SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS / KUASA PENGGUNA ANGGARAN
MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
NOMOR : W1-A10/026/KU.01/I/2013
TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN
DIPA NOMOR : 005.01.2.402607/2013 TANGGAL 5 DESEMBER 2012
TAHUN ANGGARAN 2013
PANITERA/SEKRETARIS / KUASA PENGGUNA ANGGARAN
MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO
Menimbang : a. Dalam rangka melaksanakan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor :
001/SEK/SK/1/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dilingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada dibawahnya Tahun Anggaran 2013.
b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini
dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran
DIPA Nomor : 005.01.2.402607/2013 tanggal 5 Desember 2012 pada Mahkamah
Syar’iyah Jantho ;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik
Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
PertanggungJawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor : 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
: 4400) ;
5. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4406);
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
Republik Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah
Agung Republik Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan
Organisasi, Administrasi, Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, dan
Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung
Republik Indonesia;
12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar’iyah dan
Mahkamah Syar’iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/VIII/2009 tentang
Penetapan Perubahan Mahkamah Syar’iyah Nanggroe Aceh Darussalam menjadi
Mahkamah Syar’iyah Aceh;
14. Qanun Pemerintah Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
Pertama : Mengangkat/menunjuk, Saudara :
Nama : Fazilah Febriana, SH.
NIP : 19860227 200904 2 004
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Staf Urusan Keuangan Mahkamah Syar’iyah Jantho
sebagai Bendahara Pengeluaran DIPA Nomor : 005.01.2.402607/2013 tanggal
5 Desember 2012, kepadanya dibayarkan honorarium sejumlah Rp.600.000,- (enam
ratus ribu rupiah) setiap bulan;
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013, dengan ketentuan bahwa apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya ;
Ditetapkan di : Kota Jantho
Pada tanggal : 02 Januari 2013 M
19 Shafar 1434 H
Panitera/Sekretaris / Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
Mahkamah Syar’iyah Jantho,
KHUDAINI,SH
NIP. 19611206 199403 1 001
Tembusan :
1. Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho (sebagai laporan) .
2. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

More Related Content

What's hot

2015 Sk petugas absensi
2015 Sk petugas absensi2015 Sk petugas absensi
2015 Sk petugas absensiPA_Klaten
 
Salinan PP Nomor 4 Tahun 2021
Salinan PP Nomor 4 Tahun 2021Salinan PP Nomor 4 Tahun 2021
Salinan PP Nomor 4 Tahun 2021CIkumparan
 
Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224
Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224
Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224Nurman syah
 
Sk nomor 09 hm (2012)penunjukan petugas humas pa dompu
Sk nomor 09 hm (2012)penunjukan petugas humas pa dompuSk nomor 09 hm (2012)penunjukan petugas humas pa dompu
Sk nomor 09 hm (2012)penunjukan petugas humas pa dompuNurman syah
 
Sk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humas
Sk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humasSk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humas
Sk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humasNurman syah
 
Departemen keuangan republik_indonesia_npwp_
Departemen keuangan republik_indonesia_npwp_Departemen keuangan republik_indonesia_npwp_
Departemen keuangan republik_indonesia_npwp_Fitri Amalia
 
2015 Sk kepengurusan ikahi
2015 Sk kepengurusan ikahi2015 Sk kepengurusan ikahi
2015 Sk kepengurusan ikahiPA_Klaten
 
2015 Sk pengurusan ptwp
2015 Sk pengurusan ptwp2015 Sk pengurusan ptwp
2015 Sk pengurusan ptwpPA_Klaten
 
1234 PPKn Perpres kls VIII
1234 PPKn Perpres kls VIII1234 PPKn Perpres kls VIII
1234 PPKn Perpres kls VIIIdonny setya
 
Radius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN Jantho
Radius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN JanthoRadius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN Jantho
Radius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN Janthomoliiceman
 
Sk mediator 2013
Sk mediator 2013Sk mediator 2013
Sk mediator 2013moliiceman
 
Sk nomor 07 hm (2012)penunjukan pengelola website
Sk nomor 07 hm (2012)penunjukan pengelola websiteSk nomor 07 hm (2012)penunjukan pengelola website
Sk nomor 07 hm (2012)penunjukan pengelola websiteNurman syah
 
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 RaperdaPemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 RaperdaAde Suerani
 
Legal Memorandum Pengisian Wakil Ketua III DPRA
Legal Memorandum Pengisian Wakil Ketua III DPRALegal Memorandum Pengisian Wakil Ketua III DPRA
Legal Memorandum Pengisian Wakil Ketua III DPRAuniversity
 

What's hot (20)

2015 Sk petugas absensi
2015 Sk petugas absensi2015 Sk petugas absensi
2015 Sk petugas absensi
 
Sop pemeliharaan inventaris
Sop pemeliharaan inventarisSop pemeliharaan inventaris
Sop pemeliharaan inventaris
 
Salinan PP Nomor 4 Tahun 2021
Salinan PP Nomor 4 Tahun 2021Salinan PP Nomor 4 Tahun 2021
Salinan PP Nomor 4 Tahun 2021
 
Contoh mo u
Contoh mo uContoh mo u
Contoh mo u
 
Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224
Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224
Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224
 
Sk nomor 09 hm (2012)penunjukan petugas humas pa dompu
Sk nomor 09 hm (2012)penunjukan petugas humas pa dompuSk nomor 09 hm (2012)penunjukan petugas humas pa dompu
Sk nomor 09 hm (2012)penunjukan petugas humas pa dompu
 
Sk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humas
Sk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humasSk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humas
Sk nomor 75 hm (2012)penunjukan petugas humas
 
Cp
CpCp
Cp
 
Departemen keuangan republik_indonesia_npwp_
Departemen keuangan republik_indonesia_npwp_Departemen keuangan republik_indonesia_npwp_
Departemen keuangan republik_indonesia_npwp_
 
Izin WPPE Tedi
Izin WPPE Tedi Izin WPPE Tedi
Izin WPPE Tedi
 
2015 Sk kepengurusan ikahi
2015 Sk kepengurusan ikahi2015 Sk kepengurusan ikahi
2015 Sk kepengurusan ikahi
 
2015 Sk pengurusan ptwp
2015 Sk pengurusan ptwp2015 Sk pengurusan ptwp
2015 Sk pengurusan ptwp
 
1234 PPKn Perpres kls VIII
1234 PPKn Perpres kls VIII1234 PPKn Perpres kls VIII
1234 PPKn Perpres kls VIII
 
Radius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN Jantho
Radius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN JanthoRadius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN Jantho
Radius Penetapan Bersama MS Jantho dan PN Jantho
 
Sk mediator 2013
Sk mediator 2013Sk mediator 2013
Sk mediator 2013
 
Perpres no 9_2011
Perpres no 9_2011Perpres no 9_2011
Perpres no 9_2011
 
Sk nomor 07 hm (2012)penunjukan pengelola website
Sk nomor 07 hm (2012)penunjukan pengelola websiteSk nomor 07 hm (2012)penunjukan pengelola website
Sk nomor 07 hm (2012)penunjukan pengelola website
 
“ PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA...
“  PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA  KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA...“  PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA  KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA...
“ PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA...
 
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 RaperdaPemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
Pemandangan Umum F Bangun Sultra atas 5 Raperda
 
Legal Memorandum Pengisian Wakil Ketua III DPRA
Legal Memorandum Pengisian Wakil Ketua III DPRALegal Memorandum Pengisian Wakil Ketua III DPRA
Legal Memorandum Pengisian Wakil Ketua III DPRA
 

Similar to Keputusan pengangkatan bendahara DIPA Mahkamah Syar'iyah Jantho

SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013moliiceman
 
Penetapan panjar biaya perkara
Penetapan panjar biaya perkaraPenetapan panjar biaya perkara
Penetapan panjar biaya perkaraEka Ramadhani
 
SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013
SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013
SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013moliiceman
 
Sk nomor 80 ps (2012)tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan
Sk nomor 80 ps  (2012)tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatanSk nomor 80 ps  (2012)tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan
Sk nomor 80 ps (2012)tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatanNurman syah
 
SK Biaya Proses
SK Biaya ProsesSK Biaya Proses
SK Biaya Prosesmoliiceman
 
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan StrukturalRaperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan StrukturalAde Suerani
 
Sk penetapan pejabat (ppid) dispora sulsel
Sk penetapan pejabat (ppid) dispora sulselSk penetapan pejabat (ppid) dispora sulsel
Sk penetapan pejabat (ppid) dispora sulseldispora
 
2015 Sk tim pengelola meja informasi
2015 Sk tim pengelola meja informasi2015 Sk tim pengelola meja informasi
2015 Sk tim pengelola meja informasiPA_Klaten
 
Edit lakip
Edit lakipEdit lakip
Edit lakip54tri4
 
ADMINISTRASI PENGAJUAN UPAYA HUKUM DAN PERSIDANGAN KASASI.pptx
ADMINISTRASI PENGAJUAN UPAYA HUKUM DAN PERSIDANGAN KASASI.pptxADMINISTRASI PENGAJUAN UPAYA HUKUM DAN PERSIDANGAN KASASI.pptx
ADMINISTRASI PENGAJUAN UPAYA HUKUM DAN PERSIDANGAN KASASI.pptxSigitGinting1
 
RAKERNAS PA MARI 2010 versi A
RAKERNAS PA MARI 2010 versi ARAKERNAS PA MARI 2010 versi A
RAKERNAS PA MARI 2010 versi ABeryl Syamwil
 
Sk menkumham ri persetujuan akta perubahan anggaran dasar pt. helori grahasarana
Sk menkumham ri persetujuan akta perubahan anggaran dasar pt. helori grahasaranaSk menkumham ri persetujuan akta perubahan anggaran dasar pt. helori grahasarana
Sk menkumham ri persetujuan akta perubahan anggaran dasar pt. helori grahasaranaPT. Helori Grahasarana
 
Analisis perbuatan pemerintah
Analisis perbuatan pemerintahAnalisis perbuatan pemerintah
Analisis perbuatan pemerintahLisa SYP
 
Uu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
Uu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utangUu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
Uu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utanganthonius karianga
 
Uu no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU
Uu no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPUUu no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU
Uu no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPUFERI S SAMAD
 

Similar to Keputusan pengangkatan bendahara DIPA Mahkamah Syar'iyah Jantho (20)

SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
SK Tenaga Honor dan Kontrak MS Jantho 2013
 
Penetapan panjar biaya perkara
Penetapan panjar biaya perkaraPenetapan panjar biaya perkara
Penetapan panjar biaya perkara
 
SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013
SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013
SK Hakim Pengawas Mahkamah Syar'iyah Jantho 2013
 
Sk nomor 80 ps (2012)tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan
Sk nomor 80 ps  (2012)tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatanSk nomor 80 ps  (2012)tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan
Sk nomor 80 ps (2012)tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan
 
SK Biaya Proses
SK Biaya ProsesSK Biaya Proses
SK Biaya Proses
 
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan StrukturalRaperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
Raperda ttg Pedoman Pengangkatan PNSD Dalam Jabatan Struktural
 
Sk penetapan pejabat (ppid) dispora sulsel
Sk penetapan pejabat (ppid) dispora sulselSk penetapan pejabat (ppid) dispora sulsel
Sk penetapan pejabat (ppid) dispora sulsel
 
SK Pengangkatan Advokat
SK Pengangkatan AdvokatSK Pengangkatan Advokat
SK Pengangkatan Advokat
 
2015 Sk tim pengelola meja informasi
2015 Sk tim pengelola meja informasi2015 Sk tim pengelola meja informasi
2015 Sk tim pengelola meja informasi
 
Edit lakip
Edit lakipEdit lakip
Edit lakip
 
ADMINISTRASI PENGAJUAN UPAYA HUKUM DAN PERSIDANGAN KASASI.pptx
ADMINISTRASI PENGAJUAN UPAYA HUKUM DAN PERSIDANGAN KASASI.pptxADMINISTRASI PENGAJUAN UPAYA HUKUM DAN PERSIDANGAN KASASI.pptx
ADMINISTRASI PENGAJUAN UPAYA HUKUM DAN PERSIDANGAN KASASI.pptx
 
Uu 14 2004
Uu 14 2004Uu 14 2004
Uu 14 2004
 
RAKERNAS PA MARI 2010 versi A
RAKERNAS PA MARI 2010 versi ARAKERNAS PA MARI 2010 versi A
RAKERNAS PA MARI 2010 versi A
 
Putusan Mahkamah Agung
Putusan Mahkamah AgungPutusan Mahkamah Agung
Putusan Mahkamah Agung
 
Sk menkumham ri persetujuan akta perubahan anggaran dasar pt. helori grahasarana
Sk menkumham ri persetujuan akta perubahan anggaran dasar pt. helori grahasaranaSk menkumham ri persetujuan akta perubahan anggaran dasar pt. helori grahasarana
Sk menkumham ri persetujuan akta perubahan anggaran dasar pt. helori grahasarana
 
Analisis perbuatan pemerintah
Analisis perbuatan pemerintahAnalisis perbuatan pemerintah
Analisis perbuatan pemerintah
 
Uu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
Uu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utangUu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
Uu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
 
Uu no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU
Uu no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPUUu no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU
Uu no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU
 
Jukops DAK BKKBN 2022
Jukops DAK BKKBN 2022Jukops DAK BKKBN 2022
Jukops DAK BKKBN 2022
 
Sulbar3 2007
Sulbar3 2007Sulbar3 2007
Sulbar3 2007
 

More from moliiceman

SK Panjar Biaya Perkara
SK Panjar Biaya PerkaraSK Panjar Biaya Perkara
SK Panjar Biaya Perkaramoliiceman
 
Instruksi Disiplin PNS 2013
Instruksi Disiplin PNS 2013Instruksi Disiplin PNS 2013
Instruksi Disiplin PNS 2013moliiceman
 
Tinjauan keberadaan anak luar kawin
Tinjauan keberadaan anak luar kawinTinjauan keberadaan anak luar kawin
Tinjauan keberadaan anak luar kawinmoliiceman
 
Artikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sah
Artikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sahArtikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sah
Artikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sahmoliiceman
 
Solusi kubus rubik_3x3_
Solusi kubus rubik_3x3_Solusi kubus rubik_3x3_
Solusi kubus rubik_3x3_moliiceman
 
File system linux
File system linuxFile system linux
File system linuxmoliiceman
 

More from moliiceman (6)

SK Panjar Biaya Perkara
SK Panjar Biaya PerkaraSK Panjar Biaya Perkara
SK Panjar Biaya Perkara
 
Instruksi Disiplin PNS 2013
Instruksi Disiplin PNS 2013Instruksi Disiplin PNS 2013
Instruksi Disiplin PNS 2013
 
Tinjauan keberadaan anak luar kawin
Tinjauan keberadaan anak luar kawinTinjauan keberadaan anak luar kawin
Tinjauan keberadaan anak luar kawin
 
Artikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sah
Artikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sahArtikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sah
Artikel wasiat wajibah bagi anak diluar perkawinan yang sah
 
Solusi kubus rubik_3x3_
Solusi kubus rubik_3x3_Solusi kubus rubik_3x3_
Solusi kubus rubik_3x3_
 
File system linux
File system linuxFile system linux
File system linux
 

Keputusan pengangkatan bendahara DIPA Mahkamah Syar'iyah Jantho

  • 1. KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS / KUASA PENGGUNA ANGGARAN MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO NOMOR : W1-A10/026/KU.01/I/2013 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN DIPA NOMOR : 005.01.2.402607/2013 TANGGAL 5 DESEMBER 2012 TAHUN ANGGARAN 2013 PANITERA/SEKRETARIS / KUASA PENGGUNA ANGGARAN MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO Menimbang : a. Dalam rangka melaksanakan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : 001/SEK/SK/1/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Tahun Anggaran 2013. b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran DIPA Nomor : 005.01.2.402607/2013 tanggal 5 Desember 2012 pada Mahkamah Syar’iyah Jantho ; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia; 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan PertanggungJawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4400) ; 5. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 6. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia; 9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia; 10. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  • 2. 12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/VIII/2009 tentang Penetapan Perubahan Mahkamah Syar’iyah Nanggroe Aceh Darussalam menjadi Mahkamah Syar’iyah Aceh; 14. Qanun Pemerintah Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. M E M U T U S K A N Menetapkan : Pertama : Mengangkat/menunjuk, Saudara : Nama : Fazilah Febriana, SH. NIP : 19860227 200904 2 004 Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda (III/a) Jabatan : Staf Urusan Keuangan Mahkamah Syar’iyah Jantho sebagai Bendahara Pengeluaran DIPA Nomor : 005.01.2.402607/2013 tanggal 5 Desember 2012, kepadanya dibayarkan honorarium sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan; Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya ; Ditetapkan di : Kota Jantho Pada tanggal : 02 Januari 2013 M 19 Shafar 1434 H Panitera/Sekretaris / Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar’iyah Jantho, KHUDAINI,SH NIP. 19611206 199403 1 001 Tembusan : 1. Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho (sebagai laporan) . 2. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.