SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH I DJP NUSA TENGGARA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUPANG
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
Nomor : PEM-12554/WPJ22/KP.1103/2000
Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
perpajakan, dengan ini diterangkan bahwa :
1. Nama : DANA PENSIUN PT. BPD NTT
2. Nomor Pokok Wajib Pajak :14.478.787.4-434.000
(NPWP)
3. Klasifikasi Lapangan Usaha :469 65. Kegiatan keungan lainnya
(KLU)
4. Alamat : JL. PALEM NO. 4 KUPANG NUSA
TENGGARA TIMUR
5. Merk/Akronim : -
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : Tunggal
8. Kewajiban Pajak : [x] PPh Pasal 4 [x] PPh Pasal 23
[ ] PPh Pasal 15 [x] PPh Pasal 25
[ ] PPh Pasal 19 [ ] PPh Pasal 26
[x] PPh Pasal 21 [x] PPh Pasal 29
[ ] PPh Pasal 22
Kupang, 18 Desember 2000
a.n Kepala Kantor
Kasi Pelayanan
TOMMY WIRYAWAN
NIP. 1197504131999031004

More Related Content

What's hot

Perda Kabupaten nunukan tentang retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing
Perda Kabupaten nunukan tentang retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asingPerda Kabupaten nunukan tentang retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing
Perda Kabupaten nunukan tentang retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asingArifuddin Ali
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PE...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PE...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PE...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PE...iniPurwokerto
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...iniPurwokerto
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...iniPurwokerto
 
Sk pembuat daftar gaji 2013
Sk pembuat daftar gaji 2013Sk pembuat daftar gaji 2013
Sk pembuat daftar gaji 2013moliiceman
 
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset DaerahKebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset DaerahOswar Mungkasa
 
Sk bendahara pengeluaran bua 01 2013
Sk bendahara pengeluaran bua 01 2013Sk bendahara pengeluaran bua 01 2013
Sk bendahara pengeluaran bua 01 2013moliiceman
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...iniPurwokerto
 

What's hot (14)

Kepmen no. 488
Kepmen no. 488Kepmen no. 488
Kepmen no. 488
 
Perda Kabupaten nunukan tentang retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing
Perda Kabupaten nunukan tentang retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asingPerda Kabupaten nunukan tentang retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing
Perda Kabupaten nunukan tentang retribusi perpanjangan izin tenaga kerja asing
 
Contoh mo u
Contoh mo uContoh mo u
Contoh mo u
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PE...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PE...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PE...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENCABUTAN PE...
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
 
Urus services man power
Urus services man powerUrus services man power
Urus services man power
 
Perdirjen 28 2008
Perdirjen 28 2008Perdirjen 28 2008
Perdirjen 28 2008
 
Sk penempatan
Sk penempatanSk penempatan
Sk penempatan
 
Sk pembuat daftar gaji 2013
Sk pembuat daftar gaji 2013Sk pembuat daftar gaji 2013
Sk pembuat daftar gaji 2013
 
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset DaerahKebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset Daerah
 
Sk bendahara pengeluaran bua 01 2013
Sk bendahara pengeluaran bua 01 2013Sk bendahara pengeluaran bua 01 2013
Sk bendahara pengeluaran bua 01 2013
 
Pengurusan ijin KITAS
Pengurusan ijin KITASPengurusan ijin KITAS
Pengurusan ijin KITAS
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
 

Similar to Departemen keuangan republik_indonesia_npwp_

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR SEMENTARA
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR SEMENTARASURAT KETERANGAN TERDAFTAR SEMENTARA
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR SEMENTARABenielwin
 
Peraturan bupati-no.-27-ttg-izin-gangguan-ho
Peraturan bupati-no.-27-ttg-izin-gangguan-hoPeraturan bupati-no.-27-ttg-izin-gangguan-ho
Peraturan bupati-no.-27-ttg-izin-gangguan-hoppbkab
 
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptxAhmadGozali32
 
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptxselametuntung
 
perpajakan dalam hal taxation in managem
perpajakan dalam hal taxation in managemperpajakan dalam hal taxation in managem
perpajakan dalam hal taxation in managemrr598phqsn
 
Perpajakan-Pertemuan-2.ppt
Perpajakan-Pertemuan-2.pptPerpajakan-Pertemuan-2.ppt
Perpajakan-Pertemuan-2.pptMuhammadRanim
 
PERIZINAN-BERUSAHA-PENBELOLA-PANGAN-NURI-_2_.pptx
PERIZINAN-BERUSAHA-PENBELOLA-PANGAN-NURI-_2_.pptxPERIZINAN-BERUSAHA-PENBELOLA-PANGAN-NURI-_2_.pptx
PERIZINAN-BERUSAHA-PENBELOLA-PANGAN-NURI-_2_.pptxariewijanarko
 
Peraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaan
Peraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaanPeraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaan
Peraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaanppbkab
 
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan IndonesiaBudi Septiawan
 
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara PerpajakanKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakaniyandri tiluk wahyono
 
Salinan PP Nomor 12 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 12 Tahun 2023Salinan PP Nomor 12 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 12 Tahun 2023CIkumparan
 
Formulir Registrasi NPWP
Formulir Registrasi NPWPFormulir Registrasi NPWP
Formulir Registrasi NPWPBenielwin
 

Similar to Departemen keuangan republik_indonesia_npwp_ (20)

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR SEMENTARA
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR SEMENTARASURAT KETERANGAN TERDAFTAR SEMENTARA
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR SEMENTARA
 
AI PKP
AI PKPAI PKP
AI PKP
 
Peraturan bupati-no.-27-ttg-izin-gangguan-ho
Peraturan bupati-no.-27-ttg-izin-gangguan-hoPeraturan bupati-no.-27-ttg-izin-gangguan-ho
Peraturan bupati-no.-27-ttg-izin-gangguan-ho
 
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
 
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
 
perpajakan dalam hal taxation in managem
perpajakan dalam hal taxation in managemperpajakan dalam hal taxation in managem
perpajakan dalam hal taxation in managem
 
Akuntansi perpajakan ppt
Akuntansi perpajakan pptAkuntansi perpajakan ppt
Akuntansi perpajakan ppt
 
Perpajakan-Pertemuan-2.ppt
Perpajakan-Pertemuan-2.pptPerpajakan-Pertemuan-2.ppt
Perpajakan-Pertemuan-2.ppt
 
Jenal
Jenal Jenal
Jenal
 
7 tahun 2003
7 tahun 20037 tahun 2003
7 tahun 2003
 
PERIZINAN-BERUSAHA-PENBELOLA-PANGAN-NURI-_2_.pptx
PERIZINAN-BERUSAHA-PENBELOLA-PANGAN-NURI-_2_.pptxPERIZINAN-BERUSAHA-PENBELOLA-PANGAN-NURI-_2_.pptx
PERIZINAN-BERUSAHA-PENBELOLA-PANGAN-NURI-_2_.pptx
 
Peraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaan
Peraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaanPeraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaan
Peraturan bupati-no.-32-ttg-wajib-daftar-perusahaan
 
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia
01 npwp,pembayaran,SPT Perpajakan Indonesia
 
Nana
Nana Nana
Nana
 
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara PerpajakanKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
 
Jaah
Jaah Jaah
Jaah
 
Salinan PP Nomor 12 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 12 Tahun 2023Salinan PP Nomor 12 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 12 Tahun 2023
 
Imat
Imat Imat
Imat
 
Formulir Registrasi NPWP
Formulir Registrasi NPWPFormulir Registrasi NPWP
Formulir Registrasi NPWP
 
SPT
SPTSPT
SPT
 

Departemen keuangan republik_indonesia_npwp_

  • 1. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH I DJP NUSA TENGGARA TIMUR KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUPANG SURAT KETERANGAN TERDAFTAR Nomor : PEM-12554/WPJ22/KP.1103/2000 Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan perpajakan, dengan ini diterangkan bahwa : 1. Nama : DANA PENSIUN PT. BPD NTT 2. Nomor Pokok Wajib Pajak :14.478.787.4-434.000 (NPWP) 3. Klasifikasi Lapangan Usaha :469 65. Kegiatan keungan lainnya (KLU) 4. Alamat : JL. PALEM NO. 4 KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR 5. Merk/Akronim : - 6. Status Modal : SWASTA 7. Status Usaha : Tunggal 8. Kewajiban Pajak : [x] PPh Pasal 4 [x] PPh Pasal 23 [ ] PPh Pasal 15 [x] PPh Pasal 25 [ ] PPh Pasal 19 [ ] PPh Pasal 26 [x] PPh Pasal 21 [x] PPh Pasal 29 [ ] PPh Pasal 22 Kupang, 18 Desember 2000 a.n Kepala Kantor Kasi Pelayanan TOMMY WIRYAWAN NIP. 1197504131999031004