNN/NNP
10. METODE PERHITUNGAN
Pendapatan Nasional Indonesia dihitung oleh BPS dengan
menggunakan konsep PDB.
Metode perhitungan PDB:
Pendekatan produksi: nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan
dalam suatu perekonomian dalam setahun
Pendekatan pendapatan: balas jasa yang diterima faktor
produksi yang turut serta dalam proses produksi (gaji, upah, sewa
bunga, laba -sebelum dipotong pajak)
Pendekatan pengeluaran: jumlah permintaan akhir, yang terdiri
dari konsumsi (RT dan Swasta nirlaba), investasi (swasta),
pengeluaran pemerintah (konsumsi), hasil perdagangan luar
negeri neto (Ekspor - Impor)
11. PNB = PDB + pendapatan neto atas faktor LN
Pendapatan Neto atas faktor LN: pendapatan faktor produksi
WNI di LN - pendapatan atas faktor produksi WNA di DN
PERTUMBUHAN EKONOMI
Pertumbuhan ekonomi = (PDBt - PDBt-1)/PDBt-1 x100%
Pertumbuhan ekonomi riil diperoleh setelah menghilangkan
pengaruh perubahan harga. Atau dihitung dari PDB atas harga
konstan.
Untuk merubah dari harga berlaku keharga konstan:
Metode revolusi: menilai produksi dengan harga tahun dasar.
Metode ekstrapolasi: memperbaharui nilai tahun dasar
sesuai dengan indeks produksi/tingkat pertumbuhan riil tahun
sebelumnya.
Metode deflasi: membagi nilai masing-masing tahun dengan
harga relatif (indeks harga x 1/100)
12. E. SISTEM EKONOMI INDONESIA
Sistem: Suatu organisasi yang menjalin interaksi berbagai subjek/objek
serta pernagkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu.
Sistem Ekonomi: Suatu sistem yang mengatur serta menjalin
hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan
dalam suatu tatanan kehidupan.
Unsurnya:
Manusia Sebagai subjek
Barang-barang ekonomi sebagai objek
Kelembagaan yang mengatur dan menjalin dalam kegiatan ekonomi
Kelembagaan: lembaga ekonomi, cara kerja, hukum dan peraturan,
kebiasaan/prilaku/etika masyarakat.
Sistem ekonomi berkaitan dengan falsafah, pandangan, pola hidup
masyarakat.
Krakteristik sistem ekonomi:
Sistem pemilikan sumberdaya/faktor produksi
Keleluasaan masyarakat berkompetisi
Kadar peranan pemerintahan dalam perekonomian