SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
Antara
PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
Dan
KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
Nomor : --- /M/SKB / VII /2017
Nomor: -- / MoU / Bt / 2017
TENTANG
PERIKLANAN DAN PEMBERITAAN TENTANG KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH
PESAWARAN
Pada hari ini Senin, tanggal Tujuh Belas Juli Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di
Kabupaten Pesawaran, yang bertanda tangan di bawah ini:
1. H. Dendi Rmadhona, ST Bupati Pesawaran, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Kabupaten Pesawaran, berkedudukan di Komplek
Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Jl. Raya Kedondong, Way
Layap, Kec. Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung, yang selanjutnya
disebut PIHAK KESATU;
2. Muhammad Reza Baheprti, Direktur Utama PT Rajawali Bersama,
berkedudukan di Jl._________________________, yang selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA;
Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
a. Bahwa PIHAK KESATU sebagai Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab
dalam pembangunan daerah di Kabupaten Pesawaran;
b. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang media dan
percetakan;
c. Bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan
dalam rangka Periklanan Dan Pemberitaan Tentang Kegiatan Pemerintah
Daerah Pesawaran..
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat saling mengikat diri
dalam Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana
dimaksud dibawah ini.
Pasal 1
TUJUAN
1. Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk Menunjang pelaksanaan tugas
dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka pembangunan daerah;
2. Memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui kegiatan-kegiatan
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Pesawaran; dan
3. Memberdayakan dan mensinergikan sumber daya maupun pengetahuan yang
ada antara PARA PIHAK dalam ruang lingkup pemberitaan.
Pasal 2
RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:
1. Pemberitaan mengenai kegiatan Pemerintah Daerah Pesawaran;
2. Advetorial dalam hal ----------------------------------------------------;
3. Dll dll-------------------------
4. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.
Pasal 3
TANGGUNG JAWAB
PARA PIHAK bersepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang
berkaitan dengan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini sesuai dengan ruang lingkup
Nota Kesepahaman Bersama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 4
PELAKSANAAN
1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut dalam suatu
Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta
hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan
dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan
kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
3. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
Pasal 5
STATUS NOTA KESEPAHAMAN
Selama Nota Kesepahaman Bersama ini belum dilakukan tindak lanjut oleh PARA
PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, maka Nota Kesepahaman Bersama ini
tidak mengikat secara hukum dan apabila diputuskan oleh salah satu pihak dengan
pemberitahuan tertulis kepada pihak lain, maka pihak lain tidak dapat menuntut hak dan
kewajiban apapun dari salah satu pihak.
Pasal 6
PEMBIAYAAN
Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama
ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta
Rupiah) / Bulan serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 7
JANGKA WAKTU
1. Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu ---- (----) tahun
terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang,
diubah, atau diakhiri setiap waktu, atas persetujuan PARA PIHAK melalui
pemberitahuan secara tertulis.
2. Perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Addendum.
3. Nota Kesepahaman Bersama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan
perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Nota
Kesepahaman Bersama ini tidak mungkin untuk dilaksanakan.
Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK dalam
melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini, penyelesaian perselisihan dilakukan
secara musyawarah untuk mufakat.
Pasal 9
KETENTUAN LAIN
Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan
disepakati oleh PARA PIHAK sebagai Addendum yang merupakan dokumen tidak
terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
Pasal 10
PEMBERITAHUAN
1. Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota
Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara
langsung, atau melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
2. Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN,
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten
Pesawaran, Jl. Raya Kedondong, Way Layap, Kec.
Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung
Telepon : (0721) 8032018
Faksimili : (0721) 8032018
PIHAK KEDUA :
PT Rajawali Bersama, JL. -----------------, Bandar
Lampung.
Telepon : (0721) ______
Faksimili : (0721) ______
Pasal 11
PENUTUP
Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) asli
dan bermeterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai
kekuatan hukum yang sama.
PIHAK KEDUA
PT RAJAWALI BERSAMA
Muhammad Reza Bahepti
Direktur Utama
PIHAK PERTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN
PESAWARAN
H. Dendi Rmadhona, ST
Bupati

More Related Content

What's hot

Sk ppk pansek 2013
Sk ppk pansek 2013Sk ppk pansek 2013
Sk ppk pansek 2013moliiceman
 
Laporan Pansus 5 Raperda
Laporan Pansus 5 RaperdaLaporan Pansus 5 Raperda
Laporan Pansus 5 RaperdaAde Suerani
 
Laporan Pansus Perda Pinjaman
Laporan Pansus Perda Pinjaman Laporan Pansus Perda Pinjaman
Laporan Pansus Perda Pinjaman Ade Suerani
 
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima RaperdaPemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima RaperdaAde Suerani
 
PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...
PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...
PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...Ade Suerani
 
Departemen keuangan republik_indonesia_npwp_
Departemen keuangan republik_indonesia_npwp_Departemen keuangan republik_indonesia_npwp_
Departemen keuangan republik_indonesia_npwp_Fitri Amalia
 
Perda Kabupaten nunukan tentang retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing
Perda Kabupaten nunukan tentang retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asingPerda Kabupaten nunukan tentang retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing
Perda Kabupaten nunukan tentang retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asingArifuddin Ali
 
Sk bendahara pengeluaran bua 01 2013
Sk bendahara pengeluaran bua 01 2013Sk bendahara pengeluaran bua 01 2013
Sk bendahara pengeluaran bua 01 2013moliiceman
 
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 RaperdaPemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 RaperdaAde Suerani
 
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperda
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperdaPandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperda
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperdaHaris Sahido
 
Pandangan umum fraksi pan dprd kab pringsewu 2010
Pandangan umum fraksi pan dprd kab pringsewu 2010Pandangan umum fraksi pan dprd kab pringsewu 2010
Pandangan umum fraksi pan dprd kab pringsewu 2010apotek agam farma
 
Sk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humas
Sk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humasSk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humas
Sk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humasNurman syah
 
Skb 3 menteri-cuti-bersama-2011
Skb 3 menteri-cuti-bersama-2011Skb 3 menteri-cuti-bersama-2011
Skb 3 menteri-cuti-bersama-2011Hanumarta Seto
 
Naskah perjanjian hibah daerah
Naskah perjanjian hibah daerahNaskah perjanjian hibah daerah
Naskah perjanjian hibah daerahYgrex Thebygdanns
 
PENDAPAT AKHIR FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
PENDAPAT AKHIR FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDPENDAPAT AKHIR FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
PENDAPAT AKHIR FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDAde Suerani
 
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010Ade Suerani
 

What's hot (20)

Hukum Keuangan Negara - 2
Hukum Keuangan Negara - 2Hukum Keuangan Negara - 2
Hukum Keuangan Negara - 2
 
Sk ppk pansek 2013
Sk ppk pansek 2013Sk ppk pansek 2013
Sk ppk pansek 2013
 
Laporan Pansus 5 Raperda
Laporan Pansus 5 RaperdaLaporan Pansus 5 Raperda
Laporan Pansus 5 Raperda
 
Hukum Keuangan Negara - 1
Hukum Keuangan Negara - 1Hukum Keuangan Negara - 1
Hukum Keuangan Negara - 1
 
Laporan Pansus Perda Pinjaman
Laporan Pansus Perda Pinjaman Laporan Pansus Perda Pinjaman
Laporan Pansus Perda Pinjaman
 
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima RaperdaPemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima Raperda
 
PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...
PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...
PU F. Bangun Sultra atas Raperda retribusi Jasa Usaha, Jasa Umum, RTRW, dan P...
 
Departemen keuangan republik_indonesia_npwp_
Departemen keuangan republik_indonesia_npwp_Departemen keuangan republik_indonesia_npwp_
Departemen keuangan republik_indonesia_npwp_
 
Perda Kabupaten nunukan tentang retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing
Perda Kabupaten nunukan tentang retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asingPerda Kabupaten nunukan tentang retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing
Perda Kabupaten nunukan tentang retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing
 
Sk bendahara pengeluaran bua 01 2013
Sk bendahara pengeluaran bua 01 2013Sk bendahara pengeluaran bua 01 2013
Sk bendahara pengeluaran bua 01 2013
 
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 RaperdaPemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
 
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperda
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperdaPandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperda
Pandangan umum fraksi golkar terhadap lima raperda
 
Pandangan umum fraksi pan dprd kab pringsewu 2010
Pandangan umum fraksi pan dprd kab pringsewu 2010Pandangan umum fraksi pan dprd kab pringsewu 2010
Pandangan umum fraksi pan dprd kab pringsewu 2010
 
Uu 09 2000
Uu 09 2000Uu 09 2000
Uu 09 2000
 
Sk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humas
Sk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humasSk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humas
Sk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humas
 
Skb 3 menteri-cuti-bersama-2011
Skb 3 menteri-cuti-bersama-2011Skb 3 menteri-cuti-bersama-2011
Skb 3 menteri-cuti-bersama-2011
 
Naskah perjanjian hibah daerah
Naskah perjanjian hibah daerahNaskah perjanjian hibah daerah
Naskah perjanjian hibah daerah
 
PENDAPAT AKHIR FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
PENDAPAT AKHIR FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDPENDAPAT AKHIR FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
PENDAPAT AKHIR FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
 
Perda 14 th 2012 bumd
Perda 14 th 2012   bumdPerda 14 th 2012   bumd
Perda 14 th 2012 bumd
 
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Raperda tentang Perubahan APBD 2010
 

Similar to MoU Kerja Sama Media

Contoh surat-perjanjian-kerjasama
Contoh surat-perjanjian-kerjasamaContoh surat-perjanjian-kerjasama
Contoh surat-perjanjian-kerjasamaAzka Aldrich
 
Karinovcoid - Contoh Surat Perjanjian Kerjasama Usaha
Karinovcoid - Contoh Surat Perjanjian Kerjasama UsahaKarinovcoid - Contoh Surat Perjanjian Kerjasama Usaha
Karinovcoid - Contoh Surat Perjanjian Kerjasama UsahaWordpress Instant
 
Draft mo u dari sajid
Draft mo u dari sajidDraft mo u dari sajid
Draft mo u dari sajidJohn Rato
 
Contoh Perjanjian Alih Hak Izin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Kontrak, Hub: ...
Contoh Perjanjian Alih Hak Izin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Kontrak, Hub: ...Contoh Perjanjian Alih Hak Izin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Kontrak, Hub: ...
Contoh Perjanjian Alih Hak Izin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Kontrak, Hub: ...GLC
 
CONTOH PERJANJIAN SEWA MENYEWA JALAN (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
CONTOH PERJANJIAN SEWA MENYEWA JALAN (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))CONTOH PERJANJIAN SEWA MENYEWA JALAN (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
CONTOH PERJANJIAN SEWA MENYEWA JALAN (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))GLC
 
C. Format MOU Kerjasama Disabilitas sangat berkualitas
C. Format MOU Kerjasama Disabilitas sangat berkualitasC. Format MOU Kerjasama Disabilitas sangat berkualitas
C. Format MOU Kerjasama Disabilitas sangat berkualitasjagadmandala88
 
Rancangan kontrak dan syarat kontrak perencana manpk 2020
Rancangan kontrak dan syarat kontrak perencana manpk 2020Rancangan kontrak dan syarat kontrak perencana manpk 2020
Rancangan kontrak dan syarat kontrak perencana manpk 2020Fiqri Daffa
 
Perjanjian pinjam meminjam glc
Perjanjian pinjam meminjam  glcPerjanjian pinjam meminjam  glc
Perjanjian pinjam meminjam glcGLC
 
Contoh Perjanjian Kerjasama Penelitian Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...
Contoh Perjanjian Kerjasama Penelitian Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...Contoh Perjanjian Kerjasama Penelitian Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...
Contoh Perjanjian Kerjasama Penelitian Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...GLC
 
Surat perjanjian kerja apbd dinkes lkt
Surat perjanjian kerja apbd dinkes lktSurat perjanjian kerja apbd dinkes lkt
Surat perjanjian kerja apbd dinkes lktibnuhajar60
 
02 hubungan kerja kdh dengan dprd-fd
02 hubungan kerja kdh dengan dprd-fd02 hubungan kerja kdh dengan dprd-fd
02 hubungan kerja kdh dengan dprd-fdFrans Dione
 
Pergub nomor 18 tahun 2017
Pergub nomor 18 tahun 2017Pergub nomor 18 tahun 2017
Pergub nomor 18 tahun 2017imammhd
 
Contoh Kontrak Kerja Kegiatan Ekspolrasi IUP Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
Contoh Kontrak Kerja Kegiatan Ekspolrasi IUP Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...Contoh Kontrak Kerja Kegiatan Ekspolrasi IUP Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
Contoh Kontrak Kerja Kegiatan Ekspolrasi IUP Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...GLC
 
Surat perjanjian kerjasama hibah resmi
Surat perjanjian kerjasama hibah resmiSurat perjanjian kerjasama hibah resmi
Surat perjanjian kerjasama hibah resmiShafwan Nizar
 
Materi DirJend PPU Kemenkumham.pptx
Materi DirJend PPU Kemenkumham.pptxMateri DirJend PPU Kemenkumham.pptx
Materi DirJend PPU Kemenkumham.pptxstatus11
 
Draf Perjanjian Angkut Batubara
Draf Perjanjian Angkut Batubara Draf Perjanjian Angkut Batubara
Draf Perjanjian Angkut Batubara AssyifaSekaringati
 
112905339 surat-perjanjian-sewa-ruangan
112905339 surat-perjanjian-sewa-ruangan112905339 surat-perjanjian-sewa-ruangan
112905339 surat-perjanjian-sewa-ruanganAgus Melas Agues
 
draf KONTRAK_ GBKP Bukit-Berastagi.docx
draf KONTRAK_ GBKP Bukit-Berastagi.docxdraf KONTRAK_ GBKP Bukit-Berastagi.docx
draf KONTRAK_ GBKP Bukit-Berastagi.docxNoniPutraIramaGulo19
 
draf KONTRAK_ GBKP Bukit-Berastagi.docx
draf KONTRAK_ GBKP Bukit-Berastagi.docxdraf KONTRAK_ GBKP Bukit-Berastagi.docx
draf KONTRAK_ GBKP Bukit-Berastagi.docxNoniPutraIramaGulo19
 

Similar to MoU Kerja Sama Media (20)

Contoh surat-perjanjian-kerjasama
Contoh surat-perjanjian-kerjasamaContoh surat-perjanjian-kerjasama
Contoh surat-perjanjian-kerjasama
 
Karinovcoid - Contoh Surat Perjanjian Kerjasama Usaha
Karinovcoid - Contoh Surat Perjanjian Kerjasama UsahaKarinovcoid - Contoh Surat Perjanjian Kerjasama Usaha
Karinovcoid - Contoh Surat Perjanjian Kerjasama Usaha
 
Draft mo u dari sajid
Draft mo u dari sajidDraft mo u dari sajid
Draft mo u dari sajid
 
Contoh Perjanjian Alih Hak Izin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Kontrak, Hub: ...
Contoh Perjanjian Alih Hak Izin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Kontrak, Hub: ...Contoh Perjanjian Alih Hak Izin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Kontrak, Hub: ...
Contoh Perjanjian Alih Hak Izin Pemanfaatan Kayu Terbaru (Beli Kontrak, Hub: ...
 
CONTOH PERJANJIAN SEWA MENYEWA JALAN (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
CONTOH PERJANJIAN SEWA MENYEWA JALAN (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))CONTOH PERJANJIAN SEWA MENYEWA JALAN (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
CONTOH PERJANJIAN SEWA MENYEWA JALAN (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
 
C. Format MOU Kerjasama Disabilitas sangat berkualitas
C. Format MOU Kerjasama Disabilitas sangat berkualitasC. Format MOU Kerjasama Disabilitas sangat berkualitas
C. Format MOU Kerjasama Disabilitas sangat berkualitas
 
Rancangan kontrak dan syarat kontrak perencana manpk 2020
Rancangan kontrak dan syarat kontrak perencana manpk 2020Rancangan kontrak dan syarat kontrak perencana manpk 2020
Rancangan kontrak dan syarat kontrak perencana manpk 2020
 
Perjanjian pinjam meminjam glc
Perjanjian pinjam meminjam  glcPerjanjian pinjam meminjam  glc
Perjanjian pinjam meminjam glc
 
Contoh Perjanjian Kerjasama Penelitian Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...
Contoh Perjanjian Kerjasama Penelitian Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...Contoh Perjanjian Kerjasama Penelitian Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...
Contoh Perjanjian Kerjasama Penelitian Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0811888...
 
Surat perjanjian kerja apbd dinkes lkt
Surat perjanjian kerja apbd dinkes lktSurat perjanjian kerja apbd dinkes lkt
Surat perjanjian kerja apbd dinkes lkt
 
02 hubungan kerja kdh dengan dprd-fd
02 hubungan kerja kdh dengan dprd-fd02 hubungan kerja kdh dengan dprd-fd
02 hubungan kerja kdh dengan dprd-fd
 
Mou makeup latulippe2016
Mou makeup latulippe2016Mou makeup latulippe2016
Mou makeup latulippe2016
 
Pergub nomor 18 tahun 2017
Pergub nomor 18 tahun 2017Pergub nomor 18 tahun 2017
Pergub nomor 18 tahun 2017
 
Contoh Kontrak Kerja Kegiatan Ekspolrasi IUP Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
Contoh Kontrak Kerja Kegiatan Ekspolrasi IUP Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...Contoh Kontrak Kerja Kegiatan Ekspolrasi IUP Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
Contoh Kontrak Kerja Kegiatan Ekspolrasi IUP Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
 
Surat perjanjian kerjasama hibah resmi
Surat perjanjian kerjasama hibah resmiSurat perjanjian kerjasama hibah resmi
Surat perjanjian kerjasama hibah resmi
 
Materi DirJend PPU Kemenkumham.pptx
Materi DirJend PPU Kemenkumham.pptxMateri DirJend PPU Kemenkumham.pptx
Materi DirJend PPU Kemenkumham.pptx
 
Draf Perjanjian Angkut Batubara
Draf Perjanjian Angkut Batubara Draf Perjanjian Angkut Batubara
Draf Perjanjian Angkut Batubara
 
112905339 surat-perjanjian-sewa-ruangan
112905339 surat-perjanjian-sewa-ruangan112905339 surat-perjanjian-sewa-ruangan
112905339 surat-perjanjian-sewa-ruangan
 
draf KONTRAK_ GBKP Bukit-Berastagi.docx
draf KONTRAK_ GBKP Bukit-Berastagi.docxdraf KONTRAK_ GBKP Bukit-Berastagi.docx
draf KONTRAK_ GBKP Bukit-Berastagi.docx
 
draf KONTRAK_ GBKP Bukit-Berastagi.docx
draf KONTRAK_ GBKP Bukit-Berastagi.docxdraf KONTRAK_ GBKP Bukit-Berastagi.docx
draf KONTRAK_ GBKP Bukit-Berastagi.docx
 

Recently uploaded

Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxssuser8905b3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (14)

Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 

MoU Kerja Sama Media

  • 1. NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA Antara PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN Dan KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA Nomor : --- /M/SKB / VII /2017 Nomor: -- / MoU / Bt / 2017 TENTANG PERIKLANAN DAN PEMBERITAAN TENTANG KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH PESAWARAN Pada hari ini Senin, tanggal Tujuh Belas Juli Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Kabupaten Pesawaran, yang bertanda tangan di bawah ini: 1. H. Dendi Rmadhona, ST Bupati Pesawaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesawaran, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Jl. Raya Kedondong, Way Layap, Kec. Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU; 2. Muhammad Reza Baheprti, Direktur Utama PT Rajawali Bersama, berkedudukan di Jl._________________________, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa PIHAK KESATU sebagai Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dalam pembangunan daerah di Kabupaten Pesawaran; b. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang media dan percetakan; c. Bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka Periklanan Dan Pemberitaan Tentang Kegiatan Pemerintah Daerah Pesawaran.. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat saling mengikat diri dalam Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dibawah ini. Pasal 1 TUJUAN 1. Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka pembangunan daerah; 2. Memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Pesawaran; dan 3. Memberdayakan dan mensinergikan sumber daya maupun pengetahuan yang ada antara PARA PIHAK dalam ruang lingkup pemberitaan. Pasal 2 RUANG LINGKUP Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi: 1. Pemberitaan mengenai kegiatan Pemerintah Daerah Pesawaran; 2. Advetorial dalam hal ----------------------------------------------------; 3. Dll dll------------------------- 4. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.
  • 2. Pasal 3 TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK bersepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 4 PELAKSANAAN 1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu. 2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya. 3. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini. Pasal 5 STATUS NOTA KESEPAHAMAN Selama Nota Kesepahaman Bersama ini belum dilakukan tindak lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, maka Nota Kesepahaman Bersama ini tidak mengikat secara hukum dan apabila diputuskan oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain, maka pihak lain tidak dapat menuntut hak dan kewajiban apapun dari salah satu pihak. Pasal 6 PEMBIAYAAN Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) / Bulan serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7 JANGKA WAKTU 1. Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu ---- (----) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri setiap waktu, atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis. 2. Perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Addendum. 3. Nota Kesepahaman Bersama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Nota Kesepahaman Bersama ini tidak mungkin untuk dilaksanakan. Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK dalam melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Pasal 9 KETENTUAN LAIN Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai Addendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
  • 3. Pasal 10 PEMBERITAHUAN 1. Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan. 2. Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Jl. Raya Kedondong, Way Layap, Kec. Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung Telepon : (0721) 8032018 Faksimili : (0721) 8032018 PIHAK KEDUA : PT Rajawali Bersama, JL. -----------------, Bandar Lampung. Telepon : (0721) ______ Faksimili : (0721) ______ Pasal 11 PENUTUP Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. PIHAK KEDUA PT RAJAWALI BERSAMA Muhammad Reza Bahepti Direktur Utama PIHAK PERTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN H. Dendi Rmadhona, ST Bupati