SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2 TAHUN 2010
NOMOR : KEP.110/MEN/VI/2010
NOMOR : SKB/07/M.PAN-RB/06/2010
TENTANG
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,
Menimbang :

a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja, hari libur dan cuti bersama
dipandang perlu menata kembali pelaksanaan hari libur nasional dan mengatur cuti
bersama tahun 2011;
b. bahwa penataan kembali hari libur dan pengaturan cuti bersama tahun 2011
sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dan
swasta sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,
perlu ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2011.

Mengingat

: 1. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Keputusan
Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1971;
2. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 331 Tahun 2002 tentang Penetapan Hari Tahun
Baru Imlek sebagai Hari Libur Nasional.

MEMUTUSKAN …
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

:

KESATU

:

Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2011 adalah sebagaimana tersebut
dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

:

Untuk kepentingan pelaksanaan ibadah Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul
Adha bagi umat Islam, tanggal 1 Ramadhan 1432 H, 1 Syawal 1432 H dan 10
Dzulhijjah 1432 H ditetapkan kemudian dengan Keputusan Menteri Agama.

KETIGA

:

Unit kerja/satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung
kepada masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah yang mencakup kepentingan
masyarakat luas, seperti rumah sakit/puskesmas, unit kerja yang memberikan
pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan
ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja pelayanan lain yang sejenis,
agar mengatur penugasan pegawai, karyawan dan pekerja pada hari libur nasional
dan cuti bersama yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

:

Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
mengurangi hak cuti tahunan pegawai, karyawan, dan pekerja sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap
instansi/lembaga/perusahaan.

KELIMA

:

Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bagi
kalangan lembaga atau perusahaan diatur oleh lembaga atau perusahaan yang
bersangkutan.

KEENAM

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2010

MENTERI AGAMA,

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,

ttd

ttd

SURYADHARMA ALI

MUHAIMIN ISKANDAR

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,

ttd
E.E. MANGINDAAN

LAMPIRAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : NOMOR 2 TAHUN 2010
NOMOR : KEP.110/MEN/VI/2010
NOMOR : SKB/07/M.PAN-RB/06/2010
TENTANG
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2011
A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2011
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tanggal

Hari

1 Januari
3 Februari
15 Februari
5 Maret
22 April
17 Mei
2 Juni
29 Juni
17 Agustus
30-31 Agustus
6 November
27 November
25 Desember

Sabtu
Kamis
Selasa
Sabtu
Jum’at
Selasa
Kamis
Rabu
Rabu
Selasa - Rabu
Minggu
Minggu
Minggu

Keterangan
Tahun Baru Masehi
Tahun Baru Imlek 2562
Maulid Nabi Muhammad SAW
Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1933
Wafat Yesus Kristus
Hari Raya Waisak Tahun 2555
Kenaikan Yesus Kristus
Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW
Hari Kemerdekaan RI
Idul Fitri 1 dan 2 Syawal 1432 Hijriyah
Idul Adha 1432 Hijriyah
Tahun Baru 1433 Hijriyah
Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2011
No.
1.
2.
3.

Tanggal
29 Agustus
1-2 September
26 Desember

MENTERI AGAMA,

ttd
SURYADHARMA ALI

Hari
Senin
Kamis - Jum’at
Senin

Keterangan
Cuti Bersama Idul Fitri 1 Syawal 1432 Hijriyah
Cuti Bersama Idul Fitri 1 Syawal 1432 Hijriyah
Cuti Bersama Hari Raya Natal

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,

ttd
MUHAIMIN ISKANDAR

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,

ttd
E.E. MANGINDAAN
4

More Related Content

What's hot

Inpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkm
Inpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkmInpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkm
Inpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkmGuei Jâmâl Lõëbêzz
 
Pmk 92 tahun 2011
Pmk 92 tahun 2011Pmk 92 tahun 2011
Pmk 92 tahun 2011bpkp
 
Kepmen pu no 390 2007 (status di)
Kepmen pu no 390 2007 (status di)Kepmen pu no 390 2007 (status di)
Kepmen pu no 390 2007 (status di)Ical Reza
 
Surat pengantar spj fungsional 2021
Surat pengantar spj fungsional 2021Surat pengantar spj fungsional 2021
Surat pengantar spj fungsional 2021LumpiaBusuk
 
PP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan Umum
PP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan UmumPP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan Umum
PP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan UmumSuprijanto Rijadi
 
Nomenklatur dan SKPD Provinsi Sumatera Barat
Nomenklatur dan SKPD Provinsi Sumatera BaratNomenklatur dan SKPD Provinsi Sumatera Barat
Nomenklatur dan SKPD Provinsi Sumatera BaratIlham Ismail
 
Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224
Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224
Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224Nurman syah
 
Resume hukum keuangan negara
Resume hukum keuangan negaraResume hukum keuangan negara
Resume hukum keuangan negaraNaufal Adzkieyha
 
Perpres65 2007 tunjangan
Perpres65 2007 tunjanganPerpres65 2007 tunjangan
Perpres65 2007 tunjanganIswandi Iswandi
 
Salinan PP Nomor 4 Tahun 2021
Salinan PP Nomor 4 Tahun 2021Salinan PP Nomor 4 Tahun 2021
Salinan PP Nomor 4 Tahun 2021CIkumparan
 

What's hot (18)

Inpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkm
Inpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkmInpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkm
Inpres 2007 06 kebijakan percepatan pengembangan riil dan umkm
 
Contoh mo u
Contoh mo uContoh mo u
Contoh mo u
 
Pmk 92 tahun 2011
Pmk 92 tahun 2011Pmk 92 tahun 2011
Pmk 92 tahun 2011
 
Makalah inel
Makalah inelMakalah inel
Makalah inel
 
Pedoman Upacara Harkitnas 2016
Pedoman Upacara Harkitnas 2016Pedoman Upacara Harkitnas 2016
Pedoman Upacara Harkitnas 2016
 
Kepmen pu no 390 2007 (status di)
Kepmen pu no 390 2007 (status di)Kepmen pu no 390 2007 (status di)
Kepmen pu no 390 2007 (status di)
 
Surat pengantar spj fungsional 2021
Surat pengantar spj fungsional 2021Surat pengantar spj fungsional 2021
Surat pengantar spj fungsional 2021
 
Konsepsi Kelembagaan Penanganan Konflik Sosial
Konsepsi Kelembagaan Penanganan Konflik SosialKonsepsi Kelembagaan Penanganan Konflik Sosial
Konsepsi Kelembagaan Penanganan Konflik Sosial
 
PP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan Umum
PP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan UmumPP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan Umum
PP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan Umum
 
Hukum Keuangan Negara - 1
Hukum Keuangan Negara - 1Hukum Keuangan Negara - 1
Hukum Keuangan Negara - 1
 
Proposal ree
Proposal reeProposal ree
Proposal ree
 
Hukum Keuangan Negara
Hukum Keuangan NegaraHukum Keuangan Negara
Hukum Keuangan Negara
 
Nomenklatur dan SKPD Provinsi Sumatera Barat
Nomenklatur dan SKPD Provinsi Sumatera BaratNomenklatur dan SKPD Provinsi Sumatera Barat
Nomenklatur dan SKPD Provinsi Sumatera Barat
 
72~pmk.05~2016 per
72~pmk.05~2016 per72~pmk.05~2016 per
72~pmk.05~2016 per
 
Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224
Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224
Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224
 
Resume hukum keuangan negara
Resume hukum keuangan negaraResume hukum keuangan negara
Resume hukum keuangan negara
 
Perpres65 2007 tunjangan
Perpres65 2007 tunjanganPerpres65 2007 tunjangan
Perpres65 2007 tunjangan
 
Salinan PP Nomor 4 Tahun 2021
Salinan PP Nomor 4 Tahun 2021Salinan PP Nomor 4 Tahun 2021
Salinan PP Nomor 4 Tahun 2021
 

Similar to Skb 3 menteri-cuti-bersama-2011

SKB Cuti Bersama & Hari Libur 2012
SKB Cuti Bersama & Hari Libur 2012SKB Cuti Bersama & Hari Libur 2012
SKB Cuti Bersama & Hari Libur 2012Anton Kurniawan
 
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013Arif Winahyu
 
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013JhonNaga Ahimsa
 
Skb penentuan hari libur nasional-thn 2018
Skb penentuan hari libur nasional-thn 2018Skb penentuan hari libur nasional-thn 2018
Skb penentuan hari libur nasional-thn 2018Khairul Ida
 
Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...
Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...
Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...Muhammad Sirajuddin
 
Skb 2018 LIBUR NASIONAL
Skb 2018 LIBUR NASIONALSkb 2018 LIBUR NASIONAL
Skb 2018 LIBUR NASIONALAhmad Izzi
 
Analisis perbuatan pemerintah
Analisis perbuatan pemerintahAnalisis perbuatan pemerintah
Analisis perbuatan pemerintahLisa SYP
 
keppres nomor 17_tahun_2020
keppres nomor 17_tahun_2020keppres nomor 17_tahun_2020
keppres nomor 17_tahun_2020Web Master
 
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaranPermenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaranJhon Blora
 
Perpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agama
Perpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agamaPerpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agama
Perpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agamaKurnia Loph Ayumi
 
Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat (Renstra Kemenpera) tahun 2010...
Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat (Renstra Kemenpera) tahun 2010...Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat (Renstra Kemenpera) tahun 2010...
Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat (Renstra Kemenpera) tahun 2010...Oswar Mungkasa
 
Sk ppk pansek 2013
Sk ppk pansek 2013Sk ppk pansek 2013
Sk ppk pansek 2013moliiceman
 
Permendagri 25 2009 Utk Apbd 2010
Permendagri 25 2009 Utk Apbd 2010Permendagri 25 2009 Utk Apbd 2010
Permendagri 25 2009 Utk Apbd 2010Ar Tinambunan
 
Salinan Surat Edaran SE 16-mbu-11-2021
Salinan Surat Edaran SE 16-mbu-11-2021Salinan Surat Edaran SE 16-mbu-11-2021
Salinan Surat Edaran SE 16-mbu-11-2021CIkumparan
 
Pedoman pelaksanaan jamkesmas 2011 new
Pedoman pelaksanaan jamkesmas 2011 newPedoman pelaksanaan jamkesmas 2011 new
Pedoman pelaksanaan jamkesmas 2011 newUays Hasyim Full
 

Similar to Skb 3 menteri-cuti-bersama-2011 (20)

Cuti 2014
Cuti 2014Cuti 2014
Cuti 2014
 
SKB Cuti Bersama & Hari Libur 2012
SKB Cuti Bersama & Hari Libur 2012SKB Cuti Bersama & Hari Libur 2012
SKB Cuti Bersama & Hari Libur 2012
 
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013
 
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013
 
Skb penentuan hari libur nasional-thn 2018
Skb penentuan hari libur nasional-thn 2018Skb penentuan hari libur nasional-thn 2018
Skb penentuan hari libur nasional-thn 2018
 
Skb2018(1)
Skb2018(1)Skb2018(1)
Skb2018(1)
 
Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...
Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...
Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...
 
Skb 2018 LIBUR NASIONAL
Skb 2018 LIBUR NASIONALSkb 2018 LIBUR NASIONAL
Skb 2018 LIBUR NASIONAL
 
Analisis perbuatan pemerintah
Analisis perbuatan pemerintahAnalisis perbuatan pemerintah
Analisis perbuatan pemerintah
 
keppres nomor 17_tahun_2020
keppres nomor 17_tahun_2020keppres nomor 17_tahun_2020
keppres nomor 17_tahun_2020
 
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaranPermenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
 
Perpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agama
Perpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agamaPerpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agama
Perpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agama
 
Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat (Renstra Kemenpera) tahun 2010...
Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat (Renstra Kemenpera) tahun 2010...Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat (Renstra Kemenpera) tahun 2010...
Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat (Renstra Kemenpera) tahun 2010...
 
Sk ppk pansek 2013
Sk ppk pansek 2013Sk ppk pansek 2013
Sk ppk pansek 2013
 
Permendagri 25 2009 Utk Apbd 2010
Permendagri 25 2009 Utk Apbd 2010Permendagri 25 2009 Utk Apbd 2010
Permendagri 25 2009 Utk Apbd 2010
 
UU Nomor 2 Tahun 2010
UU Nomor 2 Tahun 2010UU Nomor 2 Tahun 2010
UU Nomor 2 Tahun 2010
 
Perpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agama
Perpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agamaPerpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agama
Perpres no 108 tahun 2014 tunjangan kinerja kementerian agama
 
Salinan Surat Edaran SE 16-mbu-11-2021
Salinan Surat Edaran SE 16-mbu-11-2021Salinan Surat Edaran SE 16-mbu-11-2021
Salinan Surat Edaran SE 16-mbu-11-2021
 
File (2)
File (2)File (2)
File (2)
 
Pedoman pelaksanaan jamkesmas 2011 new
Pedoman pelaksanaan jamkesmas 2011 newPedoman pelaksanaan jamkesmas 2011 new
Pedoman pelaksanaan jamkesmas 2011 new
 

Skb 3 menteri-cuti-bersama-2011

  • 1. KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 2 TAHUN 2010 NOMOR : KEP.110/MEN/VI/2010 NOMOR : SKB/07/M.PAN-RB/06/2010 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2011 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja, hari libur dan cuti bersama dipandang perlu menata kembali pelaksanaan hari libur nasional dan mengatur cuti bersama tahun 2011; b. bahwa penataan kembali hari libur dan pengaturan cuti bersama tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2011. Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1971; 2. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek; 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 331 Tahun 2002 tentang Penetapan Hari Tahun Baru Imlek sebagai Hari Libur Nasional. MEMUTUSKAN …
  • 2. MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2011 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. KEDUA : Untuk kepentingan pelaksanaan ibadah Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha bagi umat Islam, tanggal 1 Ramadhan 1432 H, 1 Syawal 1432 H dan 10 Dzulhijjah 1432 H ditetapkan kemudian dengan Keputusan Menteri Agama. KETIGA : Unit kerja/satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit/puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja pelayanan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai, karyawan dan pekerja pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. KEEMPAT : Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mengurangi hak cuti tahunan pegawai, karyawan, dan pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap instansi/lembaga/perusahaan. KELIMA : Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bagi kalangan lembaga atau perusahaan diatur oleh lembaga atau perusahaan yang bersangkutan. KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2010 MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, ttd ttd SURYADHARMA ALI MUHAIMIN ISKANDAR MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, ttd E.E. MANGINDAAN LAMPIRAN
  • 3. LAMPIRAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : NOMOR 2 TAHUN 2010 NOMOR : KEP.110/MEN/VI/2010 NOMOR : SKB/07/M.PAN-RB/06/2010 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2011 A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2011 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tanggal Hari 1 Januari 3 Februari 15 Februari 5 Maret 22 April 17 Mei 2 Juni 29 Juni 17 Agustus 30-31 Agustus 6 November 27 November 25 Desember Sabtu Kamis Selasa Sabtu Jum’at Selasa Kamis Rabu Rabu Selasa - Rabu Minggu Minggu Minggu Keterangan Tahun Baru Masehi Tahun Baru Imlek 2562 Maulid Nabi Muhammad SAW Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1933 Wafat Yesus Kristus Hari Raya Waisak Tahun 2555 Kenaikan Yesus Kristus Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW Hari Kemerdekaan RI Idul Fitri 1 dan 2 Syawal 1432 Hijriyah Idul Adha 1432 Hijriyah Tahun Baru 1433 Hijriyah Hari Raya Natal B. CUTI BERSAMA TAHUN 2011 No. 1. 2. 3. Tanggal 29 Agustus 1-2 September 26 Desember MENTERI AGAMA, ttd SURYADHARMA ALI Hari Senin Kamis - Jum’at Senin Keterangan Cuti Bersama Idul Fitri 1 Syawal 1432 Hijriyah Cuti Bersama Idul Fitri 1 Syawal 1432 Hijriyah Cuti Bersama Hari Raya Natal MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, ttd MUHAIMIN ISKANDAR MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, ttd E.E. MANGINDAAN
  • 4. 4