1. Gambaran umum masa perekonomian yang pernah berlaku di Indonesia
sampai dengan tahun 2008 dapat dibagi ke dalam beberap...
Indonesia kehilangan peranan pentingnya dalam perdagangan internasional.
Kedudukan sebagai produsen utama gula di dunia, t...
diakibatkan oleh naiknya harga minyak dunia sehingga membuat harga BBM di
masyarkat naik. Subsidi BBM ini dialihkan ke sek...
pengeluaran investasi (Investment), dan selisih antara nilai ekspor dikurangi
impor ( X – M ). Untuk itu dapat digunakan r...
4. Tinggi rendahnya pendapatan per kapita dipengaruhi oleh jumlah pendapatan
nasional dan jumlah penduduk. Jika pendapatan...
ketentuan. Salah satunya adalah yang tertuang dalam pasal 64 undang-undang
ketengakerjaan ini, yang isinya menyatakan bahw...
dengan status outsourcing, tentu akan menjadi gagap ketika harus dengan
tiba-tiba disalurkan keperusahaan pertambangan ata...
migrasi penduduk dari desa kekota, pemerintah mengupayakan berbagai
program berupa pemerataan pembangunan hingga ke peloso...
yang umumnya kurang ketrampilan. Hal itu mengakibatkan semakin
banyaknya tenaga dari sektor pertanian yang menganggur. Sel...
oleh investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal yang
kebanyakan terkonsentrasi di sektor industri (...
pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan mata pencahariannya, atau
ditabung. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan ...
tidak diimbangi dengan sikap selektif dan bijaksana konsumen, maka sikap
konsumtif masyarakat dikhawatirkan akan semakin p...
revitalisasi penyuluhan, pendampingan petani, pendidikan dan pelatihan
pertanian, meningkatkan peran serta masyarakat, men...
mencapai $103,20 per barrel sedangkan harga MIGAS di Indonesia dipatok
$90/barrel. Dengan demikian harga tersebut akan men...
harga-harga saham jadi turun tajam. Bagi Investor lokal yang tidak tahan dan
mempunyai kebiasaan mengikuti investor asing ...
kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor riil, menjadi penting untuk
dilakukan di tahun 2009.

16
17
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Perekonomian Indonesia-Fakultas Ekonomi UM

489 views

Published on

ini tugas uas nya pak mardono.. sengaja diupload tapi mohon diedit dulu ya...

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
489
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Perekonomian Indonesia-Fakultas Ekonomi UM

  1. 1. 1. Gambaran umum masa perekonomian yang pernah berlaku di Indonesia sampai dengan tahun 2008 dapat dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu masa sebelum terjajah, masa penjajahan, masa sebelum tahun 1966, masa sesudah tahun 1966, dan masa reformasi. a) Masa Sebelum Terjajah (sebelum tahun 1600) meliputi, Masa Pra Kerajaan, awalnya terbentuk komunitas-komunitas kecil dari orang-orang, kemudian diantara mereka berkumpul membentuk komunitas masyarakat yang lebih besar dari sebelumnya. komunitas masyarakat terdiri atas dua golongan, yaitu masyarakat desa (paguyuban) dan masyarakat kota (patembahan). Masa Kerajaan, pada masa ini perekonomian lebih maju dari sebelumnya. Dalam lingkup regional, produk yang dihasilkan oleh masyarakat desa didistribusikan dan dijual ke dalam kota raja, yaitu kota tempat berdirinya kerajaan. Dalam kegiatan transaksi ekonomi masyarakat mulai mengenal sistem barter bahkan lebih maju lagi mereka telah memulai pemakaian uang sebagai alat tukar. b) Masa Penjajahan (1600 – 1945), perkembangan perdagangan pelayaran pada masa merkantilisme di area Eropa ditujukan untuk memperbesar ekspor negara-negara tersebut. Melalui perdagangan mereka juga melakukan misi yang dikenal dengan gold, glory, gospel. Namun, lambat laun justru berkembang imperialisme yang tujuannya adalah mencari sumber-sumber ekonomi dari daerah jajahan. Cara-cara yang dilakukan pun sudah seringkali menyimpang dan menyalahi batas kemanusiaan. Melalui serikat dagang Hindia Belanda (VOC), penjajah melakukan monopoli sehingga sangat tidak menguntungkan pihak pribumi (bumi putera). c) Masa Sebelum Tahun 1966 (1945 – 1966), yang meliputi Masa Kemerdekaan (1945-1949), Masa RIS (1949-1959), Masa Orde Lama (1959-1965). Kondisi perekonomian setelah kemerdekaan bisa dibilang sangat tidak stabil. Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi sosial politik yang tidak stabil karena banyaknya pemberontakan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Salah satu awal mula permasalahannya adalah kesepakatan Indonesia untuk membiarkan komunis masuk dan hidup di NKRI sebagai imbas dari kesepakatan bantuan yang diberikan Uni Soviet di masa-masa kemerdekaan. Sementara itu, defisit anggaran belanja pemerintah terus membengkak dari tahun ke tahun, karena defisit-defisit tersebut dibiayai terutama dengan pencetakan uang baru, tingkat harga tak henti-hentinya membumbung dan mencapai puncaknya pada tahun 1966. Pada tahun terakhir rejim orde lama ini, Indonesia menggoreskan catatan penting yang tak diinginkan dalam catatan sejarah perekonomiannya: laju inflasi sekitar 650 persen. Selama dasawarsa 1950-an dan pertengahan pertama 1960-an 1
  2. 2. Indonesia kehilangan peranan pentingnya dalam perdagangan internasional. Kedudukan sebagai produsen utama gula di dunia, terlepas. Begitu pula kedudukan sebagai produsen utama karet alam, digantikan oleh Malaysia. Ekspor komoditas-komoditas tradisional kopra, teh, biji kelapa sawit, lada dan tembakau jauh lebih rendah dari pada yang dicapai sebelum perang dunia ke dua. Sesudah pertengahan 1950-an penerimaan ekspor senantiasa kurang dari 10 persen produk domestik bruto. Semua ini satu sama lain mengakibatkan kalangkaan akpital dan tekanan atas neraca pembayaran. d) Masa Sesudah Tahun 1966, yang meliputi Masa Transisi (1966-1968), bekas-bekas kondisi ekonomi yang terpuruk masih sangat mencolok pada masa ini, seperti tumpukan utang luar negeri yang mencapai lebih dari US$ 2 milyar, penerimaan ekspor yang hanya setengah dari pengeluaran untuk impor barang dan jasa, ketidak berdayaan mengendalikan anggaran belanja dan memungut pajak, laju inflasi secepat 30-50 persen per bulan, dan buruknya kondisi prasarana perekonomian serta penurunan kapasitas produktif sektor industri dan ekspor. Pada masa ini terjadi pergantian presiden, Soekarno digantikan oleh Soeharto pada tahun 1968. Masa Orde Baru (1969-1997/98), perekonomian berangsur-angsur mulai membaik. Pemerintah menjalankan program pembangunan jangka pendek yang terdiri atas: tahap penyelamatan (Juli-Desember 1966), tahap rehabilitasi (Januari-Juni 1967), tahap konsolidasi (Juli-Desember 1967), dan tahap stabilisasi (Januari-Juni 1968). Program jangka pendek ini juga diikuti dengan program jangka panjang, terdiri atas rangkaian Rencana Pembangunan lima Tahun (Repelita) yang dimulai pada bulan April 1969. Melalui program Pelita, pemerintah mulai merencanakan pembangunan dengan lebih terarah. Ditargetkan pada tahun1992 Indonesia akan melalui tahap tinggal landas. Namun hingga pengunduran diri Soeharto di tahun 1998, masa tinggal landas yang dicita-citakan hanya tinggal masa lalu. Semua tidak terlaksana. Masa Reformasi (1997/98 – 2008), pada tahun 1997 hingga 1998 terjadi krisis ekonomi. Dampak krisis ini sangat dirasakan oleh BUMS dan BUMN. Guna memperbaiki situasi maka dikucurkan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang menjadi kasus tersendiri karena terjadi penyalah gunaan. Hingga saat ini, kasus ini belum juga tuntas. Namun, pada masa kepemimpinan presiden SBY direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk menangani masalah-masalah penyalahgunaan dana dari pemerintah yang seharusnya digunakan untuk pembangunan nasional. Selain itu, pada masa kepemimpinannya, SBY juga mengeluarkan kebijakan yang populer yaitu dengan mengurangi subsidi BBM yang 2
  3. 3. diakibatkan oleh naiknya harga minyak dunia sehingga membuat harga BBM di masyarkat naik. Subsidi BBM ini dialihkan ke sektor lain yaitu sektor pendidikan dan sektor lain yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hingga tahun 2008, pemerintah cukup mampu mengurangi inflasi hingga bertahan 4-5% per tahun, selain itu pemerintah juga mampu mengatasi terjangan krisis global yang melanda dunia pada tahun 2008. 2. Pendapatan Nasional merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama satu tahun. Pendapatan nasional merupakan salah satu variabel penting untuk menghitung prestasi ekonomi suatu negara karena kita dapat mengetahui bagaimana pertumbuhan ekonomi suatu negara dari tahun ke tahun. Konsep pendapatan nasional di antaranya adalah Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product, GDP) atau PDB, Produk Nasional Bruto (Gross National Product, GNP) atau PNB, Pendapatan Nasional Neto (Net National Income, NNI), Pendapatan Perseorangan (Personal Income,PI), Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income, DI). Perhitungan pendapatan nasional dapat dihitung atau diukur dengan tiga macam pendekatan, yaitu: 1) Pendekatan produksi, dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan dari berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu satu tahun. Yang dimaksud unit disini adalah 11 unit produksi yang meliputi pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, bank dan lembaga bukan bank, sewa rumah, pemerintahan dan jasa-jasa. Dalam menghitung pendapatan nasional metode produksi digunakan rumus yaitu Y = [(Q1 X P1) + (Q2 X P2) + (Qn X Pn) ……]. Nilai produk yang dihitung dengan pendekatan ini adalah nilai jasa dan barang jadi (bukan bahan mentah atau barang setengah jadi). 2) Pendekatan pendapatan, dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan (upah, sewa, bunga, dan laba) yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Atau dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut PDB = r+w+i+p. 3) Pendekatan pengeluaran, dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh empat pelaku kegiatan ekonomi negara, yaitu: Rumah Tangga (Consumption), Pemerintah (Government), 3
  4. 4. pengeluaran investasi (Investment), dan selisih antara nilai ekspor dikurangi impor ( X – M ). Untuk itu dapat digunakan rumus PDB = C + I +G + (X-M). 3. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memiliki sifat self-generating yaitu proses pertumbuhan itu sendiri melahirkan kekuatan atau momentum bagi timbulnya kelanjutan pertumbuhan tersebut dalam periode selanjutnya. Pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara dapat dikatakan sebgai peningkatan jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu dalam suatu negara. Hal ini diukur secara konvensional sebagai laju persen kenaikan dalam produk domestik bruto riil, atau GDP riil. Pertumbuhan biasanya dihitung secara riil, yaitu disesuaikan dengan hal inflasi, untuk output yang bersih dari efek inflasi pada harga barang dan jasa yang dihasilkan. Pertumbuhan ekonomi biasanya mengacu pada pertumbuhan output potensial, seperti: produksi di lapangan kerja, yang disebabkan oleh pertumbuhan permintaan agregat atau output yang diamati. Untuk menghitung berapa besarnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka data yang diperlukan dan dipergunakan adalah pendapatan nasional suatu negara. Untuk negara yang sedang berkembang umumnya menggunakan PDB, sedangkan untuk negara yang telah maju umumnya menggunakan GNP. Menurut M. Suparko, pada negara berkembang, selain dengan menghitung PDB pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat pula diketahui dengan melihat pendapatan perkapita dan pendapatan per jam kerja. M. Suparko beralasan bahwa menghitung pendapatan per kapita merupakan ukuran yang lebih tepat karena mempertimbangkan jumlah penduduk, sedangkan pendapatan per jam kerja ia beralasan bahwa suatu negara dapat dikatakan lebih maju dibanding negara lain bila mempunyai tingkat pendapatan atau upah per jam kerja yang lebih tinggi dibanding upah per jam kerja negara lain untuk jenis pekerjaan yang sama. Untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat digunakan rumus sebagai berikut: g = {(PDBs-PDBk)/PDBk} x 100% g = tingkat pertumbuhan ekonomi PDBs = PDB riil tahun sekarang PDBk = PDB riil tahun kemarin 4
  5. 5. 4. Tinggi rendahnya pendapatan per kapita dipengaruhi oleh jumlah pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Jika pendapatan nasional sebuah negara tinggi, tetapi jumlah penduduk juga besar, maka pendapatan per kapitanya akan rendah. Sebaliknya, walaupun pendapatan nasional rendah, tetapi jumlah penduduk kecil, pendapatan per kapitanya mungkin akan tinggi. Pendapatan per kapita Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga sesama anggota ASEAN, hal itu disebabkan oleh jumlah penduduk Indonesia yang besar dan tingginya laju pertumbuhan penduduk yang tinggi setiap tahunnya. Dari jumlah penduduk yang besar tersebut, di Indonesia masih banyak SDM yang berkualitas rendah sehingga penguasaan teknologi pun juga masih rendah di kalangan penduduk Indonesia. Hal tersebut menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang pada akhirnya pendapatan nasional Indonesia pun ikut rendah. Pertambahan jumlah penduduk yang ada di Indonesia saat ini tidak terlalu memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap upaya penambahan jumlah pendapatan nasional yang ada sekarang, karena sumber daya alam yang dimiliki belum dapat sepenuhnya dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat (sebagai akibat dari rendahnya kualitas SDM dan kurangnya penguasaan teknologi serta sumber daya yang ada). Kalau pun pendapatan nasional Indonesia lumayan naik, tetapi dengan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, pendapatan per kapita Indonesia pun mungkin masih belum bisa dikatakan tinggi dibandingkan dengan Singapura atau Brunai misalnya, hal ini disebabkan karena perhitungan pendapatan perkapita harus membagi antara jumlah pendapatan nasional dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia. 5. Sesuai ketentuan Undang-Undang No 13 Tahun 2003, kontrak kerja melalui mekanisme perjanjian kerja maksimal bisa diperpanjang sampai 3 tahun. Perjanjian kerja sendiri dibuat menurut ketentuan Undang-Undang No 13 Tahun 2003, ada empat kategori. Pertama, perjanjian kerja magang (pasal 22), kedua, perjanjian kerja waktu tertentu (pasal 56-60) ketiga, perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (pasal 60) dan keempat, perjanjian kerja bersama yang melibatkan serikat pekerja dan pihak manajemen perusahaan (pasal 116). Namun peraturan dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan ditengarai sebagai palang pintu lahirnya sistem kerja outsourcing yang sekarang dipraktekkan dimana-mana. Sebenarnya, didalam undang-undang ini, tidak mengenal penyebutan istilah outsourcing. Akan tetapi, pengertian dari outsourcing itu sendiri dapat dilihat dalam beberapa 5
  6. 6. ketentuan. Salah satunya adalah yang tertuang dalam pasal 64 undang-undang ketengakerjaan ini, yang isinya menyatakan bahwa outsourcing merupakan suatu perjanjian kerja yang dibuat antara pengusaha dengan tenaga kerja, dimana perusahaan tersebut dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Praktek outsourcing dinilai mampu menyerap lapangan kerja dan mengatasi pengangguran berdasarkan asumsi bahwa jika pola system kerja outsourcing yang diterapkan, maka secara langsung membuka kesempatan bagi siapa saja untuk berkompetisi. Bahkan bagi mereka yang sebelumnya berada pada sektor informal, dapat terseret kedalam sektor formal yang lebih terproteksi dan menjanjikan. Outsourcing juga dianggap akan lebih mampu menyerap tenaga kerja tanpa diskriminasi. Namun yang terjadi di lapangan adalah sebaliknya. Outsourcing mengakibatkan semakin lemahnya posisi buruh dalam perusahaan. Hal tersebut dilatar belakangi oleh status hubungan kerja yang sifatnya sementara dengan masa kerja yang ditetapkan selama kurung waktu tertentu (1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang hanya berkisar 3-4 bulan). Hal ini berakibat semakin kuatnya posisi pengusaha jika berhadapan dengan pekerja, sehingga memberikan ruang yang sangat besar bagi pengusaha tersebut untuk menindas buruh dalam perusahaannya. Pengusaha dapat dengan sewenang-wenang memberhentikan buruh (melakukan PHK terhadap buruh) sesuai dengan kemauannya. Ketakutan berserikat, berkumpul, menuntut perbaikan, serta menyatakan pendapat pun menjadi terbatasi akibat posisi buruh yang lemah ini, ditambah ancaman PHK yang sewaktu-waktu dapat dilakukan oleh pengusaha. Kendati Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengisyaratkan agar syarat perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh yang dioutsourcing sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi kerja atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun itu merupakan hal yang sangat sulit untuk diwujudkan. Karena kalangan pengusaha melakukan pola hubungan kerja seperti itu justru dengan pertimbangan bahwa biayanya lebih murah dan resikonya lebih ringan. Jika praktek outsourcing ini terus terjadi, dan bahkan semakin meluas, maka dapat dipastikan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia akan terus bertambah. Hal ini disebabkan oleh syarat kerja outsourcing yang menekankan keterampilan kerja yang kompetitif, sementara kondisi buruh di Indonesia sama sekali belum memadai untuk memiliki keterampilan multi bidang. Misalnya saja seorang pekerja tekstil 6
  7. 7. dengan status outsourcing, tentu akan menjadi gagap ketika harus dengan tiba-tiba disalurkan keperusahaan pertambangan atau alat berat. Pola ini justru akan berakibat kontra produktif terhadap kinerja perusahaan. Pada kenyataan sehari-hari outsourcing selama ini diakui lebih banyak merugikan pekerja/buruh, karena hubungan kerja selalu dalam bentuk tidak tetap/kontrak, upah lebih rendah, jaminan sosial kalaupun ada hanya sebatas minimal, tidak adanya job security serta tidak adanya jaminan pengembangan karir dan lain-lain sehingga memang benar, kalau dalam keadaan seperti itu dikatakan, praktek outsourcing akan menyengsarakan pekerja/buruh. Hal lain yang menyebabnya masih tingginya tingkat pengangguran di Indonesia adalah banyaknya perusahaan nakal yang biasanya cenderung mengikat buruhnya bekerja melalui mekanisme perjanjian kerja magang dan perjanjian kerja waktu tertentu. Jika banyak perusahaan menggunakan cara tersebut untuk merekrut pekerja, maka secara otomatis kerugian banyak diterima oleh si pekerja. Apabila banyak perusahaan menggunakan perjanjian-perjanjian tersebut berarti perusahaan hanya perlu menanggung gaji atau upah pekerja. Sedangkan fasilitas pekerja seperti kesehatan, pesangon, dan lain-lain tidak bisa di dapatkan oleh pekerja karena mereka masih berstatus buruh kontrak. Dengan adanya sistem outsourcing yang banyak merugikan kaum pekerja/buruh, tidak adanya sistem perekrutan pekerja yang bersifat tetap dalam kurun waktu yang tak bisa ditentukan, semakin sempitnya lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia, ditambah lagi jumlah penduduk yang semakin bertambah tiap tahunnya, membuat angkatan kerja kesulitan untuk mencari pekerjaan yang tetap. Hal itulah yang menyebabkan semakin banyaknya angka pengangguran meskipun sudah diterbitkannya Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 6. Permasalahan kependudukan yang dialami oleh Indonesia dikelompokkan menjadi dua, yaitu permasalahan kuantitas penduduk dan permasalahan kalitas penduduk. Adapun permasalahan kuantitas penduduk Indonesia diantaranya adalah: Jumlah penduduk Indonesia, pertumbuhan penduduk Indonesia, kepadatan penduduk Indonesia, dan susunan penduduk Indonesia. Upaya pemerintah mengatasi permasalahan kuantitas penduduk antara lain, dengan a) Pengendalian jumlah dan pertumbuhan penduduk : Dilakukan dengan cara menekan angka kelahiran melalui pembatasan jumlah kelahiran, menunda usia perkawinan muda, dan meningkatkan pendidikan. b) Pemerataan persebaran penduduk : dilakukan dengan cara transmigrasi dan pembangunan industri di wilayah yang jarang penduduknya. Untuk mencegah 7
  8. 8. migrasi penduduk dari desa kekota, pemerintah mengupayakan berbagai program berupa pemerataan pembangunan hingga ke pelosok, perbaikan sarana dan prasarana pedesaan, dan pemberdayaan ekonomi di pedesaan. Sedangkan permasalahan kualitas penduduk di Indonesia antara lain: Tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, lama sekolah, tingkat melek huruf, dan tingkat pendapatan per kapita. Adapun upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam menangani masalah kualitas penduduk dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut: Masalah tingkat pendidikan, a) Pencanangan wajib belajar 12 tahun. b) Mengadakan proyek belajar jarak jauh seperti SMP Terbuka dan Universitas Terbuka. c) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan (gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dll). d) Meningkatkan mutu guru melalui penataran-penataran. e) Menyempurnakan kurikulum sesuai perkembangan zaman. f) Mencanangkan gerakan orang tua asuh. g) Memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi. Masalah kesehatan: a) Mengadakan perbaikan gizi masyarakat. b) Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. c) Penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan. d) Membangun sarana-sarana kesehatan, seperti puskesmas, rumah sakit, dll. e) Mengadakan program pengadaan dan pengawasan obat dan makanan. f) Mengadakan penyuluhan tentang kesehatan gizi dan kebersihan lingkungan. Masalah tingkat penghasilan/pendapatan (pendapatan per kapita): a) Menekan laju pertumbuhan penduduk. b) Merangsang kemauan berwiraswasta. c) Menggiatkan usaha kerajinan rumah tangga/industrialisasi. d) Memperluas kesempatan kerja. e) Meningkatkan GNP dengan cara meningkatkan barang dan jasa. 7. Transformasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri pada awalnya didasari dari pemikiran kaum petani yang menganggap di sektor pertanian sudah tidak dapat menjanjikan kesejahteraan bagi para petani. Hal ini sebenarnya merupakan akibat dari ketimpangan pemerataan pengembangan antar sektor. Ini disebabkan karena pengembangan sektor industri kurang tepat. Sektor industri yang seharusnya dikembangkan adalah industri yang menopang pertanian dan mengolah hasil pertanian serta industri yang padat tenaga kerja. Namun dalam kenyataannya industri yang dikembangkan tidaklah demikian. Sampai saat ini Indonesia memiliki pabrik pupuk dan pestisida yang tidak memadai, sehingga masih ada ketergantungan pada import. Industri yang dikembangkan justru industri perakitan teknologi tinggi seperti otomotif, komputer, pesawat terbang yang membutuhkan ketrampilan tinggi, sehingga tidak dapat menyerap limpahan tenaga kerja sektor pertanian 8
  9. 9. yang umumnya kurang ketrampilan. Hal itu mengakibatkan semakin banyaknya tenaga dari sektor pertanian yang menganggur. Selain itu, pengembangan teknologi di bidang pertanian pun masih kurang memadai. Kalau pun sudah ada pengembangan teknologi pertanian, harganya pun masih relatif mahal sehingga banyak petani yang lebih memilih menggunakan cara tradisional dalam mengolah lahan pertaniannya. Karena masih menggunakan cara tradisional tersebut, maka para petani banyak yang belum mampu mengoptimalkan produktifitasnya. Karena produktifitas belum optimal, maka secara langsung pendapatan yang diperoleh petani juga belum mampu meningkatkan kesejahteraan para petani tersebut. Penumpukan pengangguran serta kurangnya kesejahteraan di sektor pertanian itu lah yang membuat tenaga kerjanya memilih untuk berpindah ke sektor industri. Hal itu memungkinkan tenaga kerja yang berkompetensi di bidang pertanian pun ikut pindah ke sektor industri dikarenakan kurang optimalnya kesejahteraan yang dapat dicapainya di sektor pertanian. Jika banyak pekerja yang berkompeten di bidang pertanian ikut pindah ke sektor industri, hal itu akan menimbulkan masalah baru, yaitu krisis pangan dalam negeri akibat kurangnya tenaga kerja yang berkompeten di sektor pertanian. Seharusnya pengembangan sektor industri diarahkan untuk mendukung perkembangan sektor pertanian sehingga ketimpangan pendapatan antar sektor dapat dikurangi dan dapat mengendalikan penumpukan tenaga kerja di sektor pertanian maupun industri. Dampak yang timbul dari adanya transformasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri adalah sebagai berikut: a) pembangunan sektor pertanian tidak dapat dilaksanakan dengan tuntas, karena ketergantungan material input dari luar yang tentunya membutuhkan biaya sangat besar. b) Terjadinya krisis pangan dalam negeri karena produktifitas tanaman pengan menurun. c) Semakin menurunnya produktifitas akan hasil pertanian yang disebabkan oleh semakin berkurangnya tenaga kerja yang bekerja di bidang pertanian. d) Semakin terpuruknya sektor pertanian Indonesia karena adanya teransformasi tenaga kerja. e) Munculnya pengangguran struktural yang tidak mungkin tertampung seluruhnya pada sektor industri dan jasa. f) limpahan tenaga kerja sektor pertanian tidak terserap di sektor industri dan jasa akibat rendahnya kualitas tenaga kerja, padahal sektor pertanian telah mengalami kejenuhan. Akhirnya tenaga kerja lari ke sektor informal perkotaan dan menimbulkan permasalahan baru di perkotaan. 8. Terjadinya kesenjangan spasial dalam pemerataan pendapatan antar masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan antara lain disebabkan 9
  10. 10. oleh investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal yang kebanyakan terkonsentrasi di sektor industri (perkotaan), masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran dalam upaya pengembangan peluang usaha dan kerjasama investasi, dan yang paling menonjol adalah perbedaan tingkat pendapatan antar masyarakat kedua wilayah tersebut. Di daerah perkotaan terdapat berbagai jenis pekerjaan dengan tingkat pendapatan yang berbeda-beda pula, seperti direktur perusahaan, pegawai bank, desainer, dll. Sementara di desa, umumnya masyarakatnya mempunyai pekerjaan/ bermatapencaharian yang sama, yaitu sebagai petani, kuli, serabutan, dan lain-lain yang mana pendapatannya biasanya hanya cukup untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari saja dan untuk keperluan mata mencahariannya. Dari perbedaan pekerjaan antara masyarakat desa dengan masyarakat kota tersebut tentu dapat di lihat kesenjangan pendapatannya. Misalnya, seorang desainer yang memiliki penghasilan ratarata 50 juta per bulan dengan seorang buruh tani yang rata-rata penghasilannya hanya sekitar 400-600 ribu per bulan. Walaupun saat ini banyak masyarakat desa yang mempunyai pekerjaan yang memberikan penghasilan yang tidak sedikit, namun itu hanya sebagian kecil saja dari masyarakat pedesaan. Jumlahnya tidak sebanding jika dibandingkan dengan masyarakat perkotaan yang jauh lebih banyak masyarakatnya yang mempunyai penghasilan tinggi, walaupun juga terdapat banyak orang-orang yang dapat dikatakan miskin yang hidup di perkotaan (seperti pemulung atau orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap di kota). Perbedaan tingkat pendapatan antara masyarakat kota dengan masyarakat desa sudah tentu akan menyebabkan perbedan pola atau prilaku konsumsi masyarakat. Pola konsumsi masyarakat perkotaan jauh berbeda dengan masyarakat pedesaan. Umumnya, bagi masyarakat perkotaan lebih menekankan kualitas dari pada kuantitas. Selain itu, konsumsi masyarakat perkotaan tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan sehari-hari saja, namun juga untuk pemenuhan aktualisasi diri dan kebutuhan barang mewah seperti mobil, rumah mewah, dll. Konsumsi mayarakat perkotaan yang berpenghasilan tinggi tidak hanya sebatas itu saja. Mereka biasanya mengalokasikan sebagian ari pendapatannya untuk saving, investasi, asuransi, dan tunjangan hari tua lainnya. Berbeda dengan pola/prilaku konsumsi masyarakat perkotaan, masyarakat pedesaan umumnya didominasi oleh konsumsi kebutuhan primer, yaitu untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari saja. Untuk selebihnya mereka gunakan untuk 10
  11. 11. pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan mata pencahariannya, atau ditabung. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, HP dan sepeda motor saat ini bukan hanya menjadi barang penting bagi masyarakat perkotaan, tetapi juga bagi masyarakat pedesaan. 9. Eksop-impor, memudahkan masyarakat untuk dapat mengkonsumsi barang- barang dari luar negeri. Dan sebaliknya, masyarakat dalam negeri juga dapat memasarkan produk usahanya ke luar negeri. Modernisasi dan globalisasi mendorong perkembangan industri yang pesat untuk penyediaan barang kebutuhan masyarakat sehingga tingkat konsumsi masyarakat juga akan meningkat. Dengan adanya perdagangan bebas (ekspor-impor) maka tentunya akan mempunyai pengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat Indonesia. Semakin banyak produk-produk luar negeri yang masuk ke Indonesia, maka semakin banyak pula pilihan barang-barang yang akan dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia. Hal tersebut akan membuka kemungkinan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh barang-barang baru, dan bahkan barang-barang yang sebelumnya tak terbayangkan bisa terjangkau oleh mereka. Dengan tersedianya banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka masyarakat pun akan semakin konsumtif. Karena dengan adanya perdagangan bebas, produk yang ada di pasaran lebih beragam, sehingga memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, masyarakat bisa melakukan konsumsi dalam jumlah yang lebih besar dari pada sebelum adanya perdagangan bebas. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya perdangangan bebas maka pendapatan riil masyarakat (yaitu, pendapatan yang diukur dari berapa jumlah barang yang bisa dibeli oleh jumlah uang tersebut), telah mengalami peningkatan. Dibukanya hubungan luar negeri merangsang kebiasaan hidup yang individualistis dan pola konsumsi yang mewah. Mayarakat (dimulai dari golongan yang berpenghasilan tinggi) cenderung untuk meniru gaya dan kebiasaan hidup dari negara-negara maju lewat contoh-contoh yang ditunjukkan lewat media dan film, televisi, majalah-majalah dan sebagainya. Akibatnya ada kecenderungan bagi masyarakat tersebut untuk berkonsumsi yang berlebihan (masyarakat menjadi lebih konsumtif). Mereka cenderung untuk lebih memilih barang-barang impor karena dinilai kualitasnya yang lebih bagus. Padahal belum tentu barangabarang import itu memiliki kualitas yang bagus. Banyak juga barang-barang produksi dalam negeri yang tidak kalah kualitasnya dibandingkan dengan barang import. Karena itu, masyarakat seharusnya lebih bisa selektif dalam memilih produk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika pasar global 11
  12. 12. tidak diimbangi dengan sikap selektif dan bijaksana konsumen, maka sikap konsumtif masyarakat dikhawatirkan akan semakin parah akibat mereka terlalu dimanjakan oleh produk-produk luar negeri. 10. Pangsa pasar investasi sektor pertanian terhadap total investai PMDN pada 2 tahun terakhir hanya sekitar 10%, mengalami penurunan dibanding tahun 2006 sebesar 17,12%. Hal ini, akibat return dan payback di sektor pertanian yang lebih rendah dibandingkan dengan sektor lain. Investasi pertanian terhadap total investasi PMA menyumbang 2,5%, mengalami penurunan dibanding tahun 2006 sebesar 6.2%. Investasi PMA yang rendah dipicu kurangnya bibit unggul komoditi pertanian di Indonesia. Seperti di peternakan, investor asing yang menggeluti usaha penggemukkan ternak, melakukan impor ternak dari negara yang memiliki bibit-bibit ternak unggul. Dengan biaya transportasi besar, investor asing kurang tertarik atas investasi di pertanian. Hal lain yang menyebabkan para investor kurang tertarik untuk menanamkan modalnya pada sub sektor pertanian adalah karena masih rendahnya pertumbuhan output pertanian di Indonesia, yang disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM , semakin menyempitnya lahan garapan petani, dan masih rendahnya penguasaan teknologi oleh para petani. Selain itu, sektor pertanian (khususnya sub sektor tanaman pangan) memiliki resiko yang sangat tinggi karena sangat tergantung pada kondisi musim. Indonesia yang mempunyai iklim tropis, sehingga pada saat terjadi kemarau panjang, tentu akan berpengaruh terhadap output pertanian. Hal lain yang juga berpengaruh terhadap rendahnya minat investor untuk menanamkan modal di bidang pertanian salah satunya karena tidak ada konsistensi kebijakan pemerintah. Investor kerap ragu mengambil keputusan sebab kebijakan pemerintah kerap berubah sewaktu-waktu. Masalah infrasruktur yang rendah juga memepengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya pada sektor ini. Melihat dari kondisi tersebut di atas, maka diperlukan upaya pemerintah guna melindungi dan meningkatkan kemakmuran petani tanaman pangan. Adapun upaya/kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah adalah sebagai berikut: a) Memperluas dan meningkatkan basis produksi secara berkelanjutan. Arah kebijakan ini adalah meningkatkan investasi swasta, penggunaan lahan, pewilayahan komoditas dan penataan pemanfaatan lahan pertanian. b) Meningkatkan diversifikasi pangan. Meliputi pengembangan pangan sesuai sumber daya lokal, meningkatkan diversifikasi konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan seimbang serta meningkatkan kualitas pangan yang aman dan halal. c) Meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan SDM pertanian. Meliputi 12
  13. 13. revitalisasi penyuluhan, pendampingan petani, pendidikan dan pelatihan pertanian, meningkatkan peran serta masyarakat, meningkatkan kompetensi dan moral aparatur dan pengembangan kelembagaan petani. d) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian. Kebijakan ini meliputi pengembangan sarana dan prasarana usaha pertanian, pengembangan sarana pengolahan dan pemasaran serta pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan. e) Meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi tepat guna. Kebijakan ini diarahkan untuk merespon permasalahan dan kebutuhan pengguna , mendukung optimasi pemanfaatan sumber daya spesifik lokasi, pengembangan produk berdaya saing, percepatan proses dan perluasan jaringan diseminasi dan penyaringan umpan balik inovasi pertanian. f) Meningkatkan promosi dan pengembangan komoditas pertanian. Meliputi kebijakan subsisdi tepat sasaran dalam sarana produksi, harga out put dan bunga kredit untuk modal usaha tani; peningkatan ekspor; peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha; perbaikan kualitas dan standarisasi produk; serta penguatan sistim pemasaran dan perlindungan usaha. Selain kebijakan tsb. diatas, diperlukan juga kebijakan yang terkait dengan pembangunan pertanian, namun perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi terkait yaitu: a) Pembangunan infrastruktur pertanian meliputi pembanguanan jaringan irigasi, pencegahan konversi lahan, pengembangan jalan produksi serta infrastruktur lainnya. b) Kebijakan pembiayaan pertanian untuk mengembangkan lembaga keuangan yang khusus menangani sektor pertanian. c) Kebijakan perdagangan yang memfasilitasi kelancaran pemasaran baik di pasar dalam negeri maupun ekspor. d) Kebijakan pengembangan industri yang lebih menekankan pada agroindustri (skala kecil) di pedesaan dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani. e) Kebijakan investasi yang kondusif untuk lebih mendorong minat investor dalam sektor pertanian. f) Pembiayaan pembangunan yang lebih memprioritaskan anggaran sektor pertanian. Perhatian pemerintah kabupaten/kota pada pembangunan pertanian meliputi: infrastruktur pertanian, pemberdayaan penyuluh pertanian, menghilangkan berbagai pungutan yang mengurangi daya saing produk pertanian, serta alokasi dana yang memadai. g) Peran swasta dalam menampung hasil pertanian dan investasi di sektor pertanian melalui CSR (Corporate Social Responsibility ). 11. a) Berpengaruh terhadap APBN-RI. Melihat kebutuhan MIGAS yang lebih banyak dari produksi MIGAS di Indonesia per harinya, maka secara otomatis Indonesia akan mengimpor MIGAS, dimana harga MIGAS di pasar Internasional 13
  14. 14. mencapai $103,20 per barrel sedangkan harga MIGAS di Indonesia dipatok $90/barrel. Dengan demikian harga tersebut akan menambah pengeluaran APBN-RI pada saat kita mengimpor MIGAS. Jika hal ini terus terjadi maka APBN-RI akan mengalami defisit dengan harga dollar yang tinggi yaitu $1 = Rp 10.000. b) Berpengaruh terhadap Ekspor Impor BBM. Indonesia keluar dari OPEC tahun 2007, dan Indonesia sejak saat itu tidak pernah ekspor MIGAS, karena kebutuhan dalam negeri belum tercukupi. Produksi MIGAS Indonesia yang lebih kecil dari kebutuhan MIGAS tiap harinya, maka secara otomatis akan menaikan impor MIGAS. Apabila keadaan ini berlanjut maka akan terjadi defisit pada APBN karena impor>ekspor. c) Yang harus dibayar pemerintah dalam memenuhi kebutuhan MIGAS dalam negeri adalah sebesar: ( 1,5 juta barrel/hari – 916 ribu barrel/hari = 584.000 barrel/hari impor MIGAS x $ 103,20 = $ 60.268.800 x Rp 10.000 = Rp 602.688.000.000 )maka jumlah itulah yang harus dibayar pemerintah dalam pemenuhan MIGAS tiap harinya. d) Subsidi yang diberikan pemerintah adalah: ($103,20 - $90=$ 13,20= harga yang harus disubsidi pemerintah per harinya) ($13,20 x Rp 10.000 = Rp 132.000 x 584.000 barrel = Rp 77.088.000.000) jika dihitung dengan rupiah. 12. a) Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat sudah terlihat tandatandanya beberapa waktu yang lalu, tetapi baru dianggap serius oleh pemerintah Indonesia sejak tanggal 8 Oktober 2008 saat IHSG di BEI turun tajam sampai 10,38 % dan mengharuskan pemerintah menghentikan kegiatan di pasar bursa modal beberapa hari. Krisis keuangan global yang berlangsung hingga hari ini, gejala awalnya bisa dirujuk semenjak bangkrutnya perusahanperusahaan keuangan raksasa di AS seperti Merrill Lynch dan Lehman Brothers pada 2008, yang kemudian mendorong juga terjadinya krisis ekonomi, terutama di Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Indonesia pun sempat terkena dampaknya, berupa anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), dan juga terus melemahnya nila tukar Rupiah terhadap mata uang US$ Dollar. Pada waktu itu, BEI sendiri sempat ditutup beberapa hari untuk menghindari semakin tajamnya penurunan IHSG yang telah mencapai 10,08% dalam waktu kurang dari dua jam. Penutupan sementara kinerja BEI itu dilakukan untuk menghindari dan mencegah semakin terpuruknya bursa akibat sentiment negatif. Karena yang bertransaksi di Bursa Efek Indonesia tidak hanya investor lokal melainkan juga investor asing, maka ketika investor asing yang sedang membutuhkan likuiditas untuk kepentingan perusahaannya mau tidak mau menjual saham-saham yang ada di Indonesia juga untuk mendapatkan dana, begitu banyaknya saham yang dijual maka tentu saja 14
  15. 15. harga-harga saham jadi turun tajam. Bagi Investor lokal yang tidak tahan dan mempunyai kebiasaan mengikuti investor asing turut menjual juga saham mereka, sehingga menambah laju jatuhnya harga saham di Bursa Efek Indonesia. Jika semua investor baik asing maupun lokal banyak yang menjual sahamnya, maka secara otomatis akan menghambat laju pembangunan di Indonesia. Itulah alasan mengapa pada saat itu Pemerintah menutup sementara Bursa Efek Indonesia (BEI). b) Pada saat itu konversi rupiah terhadap dollar merosot dikarenakan adanya aliran keluar modal asing akibat kepanikan yang berlebihan terhadap krisis keuangan. Banyak investor dan pemilik uang dollar yang menukarkan uang mereka dengan rupiah. Mereka takut nilai tukar dollar akan semakin turun. Dengan semakin banyak orang yang menukarkan dollarnya dengan rupiah dan banyak investor asing yang menarik dananya dari Indonesia maka membuat nilai rupiah menjadi turun. c) Indonesia merupakan negara yang masih sangat bergantung dengan aliran dana dari investor asing, dengan adanya krisis global ini secara otomatis para investor asing tersebut menarik dananya dari Indonesia. Aliran dana asing yang tadinya akan digunakan untuk pembangunan ekonomi dan untuk menjalankan perusahaan-perusahaan hilang. Banyak perusahaan menjadi tidak berdaya, yang pada ujungnya negara kembalilah yang harus menanggung hutang perbankan dan perusahaan swasta. Dampak lain dari krisis global ini adalah semakin banyak perusahaan yang mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Diperkirakan 200 ribu jiwa akan menjadi pengangguran pada tahun 2009. Dengan bertambahnya angka pengangguran maka pendapatan per kapita juga akan berkurang dan angka kemiskinan akan semakin bertambah. Karena krisis yang terjadi adalah krisis global, maka tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri juga akan merasakan imbasnya. Hal tersebut tentu saja sangat mempengaruhi roda perekonomian Indonesia. Semakin terintegrasinya perekonomian global dan semakin dalamnya krisis menyebabkan perekonomian di seluruh negara akan mengalami perlambatan pada tahun 2009. Indonesia tak terkecuali. Bank Indonesia memperkirakan perekonomian Indonesia di tahun 2009 akan tumbuh melemah menjadi sekitar 4,0%, dengan risiko ke bawah terutama apabila pelemahan ekonomi global lebih besar dari yang diperkirakan. Penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut bukan sesuatu yang buruk apabila dibandingkan dengan banyak negara-negara lain yang diperkirakan tumbuh negatif. Oleh karenanya, upaya Pemerintah dan Bank Indonesia untuk mencegah dampak krisis ini meluas lebih dalam, melalui 15
  16. 16. kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor riil, menjadi penting untuk dilakukan di tahun 2009. 16
  17. 17. 17

×